Rehabilitasi Dan Renovasi Madrasah Phtc Provinsi Nusa Tenggara Timur 5

! " #  " A % "  & D E A ) G " ! " & + E E A ) I # I #  )        
          J D & " ! % K & E % ) + " A J " & E L ) G & E M E & E A E ) M % & E % " N D M )
          SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS NUSA TENGGARA TIMUR
          +OPO4)ER)SO4TR)U9:)K;YO:)!;=R)!>?O)L O@O:)!>?O)!ABO4C:)AAaO)%;4CCObO)%T@Ab:)cGeee!
          )                                                               
                        URAIAN   SINGKAT                                  

Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah  PHTC  Provinsi Nusa  Tenggara         
                             Timur  5                                     

                           SATUAN KERJA                                   
       PELAKSANAAN  PRASARANA STRATEGIS NUSA TENGGARA TIMUR               

                     TAHUN ANGGARAN  2025 - 2026                          

   KEMENTERIAN/                                                           
                       : Kementerian Pekerjaan Umum                       
   LEMBAGA                                                                
   UNIT ORGANISASI     : Direktorat Jenderal Prasarana Strategis          
   KEGIATAN            :                                                  
                         Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Nusa
                         Tenggara Timur                                   
   LOKASI              : Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur
   TAHUN ANGGARAN      : 2025-2026                                        

                          URAIAN SINGKAT                                  
REHABILITASI DAN RENOVASI MADRASAH PHTC PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 5    

  1. PENDAHULUAN                                                          

     1.1. UMUM                                                            
        1) Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

          22/PRT/M/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung
          Negara, bahwa pelaksanaan kegiatan konstruksi diakukan oleh badan usaha Penyedia

          Jasa Konstruksi;                                                

        2) Penyedia Jasa Konstruksi bertugas sejak ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Mulai
          Kerja (SPMK) pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir pekerjaan

          konstruksi fisik;                                               
        3) Penyedia Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya bertanggung jawab

          secara kontraktual kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak sebagai pengguna
          jasa.                                                           

     1.2. LATAR BELAKANG                                                  
        1) Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian kegiatan Satuan Kerja
          Pelaksanaan Prasarana Strategis Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Prasarana

          Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum;                          
        2) Klasifikasi pekerjaan konstruksi termasuk kategori sederhana, meliputi:

          • Pekerjaan sipil meliputi pekerjaan tanah, pekerjaan struktur, pekerjaan atap;

          • Pekerjaan arsitektur meliputi pekerjaan dinding, pekerjaan kusen, pekerjaan pintu
            dan jendela, pekerjaan finishing, pekerjaan lantai, pekerjaan plafond, pekerjaan

            pengecatan;                                                   
          • Pekerjaan MEP meliputi pekerjaan pompa air, mekanikal & elektrikal;

          • Pekerjaan lansekap meliputi taman dan lahan parkir            

        3) Rencana kegiatan rehabilitasi meliputi:                        

          a. Pelaksanaan konstruksi:                                      
            1) Pekerjaan Persiapan;                                       

            2) Pekerjaan Sipil/Struktur,                                  
            3) Pekerjaan Arsitektur,                                      

            4) Pekerjaan Elektrikal,                                      
            5) Pekerjaan Mekanikal;                                       

            6) Pekerjaan Lansekap;                                        
          b. Pemeliharaan dan Pengoperasian:                              
            1) Dalam hal tidak diatur lebih lanjut dalam kontrak kerja konstruksi, masa

               pemeliharaan oleh penyedia jasa konstruksi selama 12 bulan;

            2) Proses serah terima pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) antara Satuan Kerja
               Pelaksanaan Prasarana Strategis Nusa Tenggara Timur dengan pihak pengelola

               bangunan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan perawatan hasil
               pembangunan;                                               

          c. Proses Barang Milik Negara (BMN) antara Kementerian PU dengan pemilik aset sesuai

            peraturan yang berlaku;                                       
        4) Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Nusa Tenggara Timur 5

          dilaksanakan pada Tahun Aggaran 2025 - 2026.                    
  1. MAKSUD DAN TUJUAN                                                    

     2.1 MAKSUD                                                           
             Maksud Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini adalah untuk mendapatkan Penyedia

        Jasa yang akan melakukan kegiatan konstruksi Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC
        Provinsi Nusa Tenggara Timur 5 pada setiap tahapan pembangunan dan memastikan

        terpenuhinya kualitas hasil pembangunan (mutu, waktu, kuantitas, kualitas, dan biaya) dan
        tertib administrasi dalam pembangunan bangunan gedung negara, mulai dari tahap

        pelaksanaan konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan.           

     2.2 TUJUAN                                                           

             Tujuan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC
        Provinsi Nusa Tenggara Timur 5 adalah terbangunnya fisik konstruksi, sesuai dengan

        spesifikasi teknis yang telah direncanakan. Terlaksananya pelaksanaan pekerjaan dari awal

        sampai dengan selesai dengan dilengkapi dengan rincian kemajuan pekerjaan sesuai dengan
        kebutuhan pembangunan bangunan gedung negara yang dilindungi peraturan dan

        perundang-undangan yang berlaku sehingga terwujud bangunan gedung negara yang
        memenuhi persyaratan teknis meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan

        keandalan bangunan gedung.                                        
  2. SASARAN                                                              

    Sasaran dilaksanakannya kegiatan ini adalah:                          
    1) Terarahnya secara teknis pelaksanan konstruksi Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC

       Provinsi Nusa Tenggara Timur 5 mulai dari SPMK Konstruksi, Serah Terima Pekerjaan Pertama,

       Masa Pemeliharaan dan Serah Terima Kedua                           
    2) Terkendalikannya pelaksanaan konstruksi Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi

       Nusa Tenggara Timur 5 mulai dari SPMK Konstruksi, Serah Terima Pekerjaan Pertama, Masa
       Pemeliharaan dan Serah Terima Kedua secara berkualitas, tepat waktu, dalam batas biaya
       yang tersedia, serta diselenggarakan secara tertib administrasi    
    3) Terpenuhinya persyaratan perizinan bangunan gedung negara yang diperlukan sesuai

       peraturan yang berlaku serta terpenuhinya pernyataan tentang keandalan bangunan gedung
       dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).                                  

  3. REFERENSI HUKUM dan STANDAR TEKNIS                                   

    1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Sebagaimana dengan

       perubahannya pada Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
    2. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Sebagaimana dengan

       perubahannya pada Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
    3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III Tentang Perikatan);    

    4. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.

       22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2007 tentang
       Jasa Konstruksi;                                                   

    5. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
       Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;                       

    6. Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden
       Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;      

    7. Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

    8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 21/PRT/M/2021 tentang
       Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau;                           

    9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10/PRT/M/2021 tentang

       Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;                   
    10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 09/PRT/M/2021 tentang

       Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan;                  
    11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 03/PRT/M/2020 tentang

       Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.
       27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;      

    12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2020 tentang
       Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.

       05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.             

    13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 22/PRT/M/2018 tentang
       Pembangunan Bangunan Gedung Negara;                                

    14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2017 tentang
       Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;                             
    15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2014 tentang Pengelolaan Air Hujan pada
       Bangunan Gedung dan Persilnya;                                     

    16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistim
       Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;            

    17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan
       Teknis Bangunan Gedung;                                            

    18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021
       tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

    19. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/SE/M/2021 tentang
       Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga pada Tender Pekerjaan Konstruksi di

       Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;                   

    20. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2021 tentang
       Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan untuk Pengadaan Jasa

       Konstruksi;                                                        
    21. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal

       Prasarana Strategis Petikan Tahun Anggaran 2025.                   
    22. Standar Teknis, Standar Profesi dan Peraturan Terkait.            

    23. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pengupahan tentang Perubahan atas

       Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.       
    24. Surat Edaran Menteri nomor 19 Tahun 2021 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib

       Evaluasi Kewajaran Harga pada Tender Pekerjaan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum
       dan Perumahan Rakyat.                                              

    25. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi

       Kewajaran Harga Pada Tender Barang/Jasa Lainnya Dan Pekerjaan Konstruksi.
    26. Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi No. 30 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan

       Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

  4. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN                         

    1) Pengguna Jasa adalah : Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Nusa Tenggara Timur
    2) Nama PPK         : Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Prasarana Strategis II

    3) Alamat           : Jalan Ahmad Yani No.7, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi
                         Nusa Tenggara Timur                              

  5. RUANG LINGKUP KEGIATAN                                               

         Lingkup Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Nusa Tenggara Timur 5, terdiri

     dari komponen kegiatan:                                              
     1. MTSN 3 Alor;                                                      
     2. MIS Nurul Jadid Waiwagang;                                        
     3. MIS Nurul Khairah Kolijahi;                                       

     4. MIS Nuruddin Pandai;                                              
     5. MIN 5 Alor;                                                       
     6. MIS Nurul Bahri Bagang.                                           

         Lingkup pekerjaan meliputi:                                      
     1. Pekerjaan Beton;                                                  
     2. Pekerjaan Pasangan Dinding;                                       

     3. Pekerjaan Plesteran dan Acian;                                    
     4. Pekerjaan Lantai;                                                 
     5. Pekerjaan Rangka Atap dan Kusen, Pintu, Jendela;                  
     6. Pekerjaan Langit-langit/Plafon;                                   
     7. Pekerjaan Penutup Atap;                                           

     8. Pekerjaan Penggantung, Pengunci dan Kaca;                         
     9. Pekerjaan Sanitair;                                               
     10. Pekerjaan Instalasi Listrik;                                     
     11. Pekerjaan Pengecatan/Politur;                                    
     12. Pekerjaan Finishing dan Perapihan.