Pembangunan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Bendungan Sadawarna; 0 Unit; 0 Juta M3; F; K; Syc; 0 Unit; 0 Juta M3; F; K; Syc

PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM dan FASILITAS SOSIAL BENDUNGAN SADAWARNA     

Kementerian Negara/Lembaga : Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat          
Unit Eselon I            : Direktorat Jenderal Sumber Daya Air            

Satuan Kerja             : SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Citarum        
Sasaran Strategis (Renstra) : Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air
Program                  : Pengelolaan Sumber Daya Air                    
Indicator sasaran program : Kegiatan Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas
                           Sosial terlaksana tepat mutu, biaya dan waktu sesuai
                           spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.      
Unit Eselon II/Satker    : Balai Besar Wilayah Sungai Citarum/SNVT Pembangunan
                           Bendungan BBWS Citarum                         

Kegiatan                 : Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
Output                   : 1 Unit Gedung Sekolah                          
Outcome                  : Fasiltas Umum Belajar dan Mengajar             
Tahun Anggaran           : 2023                                           

A. LATAR BELAKANG                                                         
  -  Dasar Hukum                                                          
     - Undang – UndangNo. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;               
     - Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi;         
     - Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;        
     - Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ;   
     - Undang – Undang No. 32 Tahun 2010, tentang Perlindungan dan Pengelolaan
       Lingkungan Hidup ;                                                 

     - Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL;           
     - Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
     - Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan
       Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
     - Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
       Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
     - Peraturan Presiden No. 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
       Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

     - Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
       Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
     - Permen PU No. 603/PRT/M/2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian
       Manajemen(Sisdalmen) Penyelenggaraan Pembangunan Prasaranan Dan Sarana Bidang
       Pekerjaan Umum;                                                    
     - Permen PU No. 34/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian
       Manajemen (Sisdalmen) Penyelenggaraan Kontrak Jasa Konstruksi (Pemborongan) di
       lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;                              
     - Permen PU No. 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Jaminan Mutu;           

     - Peraturan Menteri PU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan
       Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi ;                        

     - Peraturan Menteri PU Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Menteri PU Nomor 7
       Tahun 2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa
       Konsultansi ;                                                      
     - Peraturan Menteri PU Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen

       Keselamatan Dan Kesehatan Kerja(SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
     - Peraturan Menteri Keuangan RI No. 163/PMK.02/2016 tentang petunjuk penyusunan dan
       penelaahan RKAKL;                                                  
     - Peraturan Menteri Keuangan RI. No. 238/PMK.02/2015 tentang tata cara pengajuan
       persetujuan kontrak tahun jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/ Jasa
       Pemerintah.                                                        

  -  Gambaran Umum                                                        
     Area sekolah dasar yang terdampak genangan Bendungan Sadawarna yang terletak di
     Desa Cibalandong Jaya Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang Provinsi Jawa, ini

     merupakan wujud dari tindak lanjut untuk merelokasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan
     untuk program belajar dan mengajar sehingga bisa mengurangi dampak sosial yang
     ditimbulkan dari adanya penggenangan Bendungan Sadawarna.            

B. Penerima Manfaat                                                       

  Dengan Dilaksanakannya kegiatan Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial,
  penerima manfaatnya yaitu :                                             

    Secara umum masyarakat Desa Cibalandong Jaya;                        
    Secara khusus orang tua, guru dan murid Desa Cibalandong Jaya;       
    Pemda Kabupaten yang selanjutnya mengelola aset gedung FASUM dan FASOS tersebut.

C. Maksud dan Tujuan Kegiatan                                             

  1. Maksud Kegiatan :                                                    

     Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Kab. Subang Prov. Jawa Barat.
  2. Tujuan Kegiatan :                                                    

     Membuat akses kembali sarana dan prasarana untuk program kegiatan belajar dan
     mengajar.                                                            

D. Strategi Pencapaian Keluaran                                           

     1. Metode Pelaksanaan                                                

       Metode pelaksanaan dilaksanakan secara Kontraktual, yaitu dengan cara kontrak unit
       price (kontrak harga satuan) selama 6 (enam) bulan.                

     2. Uraian Kegiatan                                                   

       Lingkup Pelaksanaan kegiatan fisik Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Umum
       dan Fasilitas Sosial meliputi :                                    

          a. Pekerjaan Persiapan                                          
          b. Penyelenggaraan SMKK                                         
          c. Pekerjaan Ruang Guru                                         
          d. Pekerjaan Ruang Kelas Type I                                 

          e. Pekerjaan Ruang Kelas Type II                                
          f. Pekerjaan Mushola                                            

E. Tahapan Kegiatan Konstruksi                                            

  Waktu pelaksanaan kegiatan selama 180 hari kalender atau selama 6 (enam) bulan.

F. Indikator Kinerja                                                      

     a. Keluaran/Output (kuantitatif)                                     
       Terlaksanakannya kegiatan pekerjaan 1 unit pembangunan gedung sekolah dasar

     b. Hasil/Outcome (kualitatif)                                        
        Tercapai fasiltas umum untuk kegiatan belajar dan mengajar        

G. Cara Pelaksanaan Kegiatan                                              

     1. Metode Pelaksanaan                                                
       Metode Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara kontraktual yang dilaksanakan

       oleh penyedia jasa. Prosedur pengadaan jasa konstruksi dalam pemilihan penyedia
       pekerjaan konstruksi ini dilakukan melalui metode pelelangan Umum dengan pra
       kuaslifikasi.                                                      

     2. Tahapan Pelaksanaan                                               
       1. Pemberitahuan pengadaan oleh pengguna jasa;                     
       2. Pengumuman pengadaan jasa konstruksi oleh pokja pengadaan;      
       3. Proses pengadaan barang dan jasa;                               

       4. Penunjukan pemenang;                                            
       5. Pelaksanaan oleh penyedia jasa;                                 
       6. Proses PHO dan FHO.                                             
     3. Pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan                         

       a. Pelaksana kegiatan adalah Pejabat Pembuat Komitmen Bendungan I; 
       b. Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala SNVT Pembangunan Bendungan BBWS
          Citarum;                                                        
       c. Penerima manfaat adalah masyarakat.                             

H. Waktu Pencapaian Keluaran                                              
  Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dengan

  Masa Pemeliharaan 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender setelah masa konstruksi selesai.

I. Biaya Yang Dibutuhkan                                                  

  Biaya awal yang diperlukan untuk kegiatan pembangunan ini adalah sebesar
  Rp3.999.972.028,97 terbilang : (Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta

  Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Delapan Rupiah) termasuk PPN 11 % yang dibiayai
  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).                     

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan dan
penyusunan anggaran pada tahun anggaran tersebut di atas.                 

                                         Bandung,   Maret 2023