Pengendalian Banjir Sungai Tor

URAIAN   SINGKAT  PEKERJAAN                             

A.   KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN  PEKERJAAN                              
     1. Spesifikasi ini merupakan ketentuan yang dibaca Bersama-sama berikut
        dengan gambar-gambar kerja dengan menguraikan pekerjaan yang    
        dilaksanakan. Istilah pekerjaan mencakup suplai dan instalasi seluruh
        peralatan dan material yang dipadukan dalam konstruksi-konstruksi, yang

        diperlukan menurut dokumen-dokumen kontrak, serta semua personil dan
        tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan dan peralatan
        yang digunakan serta material-material yang dibutuhkan.         
     2. Spesifikasi teknis untuk pekerjaan konstruksi meliputi beberapa hal
        diantaranya adalah spesifikasi proses/kegiatan, spesifikasi peralatan
        konstruksi dan peralatan bangunan, spesifikasi jabatan kerja konstruksi,

        spesifikasi bahan bangunan konstruksi, dan spesifikasi metode   
        konstruksi/metode pelaksanaan/metode kerja.                     

B.   INFORMASI DASAR                                                    
B.1  Dasar Hukum                                                        

     1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan
        di Daerah;                                                      
     2. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang;         
     3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan
        Lingkungan Hidup;                                               

     4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;       
     5. Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
        Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;                 
     6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang
        Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
        Konstruksi;                                                     
     7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai

        Dampak Lingkungan Hidup;                                        
     8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan
        Jasa Konstruksi;                                                
     9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang
        Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;     
     10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Usaha dan Peran
        Masyarakat Jasa Konstruksi;                                     

     11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang
        Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa
        konstruksi                                                      
     12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang
        Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta turunannya;            
     13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang / Jasa
        Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi

        Papua dan Papua Barat;                                          
     14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
        Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
        Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;                            
     15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1  

        Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan 
        Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.          
     16. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor    
        02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus
        Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;  
     17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
        12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

        Melalui Penyedia;                                               
     18. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 46/2021 tentang Pengadaan
        Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Papua;                       
     19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 pada Satuan Kerja
        Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
        dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua.                          

B.2  Latar Belakang                                                     

     Sungai sebagai salah satu sumber air, keberadaannya banyak ditemukan di
     bumi Indonesia. Di Provinsi Papua, fungsi sungai sangat berpengaruh terhadap
     kehidupan sosial masyarakat, karena sungai digunakan untuk berbagai
     kebutuhan sehari-hari.                                             

     Atas dasar inilah maka segala sesuatu yang menyangkut keberadaan dan
     fungsi sungai serta yang ada di dalamnya perlu untuk mendapat perhatian.
     Kawasan Kota Jayapura adalah suatu kawasan yang saat ini merupakan pusat
     pemerintah, perdagangan, perekonomian dan permukiman penduduk,     
     sehingga tingkat aktifitas masyarakat di Kawasan ini sangat tinggi.

     Namun, sesungguhnya Kawasan ini sebelumnya adalah daerah pertanian dan
     cekungan alam yang merupakan tampungan air limpasan hujan. Tingkat 
     pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan tidak diiringi dengan
     pengembangan wilayah yang baik, maka akan menimbulkan banyak masalah.
     Sedangkan perubahan tata guna lahan yang terjadi untuk memenuhi fasilitas
     penduduk, lokasinya diperkirakan lebih rendah dari kontur wilayah sungai.

     Selain itu, kebiasaan penduduk yang membuang sampah ke dalam sungai
     menyebabkan daerah ini menjadi rawan banjir.                       

     Melihat kondisi seperti ini, maka perlu segera dilakukan penanganan yang
     serius untuk menanggulangi terjadinya banjir, mengembalikan fungsi dan
     kapasitas sungai serta mengurangi kerugian yang diakibatkannya maka telah
     dilakukan beberapa kegiatan pembangunan yang arahnya untuk         
     menanggulangi banjir di Kawasan Banjir di Sungai TOR Kabupaten Sarmi.

     Menindaklanjuti hal tersebut maka dari Pemerintah Provinsi Papua melalui
     Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan        
     Permukiman Provinsi Papua, Bidang Sumber Daya Air, melaksanakan kegiatan
     Pengendalian Banjir Sungai TOR.                                    
B.3  Maksud dan Tujuan                                                  
     Memperbaiki dan mengembalikan fungsi normal dari sungai dan        
     sekaligus mengatasi permasalahan banjir di lokasi sekitar Kawasan  

     tersebut.                                                          

B.4  Sasaran                                                            
     Terselenggaranya Pekerjaan Pengendalian Banjir Sungai TOR yang efektif dan
     efisien sehingga pembangunan fisik dapat terlaksana tepat mutu, waktu dan
     biaya sebagaimana yang telah ditentukan Pengguna Jasa.             

B.5  Lokasi Kegiatan                                                    
     Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Sungai TOR Kabupaten Sarmi Provinsi
     Papua.                                                             

                       Gambar 1.Peta Lokasi Kegiatan                    

B.6  Ruang Lingkup                                                      
     Ruang lingkup pekerjaan ini merupakan pekerjaan Pengendalian Banjir Sungai

     TOR dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :                     
     1. Pekerjaan Persiapan                                             
     2. Pekerjaan Tanah                                                 
     3. Pekerjaan Sheet Pile Beton W-400 L=12 Meter                     
     4. Pekerjaan Capping Beam                                          
     5. Pekerjaan Bronjong                                              
     6. Pekerjaan Akhir                                                 

B.7  Kriteria, Kinerja Produk (Output Perfomance )                      
     Output dari pekerjaan ini adalah kembalinya performa sungai.       

B.8  Sumber Pendanaan                                                   

     1. Sumber pendanaan untuk kegiatan ini dialokasikan melalui Dana   
        Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua
        (DTI), yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
        Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
        Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua, Bidang Sumber Daya
        Air Tahun Angaran 2024, dengan nama paket pekerjaan Pengendalian

        Banjir Sungai TOR dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp.        
        13.354.392.000,00,- (Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta
        Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).                     

     2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk paket pekerjaan Pengendalian Banjir
        Sungai TOR adalah sebesar Rp. 13.354.359.000,00,- (Tiga Belas Miliar
        Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan 

        Ribu Rupiah).                                                   

B.9  Organisasi Perangkat Daerah                                        
     Paket pekerjaan ini memiliki organisasi sebagai berikut :          

     Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut (OPD) adalah Dinas
     Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman   
     Provinsi Papua.                                                    

B.10 Data Dasar                                                         
     1. Data dan gambar:                                                
        Dokumen Perencanaan Teknis Pengendalian Banjir Sungai TOR;      
     2. HPS (Harga Perkiraan Sendiri); serta                            
     3. Data Pendukung lainnya.                                         

B.11 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan                                 
     Masa pelaksanaan pekerjaan adalah 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender
     sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).            

                                             Jayapura, 01 Juli 2024     

                                        Ditetapkan oleh,                
                                  PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN              

                                  AMOS  WENDA, S.Sos., M.Hum            
                                    Pembina Utama Muda IV/c             
                                   NIP. 19760621 200412 1 001