Paket Pekerjaan Pengawasan Kontruksi Yan Gedung Bpkb

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA                                 
       DAERAH KALIMANTAN UTARA                                        
        DIREKTORAT LALU LINTAS                                        

             URAIAN  SINGKAT  PEKERJAAN    (USP)                      

 JASA KONSULTANSI    PENGAWASAN    PEMBANGUNAN     GEDUNG             
 PELAYANAN   BPKB  DITLANTAS   POLDA  KALIMANTAN    UATARA            

                   TAHUN  ANGGARAN    2025                            

       URAIAN SINGKAT PEKERJAAN KONSULTAN  PENGAWAS                   

1. LATAR BELAKANG                                                     

        Setiap bangunan gedung Negara harus diwujudkan dengan sebaik- 
   baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya,
   andal, ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta
   berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia.   

   Setiap bangunan gedung Negara harus direncanakan, dirancang dengan 
   sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang
   layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung
   negara.                                                            
   Pemberi jasa perencanaan untuk bangunan gedung Negara perlu diarahkan

   secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya      
   perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut
   kaidah, norma serta tata laku profesional.                         
        Uraian Singkat Pekerjaan (USP) untuk pekerjaan perencanaan perlu

   disiapkan secara matang sehingga memang mampu mendorong perwujudan 
   karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.         
   Berdasarkan ketentuan pasal 64 ayat (3) undang-undang no 22 tahun 2009,
   tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan;                 
    (1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan.              
    (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:       

       a. registrasi Kendaraan Bermotor baru;                         
       b. registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik;
       c. registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor; dan/atau        
       d. registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.                   
    (3) Registrasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

       bertujuan untuk:                                               
       a. tertib administrasi;                                        
       b. pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang         
         dioperasikan di Indonesia;                                   

       c. mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan;      
   Untuk meningkatkan pelaksanaan tugas operasional serta memberikan  
   pelayanan terhadap masyarakat dibidang sistem layanan registrasi dan
   identifikasi secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat,
   transparant, akuntabel, informatif dan nyaman di wilayah Kalimantan Utara

   maka dilaksanakan Pembangunan gedung pelayanan BPKB dan Pengadaan  
   Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Gedung BPKB Ditlantas Polda   
   Kalimantan Utara dalam rangka Pelayanan Prima Ditlantas Polda Kalimantan
   Utara.                                                             

        Pembangunan Gedung Pelayanan BPKB dan Pengadaan Peralatan     
   dan Perlengkapan Pelayanan Gedung BPKB Ditlantas Polda Kalimantan  
   Utara   sangat mendesak dan prioritas untuk dilaksanakan dikarenakan
   adanya kebijakan Pemerintah tentang Nawa Cita dan ditindaklanjuti dalam

   PRESISI Polri program ke-12 yaitu “mewujudkan pelayanan publik POLRI
   yang terintegrasi”, sedangkan dalam pelaksanaannya menggunakan dana
   PNBP Tahun Anggaran 2025 yang dapat dioptimalisasikan.             

   Tuntutan dan harapan masyarakat yang telah yang telah direspon dengan
   kebijakan KAPOLRI dalam ROAD MAP Transformasi Polri dan yang menjadi
   penentu untuk dilaksanakan oleh satuan fungsi lalu lintas adalah Transformasi
   Pelayanan Publik yang Prima kepada masyarakat sebagai Standar Ditlantas
   Polda Kalimantan Utara untuk dijadikan percontohan;                

   Uraian Singkat Pekerjaan ini merupakan acuan dalam peningkatan     
   kemampuan  pembangunan gedung pelayanan BPKB  Ditlantas Polda      
   Kalimantan Utara   yang harus dilaksanakan secara terencana yang   
   mempunyai sifat efisien, efektif dan berdayaguna.                  

       Uraian Singkat Pekerjaan (USP) untuk Pekerjaan Konsultan Pengawas
   Pembangunan Gedung Pelayanan BPKB Ditlantas Polda Kaltara, diharapkan
   dapat menjadi acuan bagi penyedia barang/jasa sehingga mampu mendorong
   perwujudan sarana prasarana di dalam Polda Kaltara yang sesuai dengan
   kepentingan dan dapat difungsikan secara optimal. Konsultan yang ditunjuk

   diharapkan dapat melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
   dan bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dikerjakannya. Dalam
   pelaksanaannya Konsultan akan mendapat bantuan dan bimbingan dari  
   Pejabat Pembuat Komitmen beserta tim pendukungnya.                 

       Untuk mengakomodir Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan    
   Gedung Pelayanan BPKB Ditlantas Polda Kaltara, Konsultan Perencana 
   telah merencanakan pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam DIPA dari
   suatu kegiatan, dalam bentuk gambar serta uraian pekerjaan yang nantinya
   akan dipakai sebagai pedoman dasar dalam rangka rencana pengembangan

   sarana dan prasarana fisik bangunan sesuai dengan prediksi dimasa  
   mendatang.                                                         

2.  MAKSUD  DAN TUJUAN                                                
       Maksud  pekerjaan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan jasa  

   Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pelayanan BPKB Ditlantas     
   Polda Kaltara.                                                     
       Adapun tujuan dari pekerjaan Konsultan Pengawas Konstruksi adalah
   dalam rangka pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas

   dan kualitas), dan tertib administrasi dalam kegiatan Pembangunan mulai dari
   tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, sampai dengan masa
   pemeliharaan.                                                      
       Uraian Singkat Pekerjaan (USP) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan
   Pengawas yang memuat masukan, kriteria, proses dan keluaran yang harus

   dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan dalam pelaksanaan tugas
   sehingga dapat menghasilkan keluaran yang diharapkan oleh Pengguna Jasa.

3. SASARAN                                                            

   Sasaran yang ingin dicapai dari Pekerjaan Konsultan Pengawas Konstruksi
   Pembangunan Gedung Pelayanan BPKB Ditlantas Polda Kaltara adalah:  

   a. Terarahnya secara teknis pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung
      Pelayanan BPKB Ditlantas Polda Kaltara dari SPMK, Serah Terima  
      Pekerjaan Pertama, Masa Pemeliharaan dan Serah Terima Kedua;    
   b. Terkendalikannya pelaksanaan pekerjaan dari SPMK, Serah Terima  
      Pekerjaan Pertama, Masa Pemeliharaan dan Serah Terima Kedua yang

      berkualitas, tepat waktu, dalam batas biaya yang tersedia, serta
      diselenggarakan secara tertib administrasi;                     
   c. Terpenuhinya persyaratan perijinan bangunan gedung negara yang  
      diperlukan sesuai peraturan yang berlaku, terpenuhinya pernyataan

      tentang kehandalan bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).   

4. LOKASI PEKERJAAN                                                   
  Lokasi rencana berada di Jl. Komjen Dr. H.M. Jasin No. 86           
  Bumi Rahayu, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.   

5. BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN                                         
   A. BIAYA                                                           

     Untuk pelaksanaan Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan       
     Gedung Pelayanan BPKB Ditlantas Polda Kalimantan Utara dan mengikuti
     pedoman  dalam  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor:         
     22/PRT/M/2018 perihal tentang Bangunan Gedung Negara yaitu:      

     1)  Besarnya biaya konsultan merupakan biaya tetap dan pasti.    
     2)  Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian 
         (kontrak) harga satuan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat  
         Komitmen dengan penyedia jasa pasca proses tender/seleksi.   

     Biaya pekerjaan konsultan pengawas dan tata cara pembayaran diatur
     secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan sesuai
     peraturan yang berlaku, yang terdiri dari:                       

       1) Honorarium Tenaga Ahli, Tenaga Pendukung dan Tenaga         
         Penunjang                                                    
       2) Materi dan penggandaan laporan,                             
       3) Pembelian bahan dan ATK,                                    

       4) Pembelian dan/atau sewa peralatan;                          
       5) Sewa kendaraan;                                             
       6) Biaya rapat-rapat;                                          
       7) Perjalanan (lokal maupun luar kota);                        
       8) Jasa, biaya over time/lembur, overhead                      

       9) Alokasi biaya untuk pengawasan tahap pemeliharaan sampai    
         dengan Serah Terima Kedua Pekerjaan Konstruksi;              
       10)Asuransi/pertanggungan (indemnity insurance);               
       11)Pajak dan iuran daerah lainnya.                             

     Tata cara pembayaran konsultan akan diatur dalam Syarat-syarat Khusus

     Kontrak (SSKK).                                                  
   B. SUMBER  PENDANAAN                                               
      Untuk pelaksanaan Pekerjaan Konsultan Pengawas ini diperlukan biaya
      dengan nilai HPS Rp. 974.635.500,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat
      Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).        
      Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN Polda Kaltara Tahun
      Anggaran 2025.                                                  

6. PERSYARATAN KUALIFIKASI                                            
   a) Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat Ijin Usaha Jasa
     Konstruksi (IUJK) Jasa Konsultan Konstruksi Kualifikasi Usaha Kecil; Jasa
     Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan KL 403 atau Jasa    
     Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian RK 001. 
   b) Memiliki Nomor Induk Berusaha NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi
     untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020.                   
   c) Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil 
     Konfirmasi Status Wajib Pajak.                                   

   d) Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan
     (apabila ada perubahan);                                         
   e) Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan
     pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan
     pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, yang
     bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani
     sanksi pidana; dan/atau pengurus/pegawainya tidak berstatus sebagai
     Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar
     tanggungan Negara.                                               
   f) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang 
     benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.           
   g) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi
     konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan
     pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi
     Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.           

     Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis: Pekerjaan sejenis
     adalah Pengawasan/Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung        
     Kantor.                                                          

7. NAMA ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN                           
     Pengguna Jasa : Kepolisian Daerah Kalimantan Utara               
     Nama PPK      : Ambar Vitaningrum, S.E., M.M.                    

8. DATA DASAR                                                         
  a. URAIAN SINGKAT  PEKERJAAN  merupakan data awal yang harus        
    dipenuhi atau diperhatikan. Setiap pengadaan data dan informasi harus
    diupayakan oleh Konsultan/Penyedia Jasa. Pengguna jasa akan       

    menyediakan data-data dasar sepanjang tersedia setelah diterbitkannya
    Surat Perintah Mulai Kerja yang meliputi:                         
     1) Dokumen Perencanaan;                                          

     2) Dokumentasi kondisi lahan sekitar bangunan;                   
     3) Tahapan proses pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Polda 
       Kalimantan Utara;                                              
  b. Penyedia jasa diwajibkan melakukan eksplorasi dari data dasar yang
    tersedia termasuk data sekunder lainnya yang dilakukan baik oleh instansi

    yang ada di pusat maupun yang ada di daerah untuk sinkronisasi    
    pelaksanaan kegiatan, standar teknis dan standar profesi yang berlaku
    termasuk semua per aturan terkait baik di pusat maupaun di daerah yang
    terbaru.                                                          
  c. Untuk melaksanakan tugasnya penyedia jasa harus mencari sendiri  

    informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan Pemberi
    Tugas dalam KAK/Pengarahan Penugasan ini.                         
  d. Penyedia jasa harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan 
    dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pengguna Jasa  

    maupun yang dicari sendiri. Kesalahan pengendalian dan pengawasan 
    sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab Konsultan
    Pengawas.                                                         

9. STANDAR  TEKNIS                                                    

   Standar dan pedoman yang dijadikan acuan selama pelaksanaan tugas  
   konsultan Pengawas Konstruksi mengacu kepada peraturan teknis baik 
   Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan 
   Menteri, Peraturan Lembaga yang berlaku. Khusus untuk peraturan teknis
   bidang pekerjaan umum antara lain namun tidak terbatas pada:       

   a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2018 tentang      
      Pembangunan Bangunan Gedung Negara;                             
   b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.       
      02/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan
      Umum  Nomor 05/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen      

      Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan
      Umum;                                                           
   c. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.    
      10/SE/M/2018 tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan     

      Pengadaan Jasa Konstruksi dalam Rangka Lelang Dini di Kementerian
      Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Tahun Anggaran 2019;  
   d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.       
      06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
      dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan

      Bangunan Gedung;                                                
   e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.       
      14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;    

   f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 28/PRT/M/2016 tentang      
      Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;   
   g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.       

      02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau;                    
   h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.       
      05/PRT/M/2015 tentang Pedoman Umum  Implementasi Konstruksi     
      Berkelanjutan pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan
      Umum dan Permukiman;                                            

   i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2014 tentang      
      Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan Gedung dan Persilnya;       
   j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2014 tentang      
      Pedoman Sistim Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)   
      Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;                               

   k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang      
      Persyaratan Teknis Sistim Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung
      dan Lingkungan;                                                 
   l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2007 tentang Setifikat

      Laik Fungsi Bangunan Gedung;                                    
   m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang      
      Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;                     
   n. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang      
      Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksebilitas pada Gedung dan Lingkungan;

   o. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat        
      No.33/KPTS/M/2025 tentang Besaran Renumerasi Minimal Tenaga Kerja
      Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk layanan jasa konsultansi
      konstruksi;                                                     
   p. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.    

      66/SE/M/2015 tentang Biaya Penyelenggaraan Sistim Manajemen     
      Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan
      Umum;                                                           

   Standar Nasional Indonesia (SNI) antara lain namun tidak terbatas pada:

   a. SNI-2837-2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan plesteran
      untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan;                 
   b. SNI-6897-2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding
      untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan;                 

   c. SNI-2839-2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan langit-langit
      untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan;                 
   d. SNI-3434-2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan kayu untuk
      konstruksi bangunan gedung dan perumahan;                       
   e. SNI-7394-2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan beton untuk

      konstruksi bangunan gedung dan perumahan;                       
   f. SNI-7395-2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan penutup
      lantai dan dinding untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan;

   g. SNI 04-7018-2004 Sistem Pasokan Daya Listrik Darurat dan Siaga; 
   h. SNI 04-7019-2004 Sistem pasokan daya Listrik darurat menggunakan
      energi tersimpan (SPDDT);                                       

   i. RSNI T-15-2002 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan pipa dan
      saniter;                                                        
   j. SNI 03-2835-2002 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan tanah
      untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan;                 
   k. SNI 03-2840-2002 Tata Cara Pengerjaan Lembaran Asbes Semen untuk

      Penutup Atap Pada Bangunan Rumah;                               
   l. SNI 03-3989- 2000 Tata cara perencanaan dan pemasangan sistem   
      springkler otomatik untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan
      gedung;                                                         
   m. SNI 03-6386-2000 Spesifikasi Tingkat Bunyi dan Waktu Dengung dalam

      Bangunan Gedung dan Perumahan;                                  
   n. SNI 04-0225-2000 Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000);
   o. SNI 03-2410-1994 Tata Cara Pengecatan Dinding Tembok dengan Cat 
      Emulsi;                                                         

   p. SNI 03-3436-1994 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Atap
      untuk Bangunan dan Gedung; dan                                  
   Standar teknis dan standar profesi terkait lainnya.                

10. STUDI TERDAHULU                                                   
   Konsultan Pengawas harus memastikan kehandalan bangunan yang telah 

   dilaksanakan pada tahap sebelumnya berdasarkan data dasar yang ada 
   termasuk melakukan studi tambahan dan atau melakukan kajian dengan 
   pendekatan Tenga  Ahli untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan      
   penyelesaian pembangunan dapat dilaksanakan.                       

11 LINGKUP PEKERJAAN                                                  
11.1 Lingkup Kegiatan dan Staf/Tim Teknis Pelaksanaan Pekerjaan       

   Lingkup Kegiatan; adalah Konsultan Pengawas mulai dari SPMK, Serah 
   Terima Pekerjaan Pertama, Masa Pemeliharaan dan Serah Terima Kedua 
   serta dukungan pemenuhan persyaratan perijinan yang diperlukan.    
   Staf/tim teknis pelaksanaan pekerjaan: Pejabat Pembuat Komitmen akan
   membentuk tim teknis dan tim pemerikasa hasil pekerjaan sebagai wakilnya

   untuk melakukan pengendalian, pendampingan teknis, pembahasan dan  
   penilaian laporan pelaksanaan pekerjaan pengawasan. Untuk pengendalian
   administrasi kontrak Konstruksi, wakil Pejabat Pembuat Komitmen terdiri dari
   Direksi Lapangan, Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan dalam hal lain yang
   diperlukan, akan melibatkan Bantuan Tim Pengelola Teknis dari Kementerian

   Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.                               

11.2 Lingkup Pekerjaan                                                

   Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah
   berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 2
   Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

   dan Perumahan Rakyat Nomor. 22/PRT/M/2018 dan Surat Edaran Menteri 
   Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10/SE/M/2018, peraturan teknis
   terkait, standar teknis dan standar profesi yang berlaku.          
   Kegiatan Konsultan Pengawas meliputi pengendalian waktu, biaya,    
   pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), dan tertib administrasi

   dalam pembangunan bangunan gedung negara, mulai dari tahap persiapan,
   tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan.      
     1) Tahap Pelaksanaan                                             
        a) Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan     
          konstruksi sesuai penugasannya;                             

        b) Membantu PPK dalam pelaksanaan rapat persiapan pelaksanaan 
          kontrak PCM;                                                
        c) Memeriksa dan mengevaluasi dokumen RMK dan RK3K Penyedia   
          Jasa Pelaksanaan Konstruksi termasuk perubahannya;          

        d) Memfasilitasi dan meneliti penyiapan dokumen untuk proses  
          perizinan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan;        
        e) Bersama dengan penyedia jasa konstruksi melakukan pemeriksaan
          lapangan bersama, dan melakukan penyesuaian antara gambar,  
          RAB  dengan kondisi lapangan dalam rangka MC Nol, memeriksa 

          dan menerbitkan Berita Acara MC-Nol lengkap dengan lampiran 
          teknis;                                                     
        f) Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan konstruksi fisik yang
          disusun oleh kontraktor yang meliputi program-program pencapaian
          pelaksanaan konstruksi, program pencapaian penyediaan dan   

          penggunaan sumber daya berupa: tenaga kerja, peralatan dan  
          perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana, program Quality
          Assurance/Quality Control dan program kesehatan dan keselamatan
          kerja (K3);                                                 
        g) Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi

          program  pengendalian sumber daya, pengendalian biaya,      
          pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik (kualitas dan
          kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan,
          pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan

          keselamatan kerja;                                          
        h) Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis    
          dan manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan
          turun tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi   
          penyimpangan;                                               

        i) Memeriksa dan menyetujui semua dokumen baik administrasi   
          maupun teknis yang terkait dengan pelaksanaan konstruksi;   

        j) Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam
          pelaksanaan konstruksi fisik dan atau yang terkait dengan   
          pemenuan persyaratan perijinan;                             

        k) Memastikan kesesuaian Design for Construction (DFC) dan Shop
          Drawing pekerjaan pembangunan dengan memperhitungkan kondisi
          eksisting bangunan dan data dasar;                          
        l) Melakukan kegiatan pengawasan yang tediri atas:            
           - Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan      

             konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan    
             pekerjaan dilapangan;                                    
           - Memberikan ijin dan mengawasi pemakaian bahan, peralatan 
             dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu  
             dan biaya pekerjaan konstruksi;                          

           - Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas,
             kuantitas dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;    
           - Mengumpulkan  data dan informasi di lapangan untuk       
             memecahkan  persoalan yang terjadi selama pekerjaan      

             konstruksi;                                              
           - Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala,    
             membuat   laporan mingguan dan  bulanan  pekerjaan       
             pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan dan
             laporan harian/mingguan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuat

             oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi;                 
           - Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan  
             pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan  
             konstruksi;                                              
           - Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) 

             yang diajukan oleh Kontraktor dan memastikan kesesuaian  
             gambar pelaksanaan dengan kondisi eksisting bangunan;    
           - Memberikan persetujuan terhadap semua gambar dan rencana 
             kerja yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan    
             sesuai dengan Kontrak penyedia jasa konstruksi baik untuk

             pekerjaan permanen ataupun pekerjaan sementara;          
           - Memberikan persetujuan atas semua gambar perubahan,      
             sesifikasi teknis perubahan dan justifikasi teknis perubahan
             termasuk menerbitkan pernyataan tidak keberatan (no objection)

             untuk gambar sementara dan gambar perubahan yang tidak   
             tercantum dalam Kontrak penyedia jasa konstruksi;        
           - Menghentikan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai     
             persyaratan dalam Kontrak penyedia jasa konstruksi;      
           - Menerbitkan surat teguran kepada penyedia jasa konstruksi jika

             terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
             Kontrak penyedia jasa konstruksi dan melaksanakan rapat  
             pembuktian (show couse meeting);                         

           - Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan    
             dilapangan (As Built Drawing) sebelum serah terima I;    
           - Merekomendasikan kepada Pemberi Tugas terhadap akibat    

             pelaksanaan penyedia jasa untuk melakukan tindakan sanksi
             sanksi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dilapangan sesuai
             dengan peraturan yang berlaku;                           
           - Melakukan pemeriksaan dan eveluasi perubahan perkejaan   
             sebagai dasar proses Addendum Kontrak oleh Tim Peneliti  

             Kontrak;                                                 
           - Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I dan
             mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan;           
           - Bersama-sama  dengan   penyedia jasa  perencanaan        
             menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan   

             gedung;                                                  
           - Melakukan pengukuran bersama dilapangan dalam rangka     
             progress capaian pekerjaan dan menerbitkan Berita Acara  
             Progres Kemajuan Pekerjaan/Progres Prestasi Fisik sampai 

             dengan pekerjaan 100% untuk pembayaran angsuran pekerjaan
             konstruksi;                                              
           - Menyusun berita acara persetujuan pemeriksaan pekerjaan  
             pertama dan memastikan pekerjaan terpasang sesuai dengan 
             persyaratan spesifikasi teknis dalam rangka serah terima 

             pertama, berita acara pemeliharaan pekerjaan dan serah terima
             kedua pekerjaan konstruksi, sebagai kelengkapan untuk    
             pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;                
           - Melakukan testing dan commissioning dan meneribtkan berita
             acara hasil testing dan commissioning sesuai dengan spesifikasi

             teknis yang ditetapakan dalam Kontrak penyedia jasa konstruksi;
           - Memberikan rekomendasi dilakukan serah pertama pekerjaan 
             pertama dan serah terima perkerjaan kedua;               
           - Membantu  pemberi tugas  dalam menyusun  Dokumen         
             Pendaftaran;                                             

           - Melakukan pemeriksaan dan menyatakan kelaikan fungsi     
             bangunan gedung terbangun sesuai dengan IMB;             
           - Membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan  
             dokumen  Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah    

             Kabupaten atau Kota setempat;                            
           - Melakukan evaluasi rencana kerja mingguan konstruksi dan 
             mensosialisasikan kepada pihak terkait di lingkungan lokasi
             pekerjaan;                                               
           - Menerbitkan surat penyataan kehandalan bangunan selama   

             umur bangunan sesuai yang dipersyaratkan dalam Kontrak   
             penyedia jasa konstruksi;                                
           - Memberikan laporan pengawasan secara periodik kepada PPK;

           - Lingkup tugas dan tanggung jawab pengawasan lainnya      
             sebagaimana diatur dalam dokumen Kontrak penyedia jasa   
             konstruksi.                                              

        m) Melakukan kegiatan pengawasan pada masa pemeliharaan:      
           - Melakukan pengawasan cacat kurang secara berkala selama  
             masa pemeliharaan;                                       
           - Melakukan koordinasi dengan pihak pengelola/pengguna     
             bangunan jika ada kegiatan penggunaan bangunan selama    

             masa pemeliharaan;                                       
           - Memerintahkan penyedia jasa konstruksi untuk memperbaiki 
             cacat kurang selama masa pemeliharaan sampai dengan serah
             terima kedua;                                            
           - Melakukan pemeriksaan pekerjaan kedua untuk memastikan   

             kondisi bangunan sesuai dengan serah terima pertama sebagai
             dasar serah terima akhir pekerjaan;                      
        n) Menyusun laporan mingguan dilengkapi profil pelaksanaan    
          mingguan, bulanan, dan Akhir, Potret Pelaksanaan (Executive 

          Summary)  dan  Laporan Pemeliharaan Berkala pekerjaan       
          Pengawasan;                                                 
        o) Memastikan terpenuhinya pedoman pemeliharaan serta petunjuk
          pengoperasian elemen bangunan terkait dengan fungsi bangunan
          dalam bentuk manual book yang dibuat oleh pelaksana konstruksi.

        p) Memastikan terpenuhinya pedoman pemeliharaan serta petunjuk
          pengoperasian elemen bangunan terkait dengan fungsi bangunan
          dalam bentuk manual book yang dibuat oleh pelaksana konstruksi.

11.3 Kriteria Penerimaan                                              

     Kriteria yang dimaksud pada penugasan ini adalah Konsultan Pengawas
     Konstruksi harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
     a. Persyaratan Umum Pekerjaan                                    
       Setiap bagian dari pekerjaan Pekerjaan Konsultan Pengawas harus
       dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan dapat       

       memberikan hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh
       pengguna jasa.                                                 
     b. Persyaratan Obyektif                                          
       Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif  

       untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas
       dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan.                    
     c. Persyaratan Fungsional                                        
       Pekerjaan pengawasan pada tahap pelaksanaan konstruksi fisik, baik
       yang menyangkut waktu, mutu dan biaya pekerjaan harus dilaksanakan

       dengan profesionalisme yang tinggi sebagai Konsultan Pengawas. 
     d. Persyaratan Prosedural                                        

       Penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di lapangan,
       dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

12. KELUARAN DAN PELAPORAN                                            
   Keluaran yang diminta dari konsultan Pengawas berdasarkan Uraian Singkat

   Pekerjaan ini adalah:                                              
   a. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pekerjaan      
      pengawasan untuk tahapan pelaksanaan dan keluaran hasil pekerjaan
      yang dilaksanakan oleh Kontraktor yang menyangkut kuantitas, kualitas,
      biaya dan waktu serta kelengkapan dan kelancaran administrasi ketepatan

      pekerjaan yang efisien, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan
      kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan, serta dapat
      diterima dengan baik oleh Pemberi Tugas.                        
      Dokumen yang dihasilkan selama proses pengawasan meliputi namun 
      tidak terbatas pada:                                            

      1) Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan.
      2) Buku harian yang memuat semua kejadian, perintah atau petunjuk
        penting dari Konsultan Pengawas, yang dapat mempengaruhi      
        pelaksanaan pekerjaan, konsekuensi keuangan, keterlambatan    
        penyelesaian pekerjaan dan tidak terpenuhinya syarat teknis.  

      3) Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dari resume kemajuan    
        pekerjaan, tenaga, dan hari kerja.                            
      4) Berita Acara kemajuan pekerjaan, untuk pembayaran angsuran.  
      5) Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan

        Pekerjaan Tambah/Kurang, bilamana terdapat perubahan pekerjaan.
      6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I.                       
      7) Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan.                
      8) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan II                       
      9) Memeriksa gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built  

        drawing).                                                     
      10)Laporan rapat di lapangan (site meeting).                    
      11)Memeriksa gambar kerja terperinci (shop drawings), Bar chart dan S
        curve serta Network Planning yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana.
   b. Konsultan Pengawas diminta menghasilkan keluaran yang lengkap sesuai

      dengan kebutuhan kegiatan satuan kerja. Kelancaran pelaksanaan  
      kegiatan satuan kerja yang berhubungan dengan pekerjaan Konsultan
      Pengawas sepenuhnya menjadi tanggung jawab Konsultan.           

13 PERALATAN, MATERIAL, PERSONEL DAN  FASILITAS DARI PPK              
13.1 Peralatan dan Material                                           
   PPK akan memberikan peralatan/material/fasilitas berupa:           
   a. Ruang kerja di Kantor Satker untuk wakil penyedia (liassion officer) yang
      bertugas membantu pemenuhan administrasi, pelaporan dan penyerapan

      termin;                                                         

   b. Ruangan Kantor di Direksi Kit yang disediakan oleh Kontraktor Pelaksana
      selama pelaksanaan pekerjaan.                                   

13.2 Personil/Wakil Syah PPK                                          
   Selama pelaksanaan pekerjaan konsultan Pengawas, PPK menunjuk tim yang
   berasal dari unsur PPK sebagai wakil syah PPK yang terdiri dari:   
   a. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan, wakil syah PPK adalah Direksi  
      Lapangan, Tim Teknis/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang ditunjuk

      berdasarkan SK Kapolda;                                         
   b. Dalam hal Perubahan Kontrak/Addendum Kontrak, wakil syah PPK adalah
      Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak yang ditunjuk berdasarkan SK
      Kapolda;                                                        
   c. Dalam hal  pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian    

      pelaksanaan pekerjaan, wakil syah PPK adalah Direksi Lapangan   
      Pekerjaan Konstruksi yang ditunjuk berdasarkan SK Kapolda;      
   Ketentuan lebih lanjut untuk wakil syah PPK akan diatur lebih lanjut dalam
   Kontrak konsultan Pengawas.                                        

14. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA                         
   Konsultan Pengawas wajib menyediakan semua peralatan pendukung selama
   pelaksanaan pekerjaan sesuai dokumen Kontrak termasuk menyediakan  
   peralatan pendukung lainnya yang tidak diatur dalam Kontrak.       

15. LINGKUP KEWENANGAN                                                
   a. Konsultan Pengawas Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan 
      pekerjaan konstruksi sesuai penugasannya;                       
   b. Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara professional atas jasa

      yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode etik, tata laku profesi yang
      berlaku.                                                        
   c. Secara umum tanggung jawab Konsultan Pengawas adalah menjaga agar
      proyek memiliki kinerja sebagai berikut:                        
      1) Ketepatan waktu pembangunan proyek sesuai batas waktu berlakunya

        anggaran/waktu yang telah ditetapkan.                         
      2) Ketetapan biaya pembangunan sesuai batasan anggaran yang tersedia
        atau yang telah ditetapkan.                                   
      3) Ketetapan kualitas dan kuantitas sesuai standard dan peraturan yang

        berlaku.                                                      
      4) Ketertiban administrasi kontrak dan pelaksanaan pembangunan. 
   d. Tanggung jawab profesi Mengikat atas hasil pekerjaan yang dilakukan
      sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. Dalam hal ini
      pekerjaan yang dilaksanakan harus bisa dipertanggungjawabkan secara

      teknis dan administratif, sehingga dalam melaksanakan tugas dan 
      tanggungjawabnya harus mengacu pada standar, pedoman (baik teknis
      maupun non teknis), dan ketentuan-ketentuan yang berlaku (baik tingkat

      pusat maupun daerah) secara profesional. Secara umum tanggung jawab
      Konsultan/Penyedia Jasa antara lain namun tidak terbatas pada:  
      1) Keluaran yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan–  

        batasan yang telah diberikan oleh Pengguna Jasa dan atau pihak
        terkait, termasuk melalui KAK ini, seperti terdiri dari segi pembiayaan,
        waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan      
        diwujudkan;                                                   
      2) Keluaran yang dihasilkan harus telah memenuhi semua perturan,

        standar dan pedoman (teknis dan non teknis) yang berlaku baik di
        pusat maupun di daerah;                                       
      3) Keluaran yang dihasilkan merupakan hasil evaluasi dan pembahasan.
   e. Tanggung jawab professional konsultan tidak hanya penyedia jasa 
      sebagai suatu badan usaha tetapi juga berlaku terhadap semua tenaga

      ahli professional yang terlibat selama pelaksanaan pekerjaan.   

16. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                          
   Jangka waktu pelaksanaan konsultan Pengawas ini akan dilaksanakan dalam
   waktu 150 hari kalender/5 bulan sejak terbitnya SPMK, terdiri dari waktu
   pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan waktu pengawasan pada masa    
   pemeliharaan sampai dengan serah terima kedua pekerjaan konstruksi.

17. TENAGA AHLI                                                       
   Penyedia Jasa harus menyediakan tenaga-tenaga ahli dan pendukung   
   dalam suatu struktur organisasi untuk menjalankan kewajibannya sesuai
   dengan lingkup jasa yang tercantum dalam Uraian Singkat Pekerjaan (USP)
   ini. Adapun rincian daftar, jumlah, dan kualifikasi tenaga ahli dan tenaga

   dijabarkan sebagai berikut:                                        

              Tabel 1. Daftar Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung        
      Pengawasan Pembangunan Gedung Pelayanan BPKB Ditlantas Polda    
                              Kaltara                                 

                                                JML   ORANG           
NO        POSISI             KUALIFIKASI                              
                                             PERSONIL BULAN           
A  Tenaga Ahli                                                        
                       S1-Arsitektur/Sipil - 3 Thn - SKA              
                       Ahli Manajemen Konstruksi                      
1  Team Leader                                 1 Org    5 OB          
                       (Madya)                                        
                       S1-Arsitektur - 1 Thn - SKA                    
2  Tenaga Ahli Arsitektur                      1 Org    5 OB          
                       Arsitektur (Muda)                              
                       S1-Sipil - 1 Thn - SKA Teknik                  
3  Tenaga Ahli Struktur                        1 Org    5 OB          
                       Bangunan Gedung (Muda)                         
   Tenaga Ahli Mekanikal                                              
                       S1-Mesin/Elektro - 1 Thn - SKA                 
4  Elektrikal                                  1 Org    4 OB          
                       Mekanikal/Listrik (Muda)                       
                       S1-Arsitektur/Sipil - 1 Thn - SKA              
5  Tenaga Ahli K3 Konstruksi                   1 Org   2,5 OB         
                       Ahli K3 Konstruksi (Muda)                      
B. Pengawas Lapangan (Sub Profesional)                                
1  Pws. Lap Arsitektur                         1 Org    5 OB          
                       S1-Arsitektur - 2 Th                           
2  Pws. Lap Struktur                           1 Org    5 OB          
                       S1-Sipil - 2 Th                                
3  Pws. Lap Mekanikal Elektrikal               1 Org    4 OB          
                       S1-Mesin/Elektro - 2 Th                        
C. Tenaga Pendukung                                                   
1  Administrasi/Opr Komputer                   1 Org    5 OB          
                       D3 / SMA- 2 Th                                 
  Tenaga Ahli di atas harus memiliki sertifikat tenaga ahli (SKA) dari Asosiasi dengan
  dilengkapi Curriculum Vitae, Surat Referensi/Keterangan Pengalaman Pekerjaan, dan
  Ijazah, NPWP, bukti potong/lapor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1
  apabila tenaga ahli yang diusulkan adalah tenaga ahli tetap.        

17. PELAPORAN                                                         
17.1 Pelaporan                                                        

   Jenis laporan hasil proses Pengawasan Konstruksi yang harus diserahkan
   kepada Pejabat Pembuat Komitmen di Polda Kaltara, antara lain:     
     a. Laporan Pendahuluan;                                          
     b. Laporan Mingguan;                                             
       Laporan Mingguan ini minimal memuat rekapitulasi progres harian dalam
       satu minggu dengan memunculkan data yang ada selama melakukan  

       tahapan proses perencanaan sampai pelaksanaan fisik. Dokumen   
       Laporan Mingguan ini diserahkan selambat-lambatnya pada saat   
       pembahasan Laporan Bulanan, dalam format A4 sebanyak 3 (tiga)  
       eksemplar;                                                     

     c. Laporan Bulanan;                                              
       Laporan Bulanan ini minimal memuat rekapitulasi progres mingguan
       dalam satu bulan dengan memunculkan data yang ada selama       
       melakukan tahapan proses perencanaan sampai pelaksanaan fisik. 

       Dokumen Laporan Bulanan ini diserahkan selambat-lambatnya pada saat
       pembahasan Laporan Bulanan, dalam format A4 sebanyak 3 (tiga)  
       eksemplar;                                                     
     d. Laporan Akhir                                                 

       Laporan Akhir ini minimal memuat ringkasan dari Laporan Pelaksanaan
       Pekerjaan Pembangunan, kajian kebijakan, metode pelaksanaan,   
       Pembangunan Gedung Pelayanan BPKB di Polda Kaltara sehingga    
       menghasilkan informasi yang runtut terkait hasil pelaksanaan pekerjaan.

       Dokumen Laporan Akhir ini diserahkan selambat-lambatnya pada saat
       Akhir Pekerjaan fisik (PHO), dalam format A4 sebanyak 3 (tiga) 
       eksemplar.                                                     
   Kuantitas laporan sesuai dengan Bill of Quantity, RAB Kontrak dan diatur
   lebih lebih lanjut dalam dokumen Kontrak.                          

17.2 Dokumentasi Digital                                              
   Selain diserahkan dalam bentuk hardcopy, keluaran pekerjaan beserta data-
   data pendukung lainnya yang dinilai penting dalam pelaksanaan pekerjaan

   (primer dan sekunder) juga diserahkan dalam bentuk softcopy (digital) yang
   dikemas kedalam 1 (satu) Flashdisk berkapasitas 128 Gigayte.       

18. PRODUKSI DALAM NEGERI                                             
   Semua  kegiatan jasa konsultansi berdasarkan USP ini harus dilakukan di
   dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.                  

19. PERSYARATAN KERJASAMA                                             

   Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk
   pelaksanaan pekerjaan konsultan Pengawas maka harus memenuhi       
   persyaratan sebagai berikut:                                       
   a. Dinyatakan memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditentukan dalam
      dokumen pemilihan;                                              

   b. Terdapat perjanjian kerjasama operasi yang memuat prosentase dan
      perusahaan yang ditunjuk wmewakili;                             
   c. Terdiri dari perusahaan nasional;                               
   d. Kerjasama dilakukan dengan pelaku usaha dengan kualifikasi setara atau

      satu tingkat dibawahnya dan kualifikasi yang ditujuk mewakili setara atau
      lebih tinggi;                                                   
   e. Tanggung jawab profesi berlaku bagi semua anggota KSO termasuk bagi
      seluruh tenaga ahli yang terlibat.                              

20. ALIH PENGETAHUAN                                                  
   Jika kerja sama dengan penyedia jasa konstruksi lain diperlukan untuk
   pelaksanaan pekerjaan konsultan Pengawas maka harus memenuhi       
   persyaratan.                                                       

21. PENUTUP                                                           
   a. Setelah Uraian Singkat Pekerjaan (USP) ini diterima, maka Penyedia Jasa

     (Konsultansi) hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima
     dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan;                  
   b. Uraian Singkat Pekerjaan (USP) ini merupakan pedoman dasar yang 
     dapat dikembangkan lebih lanjut oleh Penyedia Jasa (Konsultansi) 
     sepanjang keluaran akhir dapat dihasilkan secara optimal dan sesuai

     dengan yang diharapkan;                                          
   c. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, Penyedia Jasa (Konsultansi)   
     menyusun program kerja sebagai bahan diskusi untuk menghasilkan  
     Pedoman Penugasan;                                               

   d. Pengguna Jasa dapat melakukan penggantian personil dengan       
     kualifikasi yang sama atau lebih apabila kinerja personil yang   
     bersangkutan tidak mampu memenuhi  produk yang diharapkan        
     berdasarkan evaluasi kinerja;                                    
   e. Format laporan diupayakan mengikuti standar pelaporan yang      

     representative, baik dari jenis kertas, tulisan, sampul, dan lain-lainnya atau

     minimal mengikuti standar pelaporan yang berlaku dari Direktorat Jenderal
     Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.    

                                PEJABAT PEMBUAT  KOMITMEN             

                                AMBAR VITANINGRUM, S.E., M.M.         
                                     AKBP NRP 73070710