Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Tengah 1

URAIAN  SINGKAT   PEKERJAAN                           
 PEMBANGUNAN     SEKOLAH   RAKYAT   PROVINSI JAWA   TENGAH  I         

    Lingkup Kegiatan pelaksanaan Konstruksi yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa
    Konstruksi mencakup pelaksanaan fisik, dan pemeliharaan konstruksi. Lingkup

    pekerjaan pelaksanaan konstruksi terdiri dari :                   
    1. Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Temanggung             
    2. Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Wonosobo               
    3. Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Cilacap                
    4. Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Banyumas               
    5. Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Brebes                 

   Dengan uraian kegiatan sebagai berikut :                           
    1. Pekerjaan Persiapan                                            
    2. Pekerjaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);      
    3. Pekerjaan Sipil / Struktur;                                    
    4. Pekerjaan Arsitektur;                                          
    5. Pekerjaan Mekanikal;                                           
    6. Pekerjaan Elektrikal;                                          
    7. Pekerjaan Plumbing;                                            
    8. Pekerjaan Utilitas;                                            
    9. Pekerjaan Infrastruktur;                                       
    10. Pekerjaan Eksterior;                                          
    11. Pekerjaan Saluran Keliling;                                   
    12. Pekerjaan Pagar;                                              
    13. Pekerjaan Lansekap;                                           
    14. Pekerjaan Sarana Pendukung;                                   
    15. Meubelair sarana pendukung kegiatan belajar mengajar.         

1.  READINESS CRITERIA                                                
    a. Administrasi                                                   
       1. Status kepemilikan lahan (misal: sertifikat lahan, status hak atas pakai, dsb);
       2. Surat keterangan lahan tidak dalam sengketa/ bermasalah;    
       3. Dokumen Keterangan Rencana Kota yang berisikan: kesesuaian lahan dengan
          RDTR/RTRW, KDB, KLB, KDH, GSB, dan GSJ.                     

       4. Dokumen lainnya:                                            
          a) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/ Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
          b) Dokumen Lingkungan (AMDAL);                              
          c) Dokumen Andalalin;                                       
          d) As Built Drawing (untuk bangunan eksisting);             
          e) Sertifikat Laik Fungsi (SLF).                            
    b. Informasi teknis                                               
       1. Deskripsi kondisi lahan secara umum (misal: datar, berkontur, lahan sawah,
          lahan berair/ rawa, dan lain-lain);                         

       2. Fasilitas yang tersedia antara lain ketersediaan sumber air, listrik, fasilitas
          umum, dan aksesibilitas;                                    
       3. Kondisi bangunan eksisting dan peruntukannya (jika ada);    
       4. Dokumentasi: foto drone lahan dan kawasan sekitar, visual bangunan eksisting;

       5. Informasi risiko bencana: banjir, longsor, letusan gunung api, dll (jika ada).

2.  METODE PELAKSANAAN                                                
    a. Umum                                                           

       1. Pelaksanaan konstruksi merupakan tahap perwujudan dokumen perencanaan
          menjadi bangunan gedung yang siap dimanfaatkan.             
       2. Pelaksanaan konstruksi berupa kegiatan Pembangunan Sekolah Rakyat
         Provinsi Jawa Tengah I                                       
       3. Lingkup pekerjaan harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi
         Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Tengah I berpedoman pada
         ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

         Perumahan Rakyat Nomor. 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan
         Gedung Negara, meliputi:                                     
          a) Tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama (PHO
            atau Provisional Hand Over) pekerjaan konstruksi; dan     
          b) Tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima
            akhir (FHO atau Final Hand Over) pekerjaan konstruksi.    
       4. Pelaksanaan konstruksi mendapatkan pengawasan teknis oleh penyedia jasa
          manajemen konstruksi.                                       
       5. Pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi

          berdasarkan:                                                
          a) Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan lampiran beserta
            perubahannya; dan                                         
          b) Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dan Standar
            Manajemen Mutu (SMM).                                     
       6. Pelaksanaan konstruksi membuat dokumen pelaksanaan konstruksi meliputi:
          a) Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi
            fisik, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan izin

            pembongkaran;                                             
          b) Gambar kerja (shop drawings);                            
          c) Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan dilapangan
            (as built drawings);                                      
          d) Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik beserta segala perubahan atau
            addendumnya;                                              
          e) Laporan pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan
            mingguan, laporan bulanan termasuk laporan uji mutu dan backup volume

            pekerjaan;                                                
          f) Berita acara pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas perubahan
            pekerjaan, pekerjaan tambah kurang, serah terima pertama (PHO) dan
            serah terima akhir (FHO) dilampirkan dengan berita acara pelaksanaan
            pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekerjaan, dan berita
            acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik;
          g) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test);  
          h) Foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan pelaksanaan
            kemajuan 0%, 25%, 50%, 75% dan 100% dengan titik pengambilan

            gambar yang sama di setiap kemajuan pekerjaan. Pengambilan foto
            progres fisik dilakukan setiap hari menggunakan kamera digital atau

            kamera dengan resolusi HD, foto progres yang diambil adalah gambar
            keliling per item pekerjaan;                              
          i) Dokumen Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
            (SMKK);                                                   
          j) Manual operasi dan pemeliharaan bangunan gedung, termasuk

            pengoperasian dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan mekanikal,
            elektrikal dan sistem pemipaan (plumbing);                
          k) Garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal,
            elektrikal dan sistem pemipaan;                           
          l) Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi merupakan kegiatan
            menjaga keandalan konstruksi bangunan gedung melalui pemeriksaan
            hasil pelaksanaan konstruksi fisik setelah serah terima pertama (PHO).
            Dalam pemeliharaan pekerjaan konstruksi, penyedia jasa pelaksanaan

            konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat, ketidaksesuaian dan
            kerusakan yang terjadi selama masa pemeliharaan;          
          m) Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerja pelaksanaan konstruksi
            Bangunan Gedung Negara, masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi
            paling sedikit 6 (enam) bulan terhitung sejak serah terima pertama (PHO)
            pekerjaan konstruksi;                                     
          n) Masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi diakhiri dengan serah terima
            akhir (FHO) pekerjaan konstruksi dengan melampirkan berita acara
            pemeliharaan pekerjaan konstruksi selesai.                

       7. Pelaksana konstruksi membuat model BIM pelaksanaan atau mengembangkan
          dari model BIM perencanaan dan dokumen keluaran lainnya sesuai yang
          dipersyaratkan pada dokumen EIR (Exchange Information Requirement) dari
          Pemberi Tugas                                               

    b. Keluaran                                                       
       1. Keluaran / produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan
         konstruksi;                                                  

       2. Melaksanakan pekerjaan Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Jawa
         Tengah I yang menyangkut kualitas, biaya, mutu dan ketepatan waktu
         pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan
         kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan dan kelancaran
         penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan
         serta penyelesaian kelengkapan pembangunan;                  
       3. Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan yang terdiri dari :
          a) Laporan Rencana Mutu Kontrak (RMK);                      

          b) Laporan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);            
          c) Wajib mengajukan Request Form disertai Shop Drawing pada setiap
            tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan;                 
          d) Wajib membuat uji kualitas/back up quality terhadap jaminan hasil
            pekerjaan;                                                
          e) Membuat Laporan harian dan mingguan berisi keterangan tentang:
             1) Tenaga kerja;                                         
             2) Bahan bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak; 
             3) Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;

             4) Kegiatan per-komponen pekerjaan yang diselenggarakan; 

             5) Waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan;            
             6) Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan;
             7) Membuat Laporan mingguan, sebagai resume laporan harian
               (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja), Laporan Bulanan;
             8) Mendokumentasi item pekerjaan setiap ada permintaan progress

               (kondisi 0%, 25%, 50%, 75% dan 100%) harus dalam posisi titik yang
               sama dan dalam bentuk soft file HD;                    
             9) Mengajukan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran
               Termin;                                                
             10) Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan
               Pekerjaan Tambah dan Kurang (jika ada tambahan atau perubahan
               pekerjaan);                                            
             11) Membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan;   

             12) Membuat Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan;
             13) Membuat gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan
               dilapangan (As built drawings);                        
             14) Membuat Time schedule / S-curve untuk pelaksanaan pekerjaan dan
               setiap kali ada perubahan di lapangan.                 
       4. Keluaran penerapan BIM yang dipersyaratkan pada dokumen EIR (Exchange
         Information Requirement) dari Pemberi Tugas                  

                      Semarang, 2 Oktober 2025                        

           Mengetahui,                    Yang menyusun,              
         Kepala Satuan Kerja       PPK Pelaksanaan Prasarana Strategis
    Pelaksanaan Prasarana Strategis Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis
           Jawa Tengah                     Jawa Tengah                

        Affi Triato, ST., M.T.        Jodie Prayogo, ST., M.Eng       
      NIP. 19840322 201012 1 001      NIP. 19930326 201802 1 001