Manajemen Kontruksi Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah

2.  URAIAN PENDAHULUAN                                                
    a. Dasar Hukum                                                    
       1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;  

       2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;   
       3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;  
       4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
         Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta
         Kerja menjadi Undang-Undang;                                 
       5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
         Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;   
       6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan

         Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;   
       7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas
         Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
         Pemerintah;                                                  
       8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang
         Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk
         Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan
         Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan

         Barang/Jasa Pemerintah;                                      
       9. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan
         Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;   
       10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman
         Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;                          
       11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman
         Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
       12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang
         Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan

         Lingkungan;                                                  
       13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
         14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung; 
       14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
         22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;    
       15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
         03/PRT/M/2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
         Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi

         Bangunan Gedung;                                             
       16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
         14/PRT/M/2020 tentang Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
       17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun
         2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
       18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
         602/KPTS/M/2023 tentang Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam
         Negeri Jasa Konstruksi;                                      
       19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/KPTS/M/2025 tentang

         Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang
         Kualifikasi Ahli Untuk Pelayanan Jasa Konsultansi Konstruksi;
       20. Surat Edaran Menteri Nomor: 16/SE/M/2022 tentang Susunan Tenaga Ahli
         Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi di Kementerian
         Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;                         
       21. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 04/SE/DC/2022 tentang
         Pedoman  Evaluasi Dokumen Perencanaan Teknis Paket Pekerjaan 
         Konstruksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya;    

       22. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 30/SE/Dk/2025
         tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang
         Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;                         
       23. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor: 33/KPTS/Dk/2023
         tentang Penetapan Jabatan kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta
         Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi;                  
       24. Pedoman Standar Minimal Remunerasi / Biaya Personil (Billing Rate) dan
         Biaya Langsung (Direct Cost) untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi tahun

         2025, Inkindo.                                               
       25. Peraturan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
         Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
         Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Dengan
         Penunjukan Langsung Dalam Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah,
         Bantuan Pemerintah Dan/Atau Bantuan Presiden Berdasarkan Arahan
         Presiden.                                                    
       26. Peraturan dan Standar Teknis yang berlaku.                 

    b. Latar Belakang                                                 
       Pada Rapat Terbatas bidang Pemberdayaan Masyarakat tanggal 3 Januari 2025,
       Presiden Republik Indonesia memiliki gagasan untuk membangun sekolah khusus
       untuk anak-anak yang tidak mampu yang masih di bawah naungan orang tua
       dalam bentuk Sekolah Rakyat.                                   

       Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi wujud nyata peran Negara dalam
       mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan, kesehatan dan kehidupan yang

       berkualitas bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin. Pendirian Sekolah
       Rakyat bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan yang terjadi antar generasi
       keluarga miskin. Sekolah ini dirancang untuk mencetak agen perubahan dari
       keluarga miskin untuk membantu mereka mencapai kehidupan yang lebih baik.

       Sekolah Rakyat diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan
       atas. Sekolah Rakyat mengutamakan aspek akademis, pembentukan karakter dan
       kepribadian luhur. Sebagai Center of Excellence, Sekolah Rakyat berkomitmen

       memberikan dampak positif kepada peserta didik dengan menginspirasi mental
       dan mengembangkan intelektual melalui excellence of thought (keunggulan dalam
       pemikiran) dan excellence of character (keunggulan dalam karakter).

       Tidak hanya sekedar memberikan akses pendidikan, Sekolah Rakyat juga
       berfungsi membentuk karakter dan kepemimpinan sebagai instrumen
       pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi keluarga miskin. Dengan   
       mengintegrasikan program pelatihan keterampilan, literasi keuangan, dan

       wirausaha sosial dalam kurikulumnya, sekolah ini tidak hanya membekali anak-
       anak dengan ilmu akademik tetapi juga membentuk mental yang tangguh dan
       karakter yang kuat, serta menciptakan peluang bagi orang tua mereka untuk
       meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Pendekatan ini mencerminkan strategi
       jangka panjang pemerintah dalam mengatasi kemiskinan secara holistik dan tidak
       hanya dengan memberikan bantuan langsung semata, tetapi juga dengan
       membangun kapasitas keluarga miskin agar lebih mandiri dan berdaya.

       Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis

       mendapatkan penugasan untuk menangani penyiapan sarana dan prasarana

       strategis pendukung Sekolah Rakyat sebagaimana tercantum di dalam Instruksi
       Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan
       Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim.                 

       Penanganan Sekolah Rakyat oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis akan

       dilaksanakan secara Multi Years Contract pada tahun anggaran 2025-2026 yang
       ditargetkan selesai pada pertengahan 2026 dan sehingga dapat dimanfaatkan
       untuk Tahun Ajaran 2026.                                       

3.  MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN                                        
    a. Maksud Kegiatan                                                
       Maksud Pengadaan Jasa Manajemen Konstruksi ini adalah untuk mendapatkan
       Penyedia Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi yang akan mengendalikan

       setiap tahapan Pekerjaan Pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Palu Provinsi
       Sulawesi Tengah meliputi pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik
       (kuantitas dan kualitas), dan tertib administrasi dalam pembangunan bangunan
       gedung negara, mulai dari tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan akhir
       masa pemeliharaan.                                             
    b. Tujuan Kegiatan                                                
       Tujuan Pengadaan Jasa Manajemen Konstruksi ini adalah terbangunnya fisik
       konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah direncanakan.
       Terlaksananya pengendalian dan pengawasan secara mendetail yang memuat

       pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan selesai dan dilengkapi dengan
       rincian kemajuan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan pembangunan bangunan
       gedung negara yang dilindungi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
       sehingga terwujud bangunan gedung negara yang sesuai dengan ketentuan.

4.  SASARAN KEGIATAN,                                                 
    Sasaran dilaksanakannya kegiatan konsultan Manajemen Konstruksi ini adalah:

    a. Terarahnya secara teknis pelaksanaan review dokumen perencanaan teknis
       sebagai dasar perubahan kontrak apabila diperlukan;            
    b. Terarahnya secara teknis pelaksanaan konstruksi Pekerjaan Pembangunan
       Sekolah Rakyat di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah mulai dari SPMK
       Konstruksi, Serah Terima Pekerjaan Pertama, Masa Pemeliharaan dan Serah
       Terima Kedua;                                                  
    c. Terkendalinya pelaksanaan konstruksi Pekerjaan Pembangunan Sekolah Rakyat
       di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah mulai dari SPMK Konstruksi, Serah Terima
       Pekerjaan Pertama, Masa Pemeliharaan dan Serah Terima Kedua secara

       berkualitas, tepat waktu, dalam batas biaya yang tersedia, serta diselenggarakan
       secara tertib administrasi;                                    
    d. Terpenuhinya persyaratan perizinan bangunan gedung negara yang diperlukan
       sesuai peraturan yang berlaku, terpenuhinya pernyataan tentang keandalan
       bangunan gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).              

5.  READINESS CRITERIA                                                
    Kriteria yang dimaksud pada penugasan ini adalah Konsultan Manajemen Konstruksi

    harus memperhatikan persyaratan–persyaratan sebagai berikut:      
    a. Persyaratan Umum Pekerjaan                                     

      Setiap bagian dari pekerjaan Manajemen Konstruksi harus dilaksanakan secara
      benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan
      diterima dengan baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen.             
    b. Persyaratan Obyektif                                           
      Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk

      kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari
      setiap bagian pekerjaan.                                        
    c. Persyaratan Fungsional                                         
      - Pekerjaan Manajemen Konstruksi pada tahap pelaksanaan konstruksi fisik, baik
        yang menyangkut waktu, mutu dan biaya pekerjaan harus dilaksanakan dengan
        profesionalisme yang tinggi sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi;
      - Memastikan terpenuhinya semua persyaratan bangunan gedung.    
    d. Persyaratan Prosedural                                         

      - Penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di lapangan,
        dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku yang
        mengacu kepada Peraturan dan UU yang berlaku;                 
      - Standar Nasional Indonesia (SNI).                             

6.  DATA DASAR                                                        
    a. Kerangka Acuan Kerja merupakan data awal yang harus dipenuhi atau
       diperhatikan. Setiap pengadaan data dan informasi harus diupayakan oleh
       Konsultan/Penyedia Jasa. Pengguna jasa akan menyediakan data-data dasar

       sepanjang tersedia setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja yang
       meliputi:                                                      
       - Laporan Konsultan Perencana;                                 
       - Dokumen Teknis Perencanaan;                                  
       - Dokumentasi kondisi eksisting bangunan dan lokasi bangunan;  
       - Perizinan yang sudah dilakukan oleh pihak Kementerian Sosial.
    b. Konsultan Manajemen Konstruksi diwajibkan melakukan kajian dari data dasar
       yang tersedia termasuk data sekunder lainnya yang dilakukan baik oleh instansi

       yang ada di pusat maupun yang ada di daerah untuk sinkronisasi pelaksanaan
       kegiatan, standar teknis dan standar profesi yang berlaku termasuk semua
       peraturan terkait baik dipusat maupun didaerah yang terbaru;   
    c. Untuk melaksanakan tugasnya Konsultan Manajemen Konstruksi harus mencari
       sendiri informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan Pemberi
       Tugas dalam KAK / Pengarahan Penugasan ini;                    
    d. Konsultan Manajemen Konstruksi harus memeriksa kebenaran informasi yang
       digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pengguna Jasa

       maupun yang dicari sendiri.                                    
7.  LINGKUP KEGIATAN                                                  
   Lingkup kegiatan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Palu
   Provinsi Sulawesi Tengah meliputi penyediaan Jasa Konsultansi Pembangunan
   Bangunan Sekolah Rakyat berupa pencapaian hasil sesuai standar teknis dimulai dari
   tahap persiapan, tahap Pelaksanaan, serah terima pertama (PHO), hingga masa
   Pemeliharaan berakhir (FHO). Ruang lingkup pekerjaan kegiatan manajemen
   konstruksi adalah sebagai berikut :                                
    a. Mengadakan dan memimpin rapat-rapat koordinasi terkait pembahasan hasil
      produk/output perencanaan, menyusun laporan hasil rapat koordinasi, dan
      membuat laporan kemajuan pekerjaan manajemen konstruksi;        

    b. Membantu penyiapan dokumen untuk proses perizinan yang terkait dengan
      pembangunan;                                                    
    c. Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh penyedia jasa
      pelaksanaan konstruksi, yang meliputi program pencapaian sasaran fisik,
      penyediaan dan penggunaan sumber daya berupa: tenaga kerja, peralatan dan

      perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana, program Quality Assurance atau
      Quality Control, dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3);
    d. Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program
      pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu,
      pengendalian sasaran fisik (kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian
      perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan
      dan keselamatan kerja;                                          
    e. Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang

      timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan koreksi
      teknis bila terjadi penyimpangan;                               
    f. Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
      konstruksi fisik;                                               
    g. Melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri atas:               
      1) Konsultan Manajemen Konstruksi sebagai direksi teknis dalam pengawasan
        pekerjaan di lapangan;                                        
      2) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan
        dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;       

      3) Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta
        mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;    
      4) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan
        laju pencapaian volume atau realisasi fisik;                  
      5) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan
        yang terjadi selama pekerjaan konstruksi;                     
      6) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan
        mingguan dan bulanan pekerjaan manajemen konstruksi, dengan masukan

        hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan
        konstruksi fisik yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi;
      7) Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan
        pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi;         
      8) Memeriksa dan menyetujui Izin Kerja, Izin Material, Izin Peralatan, Izin
        Pengecoran;                                                   
      9) Memeriksa Laporan Cuaca, Laporan Tenaga Kerja, Laporan Progress Fisik
        Harian, Mingguan, Bulanan;                                    

      10) Melaksanakan kajian terhadap pemeriksaan Testing and Commissioning yang
        dilakukan oleh Pelaksana Konstruksi (Kontraktor);             
      11) Menyiapkan presentasi progres kemajuan fisik untuk rapat mingguan, bulanan
        sampai dengan akhir proyek pelaksanaan dan pemeliharaan;      
      12) Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh
        penyedia jasa pelaksanaan konstruksi;                         
      13) Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan dilapangan (As Built
        Drawing) sebelum serah terima pertama;                        
      14) Menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima pertama, dan

        mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan;                

      15) Memeriksa dan memastikan bahwa proses kelengkapan gambar-gambar yang
        sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built Drawing) telah dilaksanakan
        sesuai dengan syarat dan peraturan yang berlaku;              
      16) Memeriksa dan memastikan bahwa kegiatan penyusunan daftar cek list
        cacat/kerusakan meliputi pemeriksaan kuantitas dan pemeriksaan kualitas telah

        dilaksanakan sesuai dengan syarat dan peraturan yang berlaku; 
      17) Memeriksa dan memastikan bahwa kontraktor pelaksana konstruksi telah
        melaksanakan penyusunan petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan
        gedung (manual book) sesuai dengan syarat dan peraturan yang berlaku;
      18) Bersama-sama dengan penyedia jasa perencanaan konstruksi menyusun
        petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung;         
      19) Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, serah terima pertama,
        berita acara pemeliharaan pekerjaan dan serah terima kedua pekerjaan

        konstruksi, sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan
        konstruksi;                                                   
      20) Melakukan pemeriksaan dan menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung
        terbangun sesuai dengan PBG;                                  
      21) Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun Dokumen Pendaftaran;
      22) Membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan dokumen
        Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kota atau Kabupaten setempat
        yang meliputi:                                                
        a) Membantu menyusun kelengkapan dokumen administrasi dan teknis untuk

          proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sesuai dengan ketentuan dan
          peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten setempat;               
        b) Membuat surat pernyataan laik fungsi untuk obyek bangunan gedung yang
          menjadi obyek pengawasan selama masa konstruksi, sebagai lampiran
          utama permohonan penerbitan SLF kepada Kota/Kabupaten setempat;
      23) Menyusun laporan akhir pekerjaan manajemen konstruksi.      
    h. Melakukan pengawasan tahap Pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan
      serah terima akhir (final hand over) pekerjaan konstruksi;      

    i. Memastikan kontraktor pelaksana konstruksi telah melakukan transfer knowledge
      kepada pihak pengelola bangunan terkait cara pengoperasian alat elektronika,
      mekanikal, elektrikal, dan plumbing;                            
    j. Memeriksa dan memastikan bahwa kegiatan penyusunan daftar cek list
      cacat/kerusakan meliputi pemeriksaan kuantitas dan pemeriksaan kualitas telah
      dilaksanakan sesuai dengan syarat dan peraturan yang berlaku mulai dari serah
      terima pertama pekerjaan sampai dengan serah terima kedua/akhir pekerjaan;
    k. Memeriksa dan mereview petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan

      gedung (manual book) sesuai dengan syarat dan peraturan yang berlaku;
    l. Bersama-sama dengan penyedia jasa perencanaan konstruksi menyusun petunjuk
      pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung;                    
   m. Membuat dan menyusun laporan BIM (Building Information Modeling)
      1) Membuat, melakukan monitoring dan evaluasi format BEP (BIM Execution Plan)
        terhadap kesesuaian minimal komponen (BEP) terdiri dari :     
         a) Informasi proyek;                                         
         b) Anggota pelaksana proyek;                                 
         c) Tujuan proyek dan penggunaan BIM di setiap tahapan proyek;
         d) Mengembangkan pertukaran informasi;                       
         e) Deliverable BIM di setiap tahapan proyek;                 
         f) Membuat format quality check kontrol dalam proyek BIM;    
         g) Spesifikasi minimal yang digunakan;                       
         h) Pembuat mode (Model author) dan pengguna model (user) untuk setiap
            deliverable BIM;                                          
         i) Elemen-elemen Model, Tingkat kelengkapan informasi (Level of
            Development/LOD) dan atribut untuk setiap derivable BIM;  
         j) Proses pembuatan model BIM, pemeliharaan dan kolaborasinya;
         k) Protokol atau prosedur distribusi informasi, format submisi;
         l) Sarana dan prasarana sofware yang digunakan.              

      2) Membantu  penyedia jasa  dan  konsultan perencana untuk      
         mengimplementasikan aplikasi BIM pada permodelan 3D,4D,5D,6D, dan 7D
         untuk proyek BIM dan membuat guidelines tentang penerapan BIM pada
         proyek bangunan gedung.                                      

                 Gambar contoh penerapan BIM level 3D sampai level 7D 
       3) Penjelasan Dimensi BIM                                      
         1. Dimensi 3D : Modeling                                     
         2. Dimensi 4D : Time/Scheduling                              
         3. Dimensi 5D : Estimasi Biaya (Cost Estimate)               
         4. Dimensi 6D: Sustainability, analisis Energy               
         5. Dimensi 7D: Facility Management application               

           Gambar contoh penerapan BIM level 3D sampai level 7D       

   n. Menyusun Laporan Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan dokumen rencana
      pelaksanaan konstruksi BGH                                      
      1) Pemenuhan pelaksanaan konstruksi BGH dengan target kinerja BGH minimal
        tingkat Pratama sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
        Rakyat No 21 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung Hijau;        
      2) Terlaksananya SE no 1 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian
        Bangunan Gedung Hijau;                                        
      3) Membuat daftar simak penilaian kinerja bangunan gedung hijau beserta
        dokumen pembuktian pada tahap Pelaksanaan;                    
      4) Membantu melakukan evaluasi dan aplikasi dilapangan terhadap tata cara
        penilaian kinerja tahap pelaksanaan konstruksi meliputi :     
         i. Kesesuaian kinerja pelaksanaan konstruksi BGH :           
             kegiatan penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan
              konstruksi BGH                                          
             serah terima pekerjaan                                  
         ii. Proses konstruksi hijau :                                
             penerapan metode pelaksanaan konstruksi hijau           
             optimasi penggunaan peralatan                           
             penerapan manajemen pengelolaan limbah konstruksi       
             penerapan konservasi air pada pelaksanaan konstruksi    
             penerapan konservasi energi pada pelaksanaan konstruksi 
         iii. Praktik perilaku hijau                                  
              penerapan SMKK                                         
              penerapan perilaku ramah lingkungan                    
         iv. Rantai pasok hijau                                       
              penggunaan material konstruksi                         
              pemilihan pemasok dan/atau subkontraktor               
              konservasi energi                                      
    5) Pemenuhan nilai capaian pada penilaian kinerja BGH akan menentukan
       pemeringkatan BGH yang dapat dicapai pada setiap tahapannya. Peringkat
       Sertifikat BGH ada 3 (tiga) yaitu :                            
              Sertifikat BGH Utama, diberikan kepada bangunan Gedung yang
               memenuhi penilaian tercapai lebih dari 80% s.d 100% dari total nilai.
              Sertifikat BGH Madya, diberikan kepada bangunan Gedung yang
               memenuhi penilaian tercapai lebih dari 65% s.d 80% dari total nilai.
              Sertifikat BGH Pratama, diberikan kepada bangunan Gedung yang
               memenuhi penilaian tercapai lebih dari 45% s.d 65% dari total nilai
    6) Penilaian untuk mendapatkan sertifikat BGH pada tahap pelaksanaan konstruksi
       dengan perbandingan nilai antara sertifikat layak fungsi (SLF) dengan
       pelaksanaan adalah 10:90 (sepuluh berbanding sembilan puluh).