Pemeliharaan Bangunan Gedung Apartemen Soekarno

1                                      
 LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                     
   SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN                                     

      URAIAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN  GEDUNG  TWIN TOWER  A            
     (APARTEMEN  IR. SOEKARNO) STIK LEMDIKLAT POLRI T.A. 2025         

URAIAN PENDAHULUAN                                                    

A. Latar Belakang                                                     

       Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri merupakan tempat bagi

   para personil Polri menempuh pendidikan akademis dalam rangka pengembangan
   sumber daya manusia pada tingkat perwira Polri. Untuk meningkatkan pelayanan

   terhadap mahasiswa dilaksanakan pengembangan sarana dan prasarana kepolisian,

   yang meliputi pemeliharaan bangunan kantor/markas, gedung perkuliahan, tempat
   tinggal (asrama) dan sarana pendukung lainnya dengan pemberdayaan fasilitas-

   fasilitas yang memadai dalam rangka menciptakan kenyamanan proses belajar

   mengajar. Oleh karena itu sebagai lembaga pendidikan, STIK Lemdiklat Polri
   senantiasa menjaga dan memelihara terhadap fasilitas yang telah ada.

       Dalam mendukung tugas-tugas kepolisian khususnya Sekolah Tinggi Ilmu

   Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri dilaksanakan pengembangan sarana dan prasarana
   kepolisian, yang meliputi pemeliharaan bangunan tempat tinggal apartemen/asrama

   mahasiswa guna terwujudnya pemenuhan kebutuhan pemberdayaan fasilitas yang

   meliputi pekerjaan pemeliharaan sipil, arsitektur, mekanikal, elektrikal dan plumbing
   mulai dari lantai dasar sampai lantai 12 dan atap.                 

B. Maksud dan Tujuan                                                  

   1. Spektek ini dimaksudkan sebagai pedoman/petunjuk bagi Pelaksana 

      Konstruksi yang memuat masukan, azas kriteria, kriteria dan proses yang
      harus dipenuhi dan diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan mulai dari
      tahap pekerjaan konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan;     

   2. Diharapkan Pelaksana Konstruksi dapat melaksanakan tanggung jawabnya
      dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai Spektek ini.

C. Sasaran                                                            

   Pekerjaan pemeliharaan Gedung Twin Tower A (Apartemen Ir. Soekarno) STIK
   Lemdiklat Polri T.A. 2025 sebagai berikut:                         
                               2                                      

   A. Pekerjaan bongkaran lantai dasar, lantai 2 s.d lantai 12        
   B. Pekerjaan Sipil, arsitektuyr dan MEP                            
   C. Pengecatan lantai atap                                          

D. Lokasi Kegiatan                                                    

   STIK Lemdiklat Polri                                               
   Jl. Tirtaysa Raya 6, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan      

E. Sumber Pendanaan                                                   

   Sumber dana untuk pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan Gedung Twin Tower A
   (Apartemen Ir. Soekarno) STIK Lemdiklat Polri T.A. 2025 adalah Anggaran
   Pendapatan dan Belanja Negara T.A. 2025 yang tercantum dalam RKAKL STIK
   Lemdiklat Polri T.A. 2025 adalah:                                  

   1. Nilai Pagu : Rp. 795.167.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh lima 
      juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah); dan                 
   2. Nilai HPS : Rp. 794.679.347,- (Tujuh ratus sembilan puluh empat juta

      enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
                               3                                      

F. Nama Dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen                       

   1. Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : PPK Satker STIK Lemdiklat Polri
                                    T.A. 2025.                        

   2. Proyek/Satuan kerja           : STIK Lemdiklat Polri            

G. Standar Teknis                                                     

   Dalam melaksanakan pekerjaan Pelaksana Konstruksi mengikuti harus mengikuti
   undang-undang dan peraturan yang berlaku, antara lain :            
   1. Peraturan dan produk hukum lainnya tentang Tata Ruang;          
   2. Peraturan dan produk hukum lainnya tentang Bangunan Gedung Negara;

   3. Peraturan dan produk hukum lainnya tentang Lingkungan Hidup;    
   4. Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia;                   
   5. Peraturan Beton Bertulang Indonesia;                            

   6. Peraturan Direktorat Jenderal Perawatan Departemen Tenaga Kerja,
      Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja;                          
   7. Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung   
      Negara;                                                         

   8. Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;              
   9. Produk hukum lain terkait.                                      

H. Referensi Hukum                                                    

   1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;      

   2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;       
   3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
      Konstruksi;                                                     

   4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan
      Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;      
   5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
      Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa

      Konstruksi;                                                     

   6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
      Pemerintah dan perubahannya;                                    

   7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 29/PRT/M/2006 tentang   
      Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;                     
   8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:    
      22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara; 

   9. Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
      14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi
      Melalui Penyedia;                                               
   10. Peraturan dan standar-standar teknis seperti: PBI, SNI, SKBI dan SKSNI.
                               4                                      
I. Lingkup Pekerjaan                                                  
   Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pelaksana Konstruksi secara
   garis besar meliputi:                                              

   1. Membuat dokumen pelaksanaan konstruksi, meliputi:               
      a. Membuat gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as build drawings),
        untuk pekerjaan tertentu yang dibutuhkan untuk keperluan perawatan dan
        pemeliharaan, seperti pekerjaan instalasi listrik, instalasi air bersih, air

        kotor dan air buangan;                                        
      b. Laporan pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan
        mingguan dan laporan bulanan;                                 

      c. Berita acara pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas perubahan
        pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang dan berita acara lain yang
        berkaitan dengan pelaksanaan;                                 
      d. Foto dukumentasi yang diambil setiap tahapan kemajuan pelaksanaan;

      e. Dokumen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) atau Standar Mutu
        Kesehatan dan Keselamatan Kerja.                              

   2. Melaksanakan pemeliharaan pekerjaan konstruksi:                 
      a. merupakan kegiatan menjaga keandalan konstruksi bangunan gedung
        melalui pemeriksaaan hasil pelaksanaan konstruksi fisik setelah serah terima
        pertama (Provisional Hand Over);                              

      b. dalam pemeliharaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada
        ayat (1), penyedia jasa pelaksanaan konstruksi berkewajiban memperbaiki
        segala cacat atau kerusakan yang terjadi selama masa konstruksi;

      c. masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi paling sedikit 6 (enam) bulan
        terhitung sejak serah terima pertama (provisional hand over) pekerjaan
        konstruksi;                                                   

      d. masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada
        ayat (3) diakhiri dengan serah terima akhir (final hand over) pekerjaan
        konstruksi yang dilampiri dengan berita acara pelaksanaan pemeliharaan
        pekerjaan konstruksi.                                         

J. Keluaran                                                           

   Tercapainya pekerjaan pemeliharaan Gedung Twin Tower A (Apartemen Ir.
   Soekarno) STIK Lemdiklat Polri T.A. 2025 sesuai dengan spesifikasi teknis dan
   volume                                                             

K. Jangka Waktu Pelaksanaan                                           

   Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan Gedung Twin Tower A
   (Apartemen Ir. Soekarno) STIK Lemdiklat Polri T.A. 2025 adalah 120 (seratus dua
   puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
                               5                                      

                                       Jakarta, 4 Juli 2025           

                                    PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN          

                                 M. EKO WIDDY HARTONO, S.K.M., S..H.  
                                        AKBP NRP. 75111282