Rtd Bendungan Rukoh Kabupaten Pidie

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)                           
               PEKERJAAN RENCANA TINDAK DARURAT (RTD)                   
                  BENDUNGAN RUKOH KABUPATEN PIDIE                       

 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 
                               RAKYAT                                   

 UNIT ESELON I               : DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR      
 UNIT ESELON II / SATKER     : BENDUNGAN DAN DANAU / SNVT PEMBANGUNAN   
                               BENDUNGAN BALAI WILYAH SUNGAI SUMATERA – I

 HASIL (OUTCOME)             : RENCANA TINDAK DARURAT (RTD)             
                               BENDUNGAN RUKOH KABUPATEN PIDIE          
 NAMA KEGIATAN               : RENCANA TINDAK DARURAT (RTD)             
                               BENDUNGAN RUKOH KABUPATEN PIDIE          
 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  : RENCANA TINDAK DARURAT (RTD)             
                               BENDUNGAN RUKOH KABUPATEN PIDIE          
 VOLUME                      : 1 LAPORAN                                

 SATUAN UKUR                 : LAPORAN                                  
 NAMA PEKERJAAN              : RENCANA TINDAK DARURAT (RTD)             
                               BENDUNGAN RUKOH KABUPATEN PIDIE          

1. LATAR BELAKANG                                                       

   Waduk atau bendungan merupakan bangunan air yang memiliki fungsi sebagai tempat
   penyimpanan air pada musim penghujan yang akan mengalirkan air pada musim kering untuk
   keperluan irigasi, air baku, hydropower, perikanan, konservasi, pariwisata, dan lain-lain.

   Sumber - sumber air permukaan yang tersedia bagi daerah Pidie dan sekitarnya sebagian besar
   adalah Kr. Baro dan Kr. Tiro, namun sungai ini juga merupakan sumber masalah yaitu sering
   mengakibatkan banjir dibagian hilirnya sehingga untuk memantapkan program pembangunan
   secara terpadu dan menjaga kelestarian sumber daya air serta lingkungannya, sangat diperlukan

   untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan air dan penanggulangan banjir, baik saat sekarang dan
   juga diproyeksikan untuk masa mendatang dengan kemungkinan Pembangunan Bendungan Rukoh.

   Dalam Studi Pra Kelayakan Waduk Rukoh awalnya hanya bendungan Rukoh yang dikembangkan,
   setelah konsultan pada tahap Pra Desain melakukan kajian dan analisa teknis maka secara
   ketersediaan debit bendungan Rukoh tidak mempunyai potensi. Sehingga perlu adanya suplesi dari
   luar DPS Rukoh yaitu dari Kr. Tiro, alternatif yang paling menguntungkan dengan membuat
   Interconnected atau Interbasin. Dengan adanya Bendungan Rukoh ini dapat dipergunakan

   pemanfaatan air yang berlimpah pada musim penghujan dengan menampungnya dan dipergunakan
   pada saat - saat kekurangan air. Dengan bertambahnya cadangan air maka kegiatan pengelolaan,
   pemanfaatan, pengembangan air secara optimal sehingga dapat memenuhi kebutuhan kehidupan
   dan perkembangan daerah, serta kelestarian alam dapat terkendali.    
   Dari analisa hidrologi dan kajian geologi, diperoleh gambaran daerah studi merupakan daerah yang
   memiliki curah hujan yang relatif rendah (tipe C menurut Schmidt dan Ferguson) sedangkan luas
   areal pertanian yang ada relatif luas.                               
   Daerah Irigasi Baro Raya sub D.I. Krueng Baro mencapai jumlah 11.950 Ha dengan kebutuhan

   debit irigasi di Intake 18.64 m3/dt yang diambil dari Kr. Baro dan Daerah Irigasi Tiro seluas 6.330 Ha
   dengan kebutuhan debit irigasi di Intake 9.87 m3/dt diambil dari Kr. Tiro.
   Sedangkan debit andalan 80% pada Kr. Baro hanya sebesar 3.46 m3/dt dan Kr. Tiro 2.66 m3/dt.
   Dengan kondisi tersebut pada saat musim kering / kemarau, sawah pada Sub D.I. Kr. Baro yang
   mampu disuplai seluas 6.147 Ha dan sisanya 5.803 Ha tidak terairi demikian juga D.I Kr. Tiro 2.643

   Ha yang terairi, sisanya 3.687 Ha tidak terairi atau dapat dikatakan crop intensitas dari kedua D.I
   tersebut hanya mencapai 140% bahkan kurang pada saat tahun - tahun kering.
   Dengan potensi tampungan yang dimiliki waduk Rukoh dan di interconnencted dengan potensi debit
   dari Kr. Tiro diperoleh waduk yang mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai

   pensuplai air untuk 11.950 Ha areal irigasi teknis Kr. Baro dan 6.330 Ha areal irigasi teknis Kr. Tiro.
   Selain itu digunakan untuk hortikultura, pemenuhan kebutuhan air baku bagi 22,848 jiwa diwilayah
   Kecamatan Titeue, maintenace flow river daerah hilir serta pembangkit listrik 2 MW.
   Pembangunan Bendungan Rukoh saat ini masih dalam masa penyelesaian pelaksanaan
   pembangunan dan sebelum dilakukan tahapan pengisian awal serta sistem pengoperasaiannya

   perlu terlebih dahulu dilakukan penyusunan Rencana Tindak Darurat (RTD) agar waduk ini dapat
   berfungsi sesuai yang direncanakan dengan baik dan aman.             

  Sehubungan dengan uraian di atas maka Balai Wilayah Sungai Sumatera-I pada Tahun Anggaran
  2023 melalui SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sumatera – I PPK Perencanaan Bendungan
  akan melakukan Kegiatan Pekerjaan Rencana Tindak Darurat Bendungan Rukoh Kabupaten
  Pidie dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari DIPA APBN.     

2. MAKSUD DAN TUJUAN                                                    

   Maksud dari kegiatan ini adalah untuk melakukan program Rencana Tindak Darurat (RTD) sebagai
   panduan peringatan bila terjadi hal-hal yang tidak terduga pada bendungan dan pengaruhnya

   terhadap daerah sekitar areal waduk.                                 
   Tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya salah satu persyaratan untuk pengamanan bendungan
   dalam pengoperasiannya dalam memenuhi kebutuhan air baku penduduk dan kebutuhan Areal
   Irigasi di kawasan pelayanan Bendungan Rukoh Kabupaten Pidie sehingga dapat meningkatkan

   taraf hidup masyarakat setempat.                                     

3. SASARAN                                                              

   Tersedianya Laporan Rencana Tanggap Darurat yang akan digunakan untuk panduan
   penanggulangan hal-hal yang kemungkinan terjadi di sekitar areal bendungan dan terhindarnya

   waduk dari peristiwa atau kejadian fatal yang dapat memberikan kerugian jiwa dan harta benda
   (tangible dan intangible) yang berpotensi terjadi akibat keruntuhan bendungan serta memperoleh
   pola operasi waduk yang efektif dan efisien sebagai dasar penyusunan dokumen pedoman operasi
   dan pemeliharaan Bendungan Rukoh. Sehingga konstruksi ini dapat beroperasi sebagai salah satu
   solusi dalam pemenuhan air baku dengan maksimal.                     
4. LOKASI KEGIATAN                                                      

   Lokasi Bendungan Rukoh secara administratif terletak di Desa Alue, Kecamatan Titeue, Kabupaten
   Pidie. Pencapaian lokasi dapat dilakukan dengan kendaraan roda empat dari Kota Banda Aceh
   menuju Kabupaten Pidie sejauh ± 88 km, selanjutnya dari kota Pidie menuju lokasi bendungan
   sejauh ± 24 km melalui jalan desa beraspal dengan kondisi cukup baik, kemudian dilanjutkan

   dengan jalan tanah ± 2 km kearah site Bendungan Rukoh.               

5. MANFAAT                                                              

  Dengan potensi tampungan yang dimiliki waduk Rukoh mempunyai potensi yang besar untuk
  dikembangkan sebagai pensuplai air untuk 11.950 Ha areal irigasi teknis Kr. Baro. Selain itu
  digunakan untuk hortikultura, pemenuhan kebutuhan air baku bagi 22,848 jiwa di wilayah Kecamatan

  Titeue, mentenace flow river daerah hilir dengan pembangkit listrik sebesar 2 MW.

6. SUMBER DANA                                                          

  Seluruh biaya untuk Pekerjaan Rencana Tindak Darurat Bendungan Rukoh Kabupaten Pidie berasal

  dari Dana Pagu APBN Tahun Anggaran 2023, dengan biaya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua
  Milyar Rupiah) dan Nilai HPS dengan biaya sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus
  Juta Rupiah) termasuk PPN.                                            

7. NAMA DAN ORGANISASI KEPALA SATUAN KERJA DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 

  Satuan Kerja : Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Bendungan BWS
             Sumatera-I                                                 
  PPK       : Perencanaan Bendungan.                                    

  Organisasi : Balai Wilayah Sungai Sumatera-I                          
  Alamat    : Jl. Jenderal Sudirman No. 66 Telp (0651) 44718 Banda Aceh 

8. DATA DASAR                                                           

  Konsultan diminta mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer secara langsung oleh
  konsultan dari lapangan. Sedangkan data sekunder yang digunakan sebagai pelengkap studi ini
  bersumber dari laporan studi dan desain terdahulu termasuk gambar rencana bendungan
  termutakhir serta data lainnya. Dalam hal pengumpulan data dimaksud bahwa:

    -  Sesuai kewenangannya, pemberi pekerjaan akan membantu konsultan untuk memperoleh
       data yang diperlukan seperti laporan terdahulu, data hidrologi, dan hasil penyelidikan geologi

       teknik.                                                          
    -  Konsultan bertanggungjawab atas kualitas data yang digunakan.    

   Data teknis Bendungan Rukoh adalah sebagai berikut :                 

    1) Umum                                                             
       Lokasi          : Desa Alue, Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie Provinsi Aceh
       Nama Sungai     : Kr. Rukoh                                      
       WS              : Aceh Meureudu                                  
    2) Waduk                                                            

       Luas daerah pengaliran sungai        :  19.63 km2                
       Luas genangan pada kondisi HWL (FWL PMF) : 767.82 Ha             
       Luas genangan pada kondisi HWL (FWL 1000) : 716.10 Ha            
       Debit sungai rata - rata tahunan     :   0.77 m3/det             
       Curah hujan rata - rata tahunan      :  1,470 mm                 

       Debit banjir maksimum boleh jadi (Q ) : 622.10 m3/det            
                            PMF                                         
       Debit banjir 1.000 tahun (Q )        : 170,66 m3/det             
                       1.000                                            
       Debit banjir 100 tahun (Q )          : 133.71 m3/det             
                      100                                               
       Muka air banjir PMF (FWL PMF)        : 125.55 m                  
       Muka air banjir 1.000 tahun (FWL 1.000) : 123,20 m               
       Muka air normal maksimal (NWL)       : 122.00 m                  
       Muka air minimal untuk PLTA (LWL)    :  83.13 m                  
       Muka air minimal untuk irigasi (LWL) :  83.00 m                  
       Tampungan bruto (dengan sedimen)     : 128,65 juta m3            
       Tampungan efektif                    : 125,70 juta m3            
       Tampungan mati pada elevasi 79.00 m (dengan sedimen) : 2,96 juta m3
       Usia guna waduk                      :   100  tahun              
    3) Bendungan                                                        
       Tipe bendungan                 : Zonal dengan inti tanah kedap air
       Tinggi maksimal diatas dasar galian : 87.00 m                    
       Elevasi puncak                 : + 127.00 m                      

       Panjang puncak                 :   220.00 m                      
       Lebar puncak                   :    14.0 m                       
       Kemiringan lereng hulu         :  1 : 3.50                       
       Kemiringan lereng hilir        :  1 : 2.50                       
       Volume timbunan (termasuk cofferdam) : 2.060 juta m3             

    4) Terowongan Pengelak (Diversion Tunnel)                           
       Lokasi               : Pada tebing kanan                         

       Tipe                 : Penampang tapal kuda berlapis beton bertulang
       Panjang              :  510.00 m                                 
       Diameter             :   3.00  m                                 
       Kemiringan           : 0.00612                                   
       Elevasi inlet        : + 58.50 m                                 

       Debit rencana (Q25) out : 64.64 m3/det                           
    5) Bangunan Pelimpah                                                

       Lokasi              : Bukit tumpuan kanan                        
       Tipe                : Ogee tanpa pintu                           
       Lebar mecu          :    15.00   m                               
       Elevasi mercu       :  + 122.00  m                               
       Elevasi dasar ruang olak : + 52.00 m                             

       Debit rencana PMF out : 211.194  m3/det                          
       Debit rencana Q100 out : 31.025  m3/det                          

    6) Terusan Air (Waterway)                                           
       Lokasi                : Bukit tumpuan kiri                       
       Tipe intake           : Tegak                                    
       Debit maksimum (NWL 122.00 m) : 15.00 m3/det                     

       Debit maksimum (RWL 82.00 m) : 8.40 m3/det                       
       Trash rack            :  1  set (4 samping dan 1 atas)           
       Ruang pintu intake    : bentuk persegi dengan struktur beton     
       Elevasi dasar intake  : + 79.00          m                       

       Pintu intake          :  Pintu plat baja                         
       Ukuran pintu intake   : 3.5 m x 3.5 m                            
       Tipe waterway         : Penampang lingkaran berlapis beton bertulang
       Panjang waterway      : 375.00 m (190.00 m adalah penstock)      
       Diameter Penstock     :  2.50    m                               

       Diameter outlet irigasi : 1.50   m                               
       Tipe katub pengamanan saluran Irigasi : Katup pengaman model pintu sorong (Φ = 1.5 m)
       Tipe katub kendali irigasi : Katup pancar Hollow Jet Valve       

    7) Instalasi pembangkit tenaga listrik                              
       Lokasi                 :  Bukit tumpuan kiri hilir + 75.00 m     
       Jenis gedung pembangkit : indoor                                 

       Ukuran gedung          :  Tinggi mak. diatas pondasi 10.0 m,     
                                 panjang 38.0 m, lebar 23.0 m           
       Kapasitas terpasang    :   1.00 unit x 1.22 MW                   
       Tipe turbin            :  Francis dengan poros Horizontal        

     8) Kegunaan (Purpose)                                              
        •  Irigasi                                                      
           Pola tanam                 : Padi-Padi-Palawija              

           Intesitas tanam            : 300 % (eksisting 140 %)         
                                       200 % Padi                       
                                       100 % Palawija                   
           Luas areal irigasi         : 11.950 Ha                       
        •  Air baku                   : 0.902 m3/dt                     

        •  Mantenace flow             : 0.33 m3/dt                      
        •  PLTMH Daya turbin terpasang : 1.00 unit x 1.22 MW            
        •  Pengendalian banjir (Q )   : 116.83 m3/dt                    
                        50                                              

9. STUDI – STUDI TERDAHULU                                              

  Studi yang terkait dengan pekerjaan ini berdasarkan DD dan Sertifikasi Desain Bendungan Rukoh
  Kabupaten Pidie. Apabila pihak Konsultan mendapatkan studi-studi terdahulu lainnya untuk

  menunjang pelaksanaan pekerjaan ini, harus dikumpulkan atas biaya konsultan. Satuan Kerja Non
  Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan BWS Sumatera-I akan membantu sebatas yang tersedia
  di lingkungan satuan kerja dan jika diperlukan dari instansi terkait, maka Satuan kerja akan
  membantu sebatas pada surat perjanjian pinjam.                        

10. STANDAR TEKNIS                                                      

  a. SNI 03-3432-1994, Tata Cara Penetapan Banjir Rencana dan Kapasitas Pelimpah untuk
     Bendungan;                                                         
  b. SNI 19-6502.2, 2000 Tata Cara Pembuatan Peta Rupa Bumi Skala 1 : 25000;
  c. SNI 19-6724, 2002 Tata Cara Pengukuran Kontrol Horizontal dan SNI 19-6988, 2004 Tata Cara
     Pengukuran Kontrol Vertikal;                                       

  d. SNI M-03-2002, Metode Analisis Stabilitas Lereng Static Bendungan Urugan;
  e. PT-02 Pengukuran Topografi, Standar Perencanaan Irigasi, Ditjen Air 1986;
  f. Pd T-14-2004-A, Pedoman Analisis Stabilitas Bendungan Tipe Urugan Akibat Gempa, Dept
     Kimpraswil 10 Mei 2004;                                            
  g. Pedoman Pemeriksaan dan Evaluasi Keamanan Bendungan, Keputusan Dirjen SDA No.

     05/KPTS/2003 tanggal 14 Maret 2003;                                
  h. Pedoman Operasi, Pemeliharaan dan Pengamatan Bendungan, Keputusan Dirjen SDA No.
     199/KPTS/D/2003, Maret 2003;                                       
  i. Pedoman Analisis Dinamik Bendungan Urugan, Kep Dirjen SDA No. 27/KPTS/D/2008 tanggal 31

     Januari 2008;                                                      
  j. Pedoman Survey dan Monitoring Sedimentasi Waduk, Keputusan Direktur Jenderal Sumber
     Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum no. 39/KPTS/D/2009 tanggal 26 Februari 2009;
  k. Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional
     Penanggulangan Bencana no. 4 tahun 2008;                           

  l. Panduan Perencanaan Bendungan Urugan Volume I sampai Volume V, Departemen Pekerjaan
     Umum, Direktorat Jendral Pengairan, Direktorat Bina Teknik, Juli 1999.

11. REFERENSI HUKUM                                                     

  a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;  
  b. Undang – Undang RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
     Hidup;                                                             
  c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;         
  d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber

     Daya air;                                                          
  e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan;
  f. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik
     Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;   
  g. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

     Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;                           
  h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27 Tahun 2015 tentang
     Bendungan;                                                         
  i. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 18/SE/M/2021 tentang

     Pedoman Operasional Tertib Penyelengaraan Persiapan Pemilihan untuk Pengadaan Jasa
     Konstruksi di Kementerian PUPR;                                    
  j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10 Tahun 2021 tentang
     Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;                   
  k. Keputusan Direktur Jenderal Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum No. 199/KPTS/2003
     tentang Pedoman OP dan Pengelola Bendungan;                        

  l. Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum
     No.39/KPTS/D/2009 tentang Pedoman dan Monitoring Sedimen Waduk;    
  m. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah
     Sungai;                                                            
  n. Keputusan Direktur Jenderal Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum Nomor 94/KPTS/A/1998

     tentang Pedoman Penyiapan Rencana Tindak Darurat;                  
  o. Keputusan Direktur Jenderal Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum Nomor
     108/KPTS/A/1998 tentang Pedoman untuk Menentukan Klasifikasi Bahaya Bendungan;
  p. Keputusan Direktur Jenderal Jasa Bina Konstruksi Nomor 12.1/KPTS/Dk/2022 tentang

     Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang
     Jasa Konstruksi;                                                   
  q. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 524/KPTS/M/2022 tentang
     Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Kontruksi Pada jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan
     Jasa Konsultansi Konstruksi;                                       
  r. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor:
     76/SK.DPN/XI/2022 tentang Pedoman Standar Minimal Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate)

     dan Biaya Langsung (Direct Cost) untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Tahun 2023.

12. LINGKUP KEGIATAN                                                    
  12.1. Lingkup Pekerjaan Secara Umum                                   

       Ruang lingkup penyusunan Rencana Tindak Darurat (RTD) Bendungan Rukoh di Kabupaten
       Pidie adalah:                                                    
       a. Pengukuran topografi berupa situasi, potongan memanjang, dan potongan melintang alur
         sungai/lembah di hilir bendungan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi LiDAR.

         Batas-batas pengukuran topografi mengacu kepada estimasi awal oleh konsultan atas
         persetujuan direksi pekerjaan;                                 
      b. Pengumpulan data primer dan data sekunder;                     

      c. Mengumpulkan dan mempelajari data hidrologi sampai dengan tahun terakhir, dokumen
         desain, pelaksanaan konstruksi serta mengupdate/mengevaluasi data
         pemantauan/pengawasan selama kegiatan konstruksi;              

      d. Melakukan review Analisa stabilitas tubuh bendungan, bangunan pelengkap, bukit
         tumpuan, genangan waduk dan sekitarnya, dan lain-lainnya;      
      e. Melakukan review analisa kebutuhan peralatan hidromekanikal, listrik dan sistim

         peringatan dini;                                               
      f. Melakukan review analisa kebutuhan peralatan pemantau keamanan 
         bendungan/instrumentasi;                                       

      g. Melakukan review analisis banjir desain berdasar data hidrologi terbaru, membantu
         memantau perubahan tinggi muka air, inflow bendungan selama kegiatan;
      h. Mengevaluasi kembali usia guna waduk berdasarkan kondisi catchment area terbaru dan
         menyusun rencana konservasi catchment area yang mempengaruhi usia guna waduk;
      i. Evaluasi keamanan bendungan yang mencakup aspek struktur, hidrolik, rembesan dan

         sistim operasi;                                                
      j. Membuat laporan termasuk kesimpulan status keamanan bendungan dan saran tindak
         lanjut yang diperlukan;                                        

      k. Melakukan diskusi dengan direksi dan Balai Teknik Bendungan (KKB) guna memaparkan
         milestone pekerjaan yang akan dicapai;                         
      l. Menyusun buku Pedoman Pola Operasi dan Pemeliharaan Bendungan. 

      m. Analisis keruntuhan bendungan (Dam Break Analysis) dengan berbagai simulasi
         penyebab keruntuhan (overtopping, piping, gempa, kegagalan struktur, longsoran, dll);
      n. Analisis dampak kerusakan/kerugian akibat overtopping dan keruntuhan bendungan;

      o. Penentuan waktu perambatan, panjang pengaruh, dan depth-area-duration (DAD) berikut
         peta akibat overtopping dan keruntuhan bendungan. Dibuat simulasi / model perambatan
         banjir minimal 2 dimensi;                                      

      p. Simulasi dampak banjir dihilir tanpa terjadi keruntuhan bendungan;
      q. Pengukuran tambahan atas hasil pengukuran pada butir a;        

      r. Survei sosial ekonomi di kawasan terdampak;                    
      s. Penentuan klasifikasi tingkat bahaya (Hazard Classification) sesuai pedoman yang
         berlaku;                                                       

      t. Pembuatan animasi RTD sebagai bahan sosialisasi;               
      u. Pertemuan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan terkait rencana pola operasi
         waduk;                                                         

      v. Pembahasan bersama wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai
         Aceh Meuredu untuk mendapatkan pertimbangan teknis dan non teknis;

      w. Penyusunan Rencana Tindak Darurat (RTD) yang terdiri dari panduan/petunjuk
         setidaknya berupa:                                             
          1. Indikasi keadaan darurat, keadaan darurat, dampak, dan uraian kegiatan
           pencegahannya;                                               

          2. Komunikasi, informasi keadaan darurat kepada pejabat/pelaksana terkait, dan
           koordinasi sesuai tahapan kegiatan dan tanggung jawab pada instansi yang
           bersangkutan;                                                

          3. Operasional tenaga listrik, hidromekanikal, pintu, serta perolehan peralatan dan
           bahan material lainnya;                                      
          4. Rencana pengungsian (evakuasi);                            

          5. Pengakhiran keadaan darurat dan penanganan tindak lanjut;  
          6. Analisis kerugian ekonomi (tangible dan intangible);       

          7. Diseminasi/sosialisasi terhadap unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah yang
           terpengaruh potensi kegagalan bendungan.                     
   12.2. Uraian Pekerjaan                                               
      A. Pekerjaan Persiapan Administrasi Kantor dan Lapangan           

         Persiapan Administrasi Kantor dan Lapangan diantaranya adalah sebagai berikut:
         1. Persiapan personil yakni dengan mempersiapkan seluruh tenaga ahli dan tenaga
           pendukung untuk segera memulai melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal
           pelaksanaan yang telah disepakati;                           
         2. Persiapan adminstrasi;                                      

         3. Persiapan peralatan / fasilitas penunjang;                  
         4. Persiapan teknis.                                           

      B. Pengadaan Peta dan Pengukuran Topografi                        

         1. Pengadaan peta situasi RBI terakhir berupa hardcopy dan digital dengan skala 1 :
           25.000. Konsultan diharuskan mengadakan peta situasi tersebut, dapat diperoleh pada
           instansi yang berwenang (BIG);                               

         2. Pengukuran Topografi Pengukuran topografi dilakukan dengan memanfaatkan
           teknologi LiDAR sehingga gambar dari hasil pengukuran dapat memberikan uraian
           yang jelas tentang keadaan lapangan sesuai keperluan. Apabila diperlukan tambahan
           pengukuran topografi, maka konsultan wajib melengkapi data pengukurannya.

           Pengukuran tersebut meliputi pengukuran potongan memanjang dan melintang:
           a. Pengukuran Potongan Memanjang Pengukuran potongan memanjang dilakukan
             pada sepanjang palung sungai/lembah sepanjang akhir genangan kearah hilir
             sungai, diukur dari tubuh bendungan;                       

           b. Pengukuran Potongan Melintang Pengukuran potongan melintang harus melewati
             titik-titik terpilih/titik yang terindentifikasi pada peta topografi, misalnya pertemuan
             dengan anak sungai, jembatan, persilangan jalan dan lain-lain. Pada jarak 10 km

             dari tubuh bendungan, minimal harus dipilih 10 potongan melintang dengan
             interval pengukuran 1 km. Pada jarak lebih besar 10 km diukur dari bendungan ke
             arah hilir, minimal harus dibuat potongan melintang dengan jarak interval lebih
             dari 2 km;                                                 

           c. Ketentuan Pelaksanaan Pengukuran:                         
             - Pengukuran potongan memanjang dan melintang, menggunakan skala 1 :
               2.000;                                                   

             - Alat yang digunakan Theodolit T – 2 atau Total Station dan waterpass;
             - Jumlah titik pada potongan melintang minimal 12 titik dan lebar potongan
               melintang harus memenuhi kebutuhan analisis keruntuhan bendungan

               (mencakup perkiraan elevasi banjir yang akan terjadi);   
             - Patok BM dipasang pada setiap jarak maksimal 2.5 km dan Patok CP dipasang
               pada rentang jarak yang lebih pendek.                    

      C. Analisa Keruntuhan Bendungan (Dam Break Analysis)              

         Sebelum melakukan analisis debit air keluaran dari waduk yang berpotensi melebihi
         kapasitas/daya tampung alur sungai di hilir bendungan, konsultan harus terlebih dahulu
         mengumpulkan data dan laporan studi terdahulu yang terkait dengan pekerjaan ini antara
         lain:                                                          
         1. Analisis kondisi topografi dan geografis daerah aliran sungai di hilir bendungan;

         2. Analisis debit banjir dari daerah tangkapan air waduk yang menghasilkan keluaran air
           melewati spillway (dengan cara routing) yang besarannya berpotensi melebihi
           kapasitas/daya tampung alur sungai di hilir bendungan;       

         3. Analisis dampak genangan banjir pada daerah di hilir bendungan yang berpotensi
           tergenang banjir dengan berbagai indikatornya, seperti: tentang jarak dan waktu
           datangnya banjir, periode genangan banjir, tinggi maksimum genangan banjir, jalur
           evakuasi/pengungsian dan tempat sementara pengungsian, dan lain sebagainya;

         4. Analisis keruntuhan bendungan dengan alternatif tingkat kerusakan bendungan,
           sebagai berikut:                                             
           - Pada elevasi puncak bendungan;                             

           - Pada elevasi ambang pelimpah;                              
           - Pada elevasi antara ambang pelimpah dan dasar bendungan;   

           - Pada elevasi dasar bendungan.                              
         5. Analisis hidrolika (tinggi dan kecepatan air banjir) dan kapasitas palung
           sungai/lembah terhadap banjir yang terjadi akibat keruntuhan bendungan

         6. Keluaran (output) yang dihasilkan dari analisis keruntuhan bendungan ini adalah
           parameter-parameter banjir seperti berikut ini:              

            a. Jarak dari bendungan;                                    
            b. Waktu datangnya air;                                     
            c. Waktu yang diperlukan untuk penuhnya badan sungai;       

            d. Waktu yang diperlukan pencapaian elevasi puncak (tertinggi);
            e. Pencapaian elevasi puncak banjir;                        

            f. Elevasi puncak penuhnya badan sungai;                    
            g. Elevasi air sungai pada waktu keadaan normal.            

            Untuk melaksanakan pekerjaan studi ini diberlakukan formula/standar yang berlaku
            di Indonesia (termasuk satuan yang dipergunakan harus dalam satuan metrik). Bila
            standar yang dimaksud belum tersedia dapat dipergunakan standar internasional
            yang dianggap relevan dengan kondisi yang dibutuhkan dalam analisis. Penggunaan

            alat bantu analisis hidrologi, analisa stabilitas dan pemodelan keruntuhan
            bendungan dan pengaruhnya menggunakan software yang berlisensi dan
            terintegrasi dengan software analisa spasial.               

      D. Survey Sosial Ekonomi dan Menetukan Klasifikasi Tingkat Bahaya Bendungan
         (Hazard Classification)                                        

         1. Survey Sosial Ekonomi, dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder sosial
           ekonomi di daerah genangan banjir dari instansi-instansi yang berwenang di tingkat
           Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Hasil survey selanjutnya digunakan untuk
           menentukan perkiraan kerugian material dan bahan Penyusunan Rencana Tindak
           Darurat;                                                     
         2. Menentukan Klasifikasi Tingkat Bahaya Bendungan, harus dilakukan dengan

           mengacu pada ”Pedoman untuk menentukan Klasifikasi Tingkat Bahaya Bendungan”
           yang dikeluarkan oleh Balai Teknik Bendungan.                

      E. Menyusun Panduan Rencana Tindak Darurat (RTD) Bendungan        
         Hasil yang diperoleh dari analisis atas berbagai alternatif pengeluaran debit air dari waduk
         yang melebihi kapasitas/daya tampung alur sungai di hilir dan yang diperoleh dari hasil

         simulasi Dam Break Analysis digunakan sebagai acuan dalam membuat peta genangan
         banjir dan panduan RTD bendungan. Panduan RTD bendungan terdiri dari berbagai
         komponen sebagai berikut:                                      
         1. Pengenalan Keadaan Darurat; Memberi petunjuk mengenai pengenalan keadaan

           darurat, mengkaji atas akibatnya serta kegiatan pencegahan yang harus dilakukan.
           Beberapa hal yang harus dikaji sebagai berikut:              
            a. Melakukan routing pada waduk dengan menggunakan alternatif debit banjir yang

              berpotensi akan menimbulkan banjir di wilayah sungai bagian hilir bendungan,
              sehingga dapat dipakai sebagai dasar penyusunan informasi tentang
              Pengenalan Tindak darurat;                                
            b. Hasil Analisis Keruntuhan Bendungan (Dam Break Analysis) yang telah

              dilakukan akan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Pengenalan Tindak
              Darurat;                                                  
            c. Mengkaji kesiagaan bendungan akibat bocoran, overtopping (peluapan), gempa

              bumi, sabotase dan lain-lain dengan mengacu pada pedoman yang berlaku
              serta pengarahan dari Direksi/pengawas pekerjaan.         
         2. Tanggung Jawab, Pemberitahuan dan Komunikasi; Konsultan harus membuat Bagan
           Alir Pemberitahuan (lihat lampiran F dan G Pedoman Penyiapan Rencana Tindak

           Darurat nomor 94/KPTS/A/1998) lengkap dengan Nama, Instansi, alamat, nomor
           telepon kantor dan rumah dan lain-lain dari pejabat terkait, yang tertera dalam bagan
           alir pemberitahuan.                                          

         3. Tenaga Listrik, Peralatan dan Bahan (Material); Konsultan harus mengevaluasi
           ketersediaan sumber tenaga listrik untuk operasi bendungan baik dalam kondisi
           operasi normal maupun kondisi darurat. Konsultan juga mengevaluasi kebutuhan
           peralatan dan bahan yang dibutuhkan dalam kondisi operasi normal dan kondisi
           darurat bendungan (bahan seperti karung goni, cerucuk kayu, kawat beronjong dan

           lain-lain). Selain itu jumlah, lokasi dan sarana transportasi yang tersedia juga
           dievaluasi oleh konsultan.                                   
         4. Peta Genangan Banjir; Konsultan harus membuat peta genangan yang dilukiskan

           dalam peta berkontur skala 1 : 25.000, lengkap dengan keterangan mengenai lokasi
           yang terkena bahaya banjir.                                  
           a. Gambar peta genangan harus memuat:                        

             - Kota-kota dan desa yang padat penduduknya;               
             - Jalan;                                                   
             - Penentuan jalur dan Tempat pengungsian;                  

             - Dan hal-hal yang diperlukan.                             
           b. Keterangan pada Peta Genangan Banjir:                     
             Bila keadaan waduknya cukup besar, maka peta genangan dapat disajikan dalam

             beberapa lembar dimulai dengan lembar pada daerah bendungan dan berlanjut ke
             bagian hilir ke titik akhir penelusuran banjir. Daerah genangan yang disebabkan
             oleh air banjir dari waduk, harus digambarkan dengan warna bayangan dan
             termasuk pula keterangan daerah penduduk, jalan (termasuk jalan pengungsian)

             dan lain sebagainya, dengan tanda yang umum dipergunakan dalam pemetaan.
             Setiap lembar peta harus menunjukkan hal-hal di atas dan dilengkapi dengan
             potongan melintang yang di dalamnya terdapat keterangan sebagai berikut:
                - Jarak dari bendungan;                                 

                - Waktu datangnya air;                                  
                - Waktu yang diperlukan untuk penuhnya badan sungai;    

                - Waktu yang diperlukan pencapaian elevasi puncak (tertinggi);
                - Pencapaian elevasi puncak banjir;                     

                - Elevasi puncak penuhnya badan sungai;                 
                - Elevasi air sungai pada waktu keadaan normal;         

                Peta genangan harus dibuat dalam berbagai versi sesuai dengan berbagai
                alternatif pengeluaran debit air dari waduk yang melebihi kapasitas/daya
                tampung alur sungai di hilir maupun berbagai alternatif keruntuhan
                bendungan.                                              

         5. Pengungsian (Evakuasi); Dalam membuat Pedoman Rencana Tindak Darurat
           konsultan harus membuat petunjuk penyiapan rencana pengungsian (evakuasi)
           termasuk aparat terkait dan prosedur dalam pelaksanaan evakuasi.

         6. Pengakhiran Keadaan Darurat dan Tindak Lanjut; Konsultan harus menjabarkan
           kriteria pengakhiran keadaan darurat untuk membuat suatu keputusan bahwa keadaan
           darurat berakhir dan penanganan tindak lanjut yang diperlukan.
         7. Persetujuan Panduan Rencana Tindak Darurat. Draft Rencana Tindak Darurat yang

           telah mendapat masukan-masukan dari instansi terkait, konsultan agar
           mempresentasikan kepada tim teknis yang terdiri dari Ditjen Sumber Daya Air,
           Direktorat Bendungan dan Danau, Balai Teknik Bendungan, Pemilik/Pengelola
           Bendungan dan Direksi Pekerjaan sampai draft Panduan RTD dapat difinalkan. Draft

           RTD ini dipakai sebagai bahan Sosialisasi ke daerah yang berpotensi terkena dampak
           banjir. Setelah draft RTD disosialisasikan, konsultan harus segera memperbaiki (bila
           ada masukan-masukan) untuk disahkan oleh Bupati terkait, yang selanjutnya dipakai
           sebagai RTD Bendungan Rukoh. Dalam membuat penyusunan Rencana Tindak
           Darurat, konsultan harus mengacu pada Panduan Rencana Tindak Darurat yang

           dikeluarkan oleh Balai Bendungan (Keputusan Dirjen Pengairan No. 94/KPTS/A/1998)
           dan Permen PUPR no 27 tahun 2015 tentang Bendungan serta aturan-aturan lain yang
           berlaku.                                                     

      F. Perhitungan Pola Operasi Waduk (POW)                           
         Konsultan diwajibkan menghitung kembali Pola Operasi Waduk Bendungan Rukoh.
          a. Pola Operasi dijadikan sebagai kerangka dasar operasi waduk untuk jangka panjang

           (umumnya 5 tahunan) yang menjadi patokan dalam penyusunan rencana tahunan
           operasi waduk yang paling optimum dan aman.                  
          b. Diwujudkan dalam bentuk rule curves zona operasi yang dibatasi oleh lengkung

           batas operasi normal atas dan lengkung batas operasi normal bawah. Lengkung
           batas atas disusun berdasar debit tahuntahun basah, dan lengkung batas bawah
           disusun berdasar debit tahun - tahun kering.                 
          c. Pola operasi prinsipnya mengandung perkiraan pengisian dan rencana pengeluaran

           air (baik untuk pemenuhan kebutuhan air baku, irigasi, PLTMH, maupun Early
           Release untuk kebutuhan pengendalian banjir). Secara berkala (lazimnya setiap 5
           tahun bersamaan dengan kegiatan pemeriksaan/ inspeksi besar), atau bila terjadi
           perubahan yang mencolok pada aspek hidrologi, pola operasi waduk perlu ditinjau

           kembali.                                                     

      G. Presentasi Dalam Sidang Komisi Keamanan Bendungan (KKB)        
         Konsultan wajib menyiapkan laporan dan bahan presentasi untuk kemudian dipaparkan
         dalam Sidang Komisi Keamanan Bendungan, serta melakukan perbaikan-perbaikan
         sesuai dengan saran sidang KKB.                                

      H. Analisa Kerugian Ekonomi                                       

         Analisis kerugian ekonomi dilakukan bila hasil klasifikasi tingkat bahaya bendungan yang
         ditetapkan berdasarkan penduduk terkena resiko, menghasilkan tingkat bahaya dengan
         kategori “tinggi” hingga yang lebih parah.                     

      I. Diseminasi / Sosialisasi Rencana Tindak Darurat                
         Konsultan bersama pihak Direksi/Pengawas Pekerjaan melakukan diseminasi/sosialisasi
         Rencana Tindak Darurat (RTD) Bendungan Rukoh di masing-masing kecamatan yang

         terkena resiko dampak banjir akibat debit air keluaran dari waduk yang melebihi
         kapasitas/daya tampung alur sungai di hilir bendungan maupun akibat runtuhnya
         bendungan.                                                     

13. KELUARAN                                                            

   Hasil yang diharapkan dari pekerjaan ini adalah:                     
   A. Hasil Analisis pengeluaran debit air dari waduk yang melebihi kapasitas/daya tampung alur
      sungai di hilir bendungan dan Analisis keruntuhan bendungan ini dapat digunakan sebagai
      sarana pendukung dalam menentukan Hazard Classification dan Penyusunan Rencana Tindak
      Darurat (RTD);                                                    

   B. Klasifikasi Tingkat Bahaya (Hazard Classification) Bendungan akan digunakan sebagai acuan
      bagi Pemilik/Pengelola Bendungan dalam menetapkan standar keamanan bendungan, baik
      untuk keperluan desain rehabilitasi maupun pengelolaan bendungan termasuk penyusunan
      Panduan RTD;                                                      
   C. Panduan RTD akan digunakan sebagai panduan bagi Pemilik/Pengelola Bendungan,
      Pemerintah Daerah/Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dalam melakukan tindakan

      disaat terjadi keadaan darurat bendungan;                         
   D. Analisis kerugian ekonomi akibat banjir;                          
   E. Hasil kajian optimasi pola operasi waduk beserta pedoman operasi dan pemeliharaan waduk.

14. PERALATAN MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

   Dalam pelaksanaan pekerjaan, maka peralatan dan material yang disediakan dari Pejabat Pembuat
   Komitmen secara rinci tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan ini.
   Sedangkan untuk personil, dari Pejabat Pembuat Komitmen akan menyiapkan Direksi yang akan

   membantu di dalam pelaksanaan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh konsultan. Fasilitas
   dari Pejabat Pembuat Komitmen mencakup antara lain:                  
   a. Surat Ijin Survey dan Investigasi bagi tim Konsultan di lokasi proyek;
   b. Peminjaman data/laporan yang ada;                                 
   c. Pemberian informasi dan instruksi mengenai ketentuan/ketetapan pemerintah yang baru

      sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.                          

15. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTANSI               

   Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang
   dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.                 
   a. Peralatan;                                                        

      Peralatan disediakan penyewaan oleh Penyedia Jasa yang akan digunakan harus
      diperlihatkan dan dilakukan pemeriksaan oleh PPK Perencanaan Bendungan BWS Sumatera-1
      cq. Direksi Lapangan/Direksi Teknis dan/atau Pengawas Lapangan;   

       peralatan, fasilitas laboratorium lapangan dan bahan yang sesuai untuk mencapai ketelitian
        dan standar yang telah ditentukan dalam standar Perencanaan.    
       transportasi lokal : mobil, sepeda motor (sewa).                
       Penyewaan perlengkapan survey : theodolid, waterpass, GPS, rambu peil scale, kamera

        foto, roll meter, dan perlengkapan lapangan.                    
       Penyewaan perlengkapan komputerisasi : Laptop, Komputer PC, printer, dan bahan
        komputer                                                        
       Peralatan/perlengkapan kantor : penyewaan Furniture, Pemeliharaan Peralatan Kantor
       sewa kantor dan sewa mess                                       

      Konsultan memberikan hasil yang berkualitas tinggi. Pekerjaan akan diperiksa sewaktu-waktu
      untuk menjamin terpenuhinya persyaratan teknis yang telah ditetapkan. Konsultan

      menanggung biaya pekerjaan tambahan/pengulangan bila ternyata hasil pekerjaannya tidak
      memenuhi persyaratan teknis menurut penilaian pihak Direksi.      
   b. Material                                                          
      Material Kantor disediakan oleh Penyedia Jasa konsultansi yang akan digunakan, harus
      diperlihatkan dan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh PPK Perencanaan
      Bendungan BWS Sumatera - 1 cq. Direksi Teknis.                    

16. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI                        

   a. Semua barang dan peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan
      pekerjaan, serta pekerja-pekerja untuk pelaksanakan pekerjaan kontrak atas segala resiko

      yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga
      harus diasuransikan; pihak ketiga sebagai akibat kecelakan di tempat kerjanya.
   b. Hal-hal lain yang ditentukan berkaitan dengan asuransi.           
   c. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran jasa konsultansi dan termasuk

      dalam nilai kontrak.                                              

17. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                            

   Untuk pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan waktu selama 210 (dua ratus empat puluh) hari
   kalender atau 7 (tujuh) bulan dari tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

18. PERSONIL                                                            

   1. Seluruh pekerjaan akan dilaksanakan dibawah tanggung jawab langsung Team Leader, yang
     secara teknis bertanggung jawab atas hasil produksi akhir pekerjaan ini;
   2. Seluruh personil harus berada di lokasi pekerjaan selama pekerjaan ini berlangsung dan siap
     setiap saat bilamana diperlukan oleh Pemberi Pekerjaan untuk mengadakan diskusi ataupun

     memberi penjelasan tentang pekerjaan;                              
   3. Konsultan diperkenankan menambah tenaga lain (supporting staff) untuk menunjang kelancaran
     penyelesaian pekerjaan dan Konsultan diperkenankan juga untuk mengadakan kerjasama
     dengan Lembaga Sosial atau Universitas untuk hal – hal khusus;     
   4. Perincian kebutuhan personil tenaga ahli profesional dan tenaga pendukung untuk

     melaksanakan studi ini adalah sebagai berikut:                     
      Posisi                   Kualifikasi                Jumlah        
                                                           Orang        
                Pendidikan     Keahlian      Pengalaman                 
                                                           Bulan        
   Tenaga Ahli :                                                        

   Ketua     Minimal sarjana Memiliki Sertifikat berpengalaman 7 (tujuh)
   Tim/Ahli  Teknik        Keahlian  Teknik dalam pelaksanaan           
   Bendungan Pengairan/Sipil/ Bendungan Besar perencanaan               

             Hidro Strata Satu dengan kualifikasi bendungan/embung/     
             (D4/S1)       Keahlian Ahli Madya situ-situ atau           
                                          pekerjaan keairan             
                                          sejenis  lainnya              

                                          sekurang-kurangnya            
                                          5 (lima) tahun.               

   Ahli      Minimal Sarjana Memiliki Sertifikat berpengalaman 6 (enam) 
   Hidrologi/ Teknik       Keahlian  Teknik dalam pelaksanaan           

   Hidraulika Sipil/Pengairan/Sipil Sumber Daya Air pekerjaan dibidang  
             Hidro Strata Satu dengan Kualifikasi analisis hidrologi    
             (D4/S1)       Ahli Madya.    sekurang-kurangnya            
                                          3 (tiga) tahun.               

   Ahli Geodesi/ Minimal Sarjana Memiliki Sertifikat berpengalaman di 6 (enam)
   GIS       Teknik  Geodesi Keahlian Geodesi bidang                    
             Strata Satu (D4/S1) dengan kualifikasi pemetaan/GIS atau   

                           Keahlian Ahli Madya pekerjaan pemetaan       
                                          keairan  sejenis              
                                          lainnya sekurang-             
                                          kurangnya 3 (tiga)            
                                          tahun.                        

   Ahli Sosial/ Minimal sarjana Memiliki keahlian berpengalaman 5 (lima)
   Ekonomi   Sosial / Budaya dalam menganalisa dalam pelaksanaan        
             (Antropologi)/Phisic aspek sosial dan penanganan Sosial    

             ologi /Lingkungan budaya, prediksi dan dan ekonomi atau    
             Strata Satu (D4/S1) evaluasi dampak lingkungan sekurang-   
                           lingkungan / setara kurangnya 3 (tiga)       
                           Ahli Madya     tahun.                        

   Ahli K3   Minimal Lulusan Memiliki sertifikat berpengalaman sebagai 1 (satu)
             Sarjana Teknik keahlian Ahli K3 Ahli SMK3 dalam            
                                          pelaksanaan pekerjaan         
             (D4/S1)       Kontruksi  yang                              
                                          Perencanaan Kontruksi         
                           sesuai   dengan                              
                                          bangunan/bangunan             
                           kualifikasi keahlian                         
      Posisi                   Kualifikasi                Jumlah        
                                                           Orang        
                Pendidikan     Keahlian      Pengalaman                 
                                                           Bulan        
                           Ahli Madya.    gedung/bendungan/             
                                          bendung dan pekerjaan         
                                          sejenis sipil lainnya         
                                          sekurang-kurangnya 3          
                                          (tiga) tahun.                 

   Tenaga Pendukung :                                                   

   Chief     Minimal Sarjana Memiliki keahlian berpengalaman 5 (lima)   
   Surveyor  Muda     Teknik dalam pekerjaan dalam kegiatan             
   (1 Orang) Geodesi (D3)  pengukuran     pengukuran pada               

                                          perencanaan                   
                                          Bendungan  atau               
                                          pekerjaan keairan             
                                          sejenis  lainnya              
                                          sekurang-kurangnya            

                                          3 (tiga) tahun.               
   Operator GIS Minimal Sarjana Memiliki keahlian Berpengalaman 6 (enam)
   (1 Orang) Muda     Teknik dalam        dalam   kegiatan              
             Geodesi (D3)  mengoperasikan pemograman atau               

                           software GIS   pekerjaan sejenis             
                                          lainnya sekurang-             
                                          kurangnya 3 (tiga)            
                                          tahun.                        

   Operator  Minimal Sarjana Memiliki keahlian Berpengalaman 5 (lima)   
   CAD       Muda     Teknik dalam        dalam   kegiatan              
   (1 Orang) Geodesi (D3)  mengoperasikan pemograman atau               
                           software CAD   pekerjaan sejenis             
                                          lainnya sekurang-             

                                          kurangnya 3 (tiga)            
                                          tahun.                        
   Surveyor  Minimal Sekolah Memiliki keahlian berpengalaman 5 (lima)   
   Topografi Menengah Kejuruan dalam pekerjaan dalam kegiatan           

   (1 Orang) (SMK) Pengukuran pengukuran  pengukuran pada               
                                          perencanaan                   
                                          Bendungan  atau               
                                          pekerjaan keairan             
                                          sejenis  lainnya              

                                          sekurang-kurangnya            
                                          3 (tiga) tahun.               
 19. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERSONIL                                  
      B. Tugas Personil Tenaga Ahli                                     
         a. Ketua Tim Ketua Tim memiliki tugas dan tanggung jawab mengkoordinasikan dan

           menentukan metode, menganalisis serta bertanggungjawab penuh terhadap output
           pelaporan, sehingga sesuai dengan KAK dan jadwal pelaksanaan.
         b. Ahli Hidrologi/Hidrolika memiliki tugas dan tanggung jawab menganalisis hidrolika
           bendungan dan berbagai skenario terjadinya dam break (Dam Break Analysis) serta
           membuat Laporan Bulanan, serta membantu Team Leader dalam membuat Laporan

           Akhir.                                                       
         c. Ahli Geodesi Ahli memiliki tugas dan tanggung jawab mengkoordinir, menganalisis
           dan melaksanakan kegiatan pengukuran topografi (situasi, cross section dan long
           section), serta pembuatan peta dan data GIS.                 

         d. Ahli Sosial Ekonomi Ahli Sosial Ekonomi memiliki tugas dan tanggung jawab
           melakukan kajian sosial ekonomi, menyiapkan paparan dan bahan presentasi lainnya
           untuk kegiatan sosialisasi, serta melakukan sosialisasi mengenai RTD bendungan,
           sehingga tidak terjadi miskonsepsi pada stakeholder dan masyarakat.
         e. Ahli K3 memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pemantauan pelaksanaan

           Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Kontruksi sesuai
           Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 21/PRT/M/2019
           tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.     

      C. Tenaga Pendukung                                               
         a. Chief Surveyor memiliki tugas dan tanggung jawab membantu tenaga ahli dalam
           mengawasi Surveyor Topografi, melaksanakan kegiatan pengukuran topografi
           (situasi, cross section dan long section) dan menganalisis hasilnya.
         b. Surveyor Topografi memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengukuran
           dan menginterprestasikan hasil data ukur.                    

 20. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN                                
       • Pekerjaan Persiapan Administrasi Kantor dan Lapangan;          
       • Inventarisasi Lapangan dan Pengumpulan Data;                   
       • Kegiatan Pengadaan Peta danTopografi;                          
       • Analisa Keruntuhan Bendungan;                                  
       • Survey Sosial Ekonomi dan Klasifikasi Bahaya Bendungan;        

       • Kajian / Telaah dari Hasil Kegiatan Analisis dan Survey;       
       • Penyusunan Pandauan Rencana Tindak Darurat (RTD);              
       • Diskusi, Pembahasan dan Presentasi dengan Tim Balai Teknik Bendungan;
       • Sosialisasi dan Diseminasi dengan Masyarakat;                  
       • Penyusunan Laporan.                                            

 21. LAPORAN                                                            

     Jenis laporan yang diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai
     berikut:                                                           
     a. Laporan Program Mutu                                            
       Program Mutu adalah dokumen penjaminan mutu terhadap pelaksanaan proses kegiatan dan
       hasil kegiatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak pekerjaan. Program mutu
       disusun oleh Penyedia Jasa Konsultansi setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja

       (SPMK) dan di bahas pada Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Kick of Meeting).
       Program mutu harus sudah disahkan oleh Penanggung Jawab Kegiatan sebelum Penyedia
       Jasa Konsultansi Konstruksi memulai pekerjaannya. Program Mutu merupakan dokumen
       yang dinamis, dapat direvisi apabila terjadi perubahan persyaratan dalam pelaksanaan
       pekerjaan agar tetap memenuhi persyaratan hasil pekerjaan. Laporan program mutu

       diserahkan sebanyak 5 (lima) buku laporan, yang minimal isinya antara lain :
        1. Informasi Pekerjaan;                                         
        2. Organisasi Kerja;                                            
        3. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;                                

        4. Metode Pelaksanaan;                                          
        5. Pengendalian Pekerjaan.                                      
       Dokumen rancangan konseptual program mutu diserahkan paling lambat 14 hari setelah

       diterbitkannya Surat perintah Mulai Kerja dari Pengguna Jasa.    

     b. Laporan Bulanan                                                 
       Laporan Bulanan dibuat rangkap 1 (satu) setiap bulannya sampai berakhirnya tanggal
       kontrak, yang minimal masing - masing isinya antara lain:        
        1) Progres fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan Penyedia Jasa;
        2) Produk yang telah dihasilkan selama 1 (satu) bulan berjalan; 

        3) Permasalahan yang dihadapi Penyedia Jasa beserta penyelesaiannya.
       Diserahkan/ Dilaporkan kepada Pengguna Jasa selambatlambatnya pada minggu I (Pertama)
       bulan berikutnya.                                                

     c. Laporan Pendahuluan                                             
       Laporan Pendahuluan diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dimulainya pekerjaan
       ini sebanyak 5 (lima) buah yang sebelumnya terkonsep dan melewati asistensi, berisikan :
       a. Hasil pengumpulan seluruh data yang dapat dikumpulkan oleh Penyedia Jasa.

       b. Temuan-temuan awal dari Penyedia Jasa yang menyangkut baik masalah teknis
          maupun non teknis.                                            
       c. Rumusan-rumusan dasar yang akan dipergunakan untuk studi lebih lanjut.
       d. Kendala-kendala yang ditemukan selama melaksanakan pekerjaan. 
       e. Rencana kegiatan secara keseluruhan.                          

     d. Laporan Antara                                                  
       Laporan ini berisikan tentang data-data yang telah diperoleh dibuat rangkap 5 (lima), hasil
       investigasi lapangan dengan berbagai permasalahannya, analisis dan elaborasi data-data,
       metodologi pendekatan pemecahan masalah dengan berbagai metode, rencana kerja

       berikutnya dan kerangka Laporan Akhir. Laporan Interim bahan diskusi harus diserahkan
       kepada pemberi pekerjaan paling lambat pada pertengahan periode kerja.
     e. Laporan Hasil Perhitungan Dam Break Analysis                    
       Laporan hasil Perhitungan Dam Break Analysis dan Klasifikasi Hazard dibuat rangkap 5
       (lima), disajikan selambat-lambatnya bersama dengan penyerahan laporan akhir, yang
       berisikan análisis hidrologi, hidrolika dan hasil running Dam Break Analysis serta Klasifikasi
       Tingkat Bahaya.                                                  

     f. Laporan Rencana Tindak Darurat (RTD)                            

       Laporan ini memuat panduan Rencana Tindak Darurat (RTD) Bendungan dan termasuk
       didalamnya rencana konseptual SMKK, laporan dibuat dalam 6 (enam) rangkap.

     g. Laporan Utama                                                   
       Laporan utama ini menjelaskan tentang penyempurnaan hasil pelaksanaan pekerjaan Studi
       Klasifikasi Hazard dan Rencana Tindak Darurat untuk bendungan dan peta banjir yang
       diploting dari banjir-banjir yang terjadi. Peta ini harus dapat dipakai sebagai sarana untuk
       antisipasi/persiapan evakuasi /persiapan evakuasi kalau benar-benar terjadi keruntuhan
       bendungan. Laporan utama memuat laporan klasifikasi Hazard Bendungan termasuk hasil
       survey sosial ekonomi yang dibuat dalam bab tersendiri. Dan menyerahkan laporan hasil
       perhitungan kondisi Waduk pada saat pengisian dalam kondisi stabil dan non stabil dan efek
       terhadap areal sekitarnya dibuat rangkap 10 (sepuluh).           

     h. Laporan Kajian Sosial Ekonomi                                   
       Laporan kajian sosial ekonomi dibuat rangkap 5 (lima), disajikan selambat lambatnya
       bersama dengan penyerahan laporan akhir, yang berisikan hasil survey dan analisis sosial

       ekonomi.                                                         
     i. Laporan Ringkas                                                 
       Laporan ini berisikan tentang ringkasan atau rangkuman hasil analisa Rencana Tindak
       Darurat.                                                         

     j. Deskripsi BM & CP, Buku Data Ukur, Lap. Pengukuran Topografi    

       Data-data x,y,z BM/CP lengkap gambar situasi BM/CP, data-data ukur topografi (situasi dan
       cross section).                                                  

     k. Gambar Desain Ukuran A3                                         
       Gambar ini merupakan gambar hasil perencanaan final yang telah rinci (Detail Design) yang
       ukurannya diperkecil menjadi gambar ukuran A3.                   

     l. Penggandaan Gambar Detail Design Ukuran A1                      
       Gambar ini merupakan peta banjir dan gambar-gambar hasil pengukuran untuk menentukan

       pengaruh /imbas akibat waduk. Penggambaran dilakukan pada kertas ukuran A1 (90/95 gram
       yang sesuai dengan standar penggambaran yang telah dipersyaratkan).

     m. External Memory                                                 
       Berisi seluruh laporan-laporan,analisis, perhitungan, program, gambar-gambar, peta dan

       Data-data x,y,z BM/CP lengkap ganbar situasi BM/CP dan Foto Dokumentasi Album Foto
       Dokumentasi Lapangan lengkap.                                    
22. PERJANJIAN KERJA SAMA                                               
   Jika kerjasama dengan penyedia jasa Penyedia Jasa lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan

   jasa Penyedia Jasa ini maka wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang
   memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.

23. PRODUKSI DALAM NEGERI                                               

   Semua kegiatan jasa konsultan berdasarkan KAK ini harus dilakukan dalam wilayah Negara
   Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan

   kompetensi dalam negeri.                                             

24. ALIH PENGETAHUAN                                                    
   Transfer of knowledge dilakukan kepada direksi dan Unit Pengelola Bendungan, dalam rangka

   untuk operasional alat maupun untuk penggunaan software-software yang digunakan dalam
   perhitungan/analisis dalam studi ini.                                

                      PRODUK YANG DISERAHKAN                            

 NO               PRODUK               ALB   K   A1  A3  A4 LS          

  1  Laporan Program Mutu                                5              
  2  Laporan Bulanan @ 1 bk                              7              
  3  Final Laporan;                                                     

     - Laporan Pendahuluan                               5              
     - Laporan Antara                                    5              
     - Laporan Hasil Perhitungan Dam Break Analysis      5              

     - Laporan Rencana Tindak Darurat (RTD)              6              
     - Laporan Utama                                     10             

     - Laporan Kajian Sosial Ekonomi                     5              
     - Laporan Ringkas                                   5              
     - Deskripsi BM & CP dan Lap. Pengukuran             5              
       Topografi                                                        
     - Buku Data Ukur dan Hitungan                       5              

  4  Gambar dan Peta Ukuran A3                       5                  
  5  Gambar dan Peta Ukuran A1                   2                      
  6  Dokumentasi/Album                  2                               

  7  External Memory                                         1