Paket 2 - Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Karossa - Topoyo (Myc)

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                              

      Direktorat Jenderal Bina Marga, yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen
 (selanjutnya disebut PPK), bermaksud mengadakan pengawasan pada pekerjaan Preservasi
 Jalan Karossa – Topoyo (MYC). Maksud pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi
 pengawasan pekerjaan konstruksi ini, adalah untuk:                      
 a. Membantu PPK didalam melakukan pengawasan pekerjaan terhadap kegiatan
    pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi,
    berhubung adanya keterbatasan tenaga pada Satuan Kerja yang bersangkutan, baik
    dari segi jumlah maupun dari segi kualifikasinya.                    
 b. Meminimalkan kendala-kendala teknis yang sering dihadapi oleh Penyedia pekerjaan
    konstruksi di lapangan dalam menerapkan desain yang memenuhi persyaratan
    spesifikasinya.                                                      
 c. Memberi kepastian dan jaminan kepada Pengguna Jasa bahwa pekerjaan yang
    dilaksanakan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi telah memenuhi persyaratan mutu
    teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak.                         

 d. Melakukan inspeksi pemenuhan tingkat layanan jalan dan jembatan berdasarkan
    indikator kinerja jalan dan jembatan yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak.
 e. Membantu PPK dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan konstruksi, apabila
    terdapat perbedaan interprestasi pasal-pasal dalam dokumen kontrak dalam penerapan
    dilapangan.                                                          
 f. Membantu menyelesaikan revisi desain/variasi kontrak, bilamana terdapat perbedaan
    antara desain yang ada dengan kondisi dilapangan.                    
 g. Melakukan verifikasi data termasuk data kinerja jalan dan jembatan dilapangan, yang
    dilaksanakan Penyedia Pekerjaan Konstruksi.                          

      Tujuan dari pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi
 ini adalah untuk pengendalian pelaksanaan pekerjaan dilapangan untuk mendapatkan hasil
 pekerjaan konstruksi yang memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam spesifikasi (tepat
 mutu), dan dilaksanakan secara tepat biaya serta tepat waktu. Dan penjaminan mutu teknis
 pekerjaan konstruksi jalan untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang memenuhi kinerja jalan
 dan jembatan yang ditetapkan dalam dokumen kontrak, guna menjamin ketersediaan
 infrastruktur jalan yang handal dan berkelanjutan.                      

Pekerjaan Jasa Konsultansi ini dilaksanakan di Kab. Mamuju Tengah pada ruas Pelaksanaan
Jalan Nasional Wilayah II Prov. Sulawesi Barat sebagai berikut:          
                                        Panjang                          
              Paket Fisik             Penanganan                         
                                      Km      M                          

 Pelebaran Jalan Menuju Standar       4,90                               
 Rehabilitasi Mayor                  21,35                               
 Rehabilitasi Minor                  18,95                               
 Pemeliharaan Rutin Jalan            96,90                               
 Pemeliharaan Rutin Jembatan                1106,9                       

Lokasi Pekerjaan Konstruksi disajikan pada peta berikut:                 
                       Gambar : 1 Lokasi Proyek                          

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBN Tahun Anggaran 2025 – 2027 dengan
rincian sebagai berikut:                                                 

Total Pagu Anggaran :                                                    
Rp. 5.965.049.000,- (Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Puluh Sembilan
Ribu Rupiah).                                                            
                Tahun Anggaran Alokasi Pagu Anggaran                     
                                      (Rp)                               
                     2025             1.529.466.000                      
                     2026             2.981.274.000                      
                     2027             1.454.309.000                      

                    Total            5.965.049.000                       
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) :                                          

Rp. 5.962.549.000,- (Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh
Sembilan Ribu Rupiah).                                                   
                 Tahun Anggaran       HPS                                
                                      (Rp)                               
                     2025             1.526.966.000                      
                     2026             2.981.274.000                      
                     2027             1.454.309.000                      

                     Total           5.962.549.000                       

termasuk PPN, melalui Satuan Kerja (Satker) Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional
Provinsi Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum.
    Sesuai peran dan tanggung jawab Konsultan Pengawas yang dijelaskan dalam bagian

sebelumnya, pengawasan dan pemantauan terhadap Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi dan
semua kegiatan pelaksanaan konstruksi harus dilakukan secara terencana dan terstruktur.
    Konsultan Pengawas bertugas dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi
sesuai dengan ketentuan kontrak sebagaimana tugas pengawasan yang dilimpahkan oleh
Penanggung Jawab Kegiatan (PPK Fisik) dan harus mengendalikan pekerjaan konsultansi
sesuai dengan kontrak pengawasan. Konsultan Pengawas membuat RKK Pengawasan sesuai
Sublampiran D RKK Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021, dan dalam hal pengendalian dan
pengawasan pekerjaan konstruksi, maka Konsultan Pengawas wajib Menyusun Program Mutu
sebagai jaminan mutu pekerjaan.                                          
1. Persiapan:                                                            
   a) Menyusun Program Mutu Pengawasan Pekerjaan.                        
   b) Mempelajari hal-hal yang terkait dokumen kontrak pekerjaan konstruksi berbasis
     kinerja, termasuk pengendalian manajemen dan keselamatan lalu-lintas serta SMK3
     Konstruksi, dan Dokumen Lingkungan.                                 
   c) Membantu PPK Pekerjaan Konstruksi dalam pelaksanaan Rapat Persiapan
     Pelaksanaan / Pre Construction Meeting (PCM) dan memeriksa RMK Penyedia
     Pekerjaan Konstruksi.                                               
   d) Mencatat seluruh kesepakatan dalam PCM dan dituangkan dalam Berita Acara sebagai
     Dokumen Kegiatan.                                                   
   e) Mempersiapkan formulir-formulir isian, antara lain:                
     1) Laporan Harian                                                   
     2) Laporan Mingguan                                                 
     3) Laporan Bulanan.                                                 
     4) Laporan Teknis (jika diperlukan).                                
     5) Pengecekan kesesuaian desain dengan kondisi lapangan.            
     6) Laporan inspeksi pemenuhan tingkat layanan jalan dan jembatan.   

     7) Rencana monitoring pelaksanaan pekerjaan dan verifikasi laporan kegiatan yang
        disiapkan oleh Penyedia pekerjaan konstruksi.                    
     8) Penjaminan mutu pekerjaan termasuk kriteria pengujian dan penerimaan hasil
        pekerjaan.                                                       
     9) Bentuk perhitungan perhitungan volume data dan Sertifikat Pembayaran.
     10) Bentuk Request Penyedia untuk memulai pekerjaan dan pengujian bahan.
   f) Menjelaskan Struktur Organisasi Direksi Teknis dan tugas dari masing-masing
     personil Direksi Teknis kepada PPK Pekerjaan Konstruksi.            
   g) Menjelaskan rencana kerja pengawasan Pekerjaan Konstruksi kepada PPK Pekerjaan
     Konstruksi:                                                         
   h) Menyampaikan dan mempresentasikan RMK kepada PPK Pekerjaan Konstruksi pada
     saat PCM.                                                           
   i) Membantu PPK Pekerjaan Konstruksi dalam mengkaji Program Mutu penyedia jasa
     konstruksi.                                                         
   j) Menyampaikan pemahaman pasal-pasal utama dalam kontrak terkait pelaksanaan
     pekerjaan.                                                          
   k) Menandatangani berita acara mobilisasi dan melaporkan pelaksanaan mobilisasi
     kepada Direksi Pekerjaan.                                           
   l) Melakukan pengawasan, pengujian, pengecekan kuantitas dan kualitas serta
     kelayakan peralatan, fasilitas dan perlengkapan yang dimobilisasi Penyedia Jasa.
   m) Mengecek Daftar peralatan, fasilitas dan perlengkapan yang disampaikan Penyedia
     Jasa.                                                               
   n) Mengecek masa laku kalibrasi peralatan yang akan digunakan oleh Penyedia Jasa.
   o) Menyampaikan rekomendasi kepada Direksi Pekerjaan tentang jumlah, mutu dan
     kelaikan peralatan, fasilitas dan perlengkapan yang dimobilisasi Penyedia Jasa.
   p) Menyampaikan ketentuan tentang pemenuhan tingkat layanan jalan dan jembatan

     berdasarkan indikator kinerja jalan dan jembatan yang ditetapkan dalam dokumen
     kontrak.                                                            
   q) Memberikan rekomendasi terhadap konsep gambar kerja kepada Direksi Pekerjaan dan
     Penyedia Jasa.                                                      
   r) Memeriksa gambar kerja yang terkait dengan metode kerja diajukan oleh Penyedia Jasa
     dan kontrol terhadap kuantitas pekerjaan.                           
   s) Melaporkan progres pekerjaan yang telah diselesaikan Penyedia Jasa.
   t) Membuat daftar kekurangan (Defect & Dificiencies) berdasarkan hasil pemeriksaan
     lapangan.                                                           
   u) Membantu PPK dalam pengecekan data adminstrasi dan teknis pekerjaan.

2. Pelaksanaan Pengawasan:                                               
   a) Turut serta dalam pelaksanaan kajian teknis lapangan dan membantu memeriksa
     shopdrawing yang disiapkan oleh Penyedia Jasa.                      
   b) Melaksanakan pengawasan teknis pekerjaan konstruksi jalan secara professional,
     efektif dan efisien sesuai dengan spesifikasi sehingga terhindar dari resiko kegagalan
     konstruksi.                                                         
   c) Memeriksa dan menyetujui laporan harian dan laporan mingguan pekerjaan
     konstruksi.                                                         
   d) Mengevaluasi dan menyetujui monthly sertificate (MC).              
   e) Membuat laporan bulanan terkait progress pekerjaan dilapangan dan membuat
     rekomendasi setiap permasalahan yang timbul dilapangan kepada Pengguna Jasa.
   f) Membuat laporan teknis (bila diperlukan) pada setiap terjadinya perubahan kinerja
     pekerjaan.                                                          
   g) Melakukan verifikasi dan validasi hasil pengukuran topografi yang dilakukan Penyedia.
   h) Melakukan inspeksi dan membuat laporan hasil inspeksi pemenuhan tingkat layanan

     jalan dan jembatan.                                                 
   i) Verifikasi hasil inspeksi pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia pekerjaan konstruksi.
   j) Penjaminan mutu pekerjaan dilapangan dengan menerapkan prosedur kerja dan uji
     mutu pekerjaan sesuai dokumen kontrak.                              
   k) Melakukan verifikasi pemenuhan tingkat layanan jalan dan jembatan yang dilakukan
     Penyedia Jasa Konstruksi.                                           
   l) Melaksanakan koordinasi dengan Core Team Consultant P2JN dan Bantuan Teknik
     (Bantek) Balai terkait (bila ada).                                  

3. Pengendalian Pekerjaan konstruksi                                     
   a) Proses dan Pelaksanaan Kegiatan                                    
     Setiap kegiatan pekerjaan selalu memerlukan perencanaan, proses, metode kerja, dan
     pelaksanaan kegiatan yang akan diperlukan hingga hasil suatu kegiatan sesuai dengan
     persyaratan yang telah ditentukan. Untuk setiap unit kerja/unit pelaksana kegiatan
     harus merencanakan dan melaksanakan proses dan pelaksanaan kegiatan secara
     terkendali yang meliputi:                                           
     1) Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan persyaratan yang telah
        ditetapkan dalam rencana mutu unit kerja dan/atau rencana mutu pelaksanaan
        kegiatan dan/atau Rencana Mutu Kontrak (RMK).                    
     2) Setiap kegiatan dapat diketahui ketersediaan informasi yang menggambarkan
        karakteristik kegiatan dan ketersediaan dokumen kegiatan.        
     3) Setiap kegiatan memenuhi persyaratan ketersediaan sumber daya yang diperlukan
        dalam proses kegiatan.                                           
     4) Ketersediaan peralatan monitoring dan pengukuran pelaksanaan pekerjaan serta
        mekanisme proses penyerahan dan pasca penyerahan hasil pekerjaan.
     Untuk melaksanakan validasi terhadap proses pelaksanaan pekerjaan dalam

     kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan dengan hasil kegiatan setelah selesai
     dilaksanakan harus dapat dilakukan pada setiap tahap kegiatan, jika verifikasi tidak
     dapat dilakukan secara langsung melalui monitoring atau pengukuran secara
     berurutan. Validasi pada pelaksanaan kegiatan harus mempertimbangkan ketentuan
     berikut:                                                            
     1) Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk peninjauan dan persetujuan proses.
     2) Validasi ulang pelaksanaan kegiatan bila hasilnya tidak sesuai dengan kriteria yang
        ditetapkan, setelah dilakukan perbaikan atau penyempurnaan.      
     3) Verifikasi kinerja hasil pekerjaan dan pemenuhan tingkat layanan jalan dan
        jembatan.                                                        
     4) Kriteria pengujian dan penerimaan hasil pekerjaan.               
     Disamping itu setiap unit kerja/unit pelaksana kegiatan harus mampu 
     mengidentifikasi hasil setiap tahapan kegiatan dari awal hingga akhir kegiatan dan
     mengidentifikasi status hasil kegiatan tersebut. Tujuan identifikasi untuk memastikan
     pada hasil kegiatan dapat dilakukan analisis apabila terjadi ketidak-sesuaian pada
     proses dan hasil keluaran pekerjaan. Rekaman hasil identifikasi harus selalu
     terpelihara dalam pengendalian rekaman/bukti kerja. Untuk memastikan bahwa
     bagian hasil pekerjaan yang telah diterima harus tetap terpelihara sampai waktu
     penyerahan menyeluruh. Pada proses penyerahan hasil pekerjaan, setiap segmen
     pekerjaan harus mensyaratkan dan menerapkan proses pemeliharaan hasil pekerjaan
     dan yang menjadi bagian hasil pekerjaan agar kinerjanya tetap terjaga.

   b) Monitoring dan Pengendalian Kegiatan                               
     Monitoring dan pengendalian Kegiatan merupakan suatu proses evaluasi yang harus
     dilaksanakan untuk mengetahui kinerja hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat
     dilakukan pengukuran atau penilaian hasil dari produk penyedia jasa. Monitoring

     merupakan bagian dari pengendalian mutu hasil pekerjaan, agar semua hasil kegiatan
     yang diserahkan dapat memenuhi persyaratan kriteria penerimaan pekerjaan. Hal –
     hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan monitoring antara lain:
     1) Penanggung jawab untuk tiap-tiap tahapan kegiatan harus menetapkan metode
        yang tepat untuk monitoring dan pengukuran hasil pekerjaan dari setiap tahapan
        pekerjaan.                                                       
     2) Monitoring dan pengukuran dilakukan dengan cara memverifikasi bahwa
        persyaratan telah dipenuhi.                                      
     3) Setiap monitoring dan pengukuran dilaksanakan pada tahapan yang sesuai
        berdasarkan pengaturan yang telah direncanakan.                  
     4) Setiap monitoring dan pengukuran dilaksanakan pada tahapan yang sesuai
        berdasarkan pengaturan yang telah direncanakan.                  
     Disamping itu setiap unit kerja harus menentukan, mengumpulkan dan menganalisis
     data yang sesuai dan memadai untuk memperagakan kesesuaian dan keefektifan.
     Analisis data bertujuan untuk mengevaluasi dimana dapat dilaksanakan perbaikan
     berkesinambungan dan analisis harus didasarkan pada data yang dihasilkan dari
     kegiatan monitoring dan pengukuran atau dari sumber terkait lainnya. Hasil analisis
     harus berkaitan dengan manfaat hasil pekerjaan, kesesuaian terhadap persyaratan
     hasil pekerjaan dan karakteristik dari proses-proses kegiatan termasuk peluang untuk
     tindakan pencegahan. Sedangkan pengendalian hasil pekerjaan yang tidak sesuai atau
     tidak memenuhi persyaratan harus di-identifikasi dan dipisahkan dari hasil pekerjaan
     yang sesuai untuk mencegah penggunaan yang tidak terkendali. Tindakan yang harus
     dilaksanakan pada pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan antara lain:
     1) Penanggung jawab pada setiap kegiatan harus memastikan bahwa hasil dari setiap
        tahapan kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan diidentifikasi dan dikendalikan
        untuk tindak lanjut tahapan kegiatan yang berhubungan dengan tahapan

        sebelumnya.                                                      
     2) Pelaksanaan pengendalian hasil pekerjaan yang tidak sesuai harus diatur dalam
        prosedur pengendalian hasil pekerjaan tidak sesuai yang merupakan bagian dari
        prosedur mutu.                                                   
     3) Pengendalian pekerjaan tidak sesuai harus dilaksanakan dengan mengesahkan
        penggunaan dan penerimaannya berdasarkan konsesi oleh Pengguna atau
        pemanfaatan hasil pekerjaan.                                     
     4) Tindakan korektif yang diambil dalam upaya menghilangkan penyebab
        ketidaksesuaian dan mencegah terulangnya ketidaksesuaian.        
     5) Prosedur hasil pekerjaan yang tidak sesuai minimal harus mencakup :
        - Penetapan personil yang kompeten dan memiliki kewenangan untuk 
          menetapkan ketidaksesuaian hasil pekerjaan untuk setiap tahapan.
        - Mekanisme penanganan hasil kegiatan tidak sesuai termasuk tatacara
          pelepasan hasil kegiatan tidak sesuai.                         
        - Mekanisme verifikasi ulang untuk menunjukkan kesesuaian dengan 
          persyaratan yang ditetapkan.                                   
     Dalam upaya menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan mencegah terulangnya
     hasil pekerjaan yang tidak sesuai, diperlukan tindakan korektif dan tindakan
     pencegahan yang diatur dalam prosedur mutu. Prosedur tindakan korektif minimal
     harus mencakup kegiatan antara lain :                               
     1) Menguraikan ketidaksesuaian,                                     
     2) Menentukan / melakukan kajian terhadap penyebab ketidaksesuaian  
     3) Menetapkan rencana penanganan untuk memastikan, bahwa ketidaksesuaian
        tidak akan terulang dan jadwal waktu penanganan.                 
     4) Menetapkan petugas yang melaksanakan tindak perbaikan.           
     5) Mencatat hasil tindakan yang dilakukan.                          

     6) Memverifikasi tindakan perbaikan yang telah dilakukan.           
     Tindakan pencegahan ditetapkan dalam upaya meminimalkan potensi ketidaksesuaian
     yang akan  terjadi termasuk penyebabnya. Tindakan pencegahan harus  
     mempertimbangkan dampak potensialnya dan efek dari tindakan pencegahan kegiatan
     yang lainnya. Untuk itu perlu mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian dan
     merencanakan kebutuhan tindakan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian serta
     melakukan verifikasi tindakan pencegahan yang telah dilaksanakan.   
     Bagian-bagian pekerjaan yang tercakup dalam pekerjaan ini meliputi: 
     1) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh penyedia
        pekerjaan konstruksi agar hasil pekerjaan sesuai dengan gambar rencana dan
        spesifikasi pekerjaan yang ada.                                  
     2) Mengukur kuantitas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan melakukan
        pemeriksaan untuk pembayaran akhir pekerjaan.                    
     3) Memeriksa dan menguji mutu bahan-bahan yang digunakan dan mutu hasil
        pekerjaannya.                                                    
     4) Menjamin bahwa konstruksi yang sudah selesai telah memenuhi syarat.
     5) Memberikan saran-saran mengenai perubahan pekerjaan dan tuntutan (claims).
     6) Memberikan rekomendasi atas pengoperasian dan pemeliharaan peralatan yang
        digunakan.                                                       
     7) Peninjauan kembali desain, dan melaksanakan pemeriksaan gambar terlaksana.
     8) Melaksanakan pemeriksaan gambar terpasang / terbangun secara bertahap
        sesuai progres mutual check dan MC yang dicapai sampai dengan 100%.
     9) Melakukan penjaminan mutu pekerjaan konstruksi jalan yang dilaksanakan oleh
        penyedia pekerjaan konstruksi agar hasil pekerjaan dapat memenuhi tingkat
        layanan jalan yang ditetapkan.                                   
     10) Melakukan inspeksi secara berkala terkait dengan pemenuhan tingkat layanan

        jalan dan jembatan berdasarkan indikator kinerja jalan dan jembatan yang
        ditetapkan dalam kontrak.                                        
     11) Memberikan rekomendasi dalam inovasi pekerjaan konstruksi yang diajukan oleh
        kontraktor untuk mencapai kinerja yang ditetapkan.               
     12) Menyiapkan metode monitoring dan pengukuran terhadap keluaran pekerjaan
        konstruksi, bahwa persyaratan kinerja telah dipenuhi.            
     13) Menyiapkan daftar kriteria penerimaan setiap lingkup pekerjaan berdasarkan
        ketentuan teknis yang dipersyaratkan.                            
     14) Memberikan rekomendasi terkait potensi konflik terhadap pemahaman kontrak
        berbasis kinerja, yang dapat menimbulkan tuntutan klaim.         
     15) Memberikan rekomendasi tentang tindakan pencegahan dalam upaya  
        meminimalkan potensi ketidaksesuaian mutu pekerjaan dan tindakan korektif
        yang harus dilakukan.                                            
     16) Melaporkan secara berkala kepada PPK terhadap hasil keluaran pekerjaan, hasil
        verifikasi mutu pekerjaan dan pemenuhan tingkat layanan jalan.   

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah berupa Laporan yang berisi kegiatan
pengawasan pekerjaan konstruksi berbasis kinerja antara lain:            
1. Laporan Pendahuluan                                                   
2. Laporan Bulanan.                                                      
3. Laporan Akhir.                                                        
4. Laporan Teknis (jika diperlukan).                                     

   Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan                                  

                                  2025                                   
   No.   Pekerjaan               Bulan                                   
                     1 2  3 4  5 6  7  8 9 10 11 12                      
   (1)      (2)     (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 
     Pengawasan Kegiatan                                                 
   1                                                                     
     Fisik                                                               
   2 Pengendalian Mutu                                                   
     Penyerahan Laporan                                                  
   3                                                                     
     Pendahuluan                                                         
     Penyerahan Laporan                                                  
   4                                                                     
     Bulanan                                                             
   5 Kehadiran Personil                                                  
     Penyerahan Laporan                                                  
   6                                                                     
     Akhir                                                               
                                  2026                                   
   No.   Pekerjaan                Bulan                                  
                     1 2  3 4  5  6 7  8 9 10 11 12                      
   (1)      (2)     (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 
     Pengawasan Kegiatan                                                 
   1                                                                     
     Fisik                                                               
   2 Pengendalian Mutu                                                   
     Penyerahan Laporan                                                  
   3                                                                     
     Pendahuluan                                                         
     Penyerahan Laporan                                                  
   4                                                                     
     Bulanan                                                             
   5 Kehadiran Personil                                                  
     Penyerahan Laporan                                                  
   6                                                                     
     Akhir                                                               
                                  2027                                   
   No.   Pekerjaan               Bulan                                   
                     1 2  3 4  5  6 7  8 9 10 11 12                      
   (1)      (2)     (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 
     Pengawasan Kegiatan                                                 
   1                                                                     
     Fisik                                                               
   2 Pengendalian Mutu                                                   
     Penyerahan Laporan                                                  
   3                                                                     
     Pendahuluan                                                         
     Penyerahan Laporan                                                  
   4                                                                     
     Bulanan                                                             
   5 Kehadiran Personil                                                  
     Penyerahan Laporan                                                  
   6                                                                     
     Akhir