Manajemen Konstruksi Rehabilitasi Stadion Wibawa Mukti

Uraian Singkat Pekerjaan                            

1. Latar Belakang                                                       

   Pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 telah terjadi hujan deras di lokasi Stadion

Wibawa Mukti, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Berdasarkan laporan BMKG
Jabodetabek dan BPBD Kabupaten Bekasi, curah hujan dengan intensitas 21,4 mm/jam dan

kecepatan angin 49,8 km/jam arah tenggara (sangat lebat disertai angin kencang) terjadi
pada waktu sore sekitar pukul 14.30 WIB dan berlangsung selama 60 menit. Hujan dengan
angin kencang mengakibatkan kerusakan pada rangka atap dan penutup atap sisi tribun

barat, tribun timur, serta ACP sisi facade stadion. Material rangka dan penutup atap yang
terlepas terbawa angin menimpa pekerjaan yang berada di area bawah meliputi : rumput

lapangan (FOP), railing tribun, kursi tribun, peralatan utama MEP yang berada pada control
room lantai 3, sound system, lampu FOP, dan ICT.                        

   Pekerjaan rehabilitasi yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian kegiatan
Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis

Kementerian Pekerjaan Umum. Pelaksanaan penyelenggaraan permukiman dan bangunan
Gedung yang dilaksanakan oleh Kementerian PU merupakan dukungan kegiatan

penyediaan sarana prasarana olahraga yang tertib dan andal. Sasaran dari kegiatan ini
berdasarkan kepada asta cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk

memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,
kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,
pemuda, dan penyandang disabilitas.                                     

   Secara gambaran umum, lokasi proyek berada di Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten
Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Klasifikasi pekerjaan konstruksi termasuk kategori bangunan

Gedung khusus, meliputi:                                                

    a. Pekerjaan Persiapan dan SMKK;                                    
    b. Pekerjaan Struktur;                                              
    c. Pekerjaan Arsitektur;                                            

    d. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing.                   

2. Dasar Hukum                                                          

Landasan hukum dalam pelaksanaan Rehabilitasi Stadion Wibawa Mukti antara lain :
    a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Sebagaimana
       dengan perubahannya pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta

       Kerja;                                                           
    b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;     
    c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;        

    d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2021 tentang Peraturan
       Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

    e. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus Dalam
       Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur;         

    f. Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan
       Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden

       Nomor 24 Tahun 2024;                                             
    g. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

       Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;    
    h. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas
       Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

       Pemerintah;                                                      
    i. Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau

       Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi
       Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;       

    j. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik
       Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

       Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;                         
    k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang

       Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;                       
    l. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/KPTS/M/2025 tentang Besaran

       Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Kualifikasi Ahli Untuk
       Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;                             
    m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun

       2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi
       Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;                      

    n. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun
       2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;    

    o. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 03/PRT/M/2020
       tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

       Rakyat No. 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
    p. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2020

       tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
       Perumahan Rakyat No. 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan
       Gedung;                                                          

    q. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 602 Tahun 2023 tentang Batas Minimum Nilai
       Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa Konstruksi;                   
    r. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor: 16/SE/M/2022 tentang Susunan Tenaga Ahli

       Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan
       Umum dan Perumahan Rakyat;                                       

    s. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman    
       Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi;

    t. Surat Menteri PUPR Nomor : PA 0101-Mn/2075 Hal Pengendalian Penggunaan
       Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing pada Pengadaan Barang/Jasa di

       Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;                 
    u. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 68 Tahun 2024 tentang

       Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan
       Umum dan Perumahan Rakyat;                                       
    v. Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor : PA 0106-DK/334 tanggal 8 Mei

       2024 perihal Pelaksanaan Penerapan Penggunaan Data Harga Satuan Pokok
       yang Bersumber dari Harga Pasar dalam Pelaksanaan Tender Pekerjaan

       Konstruksi;                                                      
    w. Keputusan Inkindo No 5/SK.DPN/I/2025 Tahun 2025 tentang pedoman standar

       minimal tahun 2025 Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) dan Biaya Langsung
       (Direct Cost) untuk badan usaha jasa konsultansi;                

    x. Peraturan Daerah setempat yang berlaku.                          

3. Pendanaan (Sumber Biaya)                                             

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN pada DIPA Satuan Kerja Direktorat

Jenderal Prasarana Strategis dengan alokasi anggaran TA 2025-2026 sebesar
Rp1.704.000.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Juta Rupiah) dengan rincian sebagai

berikut:                                                                

  a. Pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp223.650.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam

     Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)                                      
  b. Pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.480.350.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Delapan

     Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)                      
4. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen                         

 Pengguna Jasa           : Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis 

                          Jawa Barat                                    
 Nama Pejabat Pembuat Komitmen : PPK Pelaksanaan Prasarana Strategis II 

5. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan                                   

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 300 (tiga ratus) Hari Kalender terhitung sejak
terbit Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan Serah Terima Pertama (PHO).

6. Lingkup Wilayah/Lokasi Kegiatan                                      

Lokasi kegiatan berada di Stadion Wibawa Mukti yang terletak di Jalan Wibawa Mukti,
Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.