Pengendalian Banjir Smk 8 Kota Jayapura

URAIAN   SINGKAT  PEKERJAAN                            

A.   KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN  PEKERJAAN                            
     1. Spesifikasi ini merupakan ketentuan yang dibaca Bersama-sama berikut
        dengan gambar-gambar kerja dengan menguraikan pekerjaan yang  

        dilaksanakan. Istilah pekerjaan mencakup suplai dan instalasi seluruh
        peralatan dan material yang dipadukan dalam konstruksi-konstruksi,
        yang diperlukan menurut dokumen-dokumen kontrak, serta semua  
        personil dan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan   
        pekerjaan dan peralatan yang digunakan serta material-material yang
        dibutuhkan.                                                   
     2. Spesifikasi teknis untuk pekerjaan konstruksi meliputi beberapa hal

        diantaranya adalah spesifikasi proses/kegiatan, spesifikasi peralatan
        konstruksi dan peralatan bangunan, spesifikasi jabatan kerja  
        konstruksi, spesifikasi bahan bangunan konstruksi, dan spesifikasi
        metode konstruksi/metode pelaksanaan/metode kerja.            

B.   INFORMASI DASAR                                                  

B.1  Dasar Hukum                                                      
     1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan
        di Daerah;                                                    
     2. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang;       

     3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pokok       
        Pengelolaan Lingkungan Hidup;                                 
     4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;     
     5. Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
        Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;               
     6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020   
        Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017

        tentang Jasa Konstruksi;                                      
     7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai
        Dampak Lingkungan Hidup;                                      
     8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan
        Jasa Konstruksi;                                              
     9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012   
        tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan  

        Kerja;                                                        
     10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Usaha dan Peran
        Masyarakat Jasa Konstruksi;                                   
     11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020  
        tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017
        Tentang Jasa konstruksi                                       
     12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang
        Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta turunannya;          
     13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang /
        Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di 

        Provinsi Papua dan Papua Barat;                               
     14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang   
        Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
        2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;             
     15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1
        Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan
        Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.        

     16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
        Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan     
        Barang/Jasa Melalui Penyedia;                                 
     17. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 46/2021 tentang Pengadaan
        Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Papua;                     
     18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 pada Satuan Kerja
        Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan

        dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua.                        

B.2  Latar Belakang                                                   
     Sungai sebagai salah satu sumber air, keberadaannya banyak ditemukan di
     bumi Indonesia. Di Provinsi Papua, fungsi sungai sangat berpengaruh

     terhadap kehidupan sosial masyarakat, karena sungai digunakan untuk
     berbagai kebutuhan sehari-hari.                                  

     Atas dasar inilah maka segala sesuatu yang menyangkut keberadaan dan
     fungsi sungai serta yang ada di dalamnya perlu untuk mendapat perhatian.
     Kawasan Kota Jayapura adalah suatu kawasan yang saat ini merupakan
     pusat pemerintah, perdagangan, perekonomian dan permukiman       
     penduduk, sehingga tingkat aktifitas masyarakat di Kawasan ini sangat

     tinggi.                                                          

     Namun, sesungguhnya Kawasan ini sebelumnya adalah daerah pertanian
     dan cekungan alam yang merupakan tampungan air limpasan hujan. Tingkat
     pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan tidak diiringi dengan
     pengembangan wilayah yang baik, maka akan menimbulkan banyak     
     masalah.                                                         
     Sedangkan perubahan tata guna lahan yang terjadi untuk memenuhi  
     fasilitas penduduk, lokasinya diperkirakan lebih rendah dari kontur wilayah
     sungai. Selain itu, kebiasaan penduduk yang membuang sampah ke dalam
     sungai menyebabkan daerah ini menjadi rawan banjir.              

     Melihat kondisi seperti ini, maka perlu segera dilakukan penanganan yang
     serius untuk menanggulangi terjadinya banjir, mengembalikan fungsi dan

     kapasitas sungai serta mengurangi kerugian yang diakibatkannya maka
     telah dilakukan beberapa kegiatan pembangunan yang arahnya untuk 
     menanggulangi banjir Tersebar di Kawasan Banjir di Kota Jayapura.

     Menindaklanjuti hal tersebut maka dari Pemerintah Provinsi Papua melalui
     Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan      

     Permukiman Provinsi Papua, Bidang Sumber Daya Air, melaksanakan  
     kegiatan Pengendalian Banjir SMK 8 Kota Jayapura.                

B.3  Maksud dan Tujuan                                                
     Memperbaiki dan mengembalikan fungsi normal dari Sungai/saluran  
     dan sekaligus mengatasi permasalahan banjir di lokasi sekitar    
     Kawasan tersebut.                                                

B.4  Sasaran                                                          
     Terselenggaranya Pekerjaan Pengendalian Banjir SMK 8 Kota Jayapura
     yang efektif dan efisien sehingga pembangunan fisik dapat terlaksana tepat
     mutu, waktu dan biaya sebagaimana yang telah ditentukan Pengguna Jasa.

B.5  Lokasi Kegiatan                                                  
     Kegiatan ini akan dilaksanakan di SMK 8, Kota Jayapura Provinsi Papua.

                 Gambar 1.Peta Lokasi Kegiatan                        
B.6  Ruang Lingkup                                                    
     Ruang lingkup pekerjaan ini merupakan pekerjaan Pengendalian Banjir

     SMK 8 Kota Jayapura dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:    
     1. Pekerjaan Persiapan                                           
     2. Pekerjaan Normalisasi                                         
     3. Pekerjaan Talud                                               
     4. Pekerjaan Akhir                                               

B.7  Kriteria, Kinerja Produk (Output Perfomance )                    
     Output dari pekerjaan ini adalah kembalinya performa saluran/sungai.

B.8  Sumber Pendanaan                                                 

     1. Sumber pendanaan untuk kegiatan ini dialokasikan melalui Dana 
        Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi  
        Papua (DTI), yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
        Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum,
        Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua,
        Bidang Sumber Daya Air Tahun Angaran 2025, dengan nama paket  

        pekerjaan Pengendalian Banjir SMK 8 Kota Jayapura dengan nilai Pagu
        Anggaran sebesar Rp. 2.300.000.000,00,- (Dua Miliar Tiga Ratus Juta
        Rupiah).                                                      

     2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk paket pekerjaan Pengendalian
        Banjir SMK 8 Kota Jayapura adalah sebesar Rp. 2.299.951.000,00,-
        (Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus

        Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).                                 

B.9  Organisasi Perangkat Daerah                                      
     Paket pekerjaan ini memiliki organisasi sebagai berikut :        

     Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut (OPD) adalah Dinas
     Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 
     Provinsi Papua.                                                  

B.10 Data Dasar                                                       
     1. Data dan gambar:                                              
        Dokumen Perencanaan Teknis Pengendalian Banjir SMK 8 Kota     
        Jayapura;                                                     
     2. HPS (Harga Perkiraan Sendiri); serta                          

     3. Data Pendukung lainnya.                                       

B.11 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan                               
     Masa pelaksanaan pekerjaan adalah 90 (Sembilan Puluh) hari kalender sejak
     diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).                
B.12 Kualifikasi Penyedia                                             
     1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki:                   

        a. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).                       
        b. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku, dengan    
         Subklasifikasi Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase Kualifikasi
         Bidang Usaha Kecil atau SBU Konversi BS004 KBLI 42201.       
        c. Kualifikasi lainnya mengikuti ketentuan sesuai Peraturan Presiden
         No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya dan Peraturan Lembaga 
         Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021

         Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui    
         Penyedia.                                                    
     2. Persyaratan Kualifikasi lainnya sesuai yang tercantum di Lembar Data
        Kualifikasi (LDK) pada Dokumen Pemilihan.                     

                                        Jayapura, 02 September 2025   

                                       Ditetapkan oleh,               
                                 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN             

                              ROBERT LUKAS NADAP AWI, ST., MT.        
                                   Pembina Utama Muda IV/c            
                                  NIP. 19750223 200012 1 003