Penyusunan Revisi Rencana Psda Ws Alas Singkil (Tahap I)

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN  :                            

      PENYUSUNAN  REVISI RENCANA PSDA WS ALAS SINGKIL (TAHAP I)           

1. LATAR BELAKANG                                                         

      Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengatur penyelenggaraan
  pemerintahan bidang sumber daya air dilaksanakan berdasarkan Perencanaan Pengelolaan Sumber
  Daya Air (PSDA) pada setiap Wilayah Sungai (WS). Perencanaan PSDA tersebut terdiri dari Pola PSDA,
  Rencana PSDA, Rencana Program PSDA, dan Rencana Kegiatan PSDA yang disusun berdasarkan
  prinsip keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air pada lingkup Konservasi Sumber Daya Air,

  Pendayagunaan Sumber Daya Air, Pengendalian Daya Rusak Air, Sistem Informasi Sumber Daya Air,
  dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha.                       
      Rencana PSDA sebagai salah satu dari produk Perencanaan PSDA tersebut merupakan rencana

  jangka panjang 20 tahunan di bidang sumber daya air untuk kesatuan Wilayah Sungai yang memuat
  serangkaian Upaya PSDA untuk menjawab permasalahan terkait sumber daya air pada suatu Wilayah
  Sungai. Sebagaimana tahapan dalam Perencanaan PSDA, Rencana PSDA yang dirancang
  berdasarkan Pola PSDA untuk digunakan oleh Lembaga/Instansi terkait yang Wilayah Kerjanya berada
  dalam Wilayah Sungai tersebut dalam menyusun Rencana Program 5 tahunan dan Rencana Kegiatan

  1 tahunannya sesuai dengan tugas dan fungsi di bidangnya masing-masing, baik untuk perangkat
  pemerintahan tingkat Pemerintah Pusat, tingkat Pemerintah Daerah Provinsi, maupun tingkat
  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.                                       

      Dalam pekerjaan ini, Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana yang dimaksud dalam
  Pasal 39 ayat 4 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air merupakan acuan
  penyusunan program Pengelolaan Sumber Daya Air dan program kementerian atau lembaga
  pemerintah nonkementerian yang terkait, dan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan, peninjauan
  kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan untuk 20 tahun

  kedepan, sehingga muatannya penting untuk disusun dengan baik dengan mempertimbangkan
  permasalahan-permasalahan terkini agar mampu diselesaikan pada masa mendatang tersebut.
  Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2015 tentang

  Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, WS Alas Singkil merupakan WS Lintas Provinsi yang mana
  kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan milik Pemerintah Pusat. Adapun
  BB/BWS Sumatera I. selaku UPT dari Kementerian PU di Pemerintah Pusat, telah menyusun Rencana
  PSDA WS Alas Singkil yang ditetapkan oleh Menteri pada tahun 2019 Namun, sehubungan dengan telah
  dilaksanakannya Evaluasi RPSDA WS Alas Singkil yang dilakukan berdasarkan SE Dirjen SDA Nomor

  09/SE/Da/2024 tentang Evaluasi RPSDA WS Kewenangan Pusat RPSDA WS Alas Singkil pada tahun
  2024 dinyatakan “sudah tidak relevan dan perlu direvisi”.               

      Untuk mengimplementasikan berbagai berbagai aspek permasalahan-permasalahan Sumber
   Daya Air yang mempengaruhi Upaya Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai secara
   berkelanjutan, perlu menyempurnakan kembali dokumen RPSDA WS Alas Singkil ke dalam rencana
   perubahan Konsep Revisi Matrik Upaya Fisik dan Non Fisik Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air
   Wilayah Sungai yang selanjutnya untuk dituangkan kedalam rencana matrik dasar program kegiatan
   Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Alas Singkil berdasarkan hasil studi kelayakan

   program. Maka pada Tahun Anggaran 2025, Balai Wilayah Sungai Sumatera I menyusun arahan
   kebijakan Rencana Pengelolaan SDA melalui Revisi Rencana Pengelolaan SDA WS Alas Singkil
   (Tahap I) guna mewujudkan keberlanjutan Konservasi Sumber Daya Air, keberlanjutan pengembangan,
   pemanfaatan dan pendayagunaan Sumber Daya Air, Pengendalian Daya Rusak Air, Sistim Informasi
   Sumber Daya Air dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha di wilayah sungai tersebut

   secara serasi dan optimal.                                             
      Penyusunan Revisi Rancangan Rencana PSDA WS Alas Singkil (Tahap I) ini disusun dengan

   berpedoman kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 10/PRT/M/2015
   tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan dan Peraturan
   Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.    

2. MAKSUD DAN TUJUAN                                                      
  Maksud dari kegiatan ini adalah untuk merevisi dan memperbaharui Rencana PSDA WS Alas Singkil
  dengan mengacu pada data terbaru, baik berupa kebijakan sumber daya air tingkat nasional dan daerah,

  kebijakan penataan ruang tingkat provinsi, data teknis sumber daya air, maupun tingkat kemampuan
  pembiayaan fiskal pada setiap intitusi yang wilayah kerjanya berada di WS Alas Singkil, yang seluruh
  data tersebut diintegrasikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku agar dapat
  diimplementasikan sampai 20 tahun kedepan.                              

  Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Revisi Rencana PSDA WS Alas Singkil (Tahap I)
  yang merupakan perencanaan secara menyeluruh dan terpadu antar sektor terkait dalam pengelolaan
  sumber daya air serta digunakan sebagai pedoman arahan serta dasar/landasan penyusunan program

  dan rencana kegiatan setiap sektor terkait dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang
  meliputi; konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air
  pada wilayah sungai, keterbukaan dan ketersediaan data dan informasi sumber daya air, serta
  pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, swasta dan pemerintah.   

3. SASARAN                                                                

  Tersusunnya Draf Dokumen Revisi Rencana PSDA WS Alas Singkil untuk ditetapkan oleh Menteri
  Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melalui oleh Menteri Pekerjaan Umum
  sehingga dapat dijadikan arahan dan daftar indikasi program bagi lembaga dan/atau instansi pengelola

  sumber daya air maupun instansi terkait bidang sumber daya air untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan.

4. LOKASI KEGIATAN                                                        
   Lokasi pekerjaan sebagian besar terletak di WS Alas Singkil dan secara administratif meliputi Provinsi
   Aceh : Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo

   Lues, Kota Subulussalam, Provinsi Sumatera Utara : Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang
   Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Pak Pak Barat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli
   Tengah.