Pengadaan Harwat Gedung Dan Halaman Kantor Polres Purwakarta 2025

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA                                  
                    DAERAH JAWA BARAT                                            
                    RESOR PURWAKARTA                                             

                         KERANGKA       ACUAN    KERJA                           

                                    ( K A  K )                                   

                      KUASA    PENGGUNA       ANGGARAN                           

            SATKER          : POLRES   PURWAKARTA                                

            NAMA  PPK       : AIPTU  CECEP  TATANG  RISMAWAN                     

            KEGIATAN        : PERAWATAN     GEDUNG    KANTOR    DAN              
                              HALAMAN   POLRES                                   

            PEKERJAAN       : PERAWATAN    GEDUNG   DAN  HALAMAN                 
                              KANTOR   POLRES  PURWAKARTA                        

                              TAHUN  ANGGARAN    2025                            
        KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA                                     
                DAERAH  JAWA BARAT                                               
                 RESOR PURWAKARTA                                                

                              KEGIATAN/PEKERJAAN                                 
                PERAWATAN   GEDUNG   KANTOR  POLRES  PURWAKARTA                  
                              TAHUN  ANGGARAN   2025                             
                        Nomor : 027/01-01/KAK-HARGEDUNG/IV/2025                  
                                Tanggal 09 April 2025                            

          I.   PENDAHULUAN                                                       

               A.  U M U M                                                       

                   1.  Setiap pelaksanaan kegiatan instansi pemerintahan yang dilakukan oleh
                       Penyedia Jasa harus mendapatkan penjelasan secara terinci dan jelas, agar
                       rencana teknis dan administrasi yang telah disiapkan dan digunakan sebagai
                       dasar pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung operasional efektif.
                   2.  Pelaksanaan penjelasan harus dilakukan oleh pengguna jasa secara
                       kompeten, dan dilakukan secara penuh oleh Pejabat pengadaan barang dan
                       jasa sesuai kebutuhan dan kompleksitas.                   
                   3.  Penyedia Jasa berkewajiban mengawasi pekerjaan dan kegiatan, dari segi
                       biaya, mutu, dan waktu kegiatan pelaksanaan.              
                   4.  Kinerja team kerja sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas kegiatan
                       serta penjelasan, yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya

                       berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.

               B.  MAKSUD  DAN TUJUAN                                            

                   1.  Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Penyedia Jasa
                       yang memuat masukan, azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus
                       dipenuhi dan diperhatikan serta di interprestasikan kedalam pelaksanaan
                       tugas penjelasan.                                         
                   2.  Dengan penugasan ini diharapkan Penyedia Jasa dapat melaksanakan
                       tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang
                       memenuhi sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini.           

               C. LATAR BELAKANG                                                 

                   1.  Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan Kegiatan/Pekerjaan
                       Pemeliharaan Gedung Kantor Polres Purwakarta.             

                   2. Pemegang Mata Anggaran adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia,
                      Daerah  Jawa Barat, Resor Purwakarta. Nomor: SP DIPA-      
                      060.01.2.642995/2025 DS: 5360-1366-0490-7308, tanggal 02 Desember
                      2024.                                                      
                   3. Untuk menyelenggarakan proyek yang dimaksud, dibentuk Organisasi
                      Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang dibuat oleh Kuasa Pengguna
                      Anggaran pada Satua Kerja yang ada.                        
               D. LINGKUP KEGIATAN                                               

                   1. Lingkup Pekerjaan / Kegiatan adalah Kegiatan/Pekerjaan Pemeliharaan
                     Gedung Kantor Polres Purwakarta pada satuan kerja Resor Purwakarta
                     Purwakarta, yang berlokasi di Jl. Veteran No. 408, Purwakarta.

          II.  KEGIATAN  PENJELASAN                                              

               A.  Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa adalah berpedoman
                   pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021.

               B.  Lingkup Kegiatan tersebut antara lain adalah :                

                   1.  Menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan yang dibutuhkan     
                   2.  Menyiapkan bahan dan peralatan kerja sesuai dengan yang dibutuhkan
                   3.  Menyusun jadwal pekerjaan dan personil                    
                   4.  Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari segi kualitas, kuantitas, dan laju
                       pencapaian volume / realisasi.                            
                   5.  Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan
                       mingguan dan bulanan pekerjaan .                          
                   6.  Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan setiap tri wulan 
                   7.  Melaksanakan koordinasi secara berkala dengan Direksi.    

          III. TANGGUNG  JAWAB  PENYEDIA JASA                                    

               A.  Penyedia Jasa bertanggung jawab secara professional atas pekerjaan yang
                   dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.

               B.  Secara Umum tanggung jawab penyedia jasa adalah sebagai berikut :

                   1.  Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen pelelangan/pelaksanaan
                       yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standar dan pedoman teknis yang
                       berlaku.                                                  
                   2.  Kinerja penyedia jasa telah memenuhi standar hasil kerja sesuai penjelasan
                       yang telah dilaksanakan                                   
                   3.  Hasil evaluasi pekerjaan dan dampak yang dirasakan haruslah terasa
                       manfaatnya.                                               

               C.  Penanggung jawab kegiatan adalah tidak hanya penyedia jasa sebagai suatu

                   perusahaan tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional penjelasan yang terlibat.

          IV.  B I A Y A                                                         

               A.  BIAYA KEGIATAN/PEKERJAAN                                      

                   Besarnya biaya untuk Kegiatan/Pekerjaan ini adalah Rp 470.170.000,- (Empat
                   Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan Pembayaran
                   biaya kepada Penyedia Jasa adalah berdasarkan prestasi kemajuan pekerjaan.
               B. SUMBER DANA                                                    

                   Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan di bebankan pada :     
                   1. Pemegang Mata Anggaran adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia,
                     Daerah Jawa Barat, Resor Purwakarta. Nomor: SP DIPA-060.01.2.642995/2024
                     DS: 5360-1366-0490-7308, tanggal 02 Desember 2024.          

          V.   K E L U A R A N                                                   

               Keluaran yang dihasilkan oleh Penyedia Jasa berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini
               adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang meliputi ;

               Laporan kemajuan pekerjaan setiap bulan dan setiap minggu :       
               1. Data Tenaga Kerja;                                             
               2. Data Bahan/Material;                                           
               3. Data Peralatan;                                                
               4. Pekerjaan yang dilaksanakan                                    
               5. Waktu pelaksanaan pekerjaan                                    
               6. Laporan Akhir Pekerjaan                                        

          VI.  K R I T E R I A                                                   

               Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia Jasa pada Kerangka Acuan Kerja ini
               harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut       

               A.  PERSYARATAN KUALIFIKASI                                       
                   Peserta yang berbadan usaha harus memiliki                    
                   1. Telah   Melunasi  Kewajiban   Pajak   Tahun    Terakhir    
                     Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki
                     laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN
                     sekurangkurangnya 1 (satu) bulan terakhir; Telah memenuhi kewajiban
                     penyetoran dan pelaporan pajak bulanan (Bulan Oktober dan November 2024)
                     Serta telah memenuhi pelaporan pajak tahunan (tahun 2024)   
                   2. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya, tidak dalam pengawasan
                     pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya,
                     dinyatakan dalam surat pernyataan; salah satu dan/atau semua pengurus dan
                     badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam,
                     dinyatakan dalam surat pernyataan                           
                   3. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);Kecil,Memiliki Sertifikat Badan Usaha
                     (SBU) dengan serta disyaratkan memiliki Klasifikasi BG 009 dan 41019
                   4. Membuat metode Pelaksanan Pekerjaan                        
               B.  PERSYARATAN UMUM  PEKERJAAN                                   
                   Setiap bagian dari pekerjaan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai
                   dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh pejabat
                   pembuat komitmen                                              
               C.  PERSYARATAN OBYEKTIF                                          
                   Pelaksanaan pekerjaan harus terrencana dengan baik untuk kelancaran
                   pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap
                   bagian pekerjaan sesuai standar yang telah dijelaskan dalam KAK dan kontrak
                   perjanjian.                                                   
               D.  PERSYARATAN FUNGSIONAL                                        
                   Pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi sebagai
                   Penyedia Jasa yang secara fungsional dapat mendorong peningkatan kinerja yang
                   sedang diselenggarakan                                        

               E.  PERSYARATAN PROSEDURAL                                        
                   Penyelesaian administrasi sehubungan dengan pekerjaan di lapangan harus
                   dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

          VII. PROSES PEKERJAAN  PELAKSANAAN                                     

               A.  U M U M                                                       
                   Penyedia Jasa dalam menjalankan tugasnya harusla profesional agar fungsi dan
                   tanggung jawab Penyedia Jasa dapat terlaksana dengan baik, dan menghasilkan
                   keluaran sebagaimana yang diharapkan oleh Pengguna Jasa.      

               B.  URAIAN TUGAS OPERASIONAL PENYEDIA JASA                        

                   Penyedia Jasa harus membuat uraian kegiatan secara terinci yang sesuai dengan
                   setiap bagian pekerjaan pelaksanaan yang di hadapi di lapangan yang secara garis
                   besar adalah sebagai berikut :                                

                   1.  Pekerjaan Persiapan                                       

                       a. Menyusun program kerja, alokasi tenaga kerja dan konsepsi perkejaan
                          penjelasan.                                            
                       b. Memeriksa time schedule / bar chaert, s-curve dan net work planning
                          yang diajukan oleh Penyedia Jasa untuk seterusnya dilanjutkan
                          diteruskan pengguna jasa.                              

                   2.  Pekerjaan Teknis Lapangan                                 

                       a. Melaksanakan pekerjaan secara total, koordinasi dan inspeksi kegiatan
                          – kegiatan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis yang
                          dilakukan dapat secara terus menerus sampai dengan pekerjaan
                          diserahkan .                                           
                       b. Mengawasi kebenaran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau
                          komponen lain , peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan
                          pelaksanaan di lapangan atau di tempat kerja lainnya.  

                       c. Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat
                          dan cepat, agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal
                          yang ditetapkan.                                       
                       d. Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau
                          pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu
                          pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak, untuk
                          mendapatkan persetujuan dari pejabat pembuat komitmen  
                       e. Memberikan petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan
                          dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang
                          dari kontrak, dapat langsung disampaikan kepada penyedia jasa.
                   3.  Konsultasi                                                
                       a. Melakukan konsultasi dengan pejabat pembuat komitmen/konsultan
                          Pengawas/konsultan perencana untuk membahas segala masalah dan
                          persoalan yang timbul selam masa pembangunan.          
                       b. Mengadakan rapat lapangan secara berkala, sedikitnya dua kali dalam
                          sebulan, dengan,  pejabat pembuat  komitmen/konsultan  
                          pengawas/konsultan perencana dengan tujuan untuk membicarakan

                          masalah dan persoalan yang timbul dalam, pelaksanaan, untuk
                          kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak
                          yang bersangkutan.                                     
                       c. Mengadakan rapat diluar jadwal rutin tersebut apabila dianggap
                          mendesak.                                              

                   4   Laporan                                                   
                       a. Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis
                          teknologis kepada pejabat pembuat komitmen mengenai volume,
                          prosentase dan nilai bobot bagian – bagian pekerjaan yang akan
                          dilaksanakan oleh penyedia jasa.                       
                       b. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan, dan
                          dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui.       

                   5   Dokumen                                                   
                       a. Menerima dan menyiapkan berita acara sehubungan penyelesaian

                          pekerjaan dilapangan, serta untuk keperluan pembayaran angsuran.
                       b. Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan, serta
                          penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran.
                       c. Mempersiapkan formulir, laporan harian, mingguan dan bulanan, berita
                          acara kemajuan pekerjaan, penyerahan pertama dan kedua serta
                          formulir – formulir lainnya yang diperlukan .          

          VIII. MASUKAN                                                          
               A.  INFORMASI                                                     
                   1.  Untuk melaksanakan tugasnya, Penyedia Jasa harus mencari sendiri
                       informasi yang dibutuhkan selain informasi yang diberikan oleh Pejabat
                       Pembuat Komitmen/konsultan pengawas/konsultan perencana termasuk
                       melalui kerangka acuan kerja ini.                         

                   2.  Penyedia Jasa harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam
                       pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari proyek maupun yang dicari

                       sendiri. Kesalahan penjelasan / kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari
                       kesalahan informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Penyedia Jasa.

                   3.  Informasi penjelasan antara lain:                         
                       a. Dokumen pelaksanaa yaitu :                             
                          I.  Kerangka Acuan Kerja/ KAK                          
                          II. Dokumen Lelang                                     
                          III. Berita acara aanwijzing sampai dengan penunjukan penyedia jasa
                          IV. Dokumen kontrak pelaksanaan / penyedia jasa.       
                       b. Bar chart dan S-Curve serta net work planning dari pekerjaan yang
                          dibuat oleh penyedia jasa ( setelah disetujui ).       
                       c. Peratuan- peraturan, standar dan pedoman yang berlaku untuk pekerjaan
                          yang bersangkutan.                                     
                       d. Informasi lainnya.                                     

               B.  T E N A G A                                                   
                   Untuk melaksanakan tugasnya, Penyedia Jasa harus menyediakan tenaga kerja
                   yang memenuhi kebutuhan, baik ditinjau dari lingkup (besar) pekerjaan maupun
                   tingkat kekomplekan pekerjaan.                                

                   Tenaga-tenaga yang dibutuhkan dalam kegiatan ini minimal terdiri dari :

                   (kualifikasi masing-masing tenaga kerja disesuaikan berdasarkan kebutuhan /
                   kompleksitas kegiatan).                                       
                   1. Ketua Tim (Tim Leader)/Pelaksana                           
                     Mempunyai dedikasi dan data akademik yang baik dan disyaratkan mempunyai
                     jenjang pendidikan sarjana S1 atau D3, lulusan perguruan tinggi negeri atau
                     swasta yang terakreditasi dan berpengalaman dan dapat memimpin dan
                     mengkoodinir seluruh kegiatan dari mulai awal sampai dinyatakan selesai.
                   2. Tenaga Kerja Biasa dan Tenaga Penunjang.                   
                     Mempunyai dedikasi pekerjaan dan data akademik yang baik, dan minimal
                     berpendidikan SMK dan atau SMU yang sederajat. lulusan negeri atau swasta
                     yang terakreditasi dan berpengalaman dan dapat mengkoodinir kegiatan dari
                     mulai awal sampai dinyatakan selesai.                       

             a.                     PROGRAM   KERJA                              
               A.  Sebelum melaksanakan tugasnya, Penyedia Jasa harus segera menyusun :
                   1.  Program kerja termasuk jadwal kegiatan secara detail.     

                   2.  Alokasi tenaga ahli yang lengkap (disiplin dan jumlahnya).
                   3.  Konsep penangan pekerjaan .                               

               B.  Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari pejabat
                   pembuat komitmen setelah sebelumnya dipresentasikan oleh Penyedia Jasa .

b.                                  P E N U T U P                                
               A.  Setelah Kerangka Acuan Kerja ini diterima, Penyedia Jasa hendaknya memeriksa
                   semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang
                   dibutuhkan.                                                   
               B.  Berdasarkan bahan-bahan tersebut, maka selanjutnya Penyedia Jasa segera
                   menyusun program kerja untuk dibahas dengan Pejabat Pembuat   
                   Komitmen/konsultan                                            

                                        Purwakarta, 09 April 2025                
                                      PS PAUR BEKPAL BAG LOGISTIK                
                                                SELAKU                           
                                      PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN                   

                                    CECEP TATANG RISMAWAN, S.H., M.H.            
                                  AJUN INSPEKTUR POLISI SATU NRP 79041541