Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Iwur-Waropko Segmen II

LAYANAN  JASA KONSULTANSI                            

        PENGAWASAN  MANAJEMEN  MUTU TEKNIS JALAN                    
                         PAKET:                                     

     PENGAWASAN     TEKNIS PEMBANGUNAN     JALAN                    
              IWUR  WAROPKO    SEGMEN   II                          

                         TAHUN                                      
                          2025                                      

              PEKER           JAAN                                  

 DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA                                     
 BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL MERAUKE                           
 SATKER PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (MERAUKE)
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGAWASAN                                
LINGKUP        1) Lingkup Pengawasan Manajemen Mutu Teknis Jalan    
PEKERJAAN         sebagaimana harus dituangkan di dalam Program Mutu

                  Pengawasan Manajemen Mutu pekerjaan Pengawasan Teknis
                  Pembangunan Jalan Iwur Waropko Segmen II          
                  Penyusunan Program Mutu (Quality Planning) meliputi:

                 a) Pemahaman terhadap dokumen-dokumen:             

                   • Desain (DED),                                  
                   • Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018 dan Spesifikasi

                     Khusus                                         
                   • Dokumen Lingkungan.                            

                   untuk memberikan gambaran matrik antara setiap Holding
                   Points, syarat mutu dan daftar pemeriksaan hasil pekerjaan

                   sesuai lingkup kontrak konstruksi.               
                 b) Rekomendasi terhadap penyusunan RMK Kontraktor yang
                   terkait dengan Quality Management Plan dan Process

                   Improvement Plan.                                
                 c) Sinkronisasi dan integrasi Rencana Mutu yang terdiri dari

                   komponen tanggung jawab Direksi Pekerjaan dengan 
                   komponen tanggung jawab Kontraktor.              

               2) Pelaksanaan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) meliputi:
                  a) Kajian terhadap Laporan Hasil Pelaksanaan dari Unit

                    Pelaksana Kontraktor yang mencakup Implementasi 
                    Perintah Perubahan, Implementasi Tindak Perbaikan,

                    Implementasi Perbaikan Cacat, Implementasi Tindak
                    Pencegahan, dan Laporan Pemenuhan Kinerja.      

                  b) Kajian terhadap Data Hasil Pengendalian Mutu oleh Unit
                    Pengendali Mutu Kontraktor.                     
                  c) Penilaian atas Pengukuran Hasil Pelaksanaan dan

                    Pengendalian Mutu berdasarkan bukti data pekerjaan,
                    terhadap persyaratan yang ditetapkan di dalam Program

                    Mutu.                                           

                  d) Pelaksanaan uji acak terhadap Hasil Pelaksanaan, bila
                    dipandang perlu.                                

                  e) Rekomendasi manajemen dan   teknis kepada      

                    PPK/KASATKER.                                   
               3) Bantuan teknis dan manajemen kepada PPK untuk hal-hal yang

                 tidak berpotensi terjadinya konflik kepentingan terhadap fungsi
                 Penjaminan Mutu, antara lain:                      

                  a) Membantu PPK dalam pengendalian waktu pelaksanaan
                    kontrak konstruksi, termasuk: penyelenggaraan Rapat Pra

                    Pelaksanaan (PCM), kajian proyek kritis (SCM), dan
                    persiapan Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO).     

                  b) Membantu PPK dalam pengendalian biaya pelaksanaan
                    kontrak konstruksi, termasuk: pemeriksaan berkas tagihan
                    Kontraktor (MC/Backup Data), penyusunan Addendum

                    Kontrak, penyusunan status keuangan kontrak konstruksi.
                    Membantu PPK dalam evaluasi kewajaran jumlah dan mutu

                    personil, peralatan, dan bahan yang tersedia untuk
                    pelaksanaan kontrak konstruksi.                 

               4). Melaksanakan tugas dan fungsi konsultan supervisi sebagai
                  quality assurance sesuai spesifikasi Umum Tahun 2018 Revisi

                  2 dan Surat Edaran Menetri PUPR No 16 Tahun 2022