Konsultan Pengawas Gedung Pelayanan Tahap 1

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                            
      PEKERJAAN KONSULTAN PENGAWAS GEDUNG PELAYANAN TAHAP I              
       RSUD KRATON KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2024              

I. RUANG LINGKUP                                                         

   I.1. DESKRIPSI PEKERJAAN                                              

      a. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Jasa Konsultan Pengawas Gedung
         Pelayanan Tahap I RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024.
      b. Pekerjaan yang dipihak ketigakan adalah Pekerjaan Konsultan Pengawas
         Gedung Pelayanan Tahap I RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan Tahun 
         Anggaran 2024.                                                  

      c. Lokasi Pekerjaan berada di Kabupaten Pekalongan.                
      d. Pemberi Pekerjaan adalah RSUD Kraton pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan
         BLUD RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024.      

   I.2. LINGKUP KEGIATAN                                                 
      Garis besar dalam tahapan Pekerjaan Konsultan Pengawas Gedung Pelayanan
      Tahap I RSUD Kraton adalah sebagai berikut:                        
      A. TAHAP PERSIAPAN                                                 

        1. Tahapan awal sebelum suatu pekerjaan konstruksi dimulai adalah melakukan Pre
          Construction Meeting (PCM) atau Pra Pelaksanaan Pekerjaan. Dalam rapat ini
          setiap unsur yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi akan mengikuti rapat ini
          untuk membahas hal – hal penting yang akan dikerjakan atau dilakukan selama
          pekerjaan sampai selesainya pekerjaan.                         
        2. Dalam proses jalannya pekerjaan konstruksi, maka para pihak yang terlibat siap
          untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing – masing dengan penuh
          rasa tanggung jawab.                                           

      B. TAHAP PELAKSANAAN                                               
        1. Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh pelaksana
          konstruksi, yang meliputi program – program pencapaian sasaran fisik,
          penyediaan dan penggunaan sumber daya berupa: tenaga kerja, peralatan dan
          perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana, program Quality Assurance /
          Quality Control, dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3);
        2. Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program
          pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu,

          pengendalian sasaran fisik (kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian
          perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan
          dan keselamatan kerja;                                         
        3. Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang
          timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan
          koreksi teknis bila terjadi penyimpangan;                      
        4. Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
          konstruksi fisik;                                              

        5. Melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri atas:              
          a) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan
            dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;      
          b) Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta
            mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;   
          c) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas,dan
            laju pencapaian volume/ realisasi fisik;                     

          d) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan
            yang terjadi selama pekerjaan konstruksi;                    
          e) Menyelenggarakan rapat – rapat lapangan secara berkala,membuat laporan
            mingguan dan bulanan pekerjaan Konsultan Supervisi, dengan masukan hasil
            rapat – rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan
            konstruksi fisik yang dibuat oleh pelaksana konstruksi;      
          f) Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan
            pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi;        

          g) Meneliti gambar – gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan
            oleh pelaksana konstruksi;                                   
          h) Meneliti gambar – gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan
            (AsBuilt Drawings) sebelum serah terima I;                   
          i) Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I (pertama), dan
            mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan;               
          j) Bersama – sama dengan penyedia jasa Konsultan Supervisi menyusun
            petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan;               

          k) Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, serah terima pertama,
            berita acara pemeliharaan pekerjaan dan serah terima kedua pekerjaan
            konstruksi, sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan
            konstruksi;                                                  
        6. Menyusun laporan akhir pekerjaan Konsultan Supervisi.         

      C. TAHAP PELAPORAN                                                 
        1. Memberikan laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengenai
          seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan                      

        2. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan disesuaikan
          dengan jadwal yang telah disusun.                              
        3. Melaporkan metode dan draft dokumen Konsultan Supervisi Pembangunan
          Gedung Pelayanan Tahap I RSUD Kraton untuk dibahas dengan Pejabat
          Pembuat Komitmen (PPK) dan pengelola teknis kegiatan.          

   I.3. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN                               

      Waktu yang disediakan untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada Konsultan
      dalam Pekerjaan Konsultan Pengawas Gedung Pelayanan Tahap I RSUD Kraton
      Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024 adalah selama 210 (Dua Ratus
      Sepuluh) hari kalender, terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja
      (SPMK).                                                            

   I.4. PERSYARATAN PENYEDIA JASA                                        

      Penyedia yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi
      (SIUJK) dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) kualifikasi Kecil, pada
      Bidang Layanan Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian (AR-
      001) atau Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian (RK-
      001).                                                              

   I.5. PERSONIL                                                         

      Untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada Konsultan dalam Pekerjaan
      Konsultan Pengawas Gedung Pelayanan Tahap I RSUD Kraton di RSUD Kraton
      Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024, maka diperlukan beberapa personil
      sesuai dengan bidang keahlian yaitu antara lain :                  
      1. Tenaga Ahli, meliputi :                                         
         a. Ketua Tim / Team Leader                                      
            Pendidikan sarjana teknik Sipil yang telah berpengalaman dibidang pekerjaan

            sekurang – kurangnya 5 (Lima) tahun dan mempunyai pengalaman serta
            pengetahuan yang luas dalam bidangnya terutama bangunan gedung baik
            skala regional maupun nasional, memiliki sertifikat Kompetensi SKK Jenjang
            9 / SKA ahli Utama sub kualifikasi Ahli Bangunan Gedung dan memiliki SKK
            jenjang 9 atau SKA Ahli Utama Manajemen Konstruksi serta memiliki NPWP
            dilampiri laporan SPT Tahunan terakhir.                      
            Sebagai ketua tim mempunyai tugas memimpin dan mengorganisasikan tim
            dalam pelaksanaan pekerjaan teknis, serta terlibat dalam keseluruhan proses

            pekerjaan, termasuk mempersiapkan rencana kerja, metodologi, jadual
            pelaksanaan, jadwal personil dan alokasi tugas masing – masing personil.
          b. Tenaga Ahli Arsitektur – 1 (satu) orang                     
            Pendidikan sarjana teknik arsitektur yang telah berpengalaman sekurang –
            kurangnya 5 (lima) tahun dan mempunyai pengalaman serta pengetahuan
            yang luas dalam bidangnya terutama pembangunan gedung serta memiliki
            sertifikat Kompetensi SKK Jenjang 9 / SKA ahli madya subkualifikasi ahli
            arsitek/ Interior/ ekterior/ Lanscape dan memiliki SKK jenjang 9 atau SKA Ahli
            Utama Manajemen Konstruksi serta memiliki NPWP dilampiri laporan SPT

            Tahunan terakhir.                                            
          c. Tenaga Ahli BGH – 1 (satu) orang                            
            Pendidikan sarjana teknik sipil / arsitektur yang telah berpengalaman
            sekurang – kurangnya 3 (tiga) tahun dan mempunyai pengalaman serta
            pengetahuan yang luas dalam bidangnya terutama pembangunan gedung
            serta memiliki surat keterangan pembekalan bangunan gedung hijau dan
            memiliki NPWP dilampiri laporan SPT Tahunan terakhir.        
          d. Tenaga Ahli Sipil Struktur– 1 (satu) orang                  

            Pendidikan sarjana teknik sipil yang telah berpengalaman sekurang –
            kurangnya 3 (tiga) tahun dan mempunyai pengalaman serta pengetahuan
            yang luas dalam bidangnya terutama pembangunan gedung serta memiliki
            sertifikat Kompetensi SKK Jenjang 7 / SKA minimal ahli muda subkualifikasi
            ahli bangunan gedung dan memiliki NPWP dilampiri laporan SPT Tahunan
            terakhir.                                                    
          e. Tenaga Ahli Mekanikal Elektrikal dan Plumbing – 1 (satu) orang
            Pendidikan sarjana teknik Mesin / Elektro yang telah berpengalaman

            sekurang – kurangnya 3 (tiga) tahun dan mempunyai pengalaman serta
            pengetahuan yang luas dalam bidangnya terutama pembangunan serta
            memiliki sertifikat Kompetensi SKK Jenjang 7/ SKA minimal ahli muda
            subkualifikasi ahli mekanikal atau ahli Teknik Plumbing dan Pompa Mekanik,
            atau ahli Elektrikal serta memiliki NPWP dilampiri laporan SPT Tahunan
            terakhir.                                                    
          f. Tenaga Ahli K3 Konstruksi – 1 (satu) orang                  
            Pendidikan sarjana teknik sipil yang telah berpengalaman sekurang –

            kurangnya 3 (tiga) tahun dan mempunyai pengalaman serta pengetahuan
            yang luas dalam bidangnya terutama pembangunan gedung serta memiliki
            sertifikat Kompetensi SKK jenjang 7/ SKA minimal ahli muda subkualifikasi
            ahli keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Konstruksi dan memiliki NPWP
            dilampiri laporan SPT Tahunan terakhir.                      

      2. Tenaga Pendukung, meliputi :                                    

           Pengawas Lapangan (4 orang), minimal S1 Teknik Sipil / Arsitek pengalaman 2
            tahun;                                                       
           Drafter (1 orang), Pendidikan minimal SMK / STM Bangunan pengalaman 2
            tahun;                                                       
           Estimator (1 orang), Pendidikan minimal SMK / STM Bangunan pengalaman
            2 tahun;                                                     
           Surveyor (4 orang), minimal SMK / STM pengalaman 2 tahun;    

           Administrasi (1 Orang), Pendidikan minimal SMU / SMK pengalaman 2 tahun.

   I.6. PERALATAN YANG DIBUTUHKAN                                        
      Peralatan untuk melaksanakan pekerjaan ini yaitu:                  
      a) PC               : 4 unit                                       
      b) Printer          : 2 unit                                       

      c) Kendaraan Roda 4 : 1 unit                                       
      d) Kendaraan Roda 2 : 4 unit                                       
      e) Theodolith       : 1 unit                                       
      f) Peralatan Gambar : 1 set                                        
      g) Kamera Digital   : 1 unit                                       
      h) Handy Talky      : 2 unit                                       
      i) Drone            : 1 unit                                       

III. KRITERIA                                                            

   Dalam pekerjaan supervisi seperti yang dimaksud pada KAK ini, Konsultan harus
   memperlihatkan persyaratan – persyaratan serta ketentuan – ketentuan antara lain
   persyaratan umum pekerjaan, fungsional dan prosedural, sebagaimana uraian berikut :
   I. Persyaratan Umum Pekerjaan, yaitu setiap bagian dari pekerjaan supervisi harus
      dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan dihasilkannya produk yang
      telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

   II. Persyaratan Fungsional, yaitu pekerjaan supervisi harus dilaksanakan dengan
      profesionalisme dan tanggung jawab yang tinggi sebagai Konsultan;  
   III. Persyaratan Prosedural, dimana penyelesaian administrasi sehubungan dengan
      pelaksanaan tugas / pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan
      peraturan – peraturan yang berlaku; dan                            
   IV. Kriteria lain, selain kriteria umum diatas, untuk pekerjaan supervisi berlaku pula
      ketentuan – ketentuan seperti standar, pedoman peraturan yang berlaku antara lain :
      a. Ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan yang bersangkutan, yaitu Surat
         Perjanjian Pekerjaan, dan ketentuan – ketentuan lain sebagai dasar
         perjanjiannya.                                                  

      b. Normalisasi teknis pelaksanaan pembangunan yang masih berlaku.  

IV. MASUKAN                                                              

   I. Untuk melaksanakan tugasnya, Konsultan harus mencari sendiri informasi yang
      dibutuhkan selain informasi yang diberikan oleh pihak pemilik Kegiatan dalam KAK ini.

   II. Konsultan harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan
      tugasnya. Kesalahan pengawasan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi
      tanggung jawab Konsultan.                                          
   III. Informasi pengawasan pada umumnya terdiri atas :                 
      a. Ketentuan dan spesifikasi teknis bangunan gedung negara;        
      b. Peraturan – peraturan, standar teknis dan pedoman yang berlaku untuk
         pekerjaan;                                                      
      c. Studi pendahuluan berkaitan dengan pekerjaan;                   

      d. Pengarahan Penugasan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);       
      e. Informasi lainnya.                                              

V. PRODUK PEKERJAAN                                                      

   1. Dokumen yang dihasilkan selama proses pengawasan masing – masing sejumlah 5
      (lima) rangkap yang terdiri atas :                                 
      a. Laporan Mingguan;                                               
      b. Laporan Bulanan;                                                
      c. Laporan Akhir;                                                  

      d. Dokumentasi;                                                    
      e. Softcopy dalam bentuk Hardisk External 1 TB.                    
   2. Konsultan diminta menghasilkan keluaran (output) yang lengkap sesuai dengan
      kebutuhan Kegiatan. Kelancaran pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan
      pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Konsultan.             

VI. PROGRAM KERJA                                                        

   Sebelum melaksanakan pekerjaan, Konsultan harus segera menyusun :     
   1. Program kerja berupa jadual kegiatan;                              
   2. Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin ilmu dan jumlahnya);         
   3. Uraian konsepsi pekerjaan.                                         

   Setelah ketiga hal tersebut diatas mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen
   (PPK), akan menjadi pedoman penugasan bagi Konsultan atas pekerjaan yang
   dilaksanakan.                                                         
VII. PENUTUP                                                             

   Setelah Kerangka Acuan Kerja ini diterima konsultan hendaknya memeriksa semua bahan
   masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lainnya dibutuhkan.   
   Setelah mempelajari Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konsultan agar segera membuat
   Dokumen Penawaran agar dimasukkan mengikuti proses pengadaan sesuai ketentuan.

   Hal – hal yang berhubungan dengan pengadaan jasa konsultansi ini yang belum
   tercantum atau perubahan – perubahan substansi lainnya dalam Kerangka Acuan Kerja
   (KAK) ini akan disampaikan pada saat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) dan atau diatur
   dalam Kontrak / Surat Perjanjian Kerja (SPK).                         

                                           Pekalongan, Maret 2024        
                                               Disusun Oleh :            
                                           Pejabat Pembuat Komitmen      

                                            HADI WINATA, ST., MT         
                                          NIP. 19751213 200501 1 005