Rehabilitasi Dan Renovasi Madrasah Phtc Provinsi Jawa Timur 5

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                            

        REHABILITASI   DAN  RENOVASI   MADRASAH    PHTC                  

                    PROVINSI   JAWA  TIMUR  5                            

      SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS JAWA TIMUR            

                         TAHUN ANGGARAN                                  
                             2025 - 2026                                 

                        (MULTI YEARS CONTRACT)                           
                        Uraian Singkat Pekerjaan                         

PEKERJAAN   : REHABILITASI DAN RENOVASI MADRASAH PHTC PROVINSI JAWA TIMUR 5
LOKASI      : KABUPATEN JEMBER DAN KABUPATEN BANYUWANGI, JAWA TIMUR      

I. PENDAHULUAN                                                           
I.1. Latar Belakang                                                      

Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian kegiatan Satuan Kerja Direktorat Jenderal
Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum. Pelaksanaan

penyediaan infrastruktur pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian PU merupakan dukungan

kegiatan penyediaan infrastruktur pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama melalui
Rehabilitasi/Renovasi Madrasah yang rusak sedang dan berat. Sasaran dari kegiatan ini berdasarkan

kepada asta cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat pembangunan
sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan

gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

I.2. Permasalahan                                                        
Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Tahun 2024 bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki total sebanyak 442

madrasah yang tersebar di Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur. Dari jumlah tersebut terdapat banyak
madrasah yang mengalami kerusakan. Melihat kondisi permasalahan yang sedemikian kompleks maka

dibutuhkan strategi penanganan khusus dan efisien, isu ini menjadi penting dikarenakan kondisi kerusakan

tersebut sudah sering terjadi dan mengakibatkan gangguan kegiatan belajar mengajar. Kondisi
permasalahan diatas menjadi dasar bahwa perbaikan sarana dan prasarana pendidikan perlu dilakukan dan

menjadi salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN 2025 – 2029. Pelaksanaan pembangunan,
rehabilitasi, dan renovasi sekolah dilakukan secara kolaboratif melibatkan Kementerian Agama sesuai

dengan kewenangannya.                                                    
I.3. Sasaran                                                             

Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya sarana dan prasarana Madrasah yang yang dapat

difungsikan sebagai sarana peningkatan Pendidikan di Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi.
1.4 Maksud dan Tujuan                                                    

   a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan arahan/petunjuk bagi Penyedia Jasa sesuai
     dengan persyaratan yang diharapkan Pengguna Jasa (Owner)            

   b. Dengan Penugasan ini diharapkan Penyedia Jasa dapat melaksanakan tanggung jawabnya

     untuk memberikan barang yang memenuhi persyaratan teknis sesuai KAK ini.
   c. Paket pekerjaan tersebut akan dihibahkan kepada pemerintah Kab/Kota, pengelolaan sarana

     dan prasarana hasil pembangunan tersebut akan dikelola oleh pemerintah Kab/Kota.
1.5 Landasan Hukum                                                       

Landasan hukum di kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Jawa Timur 5 ini, antara

lain:                                                                    

   1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
      Kerja;                                                             

   2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III Tentang Perikatan);    
   3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
      nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
      tentang Jasa Konstruksi;                                           

   4. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan
      dan Kesehatan Kerja;                                               
   5. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor
      28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;                             

   6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
      Pengelolaan Lingkungan Hidup;                                      
   7. Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden

      Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;      
   8. Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
   9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
      tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

   10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 22/PRT/M/2018 tentang
      Pembangunan Bangunan Gedung Negara;                                
   11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10 tahun 2021 tentang
      Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;                   

   12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 2 Tahun 2020 tentang
      Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
      05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;             

   13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 19/PRT/M/2017 tentang
      Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk
      Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;                               
   14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang

      Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan
      Perumahan Rakyat;                                                  
   15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 21/PRT/M/2021 Tahun 2021
      tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau;                   

   16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 09 /PRT/M/2021 Tahun 2021
      tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan;          
   17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2014 tentang Pengelolaan Air Hujan pada
      Bangunan Gedung dan Persilnya;                                     

   18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistim
      Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;            
   19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
      Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang
      Setifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;                             

   20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2017 Tahun 2017
      tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;                     
   21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang

      Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;                   
   22. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 01/SE/M/2022 Tahun 2022
      tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau;   
   23. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/SE/M/2022 Tahun 2022

      tentang Susunan Tenaga Ahli Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi di
      Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;                   
   24. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. 30/SE/Dk/2025 Tahun 2025 tentang Tata
      Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan

      Perumahan Rakyat;                                                  
   25. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi No 114 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jabatan
      Kerja dan Jenjang Kualifikasi atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi;

   26. Standar Teknis, Standar Profesi dan Peraturan Terkait lainnya.    

1.6 Pendanaan (Sumber Biaya)                                             

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa
Timur dengan Kontrak Tahun Jamak/MYC (Multi Years Contract) Tahun Anggaran 2025 - 2026 dengan total

HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp.44.786.000.000 - (Empat puluh empat miliar tujuh ratus delapan

puluh enam juta rupiah) mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:
22/PRT/M/2018 perihal tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Ketentuan

lainnya yakni terkait dengan apabila alokasi dalam Dokumen anggaran DIPA T.A 2025-2026 yang disahkan
tidak tersedia dan / atau tidak mencukupi, maka pengadaan barang / jasa dibatalkan dan penyedia barang/

jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.                

1.7 Nama Organisasi Pengguna Jasa                                        
Organisasi pengguna jasa dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Jawa

Timur 5 adalah Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Prasarana

Strategis Kementerian Pekerjaan Umum.                                    

1.8 Jangka Waktu Pelaksanaan                                             
Waktu pelaksanaan direncanakan selama 240 hari kalender dihitung sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai

Kerja (SPMK).                                                            

1.9 Jangka Waktu Pemeliharaan                                            
Waktu pemeliharaan direncanakan selama 180 hari (6 Bulan) kalender dihitung sejak Serah Terima I (Partial

Hand Over).                                                              

II. RUANG LINGKUP PEKERJAAN                                              

2.1. Lingkup Wilayah/ Lokasi kegiatan                                    
Ruang lingkup wilayah atau Lokasi kegiatan pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi

Jawa Timur 5 sebagai berikut:                                            

  1. RA PERWANIDA 14;                                                    
  2. RA PERWANIDA 05;                                                    

  3. RA PERWANIDA 03;                                                    
  4. MTSS MA’ARIF ANNUR;                                                 

  5. MTSS AL HAROMAIN;                                                   

  6. RA PERWANIDA 3 PESANGGARAN;                                         
  7. RA PERWANIDA BANGUNREJO;                                            

  8. RA PERWANIDA I SRONO;                                               
  9. RA PERWANIDA BANYUWANGI;                                            

  10. RA PERWANIDA II TEGALDLIMO;                                        

  11. RA PERWANIDA IV TEGALDLIMO;                                        
  12. MIS TARBIYATUL ATHFAL;                                             

  13. MIS AL IKHLAS;                                                     
  14. MIS SALAFIYAH SYAFIIYAH;                                           

  15. MIS MIFTAHUL ULUM BENGAK;                                          
  16. MIS SAIFUL WATHON;                                                 

  17. MIS DARUS SHOLAH;                                                  

  18. MIS FATHUL ULUM.                                                   

2.2. Lingkup Materi (Substansial)                                        
Adapun pekerjaan fisik secara umum melingkupi Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Jawa

Timur 5 dengan pekerjaan pada sebagai berikut:                           

a. Pekerjaan Persiapan;                                                  
b. Pekerjaan Sistem Manajemen Keselataman Konstruksi (SMKK);             
c. Pekerjaan Sipil/Struktur;                                             
d. Pekerjaan Arsitektur;                                                 
e. Pekerjaan Elektrikal;                                                 

f. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing;                         
g. Pekerjaan Lansekap;                                                   
h. Pekerjaan Meubeler.                                                   
2.2.1.Lingkup Tugas Penyedia Jasa                                        

  1) Program kegiatan yang akan dikerjakan Kontraktor yang meliputi penyediaan peralatan dan bahan
     material, metode kerja dan alokasi tenaga kerja;                    

  2) Melakukan koordinasi dan konsultasi Manajemen Konstruksi;           

  3) Pelaksanaan pembangunan meliputi sumber daya, kemajuan pekerjaan, mutu hasil pekerjaan, tertib
     adminsitrasi, dan tenaga kerja;                                     

  4) Mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan di
     lapangan (site);                                                    

  5) Pemakaian bahan, peralatan, dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan

     biaya pekerjaan konstruksi;                                         
  6) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/

     realisasi;                                                          
  7) Apabila ada kekurangan gambar perencanaan yang belum jelas, peserta tender harap membuat

     shopdrawing melalui Tenaga Ahli dan meminta review Manajemen Konstruksi;
  8) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik;

  9) Mengikuti rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan harian, laporan mingguan dan

     laporan bulanan pekerjaan, serta laporan akhir;                     
  10) Menyusun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Pemeliharaan Pekerjaan, Serah Terima Pekerjaan

     Pertama dan Kedua (PHO dan FHO);                                    
  11) Membuat laporan berkala yang dilengkapi dengan dokumentasi foto;   

  12) Mengajukan gambar-gambar pelaksanaan (shop drawings);              

  13) Membuat gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (as-built drawings) sebelum PHO;
  14) Perbaikan pada masa pemeliharaan;                                  

  15) Penyerahan hasil pekerjaan (PHO) dan penyerahan hasil pekerjaan setelah masa pemeliharan
     (FHO).                                                              

2.2.2.Lingkup Tugas Kegiatan                                             

   Dalam pelaksanaan pekerjaan, penyedia jasa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rincian
   pekerjaan Pekerjaan Utama dan Pekerjaan Pendukung, meliputi :         

   a. Pekerjaan Utama                                                    

       No.                      Pekerjaan Utama                          
        1. Pekerjaan Struktural terhadap Pekerjaan Bangunan Gedung       
              a. Pekerjaan galian dan urugan                             
              b. Pekerjaan beton                                         
              c. Pekerjaan rangka atap dan penutup atap                  
        2. Pekerjaan Arsitektural terhadap Pekerjaan Bangunan Gedung     
              a.   Pekerjaan pasangan                                    
              b.   Pekerjaan Plesteran                                   
              c.   Pekerjaan Lantai dan Pelapis dinding                  
              d.   Pekerjaan kusen, daun pintu, dan jendela              
              e.   Pekerjaan plafond                                     
              f.   Pekerjaan pengecatan                                  
              g.   Pekerjaan meubelair                                   
        3. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing terhadap Pekerjaan Bangunan Gedung
              a. Pekerjaan instalasi listrik                             
              b. Pekerjaan sanitair dan plumbing                         
        4. Pekerjaan Persiapan                                           
              a. Pekerjaan Bongkaran                                     
              b. Pekerjaan Pembesian                                     
              c. Pekerjaan Pengujian                                     
              d. Pekerjaan SMK3                                          
      Catatan : Penanganan Item Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi ini mengikuti Dokumen Kontrak
   b. Pekerjaan Pendukung                                                

       No.               Pekerjaan Menunjang / Pendukung                 
        1. Pekerjaan lansekap