Pembangunan Dan Rehabilitasi Prasarana Sma Negeri 15 Takengon

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                            
             PEMBANGUNAN    DAN REHABILITASI  PRASARANA                    

                       SMA NEGERI  15 TAKENGON                             

UNIT / LEMBAGA         : Kementerian Pekerjaan Umum                        
UNIT ORGANISASI        : Direktorat Jenderal Prasarana Strategis           

UNIT ESELON II         : Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan      
UNIT KERJA             : Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh 
KEGIATAN               : Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah

SASARAN                : 1). Terlaksananya pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan dan
                          Rehabilitasi Prasarana SMA Negeri 15 Takengon.   
                        2). Terkendalikannya kegiatan pelaksanaan pekerjaan Konstruksi
                          Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana SMA Negeri 15 Takengon.

LINGKUP KEGIATAN       : Pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan dan Rehabilitasi
                        Prasarana SMA Negeri 15 Takengon mulai dari SPMK, pelaksanaan
                        pekerjaan fisik, Serah Terima Pekerjaan Pertama, Masa Pemeliharaan dan
                        Serah Terima akhir pekerjaan.                      

I. URAIAN PENDAHULUAN                                                      

 a. Latar Belakang                                                         

       Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu aspek penting dalam kemajuan suatu bangsa serta
   merupakan aspek non-fisik. Dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, Indonesia dapat
   menjamin kelangsungan hidup masyarakatnya sendiri serta bahkan mampu bersaingan dengan negara-negara
   lainnya. Untuk meningkatkan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya
   melalui peningkatan kualitas pendidikan. Akan tetapi apabila melihat dari kualitas prasarana infrastruktur

   pendidikan yang terdapat di Indonesia masih terdapat beberapa prasarana infrastruktur pendidikan yang belum
   layak sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya kegiatan belajar mengajar. Maka dari itu Presiden
   mengarahkan adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui percepatan pembangunan atau
   renovasi prasarana dan sarana infrastruktur pendidikan.                 

       Pembangunan Sarana Prasarana yang semula dilaksanakan di bawah naungan Kementerian Riset,
   Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan
   Kementerian Agama akan dilanjutkan implementasinya oleh Kementerian Pekerjaan Umum mulai TA. 2019.
       Kementerian PU bermaksud melakukan upaya percepatan Pembangunan/Renovasi Sarana Prasarana
   Pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Atas maksud tersebut di atas dengan

   memperhatikan kondisi di lapangan, maka upaya yang dilakukan agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan
   secara efektif dan bermanfaat bagi masyarakat adalah dengan terlebih dahulu melakukan proses identifikasi,
   verifikasi lapangan penyiapan pengorganisasian, penyiapan desain dan konstruksi.
       Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah pekerjaan konstruksi yang merupakan tugas yang diberikan

   kepada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh yaitu melaksanakan Pembangunan dan
   Rehabilitasi Prasarana SMA Negeri 15 Takengon. Pekerjaan ini merupakan usulan dari Gubernur Aceh melalui
   surat Nomor 400.4/3326 tanggal 27 Maret 2024 perihal Permohonan Dana untuk Pembangunan SMA Negeri
   15 Takengon Kabupaten Aceh Tengah.                                      
                                                                a          
       Pekerjaan dilaksanakan secara Single Years Contract (SYC) Tahun Anggaran 2025, sesuai hasil analisis
   Bangunan Gedung Negara dan lingkup pekerjaan disesuaikan dengan program perencanaan awal yang telah
   disusun oleh Konsultan Perencana tanpa merubah bentuk dan fungsi bangunan.

 b. Landasan Hukum                                                         
   1) Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;             
   2) Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;              

   3) Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
   4) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;         
   5) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang
     Bangunan Gedung;                                                      

   6) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2015 Kementerian PUPR tentang tugas tambahan untuk mendukung
     percepatan pembangunan prasarana infrastruktur pendidikan;            
   7) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018
     Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.                             

   8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis
     Bangunan Gedung;                                                      
   9) Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pembangunan
     Bangunan Gedung Negara.                                               
   10) Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi

     Melalui Penyedia.                                                     
   11) Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan
     Konstruksi.                                                           
   12) Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan

     Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.                
   13) Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang
     Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
   14) Surat Edaran Menteri PUPR No. 22/SE/M/2020 Tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi Dokumen

     Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2020 Tentang
     Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.       
   15) Surat Edaran Menteri PUPR No.19/SE/M/2021 Tentang Evaluasi Kewajaran Harga;
   16) Surat Edaran Menteri PUPR Nomor : 11/SE/M/2022 Tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Sistem
     Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi;                       

   17) Surat Menteri PUPR Nomor : PA0106-Mn/233 Hal Penerapan Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri
     Terintegrasi (SIPASTI) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
   18) Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Nomor 73 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan
     Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

   19) Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor : PA 0106-DK/334 tanggal 8 Mei 2024 perihal Pelaksanaan
     Penerapan Penggunaan Data Harga Satuan Pokok yang Bersumber dari Harga Pasar dalam Pelaksanaan
     Tender Pekerjaan Konstruksi;                                          
   20) Surat Gubernur Aceh Nomor 400.4/3326 tanggal 27 Maret 2024 perihal Permohonan Dana untuk
     Pembangunan SMA Negeri 15 Takengon Kabupaten Aceh Tengah.             

                                                                b          
 c. Sasaran                                                                

   Sasaran dilaksanakannya kegiatan penyedia jasa konstruksi ini adalah:   
   1)  Terarahnya secara teknis pelaksanaan konstruksi Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana SMA
       Negeri 15 Takengon mulai dari SPMK Konstruksi, Serah Terima Pekerjaan Pertama, Masa

       Pemeliharaan dan Serah Terima Kedua;                                
    2) Terkendalikannya pelaksanaan konstruksi penyelesaian Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana
       SMA Negeri 15 Takengon dan Serah Terima Kedua secara berkualitas, tepat waktu, dalam batas biaya
       yang tersedia, serta diselenggarakan secara tertib administrasi;    

 d. Lokasi Pekerjaan                                                       
   Lokasi kegiatan terletak di Jl. Lukup Badak, Desa Simpang Kelaping, Pegasing, Aceh Tengah. Secara geografis
   berada pada koordinat (4.596924 N, 96.810073 E).                        

 e. Sumber Pendanaan                                                       

 1. Biaya Pelaksanaan Konstruksi                                           
      - Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis
        Aceh Tahun Anggaran 2025                                           

      - Pagu Anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan Jasa Konstruksi ini sebesar Rp. 5.451.400.000,- (Empat
        miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Surat Edaran DJBK Nomor 30
        Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR ,
        yaitu:                                                             

        - Besarnya biaya pekerjaan Jasa Konstruksi merupakan biaya tetap dan pasti;
        - Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan Jasa Konstruksi yang di
          buat oleh PPK Pelaksanaan Prasarana Strategis.                   

                                                                c          
        - Pembayaran biaya Jasa Konstruksi dilakukan secara bulanan yang didasarkan pada prestasi atau
          kemajuan pekerjaan pelaksanaan konstruksi di lapangan (Monthly Certificate) sampai dengan
          serah terima pertama (Provisional Hand Over) pekerjaan konstruksi dan sampai dengan serah
          terima akhir (Final Hand Over) masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi selesai.
        - Tata cara pembayaran pekerjaan Jasa Konstruksi mengikuti ketentuan peraturan perundang-

          undangan.                                                        
      - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana SMA Negeri 15
        Takengon sebesar sebesar Rp 5.451.302.398,10 (Lima miliar empat ratus lima puluh satu juta tiga
        ratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah sepuluh sen) dilaksanakan secara Single Year

        Contract (SYC).                                                    

                                                                d