Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan-Rehab Ruang Kelas Sdn 08 Marisa Beserta Perabotnya (Dak)

PEMERINTAH     KABUPATEN      POHUWATO                   

                  DINAS  PENDIDIKAN    DAN  KEBUDAYAAN                    

               Alamat :Jl. Kihajar Dewantoro Kompleks Perkantoran Marisa  

                       URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                           

             Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan              
          Rehab Ruang Kelas SDN 08 Marisa Beserta Perabotnya (DAK)        

                       KABUPATEN POHUWATO                                 

Uraian Pendahuluan :                                                      
  1. Nama dan Organisasi Pengguna Jasa adalah                             

     PA/PPK              Dinas Pendidikan Kab.Pohuwato                    
                         Nama PA/PPK    : SURADDIN, S.Pd,M.Pd             
                         Nip            : 19710417 199804 1 001           

  2. Lokasi Pekerjaan    Di Kecamatan Marisa                              
  3. Sumber Pendanaan    Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan pengawasan
                         di bebankan pada DIPA Dinas Pendidikan dan       

                         Kebudayaan                                       
DATA PENUNJANG                                                            
  4. Data Dasar                                                           
     a. Dokumen pelaksanaan yaitu :                                       
                                                                         
          Gambar-gambar pelaksanaan,                                      
                                                                         
          Rencana kerja dan syarat-syarat,                                
                                                                         
          Berita acara aanwijzing sampai dengan penunjukan penyedia jasa pelaksana konstruksi,
                                                                         
          Dokumen kontrak pelaksanaan konstruksi.                         
     b. Bar Chart dan S-Curve serta Net Work Planning dari pekerjaan yang dibuat oleh penyedia jasa
       pelaksana konstruksi (setelah disetujui oleh konsultan pengawas).  
     c. Spesifikasi Teknis .                                              
     d. Peraturan-peraturan, standar dan pedoman yang berlaku untuk pekerjaan pengawasan teknis
       konstruksi, termasuk petunjuk teknis simak pengawasan mutu pekerjaan, dll.
     e. Informasi lainnya.                                                
  5. Standart Teknis : Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas pada Kerangka Acuan
     Kerja ini harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
     a. Persyaratan Umum Pekerjaan                                        
       Setiap bagian dari pekerjaan pengawasan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan
       memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen
       (PPK).                                                             
     b. Persyaratan Obyektif                                              
       Pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis konstruksi yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan,
       baik yang menyangkut macam, kualitas, dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan sesuai standar
       hasil kerja pengawasan yang berlaku.                               
     c. Persyaratan Fungsional                                            
       Pekerjaan pengawasan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan komitmen dan profesionalisme

       yang tinggi, sebagai konsultan Pengawas yang secara fungsional dapat mendorong peningkatan
       kinerja kegiatan.                                                  
     d. Persyaratan Prosedural                                            
       Penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai
       dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.                        
     e. Persyaratan Teknis Lainnya                                        
       Selain kriteria umum diatas, untuk pekerjaan pengawasan berlaku pula ketentuan ketentuan seperti
       standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku                       
  6  Sasaran :                                                            
          a. Mengadakan pengawasan dan membimbing pelaksanaan pekerjaan;  
          b. Melakukan Perhitungan kemajuan/prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor;
          c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan konstruksi serta aliran informasi antara
            berbagai bidang agar pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan lancar;
          d. Menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin serta menghindari terjadinya
            pembengkakan biaya;                                           
          e. Mengatasi dan memecahkan persoalan yang timbul di lapangan agar dicapai hasil
          f. akhir sesuai dengan kualitas, kuantitas serta waktu pelaksanaan yang sudah ditetapkan;
          g. Menerima atau menolak material/peralatan yang didatangkan oleh kontraktor;
          h. Menghentikan sementara bila terjadi penyimpangan dari persyaratan yang sudah ditetapkan;
            dan Menyiapkan dan menghitung kemungkinan terjadinya pekerjaan tambah
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                                                  
7. Uraian Singkat Pekerjaan                                               
   a. Lingkup Pekerjaan                                                   
     Rehab Ruang Kelas SDN 07 Popayato Barat Beserta Perabotnya (DAK) Meliputi :
     1.                                                                   
        Pekerjaan Persiapan                                               
     2.                                                                   
        Pekerjaan Atap Penutup                                            
     3.                                                                   
        Pekerjaan Kusen Pintu, Jendela, Ventilasi & Penggantung + Acesories
     4.                                                                   
        Pekerjaan Plafond                                                 
     5.                                                                   
        Pekerjaan Instalasi Listrik                                       
     6.                                                                   
        Pekerjaan Fhinising                                               
     7.                                                                   
        Pekerjaan Perabot                                                 
     8.                                                                   
        Pekerjaan Akhir                                                   
     berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara,
     Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2018 Tentang Pedoman Pembangunan
     Bangunan Gedung Negara Perka LKPP no 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
     Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia                              
   b. Lingkup Tugas Konsultan Pengawas tersebut antara lain adalah:       
     1) Memeriksa dan mempelajari kondisi lahan dan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan
        dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;           
     2) Mengawasi dan menyetujui pemakaian bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metoda dan produk
        pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, mutu dan biaya pekerjaan konstruksi;
     3) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian
        volume/realisasi fisik;                                           
     4) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama
        pelaksanaan konstruksi;                                           
     5) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan
        pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan
        bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Penyedia jasa pelaksana konstruksi;
     6) Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan
        kedua pekerjaan konstruksi;                                       
     7) Menyetujui program kerja harian/mingguan dan gambar-gambar pelaksanaan (Shop Drawings)
        yang diajukan oleh Penyedia jasa pelaksana konstruksi.            
     8) Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As- Built drawings) sebelum serah
        terima pertama.                                                   
     9) Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada
        masa pemeliharaan, dan laporan akhir pekerjaan pengawasan.        
     10) Bersama konsultan Perencana menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan
        gedung.                                                           
     11) Membantu pengelola satuan kerja dalam menyusun dokumen untuk kelengkapan pendaftaran
        gedung sebagai bangunan gedung negara.                            
     12) Membantu pengelola satuan kerja mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Pemerintah
        Daerah setempat.                                                  
   c. Tanggung Jawab Pengawasan                                           
     1) Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan
        sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.         
     2) Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut :
        a) Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen kontrak pelaksanaan fisik yang dijadikan
           pedoman, serta peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku.
        b) Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil kerja pengawasan yang berlaku, baik
           kualitas dan kuantitas Tenaga Ahli maupun laporan-laporan yang disyaratkan.c) Hasil evaluasi
           pengawasan dan dampak yang ditimbulkan.                        

     3) Penanggung jawab profesional pengawasan adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu badan
        usaha, tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional pengawasan yang terlibat.
     4) Konsultan pengawas berkewajiban melakukan pengawasan pada masa pemeliharaan Konsultan
        pengawas berkewajiban menyerahkan jaminan pengawasan pemeliharaan sebesar 10% dari nilai
        surat perjanjian/kontrak.                                         
8. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa                                       
   a. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Penyedia;
   b. Melakukan koreksi dan memberikan persetujuan mengenai hasil gambar (shop drawing) yang diajukan
      oleh Pelaksana sebagai pedoman pelaksanaan proyek                   
   c. Memilih dan menyetujui tipe dan merek bahan/material konstruksi yang diusulkan oleh kontraktor agar
      sesuai dengan harapan pemilik proyek namun tetap berpedoman dengan kontrak kerja konstruksi yang
      sudah dibuat sebelumnya.                                            
9. Jangka Waktu                                                           
   Penyelesaian Pekerjaan                                                 
   a. Jangka waktu pelaksanaan Pengawasan sejak tanggal yang ditetapkan dalam SPMK sampai dengan

     paling lambat 14 (empat belas) hari kelender setelah serah terima pertama pekerjaan oleh pelaksanan
     konstruksi, dengan perkiraan jangka waktu pelaksanaan konstruksi selama 120 (seratus Dua puluh) hari
     kalender dan masa Pemeliharaan Konstruksi selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
   b. Hari dan jam kerja Konsultan Pengawas adalah hari kalender mengikuti sebagaimana hari dan jam kerja
     pelaksana pekerjaan konstruksi.                                      

                                        DIBUAT DI : Marisa,               
                                        TANGGAL  : 12 Juni 2023           
                                        DIBUAT OLEH                       
                                        PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN          
                                        (PPK)                             

                                        SURADDIN, S.Pd, M.Pd              
                                        NIP. 19710417 199804 1 001