Pengawasan Teknis Jayapura 1 (Preservasi Jalan Jembatan Ruas Abepura - Arso - Waris - Yetti Dan Ruas Hamadi - Holtekamp - Skouw/ Bts. Png)

Basic Information

Type: Public Tender

Tender Code: 75109064

Date: 31 October 2021

Year: 2022

KLPD: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Work Unit: Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Papua Jayapura

Procurement Type: Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Method: Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya

Contract Type: Waktu Penugasan

Financial Information

Value (Nilai Pagu): Rp 2,351,994,000

Estimated Value (Nilai HPS): Rp 2,351,994,000

Winner (Pemenang): PT Wadah Dirham Konsultan

NPWP: 020959979952000

RUP Code: 30317355

Work Location: RUAS JALAN HAMADI - HOLTEKAMP - SKOUW/ BTS. PNG DAN RUAS ABEPURA - ARSO - Jayapura (Kota)|RUAS JALAN ARSO - WARIS - YETTI - Keerom (Kab.)

Participants: 42

Applicants

				Administrative Score (SA)	Reason
PT Bintang Inti Rekatama	0015845274804000	Rp 1,863,268,000	84.75	87.8	-
PT Cipta Dimensi Engineering	0024532491952000	Rp 1,865,226,000	82.31	85.82	-
PT Wadah Dirham Konsultan	0020959979952000	Rp 1,881,534,600	87.86	90.09	-
PT Puri Dimensi	0018227900441000	Rp 1,902,951,600	83.06	86.03	-
PT Helza Cipta Konsultan	0020961090952000	Rp 2,115,031,600	81.76	83.03	-
PT Prima Jaya Konsulindo	0085*220	-	-	-	1. Kualifikasi SBU Kecil, Tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam LDK 2. Tidak Melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua sesuai dengan Persyaratan Kualifikasi Lain dan IKP 3.13.a. Peserta wajib melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua. (Perpres 17 Tahun 2019 Pasal 1 Nomor 13 Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Papua adalah calon Penyedia Barang/Jasa yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat).
PT Transka Dharma Konsultan	0015316136429000	-	-	-	Tidak Melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua sesuai dengan Persyaratan Kualifikasi Lain dan IKP 3.13.a. Peserta wajib melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua. (Perpres 17 Tahun 2019 Pasal 1 Nomor 13 Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Papua adalah calon Penyedia Barang/Jasa yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat).
PT Fais Karya Konsultan	0926482654805000	-	-	-	Tidak Melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua sesuai dengan Persyaratan Kualifikasi Lain dan IKP 3.13.a. Peserta wajib melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua. (Perpres 17 Tahun 2019 Pasal 1 Nomor 13 Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Papua adalah calon Penyedia Barang/Jasa yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat).
PT Ciriatama Nusawidya Consult	0015464290061000	-	-	-	Tidak Melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua sesuai dengan Persyaratan Kualifikasi Lain dan IKP 3.13.a. Peserta wajib melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua. (Perpres 17 Tahun 2019 Pasal 1 Nomor 13 Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Papua adalah calon Penyedia Barang/Jasa yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat).
PT Celebes Sarana Jasa	0066*050	-	-	-	Tidak Melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua sesuai dengan Persyaratan Kualifikasi Lain dan IKP 3.13.a. Peserta wajib melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua. (Perpres 17 Tahun 2019 Pasal 1 Nomor 13 Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Papua adalah calon Penyedia Barang/Jasa yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat).
PT Faya Kuntura Agung	0810218073952000	-	-	-	Tidak Melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua sesuai dengan Persyaratan Kualifikasi Lain dan IKP 3.13.a. Peserta wajib melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua. (Perpres 17 Tahun 2019 Pasal 1 Nomor 13 Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Papua adalah calon Penyedia Barang/Jasa yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat).
PT Bina Index Consult	0016222713423000	-	-	-	Tidak Hadir dalam Pembuktian Kualifikasi
PT Iraya Konsultan	0020130217804000	-	-	-	Tidak Melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua sesuai dengan Persyaratan Kualifikasi Lain dan IKP 3.13.a. Peserta wajib melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua. (Perpres 17 Tahun 2019 Pasal 1 Nomor 13 Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Papua adalah calon Penyedia Barang/Jasa yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat).
PT Karya Cipta Bangun	0210430104955000	-	-	-	1. Pembagian Porsi Modal Mayoritas melebihi sesuai yang ditentukan dalam BAB. III IKP 3.12 yaitu : Leadfirm kerjasama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerjasama operasi dengan porsi modal mayoritas dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen). 2. Tidak Melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua sesuai dengan Persyaratan Kualifikasi Lain dan IKP 3.13.a. Peserta wajib melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua. (Perpres 17 Tahun 2019 Pasal 1 Nomor 13 Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Papua adalah calon Penyedia Barang/Jasa yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat).
PT Abdih Mulia Daya	0023089444805000	-	-	-	Tidak Melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua sesuai dengan Persyaratan Kualifikasi Lain dan IKP 3.13.a. Peserta wajib melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua. (Perpres 17 Tahun 2019 Pasal 1 Nomor 13 Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Papua adalah calon Penyedia Barang/Jasa yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat).
PT Hasta Teknik Konsultan	0020168209952000	-	-	-	-
PT Arphala Wiratama Consultant	0016910150805000	-	40.29	-	Nilai unsur kualifikasi tenaga ahli kurang dari ambang batas kualifikasi tenaga ahli (nilai unsur tenaga ahli tidak dinilai karena surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan tidak memenuhi syarat karena nama paket berbeda dengan yang ditenderkan)
PT Bintang Malta Konsultan	0864039003801000	-	-	-	Tidak Hadir dalam pembuktian kualifikasi
Duta Pratama Cipta	0023*151	-	-	-	Tidak Melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua sesuai dengan Persyaratan Kualifikasi Lain dan IKP 3.13.a. Peserta wajib melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua. (Perpres 17 Tahun 2019 Pasal 1 Nomor 13 Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Papua adalah calon Penyedia Barang/Jasa yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat).
PT Wiratama Konsulindo	0022821060952000	-	-	-	" Nama Perusahaan Leadfirm KSO dan pembagian modal (sharing) berbeda dalam surat perjanjian KSO Sesuai dengan yang tercantum dalam BAB III IKP 3.8 Yaitu : Dalam hal peserta akan melakukan KSO, maka peserta harus memiliki perjanjian Kerja Sama Operasi yang: a. mencantumkan nama KSO sesuai dengan dokumen isian kualifikasi; b. mencantumkan nama perusahaan leadfirm KSO dan anggota KSO; c. mencantumkan pembagian modal (sharing) dari setiap perusahaan; d. mencantumkan nama individu dari leadfirm KSO sebagai pihak yang mewakili KSO; dan e. ditandatangani oleh setiap perusahaan yang tergabung."
PT Planosip Nusantara Engineering	0015314974423000	-	-	-	Tidak Melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua sesuai dengan Persyaratan Kualifikasi Lain dan IKP 3.13.a. Peserta wajib melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua. (Perpres 17 Tahun 2019 Pasal 1 Nomor 13 Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Papua adalah calon Penyedia Barang/Jasa yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat).
PT Secon Dwitunggal Putra	0011191632424000	-	-	-	Tidak hadir dalam pembuktian
PT Arci Pratama Konsultan	0810891010805000	-	-	-	Tidak Melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua sesuai dengan Persyaratan Kualifikasi Lain dan IKP 3.13.a. Peserta wajib melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua. (Perpres 17 Tahun 2019 Pasal 1 Nomor 13 Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Papua adalah calon Penyedia Barang/Jasa yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat).
PT Kencana Rancangtama Konsultan	0018262246952000	-	-	-	-
PT Manggala Karya Bangun Sarana	0807755970528000	-	-	-	-
PT Duta Dwi Cipta Konsultan	0022822985952000	-	-	-	-
PT Winsolusi Konsultan	0028689933027000	-	-	-	-
PT Petra Penida Energi Indonesia	0719817025432000	-	-	-	-
PT Anggara Saputra Konsultan	0762518967952000	-	-	-	-
PT Anugerah Kridapradana	0013338884064000	-	-	-	-
PT Nasuma Putra	0011187002429000	-	-	-	-
PT Fendel Structure Engineering	0032415804822000	-	-	-	-
PT Media Architects And Engineers	0014991798952000	-	-	-	-
PT Retro Hasyirindo Consultant	0021375894955000	-	-	-	-
PT Gunung Giri Engineering Consultant	0961174240526000	-	-	-	-
PT Garis Putih Sejajar	0016222481445000	-	-	-	-
PT Berlian Jaya Mandiri Konsultan	0011008109124000	-	-	-	-
PT Pillar Pusaka Inti	0016785727013000	-	-	-	-
Mandiri Cakti Consultindo	0016158834952000	-	-	-	-
PT Jasaplant Perassyantha	0016147266722000	-	-	-	-
PT Arss Baru	0741663934541000	-	-	-	-
PT Ramadayani Mitramulya	0014991749952000	-	-	-	-

Tenders also won by PT Wadah Dirham Konsultan

		Authority
18 November 2016	Perencanaan Teknis Jembatan Habema - Kenyam	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp 2,746,449,000
12 December 2016	Pengawasan Teknis Tanah Merah 1 (Preservasi Jalan)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp 2,704,967,000
12 December 2016	Pengawasan Teknis Tanah Merah 3 (Preservasi Jalan)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp 2,668,952,000
28 December 2017	Pengawasan Teknis Jembatan Puncak Jaya 2 (Seredala - Dekai) / Pn	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp 2,518,410,000
24 November 2021	Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Paniai 1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp 2,463,624,000
27 November 2018	Pengawasan Teknis Tanah Merah 2 (Preservasi Jalan Waropko - Mindiptana - Tanah Merah)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp 2,446,120,000
20 March 2024	Pengawasan Teknis Preservasi Jalan Ruas Kurima-Tangma	Kementerian Pekerjaan Umum	Rp 2,317,167,000
15 January 2018	Perencanaan Jembatan Ruas Jayapura - Wamena	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp 2,311,364,000
23 January 2019	Perencanaan Jembatan Dekai - Kenyam	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp 2,304,858,000
12 December 2016	Pengawasan Teknis Timika 1 (Pembangunan Jalan Dan Jembatan)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp 2,298,468,000