Rehabilitasi Pasar Ngawen Blora

URAIAN       SINGKAT       PEKERJAAN                            

          REHABILITASI  PASAR   NGAWEN   BLORA                        

                          PADA                                        

          PPK PELAKSANAAN  PRASARANA  STRATEGIS 1                     

                         Kontraktual                                  

                     SATUAN   KERJA                                   

   PELAKSANAAN    PRASARAN   STRATEGIS   JAWA  TENGAH                 
               TAHUN  ANGGARAN    2025-2026                           
                URAIAN  SINGKAT  PEKERJAAN                            

           REHABILITASI  PASAR   NGAWEN   BLORA                       

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Pekerjaan Umum               

Unit eselon I/II      : Direktorat Jenderal Prasarana Strategis / Direktorat
                        Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan,
                        Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya        
Program               : Prasarana Strategis                           
Sasaran Program       : Meningkatnya Keandalan Bangunan Prasarana Strategis
                        Untuk Mendukung Perekonomian                  

Indikator Kinerja Program : Persentase sarana prasarana perekonomian yang
                        kualitasnya ditingkatkan                      
Kegiatan              : Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana
                        Perekonomian                                  
Sasaran Kegiatan      : Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana
                        perekonomian                                  
Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase sarana prasarana perekonomian yang
                        terbangun dan ditingkatkan kualitasnya        

Klasifikasi Rincian Output : 7718.RBB.012 Pembangunan, Rehabilitasi, dan
                        Renovasi Sarana Prasarana Pasar               
Rincian Output        : Rehabilitasi Pasar                            
Volume Keluaran (Output) : 1                                          
Satuan Ukuran Keluaran : Paket                                        
(Output)                                                              

1. Pendahuluan                                                        

   1.1. Latar Belakang                                                

       Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
       Tahun 2025 s.d. 2029, pembangunan infrastruktur secara inklusif dan
       berkelanjutan merupakan salah satu dari delapan prioritas nasional. Rencana
       Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2025 s.d. 2029 disusun untuk
       mendukung RPJMN dan Asta Cita, dengan fokus pada konektivitas, 
       pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta pengentasan
       kemiskinan melalui perbaikan infrastruktur dasar termasuk pasar tradisional.
       Pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur pasar tradisional menjadi bagian dari

       upaya menguatkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja dan mendukung
       UMKM, sejalan dengan Asta Cita ke‑3 “Melanjutkan pengembangan infrastruktur
       dan meningkatkan lapangan kerja berkualitas” dan ke‑6 “Membangun dari desa
       dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan
       pemberantasan kemiskinan”.                                     
       Pasar Ngawen Blora merupakan pasar utama di wilayah Blora bagian barat.
       Pasar tersebut mengalami kebakaran pada tanggal 9 Januari 2024 dengan
       jumlah ruang dagang yang terdampak sebanyak 1.025 lapak dari total 1.177
       lapak (87,08%). Bangunan gedung pasar yang terbakar saat ini tidak dapat
       dimanfaatkan untuk aktifitas perdagangan, sehingga para pedagang yang
       menjadi korban kebakaran saat ini berdagang di lapak darurat yang dibangun

       mandiri di jalan sekeliling pasar.                             
       Pasar Ngawen Blora belum memenuhi ketentuan Perda Kab. Blora No. 1 Tahun
       2016 tentang Bangunan Gedung Pasal 32 butir 7.d. yang menyebutkan bahwa
       Bangunan Gedung fungsi usaha antara lain bangunan gedung perdagangan

       harus mempunyai jarak dengan bangunan sekitarnya paling sedikit 6 m. Zonasi
       pedagang belum tertata rapi, kumuh, serta saluran drainasenya rusak. Selain itu,
       di Pasar Ngawen belum tersedia sistem proteksi kebakaran dan proses
       pengolahan sampah dan limbah. Lebih jauh, fasilitas penunjang pasar sesuai SNI
       8152:2021 Pasar Rakyat juga belum tersedia. Terakhir, kapasitas ruang dagang
       sudah tidak mampu menampung seluruh jumlah pedagang.           

       Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis
       mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
       salah satunya di bidang prasarana strategis dukungan perekonomian. Salah satu
       fungsi yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis adalah
       pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan, dan pengendalian
       sarana prasarana strategis dukungan perekonomian. Paket Pekerjaan
       Rehabilitasi Pasar Ngawen Blora akan diampu oleh Satuan Kerja Pelaksanaan

       Prasarana Strategis Jawa Tengah yang direncanakan akan dilaksanakan pada
       Tahun Anggaran 2025 – 2026.                                    

   1.2. Sasaran                                                       

       Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya sarana dan prasarana pasar yang
       inklusif dan berkelanjutan, yang memenuhi standar teknis bangunan gedung dan
       standar fasilitas pasar, serta aman digunakan.                 

   1.3. Maksud dan Tujuan                                             

   1.3.1. Maksud                                                      
        Maksud dari penyusunan Uraian Singkat Pekerjaan ini adalah:   

        1) Merupakan petunjuk bagi Penyedia Jasa Konstruksi yang memuat
           masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan
           diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan tugas
           pembangunan;                                               
        2) Terselenggaranya proses rehabilitasi baik secara teknis maupun secara
           administratif di lapangan agar pembangunan dilaksanakan sesuai dengan

           Detail Enginering Design (DED) dan spesifikasi teknis yang disyaratkan.

   1.3.2. Tujuan                                                      
        Tujuan dari penyusunan Uraian Singkat Pekerjaan ini adalah:   

        1) Terlaksananya kegiatan pembangunan pekerjaan yang memuat masukan,
           azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan
           serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas Pembangunan;

        2) Dengan penugasan ini Penyedia Jasa Konstruksi dapat melaksanakan
           tanggung jawabnya dengan baik untuk memenuhi hal-hal sebagaimana
           diatur di dalam Uraian Singkat Pekerjaan ini.              

   1.4. Landasan Hukum                                                

       Landasan hukum pelaksanaan kegiatan ini antara lain:           
       1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;  

       2) Undang-undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
          Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
          Kerja menjadi Undang-Undang;                                

       3) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Buku III Tentang Perikatan);
       4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan  
          Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

          Gedung;                                                     
       5) Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa
          Konstruksi;                                                 

       6) Peraturan Pemerintah Nomor 79/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan
          Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang 
          Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;                            

       7) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tahun 2020 tentang 
          Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
          Jasa Konstruksi;                                            
       8) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

          Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan  
          Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa   
          Konstruksi;                                                 
       9) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

          Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;              
       10) Peraturan Presiden Nomor 73/2011 Tahun 2011 tentang Pembangunan
          Bangunan Gedung Negara;                                     
       11) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan   
          Barang/Jasa Pemerintah;                                     

       12) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Peraturan Presiden
          Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

       13) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar
          Olahraga Nasional;                                          
       14) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

          29/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis 
          Bangunan Gedung;                                            
       15) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
          24/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan   

          Perawatan Bangunan Gedung;                                  
       16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
          25/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan  
          Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;                    

       17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
          26/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi
          Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;              

       18) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
          20/PRT/M/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi
          Kebakaran di Perkotaan;                                     

       19) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
          16/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan 
          Berkala Bangunan Gedung;                                    
       20) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

          11/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Hujan Pada 
          Bangunan Gedung dan Persilnya;                              
       21) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
          14/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan
          Gedung;                                                     

       22) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik
          Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan  
          Gedung Negara;                                              

       23) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10
          Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan     
          Konstruksi;                                                 

       24) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20
          Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung Fungsi Khusus;           
       25) Peraturan Menteri PUPR Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Pedoman 
          Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan
          Umum dan Perumahan Rakyat;                                  
       26) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang

          Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;       
       27) Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik
          Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan   
          Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;          

       28) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor
          33/KPTS/M/2025 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja
          Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi
          Konstruksi;                                                 

       29) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
          15/SE/M/2019 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan
          Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum
          dan Perumahan Rakyat;                                       

       30) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
          10/SE/M/2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan
          Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
          Rakyat;                                                     

       31) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
          16/SE/M/2022 tentang Susunan Tenaga Ahli Penyedia Jasa Konsultansi
          Pengawasan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan
          Rakyat;                                                     

       32) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
          602/KPTS/M/2023 tentang Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam
          Negeri Jasa Konstruksi;                                     

       33) Surat Menteri PUPR Nomor : PA0101-Mn/2075 Hal Pengendalian 
          Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing pada Pengadaan
          Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
       34) Surat Menteri PUPR Nomor : PA0106-Mn/233 Hal Penerapan Sistem

          Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi (SIPASTI) di Kementerian
          Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;                        
       35) Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor : PB 0401-DK/558 tanggal
          8 Juli 2024 hal Tindak Lanjut Proses Pengadaan Jasa Konstruksi atas
          Gangguan Layanan pada Sistem Informasi Pendukung PBJ (SIMPAN,

          SIKI, SIMPK dan SIPASTI) di Kementerian PUPR                
       36) Ketentuan Teknis lainnya (SNI/ SKNI/SKBI dan lain-lain);   

       37) Peraturan-peraturan Daerah setempat yang berlaku.          
   1.5. Pendanaan (Sumber Biaya)                                      
       Biaya Rehabilitasi Pasar Ngawen Blora ini antara lain:         

       a. Pagu anggaran pekerjaan Rehabilitasi Pasar Ngawen Blora di Provinsi Jawa
         Tengah sebesar Rp. 38.250.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar dua
         ratus lima puluh juta rupiah) dengan pelaksaaan menggunakan  
         mekanisme Multi Years Contract (MYC) dengan rincian pendanaan antar
         tahun sebagai berikut:                                       

            ● Tahun Anggaran 2025: Rp. 7.650.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus
              lima puluh juta rupiah)                                 

            ● Tahun Anggaran 2026: Rp. 30.600.000.000,00 (tiga puluh milyar
              enam ratus juta rupiah)                                 
       b. Penggunaan biaya pekerjaan pembangunan mengikuti pedoman dalam
         Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan

         Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dengan
         rincian pengaturan sebagai berikut:                          
         1) Biaya pelaksanaan konstruksi dibebankan pada biaya untuk komponen
            konstruksi fisik kegiatan yang bersangkutan.              

         2) Biaya pelaksanaan konstruksi terdiri atas:                

            ● Biaya standar; dan                                      
            ● Biaya nonstandar.                                       

         3) Biaya standar dihitung dari hasil perkalian antara total luas Bangunan
            Gedung Negara dengan koefisien atau faktor pengali jumlah lantai dan
            standar harga satuan per meter persegi tertinggi;         

         4) Koefisien atau faktor pengali jumlah lantai) ditetapkan dengan Keputusan
            Menteri;                                                  
         5) Biaya non standar dihitung berdasarkan jenis pekerjaan, kebutuhan

            nyata, dan harga pasar yang wajar;                        
         6) Keseluruhan biaya non standar ditetapkan paling banyak 150% (seratus
            lima puluh per seratus) dari keseluruhan biaya standar;   

         7) Pembayaran biaya pelaksanaan konstruksi dilakukan secara bulanan
            atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi atau kemajuan
            pekerjaan fisik di lapangan;                              

         8) Pembayaran dilakukan sebagai berikut:                     

            ● pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama atau
              (Provisional Hand Over/PHO) pekerjaan konstruksi dibayarkan paling
              banyak 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari nilai kontrak; dan
            ● masa pemeliharaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir
              atau (Final Hand Over/ FHO) pekerjaan konstruksi dibayarkan 5%

              (lima per seratus) dari nilai kontrak.                  
         9) Tata cara pembayaran biaya pelaksanaan konstruksi mengikuti ketentuan
            peraturan perundang-undangan.                             

   1.6. Nama Organisasi Pengguna Jasa                                 

       Organisasi pengguna jasa dalam pelaksanaan Rehabilitasi Pasar Ngawen Blora
       adalah Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Tengah.

   1.7. Jadwal Waktu Pelaksanaan                                      
       Waktu pelaksanaan direncanakan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari

       kalender atau 8 (delapan) bulan dihitung sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai
       Kerja (SPMK).                                                  

   1.8. Jangka Waktu Pemeliharaan                                     
       Waktu pemeliharaan direncanakan selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari

       kalender dihitung sejak Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over/PHO).

2. Ruang Lingkup Pekerjaan                                            
   2.1. Lingkup Wilayah/Lokasi Kegiatan                               

        Ruang lingkup wilayah Rehabilitasi Pasar Ngawen Blora belokasi di Jl. Raya
        Blora - Purwodadi, Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora,
        Provinsi Jawa Tengah.                                         

              Gambar Lokasi Rencana Rehabilitasi Pasar Ngawen Blora   
   2.2. Lingkup Pekerjaan                                             

        Lingkup pekerjaan terdiri dari:                               
        1. Pekerjaan Penerapan SMKK                                   

        2. Pekerjaan Pendahuluan                                      

        3. Pekerjaan Struktur                                         
          a. Struktur Bangunan Pasar Utama Block A1                   

          b. Struktur Bangunan Pasar Utama Block A2                   
          c. Struktur Bangunan Pos Keamanan                           

          d. Struktur Bangunan Gedung FCC dan Rumah Genzet            
          e. Struktur Bangunan Rumah Pompa dan Ground Tank            

          f. Struktur Pekerjaan Jalan, Lahan Parkir, Lahan Bongkar Muat dan
             Drainase                                                 

        4. Pekerjaan Arsitektur                                       
          a. Arsitektur Bangunan Pasar Utama Block A1                 

          b. Arsitektur Bangunan Pasar Utama Block A2                 
          c. Arsitektur Bangunan Pos Keamanan                         

          d. Arsitektur Bangunan Gedung FCC dan Rumah Genzet          

          e. Arsitektur Bangunan Rumah Pompa dan Ground Tank          
          f. Arsitektur Lanscape                                      

        5. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal.                        
          a. MEP Bangunan Pasar Utama Block A1 dan Block A2           

          b. MEP Bangunan Penunjang (Pos Keamanan, R.FCC, R.Genset,   
             R.Pompa)                                                 

          c. Pekerjaan Pompa Air Bersih                               
          d. Pekerjaan Genset                                         

          e. Pekerjaan Hidrant                                        
          f. Pekerjaan Penerangan Luar                                

          g. Pekerjaan IPAL                                           

        6. Pekerjaan Lain-Lain Non PPN