Perencanaan Jalan Dak 2024

URAIAN       SINGKAT                                  

          KEGIATAN     : PENYELENGGARAAN         JALAN                    
                      KABUPATEN/KOTA                                      

                            PEKERJAAN:                                    

                  PERENCANAAN    JALAN  DAK  2023                         

                           SUMBER  DANA                                   
                   APBD  TAHUN  ANGGARAN    2023                          

           DINAS PEKERJAAN  UMUM   DAN  PENATAAN  RUANG                   
                     KABUPATEN  PESISIR  BARAT                            
                                2023                                      
4. LOKASI    : Lokasi kegiatan berada di Kabupaten Pesisir Barat dan sesuai dengan nama ruas
               Jalan jalan yang terdapat dalam SK Jalan Kabupaten Pesisir Barat
   DAN                                                                    
   LINGKUP                                                                
   PEKERJAAN                                                              

5. NAMA DAN  : Organisasi                                                 
               Nama   : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang           
   ORGANISASI                                                             
               Alamat : Jl. Raden Anom Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah –
                        Kabupaten Pesisir Barat                           
               Pengguna Anggaran :                                        
               Nama   : Murry Menako S.T,.M.Eng,.M.Sc                     
               NIP   : 19750326 200212 1 001                              
               Jabatan : Kepala Dinas                                     
               Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :                           
               Nama   : Laory Septoaji S.T.                               
               NIP   : 19880904 201903 1 003                              

6. Data Dasar : 1. Data Pengukuran Lapangan                               
               2. Data lain yang mendukung                                

7. Standar   :  Standar Nasional Indonesia                                
   Teknis                                                                 

8. Studi-Studi 1. Hasil-hasil pengukuran terdahulu                        
   Terdahulu                                                              

9. REFERENSI  a. Undang-undang nomor 27 tahun 2006 tentang Tataruang;     
              b. Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
   HUKUM                                                                  
              c. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor: 54 Tahun 2010 tentang
                 Pengadaan Barang/jasa Pemerintah beserta perubahannya;   
              d. Tata Cara Pelaksanaan Survey Lalu Lintas, No. 01/T/BNKT/1990;
              e. Tata Cara Survey Kondisi Jalan Kota, No. 05/T/BNKT/1991; 
              f. Tata Cara Survey Inventarisasi Jalan dan Jembatan Kota, No.
                 16/T/BNKT/1990;                                          
              g. Petunjuk Perencanaan Trotoar, No. 07/T/BNKT/1990;        
              h. Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan, Sk. SNI T-22-1991-03;
              i. Tata Cara Perencanaan Pemisah Jalan Kota, No. 14/T/BNKT/1990;
              j. Petunjuk Perencanaan Marka Jalan, No. 21/T/BNKT/1990;    
              k. Tata Cara Perencanaan Persimpangan Sesederhana Jalan Perkotaan, No.
                 002/T/BNKT/1991;                                         
              l. Standar Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan, Maret 1992;
              m. Spesifikasi Perencanaan Klasifikasi Fungsi Jalan di Wilayah Perkotaan, No.
                 010/T/BNKT/1990;                                         
              n. PPeraturan Tebal Perkerasan Lentur jalan Raya dengan Metode Analisa
                 Komponen , SNI - 1732 - 1989 F(SK BI - 2.3.26.1987);     
              o. TTata Cara Perencanaan Teknis Landscape Jalan, No. 033/T/BM/1996;
              p. Tata Cara Perencanaan Pembebanan Jembatan/Jalan Raya, SNI-1725- 1989
                 F (SK BI-1.3.28.1987);                                   
               q. Petunjuk / Tata Cara Standar lainnya yang berhubungan.  
10. SUMBER      Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan
                Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2023 dengan
   PENDANAA N                                                             
                Kode Kegiatan 1.03.10.2.01.01 dengan Nilai Pagu Rp. 200.000.000,-
                Mensyaratkan SBU RE 104 Jika masih Berlaku sesuai dengan Berdasarkan Surat
11. BENTUK BADAN Edaran Menteri PUPR Nomor 21/SE/M/2021 Sertifikat Badan Usaha (SBU) Sub
                Klasifikasi RE104 berubah menjadi RK003 oleh karena itu dalam perubahannya
   USAHA                                                                  
                calon penyedia jasa diharapkan agar dapat memperbarui SBU sesuai dengan
                peraturan yang berlaku.(Calon Penyedia diwajibkan melampirkan Keterangan
                sedang melakukan perpanjangan dan/atau perubahan yang dibuktikan dengan
                Surat perjanjian sertifikasi                              
                a. Klasifikasi bidang usaha : Perencanaan Rekayasa        
                b. Subkualifikasi : Jasa desain untuk                     
                 pekerjaan teknik sipil transportasi                      
                c. Kualifikasi Usaha : Kecil