| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0837188614122000 | Rp 1,694,970,000 | - | |
CV Mandiri Perkasa | 07*7**1****22**0 | Rp 1,680,276,930 | - Tidak lulus Evaluasi kualifikasi : 1. Tidak memiliki kode KBLI 77291 (Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta) 2. Tidak memiliki pengalaman pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir - Tidak lulus Evaluasi Teknis : 1. Tidak melampirkan metode pelaksanaan pekerjaan 2. Tidak melampirkan spesifikasi teknis pekerjaan / barang yang ditawarkan 3. Tidak melampirkan dukungan peralatan antara lain : Sound System, LED Videotron, Tenda, Kursi, Meja, Dekorasi dan Lighting 4. Tidak melampirkan Surat Dukungan Lokasi Kegiatan yang berada di sekitar Kawasan Kecamatan Medan Tuntungan 5. Tidak melampirkan usulan konsep acara 6. Untuk Tenaga Ahli / Terampil tidak melampirkan: - tidak melampirkan Surat Pernyataan Bersedia ditugaskan, ditanda tangani di atas materai 10.000,- - tidak melampirkan Ijazah, KTP, NPWP - tidak melampirkan Sertifikat MICE yang dipersyaratkan - tidak melampirkan 3 Sertifikat Event Pemko Medan |
CV Citra Gemilang Makmur | 00*5**9****24**0 | - | - |
| 0312908734542000 | - | - | |
| 0601974165015000 | - | - | |
| 0030149751407000 | - | - | |
| 0830537759121000 | - | - | |
| 0841132665121000 | - | - | |
Cantika Dian Semesta | 09*1**6****52**0 | - | - |
PT Mediatama Arjuna Sakti | 05*2**4****51**0 | - | - |
CV Tuah Payung Sekaki | 00*0**7****08**0 | - | - |
| 0937111920113000 | - | - | |
| 0824485072015000 | - | - | |
PT Era Baru Mandiri | 00*9**1****01**0 | - | - |
Mahkota Production | 00*1**6****01**0 | - | - |
PT Lima Arya Satya | 04*4**1****21**0 | - | - |
Mifa Sejahtera | 06*9**1****01**0 | - | - |
| 0314169731124000 | - | - | |
CV Permatalindo | 08*3**8****24**0 | - | - |
| 0766288021112000 | - | - |
BAB VI. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
A. KETENTUAN UMUM
1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak
ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan
sebagai berikut:
1.1 Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang
membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau
keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal
luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
1.3 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh
kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran pada
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
1.4 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.
1.5 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
negara/anggaran belanja daerah.
1.6 Pejabat Penandatangan Kontrak adalah adalah PA, KPA, atau
PPK.
1.7 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengendali internal
yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan
pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas
dan fungsi Pemerintah.
1.8 Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut
Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa
berdasarkan kontrak.
1.9 Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian
kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk
melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
1.10 Kemitraan adalah kerja sama usaha antar penyedia dalam
bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain
yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan
tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
1.11 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah
jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank
Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/
lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang
pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong
ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor
Indonesia.
1.12 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut
kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan
Penyedia.
1.13 Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan
yang ditetapkan dalam Dokumen Tender. Penyelesaian
masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian
kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki
fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian
kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
1.14 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam
Kontrak.
1.15 Hari adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit
sebagai hari kerja.
1.16 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS
adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK
yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung,
keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
1.17 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung
menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil
pekerjaanyang ditetapkan dalam Dokumen Tender.
1.18 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian
pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam
Dokumen Tender, yang pelaksanaannya diserahkan kepada
penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak.
1.19 Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak,
realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh
pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam
penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang
sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia.
1.20 Personel inti adalah orang yang ditempatkan secara penuh
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen
Tender serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan
untuk melaksanakan pekerjaan.
1.21 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan
kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara
logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
1.22 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini
terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai
dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya kewajiban Para
Pihak.
1.23 Tanggal mulai kerja adalah tanggal Penyedia mulai bekerja
yang sama dengan tanggal penandatangan SPMK yang
diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
1.24 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan
pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima
hasil pekerjaan yang yang ditandatangani oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Penyedia.
1.25 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang
ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak
tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal
penyerahan akhir pekerjaan.
2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa
Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi
berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
3. Bahasa dan Hukum 3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam
bahasa Indonesia.
3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di
Indonesia.
4. Perbuatan yang 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para
dilarang dan Sanksi pihak dilarang untuk:
a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa
apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk
mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut
dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar
dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan
untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk
semua anggota Kemitraan) dan sub penyedianya (jika ada)
tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul
4.1.
4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan
Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat
dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
a. Pemutusan Kontrak;
b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK.
c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.
4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi,
kolusi dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Korespondensi Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau
korespondensi lainnya harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau
wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung,
disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili
sebagaimana tercantum dalam SSKK.
6. Wakil Sah Para Pihak Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk
dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau
diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau
dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.
7. Perpajakan Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan
berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan
pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan
atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini
dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
8. Pengalihan dan/atau 8.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal
Subkontrak pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan
(merger), konsolidasi, atau pemisahan.
8.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan pelaku usaha lain antara
lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali
pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam
SSKK.
8.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan sebagian pekerjaan
dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
8.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan apabila
pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pemilihan
dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakan.
8.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan setelah
mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan
Kontrak. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan.
8.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan
sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.
9. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran
ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian
tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa
Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran
ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat
dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau
Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
10. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh
terhadap personel dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan
yang dilakukan oleh personel dan subpenyedianya.
11. Kemitraan Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut
dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas
nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap
Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.
B. PELAKSANAAN KONTRAK
12. Jangka Waktu 12.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
Pelaksanaan Pekerjaan
12.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang
ditentukan dalam SSKK.
13. Penyerahan Lokasi 13.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan keseluruhan
Kerja (apabila lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan.
diperlukan) Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan pemeriksaan
lapangan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara
Peninjauan Lokasi Kerja.
13.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal
yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka
perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum
Kontrak.
13.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari
lokasi kerja maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang
terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini
ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi serta dibuat Berita
Acara.
13.4 Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.
14. Surat Perintah Mulai 14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK selambat-
Kerja (SPMK) lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal
penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum
berlaku.
14.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif
Kontrak.
15. Program Mutu 15.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu
pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak.
15.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:
a. informasi mengenai pekerjaanyang akan dilaksanakan;
b. organisasi kerja Penyedia;
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
f. pelaksana kerja.
15.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
15.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu
jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
15.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan
perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya
terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program
mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan
Kontrak.
15.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap
program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual
penyedia.
16. Rapat Persiapan 16.1 Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia,
Pelaksanaan Kontrak unsur perencanaan, dan unsur pengawasan
menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
16.2 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan
pelaksanaan Kontrak meliputi:
a. reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab
dari kedua belah pihak;
b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti
tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan
kontrak;
c. reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar
melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan
pekerjaan;
e. Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan
pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas
dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen
perubahan; dan
g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para
pihak selama pelaksanaan pekerjaan.
16.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam
Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang
ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
17. Pengawasan/ 17.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat
Pengendalian Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu dapat
Pelaksanan Pekerjaan mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis. Pengawas
Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan
pekerjaan.
17.2 Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis berasal dari unit kerja
instansi yang terkait dan/atau tenaga professional.
17.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi
pelaksanaan pekerjaan.
17.4 Tim Teknis berkewajiban untuk menilai pelaksanaan
pekerjaan.
17.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan
selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan
Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil
Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.
17.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah
Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan
Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau
rekomendasi dari Tim Teknis.
18. Persetujuan Pengawas 18.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan hasil
Pekerjaan (Apabila pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus
diperlukan) mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
18.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih
dahulu adanya hasil pekerjaan sementara maka Penyedia
berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar
usulan hasil pekerjaan sementara tersebut untuk disetujui oleh
Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan
Pengawas Pekerjaan, Penyedia bertanggung jawab secara
penuh atas rancangan hasil pekerjaan sementara.
19. Akses ke Lokasi Kerja Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat
Penandatangan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak,
Tim Teknis, dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi
lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
20. Mobilisasi peralatan 20.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang
dan personel (Apabila ditetapkan dalam SSKK.
diperlukan)
20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
a. mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang
diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung
laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
c. mendatangkan personel.
20.3 Mobilisasi bahan/material, peralatan danpersonel dapat
dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
21. Pemeriksaan Bersama 21.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak,
para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi
pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan
detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan
dan rencana mata pembayaran.
21.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, Pejabat Penandatangan
Kontrak dapat dibantu Tim Teknis.
21.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara.
Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan
perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam
adendum Kontrak.
21.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personel
dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan
Kontrak maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan
dengan syarat personel dan/atau peralatan yang belum
memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu
yang disepakati bersama.
22. Pemeriksaan dan/atau 22.1 Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan
Pengujian pemeriksaan dan/atau pengujian atas hasil pekerjaan untuk
memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan
yang telah ditentukan dalam kontrak.
22.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh
penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur
dalam SSKK
22.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana
diatur dalam SSKK.
22.4 Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada
nilai Kontrak.
22.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang
ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait.
Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang
terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian
dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya
kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak
lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat
Penandatangan Kontrak.
22.6 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai
dengan jenis dan mutu hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam
Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk
menolak hasil pekerjaan tersebut dan Penyedia atas biaya
sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti
hasil pekerjaan tersebut.
22.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang
terpisah dari serah terima hasil pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait
membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang
terkait dan Penyedia.
23. Waktu Penyelesaian 23.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban
Pekerjaan menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal
penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 12.2.
23.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan
akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia
dikenakan denda keterlambatan.
23.3 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah
tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
24. Peristiwa Kompensasi Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal
sebagai berikut:
a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat
mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada
pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang
setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-
gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang
dibutuhkan;
e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam
kontrak;
f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaaan
pelaksanaan pekerjaan; atau
g. ketentuan lain dalam SSKK.
25. Perpanjangan Waktu 25.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian
pekerjaan akan melampaui tanggal Penyelesaian maka
Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal
Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan
Pengawas Pekerjaan/Tim Teknis (apabila ada) dalam
memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
25.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan
penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak
berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu
penyelesaian pekerjaan.
25.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan
jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan
penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
25.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan
pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak
Kompensasi.
25.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya
perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat
dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah
Penyedia meminta perpanjangan.
25.6 Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui
adendum/perubahan Kontrak.
26. Pemberian Kesempatan 26.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai
masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat
Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu
menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak
dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan.
26.2 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.
26.3 Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana
dimaksud pada klausul 26.2, Penyedia masih belum dapat
menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak
dapat:
a. Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa
pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
b. Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia
dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
26.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 26.1 dan
26.3, dimuat dalam adendum/perubahan Kontrak yang
didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan,
pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan
perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
C. PENYELESAIAN KONTRAK
27. Serah Terima Pekerjaan 27.1 Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang
tertuang dalam Kontrak, penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk
serah terima hasil pekerjaan.
27.2 Serah terima hasil pekerjaan di tempat sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK.
27.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan
Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan,
yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau Tim
Teknis.
27.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai
kesesuian pekerjaan yang diserahterimakan yang tercantum
dalam Kontrak.
27.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk
memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi, dan/atau
hasil pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan
Kontrak.
27.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima
pekerjaan jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai
dengan Kontrak.
27.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima
(BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
27.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah
terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah
Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk
memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan
pekerjaan.
27.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian
khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan
Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika
dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk
dalam Nilai Kontrak.
27.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan
setelah:
a. seluruh hasil pekerjaan yang diserahterimakan sesuai
dengan Kontrak; dan
b. Penyedia menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila diperlukan).
27.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan terlambat
melewati batas waktu akhir kontrak bukan akibat Keadaan
Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka
Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
28. Jaminan bebas Cacat 28.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin bahwa selama
Mutu/Garansi penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak, hasil pekerjaan tidak mengandung cacat mutu yang
disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat
mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
28.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku sampai dengan
yang tertera dalam spesifikasi.
28.3 Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan
pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah
ditemukan cacat mutu tersebut selama masa layanan
purnajual.
28.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk
memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil
pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam
pemberitahuan tersebut.
28.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau
melengkapi hasil pekerjaan akibat cacat mutu dalam jangka
waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak
akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan
Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui
pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau
melengkapi hasil pekerjaan tersebut. Penyedia berkewajiban
untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti,
dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan
klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai tagihan atau
jaminan pelaksanaan Penyedia.
28.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang
lalai dalam memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi Daftar
Hitam.
29. Pedoman 29.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat
Pengoperasian dan Penandatangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan
Perawatan perawatan sebelum serah terima hasil pekerjaan.
29.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian
dan perawatan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak
menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai
Kontrak.
D. PERUBAHAN KONTRAK
30. Perubahan Kontrak 30.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/ perubahan
kontrak.
30.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal
terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat
pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang
ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para
pihak, meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum
dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi
lapangan; dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.
30.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada
klausul 30.2, addendum/perubahan Kontrak dapat
dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah
administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatangan
Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
30.4 Pekerjaan tambah tidak melebih 10% (sepuluh persen) dari
harga/nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan
ketersediaan anggaran untuk pekerjaan tambah.
30.5 Pekerjaan tambah sebagaimana klausul 30.4 dapat diberikan
tambahan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan.
30.6 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia
kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga
dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum
dalam Kontrak awal.
30.7 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam
Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan
Kontrak.
30.8 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu
pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-
hal sebagai berikut:
a. perisiwa kompensasi; dan/atau
b. Keadaan Kahar.
30.9 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan
dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan
waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan
Kahar.
30.10 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian
pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan
waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat
peristiwa kompensasi.
30.11 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara
tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
30.12 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan
pengawas pekerjaan atau tim teknis untuk meneliti
kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
30.13 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak
dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.
31. Keadaan Kahar 31.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah
suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan
tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban
yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat
dipenuhi.
31.2 Yang temasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
a. Bencana alam;
b. Bencana non alam;
c. Bencana sosial;
d. Pemogokan;
e. Kebakaran;
f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan
melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan
Menteri teknis terkait.
31.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia
memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau
seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar,
dengan menyertakan bukti.
31.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang
merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
31.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan
dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir
dengan ketentuan:
a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai
dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan
yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan
bersama atau berdasarkan audit.
b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan
Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia
untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka
Penyedia berhak untuk menerima pembayaran
sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat
penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah
dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian.
Penggantian biaya ini harus diatur dalam
adendum/perubahan Kontrak.
31.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya
yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera
janji atau wanprestasi, jika kegagalan tersebut diakibatkan
oleh keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk
memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak
lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya
menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan
menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa
yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya
pelaksanaan kontrak.
31.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak
dikenakan sanksi.
31.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan
secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan
disertai alasan penghentian pekerjaan.
31.9 Penghentian kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak
memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
31.10 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap
mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun
anggaran.
E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK
32. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar
sebagaimana dimaksud pada klausul 31.
33. Pemutusan Kontrak 33.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak atau Penyedia.
33.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak
secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi
kewajibannnya sesuai ketentuan dalam kontrak.
33.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila
Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi
kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
33.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya
14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan
Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana
Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat
Penandatangan Kontrak.
34. Pemutusan Kontrak 34.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab
oleh Pejabat Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan
Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui
Kontrak pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-
hal sebagai berikut:
a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang
berwenang;
b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan
korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi
yang berwenang;
c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum
penandatanganan Kontrak;
e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat
Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan
Pelaksanaan;
g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan;
h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak,
Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan
selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 26.3
SSKK, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan
selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 26.3,
Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
j. setelah diberikan kesempatan kedua sebagaimana
dimaksud pada huruf i, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan; atau
k. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang
ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak
tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan
pengawas pekerjaan (apabila ada).
34.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan sebagaimana
dimaksud pada klausul 34.1, maka:
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau
Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
c. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
34.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia
sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah
diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan
tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang
harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia
menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat
Penandatangan Kontrak.
35. Pemutusan Kontrak 35.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab
oleh Penyedia Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan
Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak apabila:
a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia
secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan
atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak
ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana
tercantum dalam SSKK; atau
b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat
perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati
sebagaimana tercantum dalam SSKK.
35.2 Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat Penandatangan
Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi
pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan
Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar
Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua
hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan
selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
36. Berakhirnya Kontrak 36.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan
kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah
terpenuhi.
36.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana
dimaksud pada klausul 36.1 adalah terkait dengan
pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari
pelaksanaan kontrak.
37. Peninggalan Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara
yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat
kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan.
Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia
hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan
Pejabat Penandatangan Kontrak.
F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
38. Hak dan Kewajiban 38.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:
Pejabat Penandatangan a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan
Kontrak oleh Penyedia;
b. meminta laporan-laporan yang tercantum didalam
kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan
oleh Penyedia;
c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan
jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan
dalam Kontrak;
d. mengenakan sanksi kepada Penyedia;
e. memberikan instruksi;
f. mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam;
g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;
h. menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan,
dan jaminan pemeliharaan (apabila ada); dan/atau
i. menilai kinerja Penyedia.
38.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban:
a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang
tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang
telah ditetapkan kepada Penyedia;
b. membayar uang muka (apabila dipersyaratkan);
c. membayar penyesuaian harga;
d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan
Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau
kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
G. PENYEDIA
39. Hak dan Kewajiban 39.1 Penyedia mempunyai hak:
Penyedia a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan
sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
dan
b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
kontrak.
39.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak;
b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
Kontrak;
c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat,
akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan
dalam Kontrak;
d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat
Penandatangan Kontrak;
e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan
tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
Kontrak;
f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk
melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi
perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun
miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
g. menghindari pertentangan kepentingan (conflict of
interest).
40. Tanggung Jawab Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume,
ketepatan waktu pelaksanaan/ penyerahan dan ketepatan tempat
pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.
41. Penggunaan Dokumen Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan
Kontrak dan Informasi dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan
kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis
dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat
Penandatangan Kontrak.
42. Hak Atas Kekayaan Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan
Intelektual Kontrak. dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas
pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
43. Penanggungan dan 43.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan
Risiko menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak
beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung
jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang
dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta
instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan
tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat
Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang
timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPMK
sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah
terima:
a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda
Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh,
sakit atau kematian pihak lain.
43.2 Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal
penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko
kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan
perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian
atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau
kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
43.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak
membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
43.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau
bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan yang terjadi sejak
tanggal SPMK diterbitkan sampai batas akhir Masa
Pemeliharaan (apabila ada) sebagaimana di atur dalam SSKK
harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia
atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan
tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
44. Perlindungan Tenaga 44.1 Penyedia dan SubPenyedia berkewajiban atas biaya sendiri
Kerja (apabila untuk mengikutsertakan personelnya pada program jaminan
diperlukan) sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan.
44.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan
Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai
keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-
undangan.
44.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan
kepada setiap personelnya (termasuk personel SubPenyedia,
jika ada), perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan
memadai.
44.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan
kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia
melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai
setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan
pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat)
jam setelah kejadian.
45. Pemeliharaan Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai
Lingkungan untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat
kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan
harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
46. Asuransi Khusus dan 46.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib
Pihak Ketiga menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal
selesainya pekerjaan untuk:
a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko
tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan,
serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala
risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta
risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
46.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran
dan termasuk dalam nilai Kontrak.
47. Tindakan Penyedia Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan
yang mensyaratkan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan
Persetujuan Pejabat tindakan-tindakan berikut:
Penandatangan a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan/atau
Kontrak b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
48. Kerjasama Penyedia 48.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan
dengan Usaha Kecil mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan
sebagai SubPenyedia utama.
48.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan oleh Penyedia
kepada usaha kecil sebagai SubPenyedia diatur di dalam SSKK.
48.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh
atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
48.4 Penyedia membuat laporan mengenai pelaksanaan
subkontrak.
49. Penggunaan lokasi Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi
kerja (apabila ada) kerja bersama-sama dengan Penyedia lain (jika ada) dan pihak-pihak
lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu,
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja
Penyedia yang lain di lokasi kerja.
50. Keselamatan Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi
kerja (apabila ada).
51. Sanksi Finansial 51.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi,
denda keterlambatan atau pencairan jaminan.
51.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan
tidak dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan
volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan
barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak
berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah
sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
51.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila
terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara
memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia.
Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab
kontraktual Penyedia.
51.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pencairan jaminan
pemeliharaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan
uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia
dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan
setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau
dilakukan pemutusan kontrak.
52. Jaminan 52.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak sebelum penandatanganan Kontrak.
52.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya
sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah
terima pekerjaan.
52.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah setelah pekerjaan
dinyatakan selesai sesuai ketentuan dalam kontrak.
52.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan
diserahkan sebelum pengambilan Uang Muka.
52.5 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka
yang diterima oleh Penyedia.
52.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara
proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
52.7 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak
tanggal persetujuan pemberian Uang Muka sampai dengan
tanggal serah terima hasil pekerjaan.
52.8 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan
tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam
Dokumen Tender.
53. Laporan Hasil 53.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak
Pekerjaan untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah
dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil
pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan
hasil pekerjaan.
53.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat
laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
53.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan
pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada)
dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
54. Kepemilikan Dokumen 54.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan
dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia
berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat
Penandatangan Kontrak .
54.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen
beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau
waktu pemutusan Kontrak.
54.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap
dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur
dalam SSKK.
55. Personel dan/atau 55.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai
Peralatan dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
55.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas
persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak .
55.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan
mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.
55.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui
penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang
dibutuhkan.
55.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian
Personel apabila menilai bahwa Personel:
a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan
dengan baik;
b. berkelakuan tidak baik; atau
c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
55.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia
berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan
kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang
digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7
(tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak.
55.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan
pekerjaannya.
H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA
56. Nilai Kontrak 56.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia
atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai
kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.
56.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau item pekerjaan dengan
harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga
Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang
tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
57. Pembayaran 57.1 Uang muka
a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai
ketentuan dalam SSKK untuk:
1) Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan
tenaga kerja;
2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok
barang/bahan/material/peralatan; dan/atau
3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan
pelaksanaan pekerjaan.
b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar
setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka
senilai uang muka yang diberikan;
c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan
uang muka maka Penyedia harus mengajukan
permohonan pengambilan uang muka secara tertulis
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan
rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan
pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana
pengembaliannya;
d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum,
perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau
lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di
bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk
mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang lembaga
pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk
menjual produk jaminan (suretyship) ditetapkan oleh
lembaga yang berwenang;
e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan
diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional
pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai
kesepakatan yang diatur dalam kontrak; dan
f. pengembalian uang muka paling lambat harus lunas
pada saat pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan
dalam Kontrak.
57.2 Prestasi pekerjaan
a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem
termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang
ditetapkan dalam SSKK.
b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan
ketentuan:
1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan
kemajuan hasil pekerjaan;
2) pengecualian untuk:
a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya
dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa
diterima;
b) pembayaran bahan/material dan/atau
peralatan yang menjadi bagian dari hasil
pekerjaan yang akan diserahterimakan yang
telah berada dilokasi pekerjaan dan
dicantumkan dalam kontrak namun belum
terpasang; atau
c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai
pada saat batas akhir pengajuan pembayaran
(akhir tahun anggaran) dengan menyerahkan
jaminan atas pembayaran.
pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi
pekerjaan diterima/terpasang.
3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda
(apabila ada) dan pajak; dan
4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak,
permintaan pembayaran dilengkapi bukti
pembayaran kepada seluruh subpenyedia sesuai
dengan prestasi pekerjaan.
c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan
setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai
dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan dan
bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara
hasil uji coba.
d. Pembayaran dengan Letter of Credit (L/C) mengikuti
ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.
57.3 Sanksi Finansial
Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda
keterlambatan.
a. Ganti Rugi
Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan
yang tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam
perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit,
menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai
dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya
sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang
ditimbulkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
b. Denda Keterlambatan
besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas
keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari
keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di
dalam SSKK.
58. Perhitungan Akhir 58.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau item pekerjaan dengan
harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga
Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan
volume pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan
ketentuan dalam Kontrak dan dituangkan dalam Adendum
Kontrak (apabila ada).
58.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan
setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan dalam
Kontrak dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani
oleh kedua belah Pihak.
59. Penangguhan 59.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan
Pembayaran pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika
penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.
59.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis
memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak
pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai
penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk
memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
59.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi
kegagalan atau kelalaian Penyedia.
59.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak,
penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan
pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan
denda kepada Penyedia.
60. Penyesuaian Harga 60.1 Pemberlakuan Penyesuaian Harga pada kontrak sebagaimana
diatur di dalam SSKK.
60.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun
Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau item
pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan
Lumsum dan Harga Satuan yang masa pelaksanaannya lebih
dari 18 (delapan belas) bulan.
60.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13
(tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
60.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh
kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan,
biaya tidak langsung (overhead cost), dan harga satuan
timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.
60.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan
jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak
awal/Adendum Kontrak.
60.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang
berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian
harga dari negara asal barang tersebut.
60.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai
akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan
penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak
Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.
60.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak
terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks
harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi
pekerjaan.
60.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai
berikut:
0
= + . + . + . + …
H = Harga Satuan pa d0a saat p e0kerjaa n0dilaksanakan;
n
H = Harga Satuan pada saat harga penawaran;
0
a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan
overhead;
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan
besaran komponen keuntungan dan overhead
maka
a = 0,15.
b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja,
bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00.
B , C , D = Indeks harga komponen pada bulan
0 0 0
penyampaian penawaran.
B , C , D = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan
n n n
dilaksanakan.
60.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang
digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.
60.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan
BPS.
60.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS,
digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi
teknis.
60.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai
berikut:
1 1 2 2 3 3
P = N=ilai Kon tr ak +sete lah di laku+kan pen y esua+ian… Harga
n
Satuan;
H = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan
n
setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan
rumusan penyesuaian Harga Satuan;
V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang
dilaksanakan.
60.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam
Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
I. PENGAWASAN MUTU
61. Pengawasan dan Pejabat Penandatangan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan
Pemeriksaan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan
oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak
dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan
pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan
yang dilaksanakan oleh Penyedia.
62. Penilaian Pekerjaan 62.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam masa pelaksanaan
Sementara oleh Pejabat pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan
Penandatangan yang dilakukan oleh Penyedia.
Kontrak
62.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan
kemajuan pekerjaan.
63. Cacat Mutu Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada)
memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia
secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat
Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan
Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta
menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat
Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu
selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
64. Pengujian Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada)
memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu
yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan
apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka
Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut.
Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut
dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
65. Perbaikan Cacat Mutu 65.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila
ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada
Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut.
Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa
Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
65.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia
berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
65.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditentukan maka:
a. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutus kontrak
secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi
sebagaimana pada klausul 34.2; atau
b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk secara
langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan
tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan
penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatangan
Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti
biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan
Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan
memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang
jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian
diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.
65.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengenakan Denda
Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat
Mutu.
J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
66. Itikad Baik 66.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak
berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan
hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
66.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk
melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan
kepentingan masing-masing pihak.
66.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan,
maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi
keadaan tersebut.
66.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban
untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-
hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang
diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.
67. Penyelesaian 67.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban
Perselisihan untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua
perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan
Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.
67.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara
musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat
dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
67.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan
penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Badan
Arbitrase Nasional Indonesia atau Pengadilan Negeri.
67.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama
memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan
dicantumkan dalam SSKK.
BAB VII. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
Klausul dalam SSUK No. SSUK Pengaturan dalam SSKK
4. Perbuatan yang 4.3.b Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke _______
dilarang dan [diisidengankasnegaraataukasdaerah]
sanksi
5. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja Kecamatan Medan Tuntungan
Nama : Berani Perangin Angin, SH, MH
Jabatan : Camat Medan Tuntungan
Alamat :Jln.Bunga Melati No.1 Kel.Kemengan Tani
KecamatanMedan Tuntungan Kota Medan
Telepon : 0812 6536 1238
Penyedia:
Nama :____________________
Alamat :____________________
Telepon:____________________
Website :____________________
Faksimili :____________________
e-mail :____________________
6. Wakil sah para 6. Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
pihak
Untuk PA : BERANI PERANGIN ANGIN, SH, MH
Untuk Penyedia: ______
Pengawas Pekerjaan : __________
sebagai wakil sah Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila ada)
8. Pengalihan 8.2 Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan:
dan/atau
Subkontrak 1. ____________________
2. ____________________
3. _________ dst
[diisipadasaatfinalisasikontrak,sesuaidenganpenawaran
Penyedia]
8.6. Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak
dikenakan sanksi: ____________________
[diisidenganmemilihsalahsatusanksiyangakandikenakan:
a. Dilakukanpemutusankontrak;atau
b. membayar2(dua)kalilipatselisihhargadidalamkontrak
denganhargayangdibayarkankepadasubkontraktor.]
12. Jangka Waktu 12.2 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama:
Pelaksanaan _____(_______)(hari kalender), atau Penyedia harus
Pekerjaan menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai
dengan Tanggal _________(_______)
[diisi denganmemilihsalahsatu,menggunakanjumlahhariatau
menggunakantanggal]
20. Mobilisasi 20.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan ___ hari kalender sejak
peralatan dan tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
personel (Apabila [diisidenganjumlahharimobilisasiyangditentukanolehPejabat
diperlukan) Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan masa
pelaksanaankontrak]
22. Pemeriksaan 22.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian disaksikan oleh_______
dan/atau
Pengujian 22.3 [diisi dengan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam hal
pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh penyedia, atau
penyedia dan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam hal
pemeriksaandanpengujiandiwakilkankepadapihakketiga]
22.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di:
_______________
24. Peristiwa Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila
Kompensasi _______________________________________
25. Perpanjangan 25.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan
Waktu Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya
perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat
___________
[diisijumlahharikerjasetelah Penyedia meminta perpanjangan]
26. Pemberian 26.2 pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
Kesempatan pekerjaan sampai dengan___________
[diisidenganjumlahharikalenderpalinglama50(limapuluh)
hari kalender] sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan.
27. Serah Terima 27.2 Serah terima dilakukan pada: __________ [Tempat Tujuan
Pekerjaan Pengiriman/TempatTujuanAkhir]
34. Pemutusan 34.1.k Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama
Kontrak oleh ______________[diisidenganjumlahharikalender]
Pejabat
Penandatangan
Kontrak.
35. Pemutusan 35.1.a Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau
Kontrak oleh kelanjutan pekerjaan paling lama ____
Penyedia [diisidenganjumlahharikalender]
35.1.b Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran
paling lama ______
[diisidenganjumlahharikalender]
38. Hak dan 38.2.e Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas
Kewajiban berupa: _________
Pejabat [diisi dengan rincian sarana dan prasarana atau kemudahan
Penandatangan lainnyayangakandiberikankepadaPenyedia]
Kontrak
43. Penanggungan 43.4_________ hari kalender.
dan Risiko [diisidenganmasaPemeliharaanapabilaada]
46. Asuransi Khusus 46.1 Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja,
dan Pihak Ketiga barang atau peralatan yang beresiko tinggi terjadinya
kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan[Ya/Tidak]:
___
Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain
sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan
pelaksanaan pekerjaan[Ya/Tidak]: ________
47. Tindakan 47.b Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan
Penyedia yang persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain:
mensyaratkan _________________________________________
Persetujuan
Pejabat
Penandatangan
Kontrak
48. Kerjasama 48.2 Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil:
Penyedia dengan 1. __________
Usaha Kecil 2. __________
Sebagai 3. __________dst
SubPenyedia [diisisetelahprosespemilihanselesai,sesuaidenganpenawaran
Penyediabaiksebagianmaupunseluruhnya]
54. Kepemilikan 54.3 Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang
Dokumen dihasilkan dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai
berikut: _________
57. Pembayaran 57.1.a Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka
________[Ya/Tidak].
57.1.b.[jika”YA”]
Uang muka diberikan sebesar __%
(_______ persen) dari Nilai Kontrak.
57.2.a Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
____________________[Termin/Bulanan/Sekaligus].
[Untukpembayarandilakukansecaratermin,makadilakukan
denganketentuan:
Terminke-1:sebesar___%darinilaiKontrakuntukpenyelesaian
tahapanpekerjaan/sub-outputberupa____________.
Terminke-2:sebesar___%darinilaiKontrakuntukpenyelesaian
tahapanpekerjaan/sub-outputberupa____________.
Terminke-3:sebesar___%darinilaiKontrakuntukpenyelesaian
tahapanpekerjaan/sub-outputberupa____________.
dst...]
[Untuk pembayaran dilakukan secara bulanan, dibayar
berdasarkan perhitungan progress pekerjaan yang dituangkan
dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan dan disetujui oleh
PejabatPenandatanganKontrak.]
57.3.a. Ganti Rugi
Besar ganti rugi akibat jaminan (pelaksanaan, pemeliharaan,
dan/atau uang muka) tidak bisa dicairkan:_______[diisidengan
nilaikerugianyangditimbulkan]
57.3.b Denda Keterlambatan
Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya
denda keterlambatan
adalah:________________________________
[Diisidenganmemilihsalahsatu:
1) 1‰(satupermil)perharidarihargaBagianKontrakyang
tercantumdalamKontrak;atau
2) 1‰(satupermil)perharidarihargakontrak]
Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak
maka bagian pekerjaan dimaksud adalah:
1. _________________
2. _________________
3. _________________
4. ___dst
[diisidenganbagianpekerjaan]
60. Penyesuaian 60.1 Penyesuaian Harga diberlakukan ___ [Ya/Tidak]
Harga
67. Penyelesaian 67.4 Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan
Perselisihan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan
melalui _______________________________ .
[Layanan Penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan oleh
LKPP/LembagaArbitrase/PengadilanNegeri]
Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan
Negeri _____________
[diisidenganNamaPengadilanNegeri]
BAB VIII. DAFTAR KUANTITAS PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR
Keterangan
- Daftar Kuantitas, Pekerjaan dan Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar
diisi oleh Pokja Pemilihan berdasarkan daftar pekerjaan yang terdapat
dalam rincian HPS yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.
- Spesifikasi teknis dan gambar diisi oleh Pokja Pemilihan berdasarkan
spesifikasi teknis dan gambar yang telah ditetapkan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak.
- Spesifikasi dapat diuraikan berupa antara lain:
1. Karakteristik: ukuran, dimensi, bentuk, bahan, warna, komposisi,
dan lain-lain;
2. Kinerja: ketahanan, efisiensi, batas pemakaian, dan lain-lain;
3. Standar yang digunakan: SNI, JIS, ASTM, ISO dan lain-lain;
4. Pengepakan;
5. Cara pengiriman;
6. dan lain-lain
No. Uraian Pekerjaan Spesifikasi Satuan Volume
Teknis dan/atau
Gambar
1. [Diisiuraianjenis [diisisatuan [diisi
pekerjaan] unit volumeunit
pekerjaan] pekerjaan]
BAB IX. RANCANGAN DOKUMEN KONTRAK
A. BENTUK SURAT PERJANJIAN DENGAN PENYEDIA BERBENTUK BADAN USAHA
SURAT PERJANJIAN
untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara MTQ Kota Medan
Nomor: __________
SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan
ditandatangani di Medan pada hari __________ tanggal __ bulan __________ tahun 2024
[tanggal,bulanTahunDuaRibuDuapuluhEmpat] antara:
1. BERANI PERANGIN ANGIN, SH, MH selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak
untuk dan atas Kecamatan Medan Tuntungan,yang berkedudukan di Jalan Bunga Melati No.1
Kel.Kemenganan Tani Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Surat
Keputusan Walikota Medan No _________________[No.SKpenetapansebagaiPA/KPA/PPK],
selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak”dan
2. __________[namawakilPenyedia],__________[jabatanwakilPenyedia],yangbertindak
untukdanatasnama__________[namaBadanUsaha],yangberkedudukandi__________
[alamat Penyedia], berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. ___ [No. Akta
Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal ____________ [tanggal penerbitan Akta
Pendirian/AnggaranDasar],selanjutnyadisebut”Penyedia”.
Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:
(a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ________, tanggal ________bulan______tahun______, untuk
melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak,
selanjutnya disebut “Pengadaan Jasa Lainnya”.
(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan
kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah
menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam
Kontrak ini.
(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan
dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan
semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan
menyetujui hal-hal sebagai berikut:
Pasal 1
Istilah dan Ungkapan
Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang
tercantum dalam lampiran Kontrak ini.
Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan
Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:
1. Penyelenggaraan Acara/Event Organizing Kegiatan MTQ Ke-57 Tingkat Kota Medan Tahun 2024
2. Penyedia Jasa/Event Organizing Menyediakan Segala Kebutuhan Kegiatan MTQ Ke-57 Tingkat
Kota Medan Tahun 2024 Seperti Lokasi Acara, Peralatan/Perlengkapan dan Kebutuhan Lainnya
Sehingga Acara Terselenggara Secara Optimal
Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak
(1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum
(2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.1.699.709.700 ( Satu
Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
Pasal 4
Dokumen Kontrak
(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak
ini:
a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
b. Kontrak;
c. syarat-syarat khusus Kontrak;
d. syarat-syarat umum Kontrak;
e. Dokumen Penawaran;
f. spesifikasi teknis;
g. gambar-gambar (apabila ada);
h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan
antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang
berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat
(1) di atas.
Pasal 5
Hak dan Kewajiban
Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam
Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak
Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya
pekerjaan sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.
Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap,
masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi
para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.
Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak Penyedia
Camat Medan Tuntungan __________
[tandatangandancap
BeraniPeranginAngin,SH,MH [namalengkap]
NIP. 19811213 200903 1 001 [jabatan]
Catatan:
Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatangan Kontrak
diserahkan untuk Penyedia; dan
Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk
Pejabat Penandatangan Kontrak.
B. BENTUK SURAT PERJANJIAN DENGAN PENYEDIA BERBENTUK KEMITRAAN
SURAT PERJANJIAN
untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya
__________
Nomor: __________
SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan
ditandatangani di __________ pada hari __________ tanggal __ bulan __________ tahun
____________[tanggal,bulandantahundiisidenganhuruf] antara:
1. __________[namaPA/KPA/PPK],selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk
dan atas nama __________[namasatuankerjaPA/KPA/PPK],yang berkedudukan di __________
[alamat PA/KPA/PPK], berdasarkan Surat Keputusan _______________ [pejabat yang
menandatanganiSKpenetapansebagaiPA/KPA/PPK]No _________________[No.SKpenetapan
sebagaiPA/KPA/PPK],selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak”dan
2. Kemitraanyangberanggotakansebagaiberikut:
1._________________[namaPenyedia1];
2._________________[namaPenyedia2];
................................................dst.
yangmasing-masinganggotanyabertanggungjawabsecarapribadidantanggungrentengatassemua
kewajiban terhadapPejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrakini dan telah menunjuk
__________[namaanggotaKemitraanyangditunjuksebagaiwakilKemitraan]untukbertindakatas
namaKemitraanyangberkedudukandi__________[alamatPenyediawakilKemitraan],berdasarkan
suratPerjanjianKemitraanNo.___________tanggal___________,selanjutnyadisebut“Penyedia”.
Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:
(a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai
dengan Dokumen Pemilihan.
(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor _________________ tanggal _______________ bulan
________________ tahun _____________, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana
diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut “Pengadaan Jasa Lainnya”.
(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak memenuhi persyaratan
kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah
menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam
Kontrak ini.
(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan
dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan
semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan
menyetujui hal-hal sebagai berikut:
Pasal 1
Istilah dan Ungkapan
Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang
tercantum dalam lampiran Kontrak ini.
Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan
Ruang lingkup utama pekerjaan Jasa Lainnya terdiri atas dari:
1. ________
2. ________
3. ________dst.
[diisiruanglingkuppekerjaanJasaLainnyayangakandilaksanakan]
Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak
(1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan jenis Kontrak _____________________ (diisidengan
jeniskontraklumsum/hargasatuan/gabunganlumsumdanhargasatuan);
(2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pajak lain (sesuai peraturan
perundang-undangan)adalah sebesar Rp_____________ (_______________ rupiah);
Pasal 4
Dokumen Kontrak
(2) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak
ini:
a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
b. Kontrak;
c. syarat-syarat khusus Kontrak;
d. syarat-syarat umum Kontrak;
e. Dokumen Penawaran;
f. spesifikasi teknis;
g. gambar-gambar (apabila ada);
h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
(3) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan
antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang
berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada
ayat (1) di atas.
Pasal 5
Hak dan Kewajiban
Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam
Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK).
Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak
Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya
pekerjaan sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK
Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap,
masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi
para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.
Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak Penyedia
__________ __________
[tandatangandancap] [tandatangandancap]
[namalengkap] [namalengkap]
[jabatan] [jabatan]
Catatan:
Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatangan Kontrak
diserahkan untuk Penyedia; dan
Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk
Pejabat Penandatangan Kontrak.
BAB X. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN
A. BENTUK SURAT PENAWARAN
Surat penawaran disampaikan melalui Form Isian Elektronik yang tersedia dalam SPSE.
B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS
[Cantumkandanjelaskansecararincihal-halyangdipersyaratkandalampenawaranteknispadaLDP
klausul 15.1.1.c/15.2.1.c. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar
tersendiri/tambahan]
No Uraian Spesifikasi Satuan Volume Identitas Barang
Pekerjaan Teknis yang
dan/atau ditawarkan
Gambar
1. [Diisi [diisisatuan [diisi
uraianjenis unit volumeunit
Barang] Barang] Barang]
C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA
1. Surat penawaran harga
Surat penawaran disampaikan melalui Form Isian Elektronik yang tersedia dalam SPSE.
2. Daftar Kuantitas dan Harga
Daftar Kuantitas dan Harga diisi untuk Kontrak harga satuan atau item pekerjaan dengan harga
satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan dan disampaikan melalui Form
Isian Elektronik yang tersedia dalam SPSE.
No Uraian Satuan Volume Harga Jumlah
Barang Satuan Harga
Jumlah (Sebelum PPN)
PPN (10%)
Jumlah total setelah PPN
BAB XI. BENTUK DOKUMEN LAIN
A. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN
SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN
Sehubungan dengan Tender pekerjaan ____________________[diisinamapaketpengadaan] yang
dilakukan di ________________[diisi nama satuan kerja yang melaksanakan pengadaan] Tahun
Anggaran ________[diisiTahunAnggaran] maka kami :
______________________________________[namapeserta1];
______________________________________[namapeserta2];
______________________________________[namapeserta3];
______________________________________[danseterusnya].
bermaksud untuk mengikuti Tender dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk
Kemitraan.
Kami menyetujui dan memutuskan bahwa:
1. Secara bersama-sama:
a. Membentuk Kemitraan dengan nama kemitraan adalah__________________
b. Menunjuk ____________________________[nama peserta 1] sebagai Perusahaan Utama
(leadingfirm)Kemitraan untuk Kemitraan dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama
Kemitraan.
c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara
bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.
2. Keikutsertaan modal(sharing)masing-masing anggota dalam Kemitraan adalah:
_______________[namapeserta1]sebesar _____% (__________persen)
_______________[namapeserta2]sebesar _____% (__________persen)
_______________[namapeserta3]sebesar _____% (__________persen)
__________________________________________________dst
3. Masing-masing anggota Kemitraan, akan mengambil bagian sesuai sharingtersebut pada butir 2
dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari Kemitraan.
4. Pembagian hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam Kemitraan ini tidak akan diubah selama
masa penawaran. Perubahan pembagian hak, kewajiban dan tanggung jawab dapat dilakukan
setelah Kontrak ditandatangani dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat
Penandatangan Kontrak dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota
Kemitraan.
5. Masing-masing anggota Kemitraan akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek
pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian,
tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, dan lain-
lain.
6. Para Pihak dalam pelaksanaan Tender sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini menyatakan
dan menyetujui pakta integritas:
a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi,
dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk
memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama Kemitraan diberikan kepada
_________________________[nama wakil peserta] dalam kedudukannya sebagai direktur
utama/direktur pelaksana/pengurus koperasi _________________________ [nama peserta 1]
berdasarkan persetujuan tertulis dari seluruh anggota Kemitraan.
8. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.
9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap _____ (_______________________) yang masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Perjanjian Kemitraan ini ditandatangani di ________oleh semua anggota Kemitraan pada
hari_____ tanggal_______ bulan_____________, tahun_____
[Peserta1] [Peserta2] [Peserta3]
(_______________) (________________) (________________)
[dst
(_________________)
Catatan:.
-SuratPerjanjianKemitraaniniharusdibuatdiataskertassegel/bermeterai.
B. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK
[KopBankPenerbitJaminan]
GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. ____________________
Yang bertanda tangan dibawah ini: _____________________________dalam jabatan selaku
_____________________________________dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
______________[nama Pejabat Penandatangan Kontrak] berkedudukan di
___________________________[alamat]
untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama :______________[namaPejabatPenandatanganKontrak]
Alamat : _______________________________________________
selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN
sejumlah uang Rp _____________________________________
(terbilang _____________________________________________________) dalam bentuk garansi bank
sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan _______________ berdasarkan Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. ____________ tanggal ______________, apabila:
Nama : ______________________________[namapenyedia]
Alamat : _______________________________________________
selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN
ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya
Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima
Jaminan berupa:
a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai
dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
sebagaimana ditentukan dalam Kontrak yang ditandatangani oleh Yang Dijamin.
Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal
_____________________ s.d.____________________
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat
Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender
setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas
dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan
pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan
mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi
kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat
sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak
memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____________.
Dikeluarkan di : ____________
Pada tanggal : ____________
Untuk keyakinan, pemegang
Garansi Bank disarankan untuk [Bank]
mengkorfimasi Garansi ini ke
_____[bank]
Meterai Rp10.000,00
________________
[NamadanJabatan]
C. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN/PERUSAHAAN
ASURANSI DI BIDANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
[KopPenerbitJaminan]
JAMINAN PELAKSANAAN
Nomor Jaminan: __________________ Nilai: _____________
1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _________________[nama], ____________[alamat]sebagai
Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________ [nama penerbit jaminan],
________________ [alamat], sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN,
bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada ____________________ [nama Pejabat
Penandatangan Kontrak], _______________________[alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan,
selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah
Rp___________________(terbilang____________________)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran
jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban
dalam melaksanakan pekerjaan______________ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. _______________ tanggal ________________untuk
pelaksanaan pekerjaan ______________ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari
tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________
4. Jaminan ini berlaku apabila:
a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar
sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas
dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan
pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN
mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN
melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita
dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan
selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa
berlaku Jaminan ini.
Dikeluarkan di _______________
Pada tanggal _________________
Untuk keyakinan, pemegang
Jaminan disarankan untuk
mengkonfirmasi Jaminan ini ke
_________[penerbitjaminan] TERJAMIN PENJAMIN
Meterai Rp10.000,00
___________ _____________
[NamadanJabatan] [NamadanJabatan]
D. BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI BANK
[KopBankPenerbitJaminan]
GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN UANG MUKA
No. ____________________
Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku
____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________
[namabank] berkedudukan di ______________________________________[alamat]
untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama :______________[namaPejabatPenandatanganKontrak]
Alamat : _______________________________________________
selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN
sejumlah uang Rp _____________________________________
(terbilang________________________________________________________) dalam bentuk garansi
bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan ______________ berdasarkan Kontrak No.
_______________ tanggal ______________, apabila:
Nama : ______________________________[namapenyedia]
Alamat : _______________________________________________
selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN
ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya
Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan
pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana
ditentukan dalam Kontrak.
Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal
_____________________ s.d.____________________
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat
Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender
setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau
sisa Uang Muka yang belum dikembalikan oleh YANG DIJAMIN dalam waktu paling lambat 14
(empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima
Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan
sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat
sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak
memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ___________.
Dikeluarkan di : ____________
Untuk keyakinan, pemegang Pada tanggal : ____________
Garansi Bank disarankan untuk
menkonfirmasi Garansi ini ke
_____[bank]
[Bank]
Meterai Rp10.000,00
____________
[NamadanJabatan]
E. JAMINAN UANG MUKA DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN/PERUSAHAAN ASURANSI
DI BIDANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
[KopPenerbitJaminan]
JAMINAN UANG MUKA
Nomor Jaminan: ____________________ Nilai: ___________________
1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________[nama], _____________[alamat]
sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________[namapenebit
jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN,
bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _______________ [nama Pejabat
Penandatangan Kontrak],__________[alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut
PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah
Rp________________(terbilang_______________________)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran
jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban
dalam melaksanakan pekerjaan________________sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak No.
_______________ tanggal_____________________dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari
tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA
JAMINAN senilai Uang Muka dimaksud yang wajib dibayar menurut Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas
atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA
JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN
cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN
melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita
dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan
selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa
berlaku Jaminan ini.
Dikeluarkan di ________________
Untuk keyakinan, pemegang
Jaminan disarankan untuk pada tanggal ________________
mengkonfirmasiJaminan ini ke
_________[penerbitjaminan]
TERJAMIN PENJAMIN
Meterai Rp10.000,00
__________________
_________________
[NamadanJabatan] [NamadanJabatan]
F. JAMINAN PEMELIHARAAN DARI BANK
[KopBankPenerbitJaminan]
GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN
No. ____________________
Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku
_________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________[nama
bank] berkedudukan di _____________________[alamat]
untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama :______________[namaPejabatPenandatanganKontrak]
Alamat : _______________________________________________
selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN
sejumlah uang Rp __________________________________________________
(terbilang ________________________________________________________)
dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan ______________
berdasarkan Kontrak No. ________________ tanggal ______________, apabila:
Nama : ______________________________[namapenyedia]
Alamat : _______________________________________________
selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN
ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya
Garansi Bank ini, cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:
Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam
Kontrak.
Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal
_____________________ s.d.____________________
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat
Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender
setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas
dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan
pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan
mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi
kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat
sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak
memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________.
Dikeluarkan di : ____________
Untuk keyakinan, pemegang Pada tanggal : ____________
Garansi Bank disarankan untuk
mencocokkan Garansi ini ke
_____[bank]
[Bank]
Meterai Rp10.000,00
_________________
[NamadanJabatan]
G. BENTUK JAMINAN PEMELIHARAAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN/
PERUSAHAAN ASURANSI DI BIDANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
[KopPenerbitJaminan]
JAMINAN PEMELIHARAAN
Nomor Jaminan: __________________ Nilai: _____________
1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________[nama], _____________[alamat]
sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________[namapenebit
jaminan], _____________[alamat], sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN,
bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _______________ [nama Pejabat
Penandatangan Kontrak], __________[alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut
PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah
Rp________________(terbilang_______________________)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran
jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban
dalam melaksanakan pekerjaan _________________sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak
No. _______________ tanggal _____________________ dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari
tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan
dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas
dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan
pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN
mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa
PENJAMINmelepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih
dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-
lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku
Jaminan ini.
Untukkeyakinan,pemegang Dikeluarkan di _____________
Jaminandisarankanuntuk
mengkonfirmasiJaminaninike pada tanggal _______________
_____[PenerbitJaminan]
TERJAMIN PENJAMIN
Meterai Rp.10.000,00
______________ __________________
[NamaJabatan] [NamadanJabatan]
H. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa disampaikan melalui Form Isian Elektronik yang tersedia dalam
SPSE.
[kopsuratsatuankerjaPejabatPenandatanganKontrak]
Nomor : __________ _____[tempat],__[tanggal]____[bulan]__[tahun]
Lampiran : __________
Kepada Yth.
__________
di __________
Perihal : Penunjukan Penyedia Jasa Lainnya untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan
_______________________
Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor __________ tanggal __________
tentang __________ dengan harga sebesar Rp__________ (__________) termasuk PPN, kami nyatakan
diterima/disetujui.
Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan
untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14
(empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta
perubahannya dan aturan turunannya.
Satuan Kerja __________
Pejabat Penandatangan Kontrak
[tandatangan]
[namalengkap]
[jabatan]
NIP : __________
Tembusan Yth. :
1. ____________[PA/KPAK/L/PD]
2. ____________[APIPK/L/PD]
3. ____________[PokjaPemilihan]
.........dst
I. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA
Surat Perintah Mulai Kerja disampaikan melalui Form Isian Elektronik yang tersedia dalam SPSE.
[kopsuratsatuankerjaPejabatPenandatanganKontrak]
SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor : __________
Paket Pekerjaan : __________
Yang bertanda tangan di bawah ini :
__________[namaPejabatPenandatanganKontrak]
__________[jabatanPejabatPenandatanganKontrak]
__________[alamatsatuankerjaPejabatPenandatanganKontrak]
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;
berdasarkan Surat Perjanjian __________ nomor __________ tanggal __________, bersama ini
memerintahkan:
__________[namaPenyediaJasaLainnya]
__________[alamatPenyediaJasaLainnya]
yang dalam hal ini diwakili oleh : __________
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut :
1. Nama Paket Pengadaan: _____________;
2. Tanggal mulai kerja : __________;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan
harus sudah selesai pada tanggal __________
5. Hasil Pekerjaan : __________________________________
6. Sanksi: terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja, Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya dan
pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai dalam ketentuan Syarat-Syarat Umum
Kontrak.
________[tempat],__[tanggal]____[bulan]___[tahun]
Untuk dan atas nama __________
Pejabat Penandatangan Kontrak
[tandatangan]
[namalengkap]
[jabatan]
NIP: __________
Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama __________[namaPenyedia]
[tandatangan]
[namalengkapwakilsahbadanusaha]
[jabatan]| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 3 February 2025 | Belanja Jasa Event Organizer Kegiatan Ramadhan Fair Xix Tahun 2025 | Kota Medan | Rp 5,000,000,000 |
| 11 April 2023 | Belanja Kerjasama Media Online Skala Nasional | Pemerintah Daerah Kota Medan | Rp 2,280,000,000 |
| 31 May 2022 | Belanja Kerjasama Media Online Skala Nasional | Kota Medan | Rp 2,280,000,000 |
| 30 November 2020 | Sosialisasi Advokasi Dan Kie Program Kkbpk Bersama Mitra Kerja Di Provinsi Jawa Timur | Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional | Rp 2,250,000,000 |
| 18 January 2023 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Pemerintah Daerah Kota Medan | Rp 1,699,610,000 |
| 30 October 2019 | Hari Jadi Kabupaten Batu Bara | Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara | Rp 1,606,190,000 |
| 6 November 2019 | Belanja Jasa Eo Kegiatan Christmas Season Tahun 2019 | Pemerintah Daerah Kota Medan | Rp 1,392,400,000 |
| 21 June 2018 | Pengadaan Dan Pemasangan Media Luar Ruangan (Billboard/Video Tron) Dalam Rangka Omp T.A. 2018 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Rp 800,000,000 |
| 5 February 2024 | Jasa Eo | Kota Medan | Rp 750,000,000 |
| 15 October 2021 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah - Doka- | Kab. Gayo Lues | Rp 700,000,000 |