Rehabilitasi Dan Renovasi Madrasah Phtc Provinsi Jawa Timur 4

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                            

        REHABILITASI   DAN  RENOVASI   MADRASAH    PHTC                  

                    PROVINSI   JAWA  TIMUR  4                            

                           SATUAN KERJA                                  
             PELAKSANAN PRASARANA STRATEGIS JAWA TIMUR                   

                         TAHUN ANGGARAN                                  

                               2025                                      
                       (SINGLE YEARS CONTRACT)                           

                        Uraian Singkat Pekerjaan                         

PEKERJAAN   : REHABILITASI DAN RENOVASI MADRASAH PHTC PROVINSI JAWA TIMUR 4
LOKASI      : KABUPATEN BLITAR DAN KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR          

I. PENDAHULUAN                                                           
I.1. Latar Belakang                                                      

Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian kegiatan Satuan Kerja Pelaksanaan Strategis

Jawa Timur, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum. Pelaksanaan
penyediaan infrastruktur pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian PU merupakan dukungan

kegiatan penyediaan infrastruktur pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama melalui
Rehabilitasi/Renovasi Madrasah yang rusak sedang dan berat. Sasaran dari kegiatan ini berdasarkan

kepada asta cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat pembangunan

sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan
gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

I.2. Permasalahan                                                        
Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Tahun 2024 bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki total sebanyak 442

madrasah yang tersebar di Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur. Dari jumlah tersebut terdapat banyak

madrasah yang mengalami kerusakan. Melihat kondisi permasalahan yang sedemikian kompleks maka
dibutuhkan strategi penanganan khusus dan efisien, isu ini menjadi penting dikarenakan kondisi kerusakan

tersebut sudah sering terjadi dan mengakibatkan gangguan kegiatan belajar mengajar. Kondisi
permasalahan diatas menjadi dasar bahwa perbaikan sarana dan prasarana pendidikan perlu dilakukan dan

menjadi salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN 2025 – 2029. Pelaksanaan pembangunan,
rehabilitasi, dan renovasi sekolah dilakukan secara kolaboratif melibatkan Kementerian Agama sesuai

dengan kewenangannya.                                                    

I.3. Sasaran                                                             
Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya sarana dan prasarana Madrasah yang yang dapat

difungsikan sebagai sarana peningkatan Pendidikan di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri.
1.4 Maksud dan Tujuan                                                    

1.4.1. Maksud                                                            

    Maksud dari penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah:        
    1). Merupakan petunjuk bagi Kontraktor yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses

       yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan tugas

       pembangunan;                                                      
    2). Terselenggaranya proses pembangunan baik secara teknis maupun secara administratif,

       dilapangan diupayakan agar pembangunan dilaksanakan sesuai dengan Detail Enginering
       Design (DED) dan spesifikasi teknis yang disyaratkan.             

1.4.2 Tujuan                                                             
     1) Terlaksananya kegiatan pembangunan pekerjaan yang memuat masukan, azas, kriteria, proses

       dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan
       tugas Pembangunan;                                                

     2) Dengan penugasan ini diharapkan Kontraktor dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan

       baik untuk yang memenuhi Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini.          

1.5 Landasan Hukum                                                       
Landasan hukum di kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Jawa Timur 4 ini, antara

lain:                                                                    

   1. Undang Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;                

   2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III Tentang Perikatan);    
   3. PP No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2020
      tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
      Konstruksi;                                                        

   4. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan
      dan Kesehatan Kerja;                                               
   5. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang
      Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;                       

   6. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
      Pengelolaan Lingkungan Hidup;                                      
   7. Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16

      Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;               
   8. Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
   9. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
      Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

   10. Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan
      Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan
      Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;                           

   11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan
      Gedung Negara;                                                     
   12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10 tahun 2021 Pedoman
      Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;                           

   13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 2 Tahun 2020 tentang
      Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
      05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;             

   14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 19/PRT/M/2017 tentang
      Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk
      Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;                               
   15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 8 Tahun 2023 tentang

      Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan
      Perumahan Rakyat;                                                  
   16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 21/PRT/M/2021 tentang
      Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau;                           

   17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 09 /PRT/M/2021 tentang
      Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan;                  
   18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2014 tentang Pengelolaan Air Hujan pada
      Bangunan Gedung dan Persilnya;                                     

   19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistim
      Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;            
   20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
      Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Setifikat Laik

      Fungsi Bangunan Gedung;                                            
   21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis
      Bangunan Gedung;                                                   

   22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan
      Bangunan Gedung;                                                   
   23. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 01/SE/M/2022 tentang
      Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau;           

   24. Standar Teknis, Standar Profesi dan Peraturan Terkait lainnya;    
   25. Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. BK01-Dk/946 tanggal 23 Juli 2025 hal Revisi Model
      Dokumen Pemilihan (MDP) Tender Cepat.                              

1.6 Pendanaan (Sumber Biaya)                                             

Biaya Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Jawa Timur 4 antara lain:
   a. Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana

      Strategis Jawa Timur, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2025 dengan total
      HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp. 8.500.000.000- (Delapan miliar lima ratus juta

      rupiah) mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2018

      perihal tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Apabila alokasi dalam
      dokumen anggaran DIPA TA 2025 yang disahkan tidak tersedia dan/atau tidak mencukupi, maka

      Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kepada calon Penyedia Barang/Jasa tidak
      diberikan ganti rugi dalam bentuk apapun.                          
   b. Penggunaan biaya pekerjaan Pembangunan mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri PUPR

      Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung

      Negara diatur sebagai berikut :                                    
      1. Biaya pelaksanaan konstruksi dibebankan pada biaya untuk komponen konstruksi fisik

        kegiatan yang bersangkutan;                                      
      2. Biaya pelaksanaan konstruksi terdiri atas:                      

        a. biaya standar; dan                                            

        b. biaya nonstandar.                                             
      3. Biaya standar dihitung dari hasil perkalian antara total luas Bangunan Gedung Negara dengan

        koefisien atau faktor pengali jumlah lantai dan standar harga satuan per meter persegi
        tertinggi;                                                       

      4. Koefisien atau faktor pengali jumlah lantai ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

      5. Biaya nonstandar dihitung berdasarkan jenis pekerjaan, kebutuhan nyata, dan harga pasar
        yang wajar;                                                      

      6. Keseluruhan biaya nonstandar ditetapkan paling banyak 150% (seratus lima puluh per seratus)
        dari keseluruhan biaya standar;                                  

      7. Pembayaran biaya pelaksanaan konstruksi dilakukan secara bulanan atau tahapan tertentu

        yang didasarkan pada prestasi atau kemajuan pekerjaan fisik di lapangan;
      8. Pembayaran dilakukan sebagai berikut:                           

        a. Pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama atau (Provisional Hand
           Over) pekerjaan konstruksi dibayarkan paling banyak 100% (Seratus persen) dari nilai

           kontrak; dan                                                  
        b. Masa pemeliharaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir atau (Final Hand Over)

           pekerjaan konstruksi dibayarkan 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.

      9. Tata cara pembayaran biaya pelaksanaan konstruksi mengikuti ketentuan peraturan
        perundang-undangan;                                              

      10. Sehubungan dengan:                                             
        a. Apabila alokasi dalam dokumen anggaran DIPA TA 2025 yang disahkan tidak tersedia

          dan/atau tidak mencukupi, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kepada

          calon Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi dalam bentuk apapun.;
        b. Apabila terjadi sengketa lahan di lokasi penataan;            

        c. Berdasarkan butir a dan b di atas apabila proses pengadaan barang/jasa dibatalkan maka
          penyedia barang/jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun;
1.7 Nama Organisasi Pengguna Jasa                                        

Organisasi pengguna jasa dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Jawa
Timur 4 adalah Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Timur, Direktorat Jenderal Prasarana

Strategis Kementerian Pekerjaan Umum.                                    

1.8 Jangka Waktu Pelaksanaan                                             

Waktu pelaksanaan direncanakan selama 150 hari kalender dihitung sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK).                                                            

1.9 Jangka Waktu Pemeliharaan                                            

Waktu pemeliharaan direncanakan selama 180 hari (6 Bulan) kalender dihitung sejak Serah Terima I (Partial

Hand Over).                                                              

II. RUANG LINGKUP PEKERJAAN                                              
2.1. Lingkup Wilayah/ Lokasi kegiatan                                    

Ruang lingkup wilayah atau Lokasi kegiatan pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi

Jawa Timur 4 sebagai berikut:                                            
  1. Raudhatul Athfal Perwanida Sumberkembar Kabupaten Blitar;           

  2. Raudhatul Athfal Perwanida Mojorejo Kabupaten Blitar;               
  3. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Plus Al Huda Jeruk Kabupaten Blitar;     

  4. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Muhtaduun Kabupaten Blitar;           
  5. Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Kabupaten Blitar;                      

  6. Madrasah Tsanawiyah Swasta Srengat Kabupaten Blitar;                

  7. Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Ulum Kabupaten Blitar;             
  8. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Islamiyah I Kabupaten Kediri.            

2.2. Lingkup Materi (Substansial)                                        

Adapun pekerjaan fisik secara umum melingkupi Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Jawa

Timur 4 dengan pekerjaan pada sebagai berikut:                           
   a. Pekerjaan Persiapan;                                               
   b. Pekerjaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3); 

   c. Pekerjaan Sipil/Struktur;                                          
   d. Pekerjaan Arsitektur;                                              
   e. Pekerjaan Elektrikal;                                              
   f. Pekerjaan Mekanikal;                                               
   g. Pekerjaan Lansekap.                                                
2.2.1.Lingkup Tugas Penyedia Jasa                                        
  1) Program kegiatan yang akan dikerjakan Kontraktor yang meliputi penyediaan peralatan dan bahan

     material, metode kerja dan alokasi tenaga kerja;                    

  2) Melakukan koordinasi dan konsultasi Manajemen Konstruksi;           
  3) Pelaksanaan pembangunan meliputi sumber daya, kemajuan pekerjaan, mutu hasil pekerjaan, tertib

     adminsitrasi, dan tenaga kerja;                                     
  4) Mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan di

     lapangan (site);                                                    

  5) Pemakaian bahan, peralatan, dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan
     biaya pekerjaan konstruksi;                                         

  6) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/
     realisasi;                                                          

  7) Apabila ada kekurangan gambar perencanaan yang belum jelas, peserta tender harap membuat

     shopdrawing melalui Tenaga Ahli dan meminta review Manajemen Konstruksi;
  8) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik;

  9) Mengikuti rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan harian, laporan mingguan dan
     laporan bulanan pekerjaan, serta laporan akhir;                     

  10) Menyusun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Pemeliharaan Pekerjaan, Serah Terima Pekerjaan
     Pertama dan Kedua (PHO dan FHO);                                    

  11) Membuat laporan berkala yang dilengkapi dengan dokumentasi foto;   

  12) Mengajukan gambar-gambar pelaksanaan (shop drawings);              
  13) Membuat gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (as-built drawings) sebelum PHO;

  14) Perbaikan pada masa pemeliharaan;                                  
  15) Penyerahan hasil pekerjaan (PHO) dan penyerahan hasil pekerjaan setelah masa pemeliharan

     (FHO).                                                              

2.2.2.Lingkup Tugas Kegiatan                                             
Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh kontraktor berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang

berlaku, khususnya keputusan Kementerian terkait tentang Teknis Pembangunan Gedung Negara. Uraian
lingkup tugas/kegiatan yang harus dilaksanakan tidak terbatas pada yang diuraikan diatas, akan tetapi

termasuk juga kegiatan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan akan tetapi tidak terdeskripsi

dalam uraian tersebut, tentunya sepanjang termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan pembangunan
sebagaimana tersebut diatas.