| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0666756747429000 | Rp 844,993,050 | 71.67 | 77.34 | - | |
| 0021959143722000 | - | - | - | CV. PATOYA INDAH lulus pembuktian kualifikasi, namun dari peserta yang lulus pembuktian kualifikasi CV. PATOYA INDAH tidak masuk kedalam Daftar Pendek dikarenakan nilai pengalaman tertingginya saat pembuktian kualifikasi (Rp1.170.955.000,00) masih berada dibawah peringkat akhir yang masuk Daftar Pendek (Rp.1.236.665.000,00). Hal ini sesuai dengan ketentuan Dokumen Kualifikasi Bab. III Instruksi Kepada Peserta, F.20.2 "Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih peserta mendapatkan nilai teknis kualifikasi yang sama, maka penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Pokja pemilihan merasa perlu menyampaikan hal ini agar peserta mendapatkan informasi yang jelas. | |
| 0020493367606000 | - | - | - | CV. INTISHAR KARYA lulus pembuktian kualifikasi, namun dari peserta yang lulus pembuktian kualifikasi CV. INTISHAR KARYA tidak masuk kedalam Daftar Pendek dikarenakan nilai pengalaman tertingginya saat pembuktian kualifikasi (Rp1.130.673.775,00) masih berada dibawah peringkat akhir yang masuk Daftar Pendek (Rp.1.236.665.000,00). Hal ini sesuai dengan ketentuan Dokumen Kualifikasi Bab. III Instruksi Kepada Peserta, F.20.2 "Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih peserta mendapatkan nilai teknis kualifikasi yang sama, maka penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Pokja pemilihan merasa perlu menyampaikan hal ini agar peserta mendapatkan informasi yang jelas. | |
| 0027930965606000 | - | - | - | CV. CIPTA SURAMADU CONSULTANT lulus pembuktian kualifikasi, namun dari peserta yang lulus pembuktian kualifikasi CV. CIPTA SURAMADU CONSULTANT tidak masuk kedalam Daftar Pendek dikarenakan nilai pengalaman tertingginya saat pembuktian kualifikasi (Rp1.125.491.780,00) masih berada dibawah peringkat akhir yang masuk Daftar Pendek (Rp.1.236.665.000,00). Hal ini sesuai dengan ketentuan Dokumen Kualifikasi Bab. III Instruksi Kepada Peserta, F.20.2 "Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih peserta mendapatkan nilai teknis kualifikasi yang sama, maka penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Pokja pemilihan merasa perlu menyampaikan hal ini agar peserta mendapatkan informasi yang jelas. | |
| 0020431292731000 | - | - | - | - | |
| 0711862706602000 | - | - | - | CV. KARYA GEMILANG lulus pembuktian kualifikasi, namun dari peserta yang lulus pembuktian kualifikasi CV. KARYA GEMILANG tidak masuk kedalam Daftar Pendek dikarenakan nilai pengalaman tertingginya saat pembuktian kualifikasi (Rp998.857.000,00) masih berada dibawah peringkat akhir yang masuk Daftar Pendek (Rp.1.236.665.000,00). Hal ini sesuai dengan ketentuan Dokumen Kualifikasi Bab. III Instruksi Kepada Peserta, F.20.2 "Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih peserta mendapatkan nilai teknis kualifikasi yang sama, maka penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Pokja pemilihan merasa perlu menyampaikan hal ini agar peserta mendapatkan informasi yang jelas. | |
| 0965293905741000 | - | - | - | Peserta tidak menanggapi dan menghadiri undangan klarifikasi terkait sertifikat standar yang telah dikirim pokja pada Hari Jumat Tanggal 28 April 2023 Jam 09:29 sampai waktu yang telah ditentukan, Hal ini sesuai dengan ketentuan Dokumen Kualifikasi Bab. III Instruksi Kepada Peserta 18.14 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta. | |
| 0317660736901000 | - | 40.85 | - | Pengalaman Tenaga Ahli yang sesuai dengan persyaratan dokumen seleksi tidak disampaikan pada Aplikasi SIMPAN sehingga tidak dapat dievaluasi sebagai pengalaman. Tidak sesuai dengan persyaratan dokumen seleksi dan Adendum 1 Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf J Poin 43. | |
| 0316258540429000 | - | - | - | PT. Duta Bhuanajaya KSO CV. Andalusia lulus pembuktian kualifikasi, namun dari peserta yang lulus pembuktian kualifikasi PT. Duta Bhuanajaya KSO CV. Andalusia tidak masuk kedalam Daftar Pendek dikarenakan nilai pengalaman tertingginya saat pembuktian kualifikasi (Rp1.097.621.217,00) masih berada dibawah peringkat akhir yang masuk Daftar Pendek (Rp.1.236.665.000,00). Hal ini sesuai dengan ketentuan Dokumen Kualifikasi Bab. III Instruksi Kepada Peserta, F.20.2 "Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih peserta mendapatkan nilai teknis kualifikasi yang sama, maka penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Pokja pemilihan merasa perlu menyampaikan hal ini agar peserta mendapatkan informasi yang jelas. | |
| 0722980778722000 | - | - | - | Peserta tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi sehingga pengalaman tidak dapat dibuktikan dan mengakibatkan Nilai Teknis Kualifikasi menjadi 0 (Nol) dan dibawah Ambang Batas, Hal ini sesuai dengan ketentuan Dokumen Kualifikasi Bab. III Instruksi Kepada Peserta 19.7.d Pokja Pemilihan mencocokan data pada Form Isian Elektronik Data kualifikasi pada SPSE dengan foto dokumen asli pada poin b dan dokumen asli yang ditunjukan secara langsung saat pertemuan pembuktian kualifikasi pada poin c | |
PT Teknika Utama Konsultan | 09*0**8****44**0 | - | - | - | Peserta tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi sehingga pengalaman tidak dapat dibuktikan dan mengakibatkan Nilai Teknis Kualifikasi menjadi 0 (Nol) dan dibawah Ambang Batas, Hal ini sesuai dengan ketentuan Dokumen Kualifikasi Bab. III Instruksi Kepada Peserta 19.7.d Pokja Pemilihan mencocokan data pada Form Isian Elektronik Data kualifikasi pada SPSE dengan foto dokumen asli pada poin b dan dokumen asli yang ditunjukan secara langsung saat pertemuan pembuktian kualifikasi pada poin c |
| 0952601524201000 | - | - | - | PT. AFIZA BILLIMKO KONSULTAN lulus pembuktian kualifikasi, namun dari peserta yang lulus pembuktian kualifikasi PT. AFIZA BILLIMKO KONSULTAN tidak masuk kedalam Daftar Pendek dikarenakan nilai pengalaman tertingginya saat pembuktian kualifikasi (Rp972.125.000,00) masih berada dibawah peringkat akhir yang masuk Daftar Pendek (Rp.1.236.665.000,00). Hal ini sesuai dengan ketentuan Dokumen Kualifikasi Bab. III Instruksi Kepada Peserta, F.20.2 "Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih peserta mendapatkan nilai teknis kualifikasi yang sama, maka penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Pokja pemilihan merasa perlu menyampaikan hal ini agar peserta mendapatkan informasi yang jelas. | |
| 0316574995518000 | - | 39.3 | - | Pengalaman Tenaga Ahli yang sesuai dengan persyaratan dokumen seleksi tidak disampaikan pada Aplikasi SIMPAN sehingga tidak dapat dievaluasi sebagai pengalaman. Tidak sesuai dengan persyaratan dokumen seleksi dan Adendum 1 Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf J Poin 43. | |
| 0017458936429000 | - | - | - | Peserta tidak menanggapi dan menghadiri undangan klarifikasi terkait sertifikat standar yang telah dikirim pokja pada Hari Jumat Tanggal 28 April 2023 Jam 09:28 sampai dengan waktu yang telah ditentukan, Hal ini sesuai dengan ketentuan Dokumen Kualifikasi Bab. III Instruksi Kepada Peserta 18.14 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta. | |
| 0025317041731000 | - | - | - | CV. FIAZTA MATRIX CONSULTANT lulus pembuktian kualifikasi, namun dari peserta yang lulus pembuktian kualifikasi CV. FIAZTA MATRIX CONSULTANT tidak masuk kedalam Daftar Pendek dikarenakan nilai pengalaman tertingginya saat pembuktian kualifikasi (Rp849.735.700,00) masih berada dibawah peringkat akhir yang masuk Daftar Pendek (Rp.1.236.665.000,00). Hal ini sesuai dengan ketentuan Dokumen Kualifikasi Bab. III Instruksi Kepada Peserta, F.20.2 "Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih peserta mendapatkan nilai teknis kualifikasi yang sama, maka penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Pokja pemilihan merasa perlu menyampaikan hal ini agar peserta mendapatkan informasi yang jelas. | |
| 0016394694801000 | - | 31.13 | - | Pengalaman Tenaga Ahli yang sesuai dengan persyaratan dokumen seleksi tidak disampaikan pada Aplikasi SIMPAN sehingga tidak dapat dievaluasi sebagai pengalaman. Tidak sesuai dengan persyaratan dokumen seleksi dan Adendum 1 Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf J Poin 43. | |
| 0768445140723000 | - | 38.34 | - | Pengalaman Tenaga Ahli yang sesuai dengan persyaratan dokumen seleksi tidak disampaikan pada Aplikasi SIMPAN sehingga tidak dapat dievaluasi sebagai pengalaman. Tidak sesuai dengan persyaratan dokumen seleksi dan Adendum 1 Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf J Poin 43. | |
PT Wahana Prakarsa Utama Cabang Jatim | 0021737028652001 | - | - | - | PT. WAHANA PRAKARSA UTAMA CABANG JATIM lulus pembuktian kualifikasi, namun dari peserta yang lulus pembuktian kualifikasi PT. WAHANA PRAKARSA UTAMA CABANG JATIM tidak masuk kedalam Daftar Pendek dikarenakan nilai pengalaman tertingginya saat pembuktian kualifikasi (Rp922.818.000,00) masih berada dibawah peringkat akhir yang masuk Daftar Pendek (Rp.1.236.665.000,00). Hal ini sesuai dengan ketentuan Dokumen Kualifikasi Bab. III Instruksi Kepada Peserta, F.20.2 "Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih peserta mendapatkan nilai teknis kualifikasi yang sama, maka penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Pokja pemilihan merasa perlu menyampaikan hal ini agar peserta mendapatkan informasi yang jelas. |
| 0419675616504000 | - | - | - | Peserta tidak menanggapi dan menghadiri undangan klarifikasi terkait sertifikat standar dan pengalaman perusahaan yang telah dikirim pokja pada Hari Jumat Tanggal 28 April 2023 Jam 09:39 sampai dengan waktu yang telah ditentukan, Hal ini sesuai dengan ketentuan Dokumen Kualifikasi Bab. III Instruksi Kepada Peserta 18.14 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan peserta. | |
| 0015370596821000 | - | 45.47 | - | Pengalaman Tenaga Ahli yang sesuai dengan persyaratan dokumen seleksi tidak disampaikan pada Aplikasi SIMPAN sehingga tidak dapat dievaluasi sebagai pengalaman. Tidak sesuai dengan persyaratan dokumen seleksi dan Adendum 1 Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf J Poin 43. | |
| 0029743283801000 | - | - | - | Peserta tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi sehingga pengalaman tidak dapat dibuktikan dan mengakibatkan Nilai Teknis Kualifikasi menjadi 0 (Nol) dan dibawah Ambang Batas, Hal ini sesuai dengan ketentuan Dokumen Kualifikasi Bab. III Instruksi Kepada Peserta 19.7.d Pokja Pemilihan mencocokan data pada Form Isian Elektronik Data kualifikasi pada SPSE dengan foto dokumen asli pada poin b dan dokumen asli yang ditunjukan secara langsung saat pertemuan pembuktian kualifikasi pada poin c | |
PT Refena Kembar Anugrah | 0840760227216000 | - | - | - | - |
| 0022819189952000 | - | - | - | - | |
Jaya Selalu | 0030988984027000 | - | - | - | - |
| 0025734435831000 | - | - | - | - | |
| 0022399836623000 | - | - | - | - | |
| 0030475891211000 | - | - | - | - | |
PT Gading Konsultan Teknik | 08*8**0****24**0 | - | - | - | - |
| 0021725742731000 | - | - | - | - |
KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
Supervisi Pembangunan Pusat Persemaian Liang Anggang
Provinsi Kalimantan Selatan; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; K; SYC
PPK AIR TANAH DAN AIR BAKU II
SNVT PELAKSANAAN JARINGAN
PEMANFAATAN AIR KALIMANTAN III
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BWS KALIMANTAN III
Tahun Anggaran 2023
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Unit Eselon II : Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Program : 033.06.FC Program Ketahanan Sumber Daya Air
KRO : 5040.CBG Prasarana Bidang SDA dan Irigasi
RO : 5040.CBG.202 Prasarana Air Baku Yang Dibangun
Volume RO : 1,00
Satuan RO : Dokumen
Komponen : 147 Supervisi
Sub Komponen : Supervisi Pembangunan Pusat Persemaian Liang
Anggang Provinsi Kalimantan Selatan; 1 Dokumen; 1
Dokumen; NF; K; SYC
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
1. Latar Belakang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkolaborasi
dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
untuk membangun pusat-pusat persemaian di Indonesia yang sangat
penting sebagai upaya dalam merespon kondisi global (yaitu
berkaitan dengan sustainability, biodiversity dan sirkuler ekonomi)
serta mendukung pemulihan ekosistem melalui rehabilitasi hutan dan
lahan termasuk reklamasi areal/lahan bekas tambang sehingga akan
melindungi kawasan rentan banjir, longsor dan lahan-lahan kritis.
Salah satu lokasi yang menjadi prioritas pusat persemaian di Provinsi
Kalimantan Selatan secara administrasi terletak di Kecamatan Liang
Anggang, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dengan
koordinat lokasi terletak pada 3°25’00.48”S dan 114°42’27.24”E.
Lokasi tersebut berada pada ketinggian sekitar ± 4 MDPAL dengan
topografi datar dan termasuk dalam Kawasan Pengelolaan Hutan
(KPH) Kayutangi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Selatan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Barito telah menyiapkan areal
seluas ± 7 Ha untuk pembangunan sarana dan prasarana utama pusat
persemaian Liang Anggang dengan kapasitas produksi 10 juta bibit
per tahun. Jenis bibit yang akan ditanam yaitu jenis kayu-kayuan
(sengon, mahoni, balsa dan belangeran), multi purpose tree species
(durian, sirsak, petai, alpukat, cempedak, dan langsat), dan tanaman
endemic (kasturi, ramania, kapul dan ulin).
Untuk supply air dalam penanaman bibit-bibit tersebut, maka perlu
didukung pemanfaatan/penyediaan sarana dan prasarana air baku
untuk dialirkan dari sumber air dengan intake dan pompa (kapasitas
10 liter/detik), kolam penampungan (1.250 m3), ultrafiltrasi (flow
rate 60 m3/jam), tangki penampungan (kapasitas 595 m3), dan kolam
sedimen.
Guna menjamin keberhasilan dari pembangunan persemaian
tersebut, Balai Wilayah Sungai Kalimantan III melalui PPK Air
Tanah dan Air Baku II SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air
Kalimantan III berperan dalam penyediaan prasarana air baku yang
dibutuhkan oleh Pusat Persemaian Liang Anggang pada Tahun
Anggaran 2023. Pada pelaksanaan pembangunannya diperlukan
konsultan pengawas yang handal dan berpengalaman dalam hal
pengawasan pelaksanaan pembangunannya guna mendapatkan
kualitas pekerjaan konstruksi yang baik sesuai dengan spesifikasi
teknis dan aturan yang berlaku.
2. Maksud dan Tujuan Maksud dari diadakannya jasa konsultansi pengawasan konstruksi
dalam pekerjaan Supervisi Pembangunan Pusat Persemaian Liang
Anggang Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:
a. Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang
tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya dan sesuai Spesifikasi
Teknis, serta hasil akhir yang dicapai sesuai dengan dokumen
kontrak yang telah disepakati bersama oleh Kuasa Pengguna
Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Jasa
Konstruksi.
b. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan
konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan
pekerjaan di lapangan;
c. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode
pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya
pekerjaan konstruksi;
d. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas,
bahan dan material, kualitas pelaksanaan/workmanship,
kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan yang terurai
dalam rincian kontrak fisik, dan laju pencapaian
volume/realisasi fisik yang dicapai di setiap periode laporan
berkala;
e. Mengawasi kepatuhan pelaksana pekerjaan terhadap
pemenuhan syarat-syarat kesehatan, keselamatan kerja, dan
lingkungan (HSE) oleh pelaksana;
f. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk
memberikan rekomendasi teknis opsi pemecahan masalah yang
terjadi selama pekerjaan konstruksi;
g. Membantu menyelenggarakan rapata lapangan secara berkala
serta mebuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan
pengawasan;
h. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing)
yang diajukan oleh Pelaksana Konstruksi;
i. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di
lapangan (as-built drawing) sebelum serah terima;
j. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum Serah Terima
Pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan dan
menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan;
k. Membantu menyusun Berita Acara persetujuan kemajuan
pekerjaan, dan Serah Terima Pertama (PHO); dan
l. Membantu memeriksa dokumen operasi dan pemeliharaan yang
disusun oleh pelaksana.
Tujuan umum pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas Pekerjaan ini
adalah menyediakan dukungan teknis dalam pengelolaan,
pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kontrak
pekerjaan konstruksi oleh Penyedia Konstruksi.
Semua jasa yang disediakan oleh Konsultan Pengawas akan
dilaksanakan sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang
ditetapkan serta sejalan dengan peran dan tanggung jawab pihak lain
yang berkepentingan, seperti dijelaskan selanjutnya.
Para Pihak yang berkepentingan di dalam Pekerjaan Konstruksi
terdiri dari Para Pihak Internal dan Para Pihak Eksternal. Para Pihak
Internal adalah para pihak yang memiliki kewajiban kontraktual
untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi. Sedangkan Para Pihak
Eksternal adalah para pihak lainnya yang memiliki kepentingan
alam Pekerjaan Konstruksi.
Peran penting masing-masing Para Pihak Internal adalah sebagai
berikut:
a. Peran Pengguna Jasa, dalam hal ini PPK Air Tanah dan Air
Baku II adalah mengatur dan mengelola pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi secara menyeluruh, meliputi: komponen
Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan komponen Jasa
Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi. Berkoordinasi
langsung dengan PPK PPK Air Tanah dan Air Baku II sebagai
Pengguna Jasa mendelegasikan sejumlah tanggung jawab dan
kewenangannya secara tertulis kepada Konsultan Pengawas
sesuai dengan Surat Pelimpahan Wewenang.
Tanggung jawab Pengguna Jasa berdasarkan Kontrak Pekerjaan
Konstruksi mencakup:
1) Memberikan hak untuk mengakses Lokasi Kerja;
2) Memberikan bantuan yang wajar kepada Penyedia Konstruksi
untuk mendapatkan semua ijin, lisensi dan/atau persetujuan
yang sesuai peraturan perundangan dan ketentuan Kontrak
Pekerjaan Konstruksi;
3) Memeriksa permintaan Penyedia Konstruksi dan Konsultan
Pengawas untuk melakukan perubahan pengaturan sub-
Penyedia Konstruksi, pengaturan kepegawaian dan peralatan,
dan memberikan persetujuan sesuai ketentuan Kontrak
Pekerjaan Konstruksi;
4) Memeriksa laporan-laporan yang terkait dengan pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi;
5) Memeriksa, menyetujui dan memproses klaim dan tagihan,
setelah diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan Penyedia
Konstruksi;
6) Mengeluarkan instruksi untuk memulai, menangguhkan,
mengubah atau memperbaiki pekerjaan (Pengguna Jasa bisa
melimpahkan kewenangan ini kepada Konsultan Pengawas);
7) Melaksanakan proses amandemen kontrak, termasuk
menyetujui perpanjangan masa pelaksanaan kontrak;
8) Memfasilitasi komunikasi dengan Para Pihak eksternal; dan
9) Menerapkan manajemen risiko pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi.
b. Konsultan Pengawas harus memastikan semua ketentuan
administratif Pekerjaan Konstruksi terpenuhi, pekerjaan
dilaksanakan dengan metode pelaksanaan yang tepat, dan
semua komponen serta produk akhir pekerjaan sesuai dengan
syarat dan ketentuan Kontrak Pekerjaan Konstruksi baik dari
segi kualitas, kuantitas, dan biaya.
Tanggung jawab Konsultan Pengawas mencakup:
1) Mengurus/mengelola kontrak konstruksi sesuai dengan Surat
Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Jasa;
2) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Penjaminan Mutu
(QA) sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan, metode
pelaksanaan pekerjaan Penyedia Konstruksi, masa pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi, dan persyaratan- persyaratan kualitatif
dan kuantitatif;
3) Memeriksa material konstruksi serta sumber material yang
diusulkan Penyedia Konstruksi;
4) Memeriksa dokumen Penyedia Konstruksi termasuk Rencana
Pengendalian Mutu, Rencana Manajemen Lalu Lintas
(RMKL), Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Konstruksi (RK3K), Rencana Kerja Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan (RKPPL), dan lain-lain sesuai
ketentuan Kontrak Pekerjaan Konstruksi;
5) Melaksanakan pengawasan harian terhadap semua kegiatan di
dalam proses konstruksi, termasuk praktik dan prosedur
pengujian material, untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan
dan mutu pekerjaan sesuai ketentuan kontrak dan spesifikasi
teknik;
6) Memantau aspek-aspek Lingkungan, Kesehatan, dan
Keselamatan dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;
7) Memantau aspek-aspek sosial dalam pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi, fokus pada isu-isu pemukiman kembali (jika ada),
kesetaraan gender dan inklusi sosial;
8) Memeriksa pengujian material dan mutu oleh Penyedia
Konstruksi, ketidakpatuhan, lingkungan, laporan kemajuan
serta laporan lainnya;
9) Memeriksa usulan perubahan/variasi Kontrak, dan klaim dari
Penyedia Konstruksi;
10) Mempersiapkan laporan mutu, laporan bulanan, serta laporan
lainnya;
11) Mengeluarkan instruksi kepada Penyedia Konstruksi sesuai
dengan kewenangan Konsultan Pengawas berdasarkan Surat
Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Jasa;
12) Membantu Pengguna Jasa dalam memastikan penerapan
Building Information Modelling (BIM) sesuai dengan Tata
Aturan yang berlaku di Direktorat Jenderal SDA (apabila BIM
diterapkan); dan
13) Membantu Pengguna Jasa dalam hal mengurus Kontrak
Pekerjaan Konstruksi dengan memberikan masukkan tentang
aspek-aspek yang berada di bawah kewenangan Pengguna Jasa.
c. Peran Penyedia Konstruksi adalah melaksanakan Pekerjaan
Konstruksi dan memperbaiki cacat mutu sesuai ketentuan dan
persyaratan Kontrak Pekerjaan Konstruksi, serta patuh pada
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Tanggung jawab Penyedia Konstruksi mencakup:
1) Melaksanakan dan menyelesaikan kontrak sesuai dengan biaya
dan jangka waktu kontrak konstruksi;
2) Membuat gambar kerja, model BIM (apabila BIM diterapkan),
dan metode pelaksanaan perkerjaan;
3) Merencanakan dan melaksanakan pengendalian mutu
pekerjaan konstruksi;
4) Merencanakan dan melaksanakan semua langkah
penanggulangan risiko sesuai dokumen Rencana Manajemen
Lalu Lintas (RMKL), Rencana Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Konstruksi (RK3K), Rencana Kerja Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan (RKPPL), dan lain-lain sesuai
ketentuan Kontrak Pekerjaan Konstruksi;
5) Membuat gambar dan model BIM as-built (apabila diterapkan);
dan
6) Pelaporan.
Gambar 1. Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak
d. Konsultan Pengawas wajib:
1) Mengurus/mengelola kontrak konstruksi sesuai dengan Surat
Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Jasa;
2) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Penjaminan Mutu
(QA) sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan, metode
pelaksanaan pekerjaan Penyedia Konstruksi, masa pelaksanaan
Pekerjaan
3) Konstruksi, dan persyaratan- persyaratan kualitatif dan
kuantitatif;
4) Memeriksa material konstruksi serta sumber material yang
diusulkan Penyedia Konstruksi;
5) Memeriksa dokumen Penyedia Konstruksi termasuk Rencana
Pengendalian Mutu, Rencana Manajemen Lalu Lintas
(RMKL), Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Konstruksi (RK3K), Rencana Kerja Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan (RKPPL), dan lain-lain sesuai
ketentuan Kontrak Pekerjaan Konstruksi;
6) Melaksanakan pengawasan harian terhadap semua kegiatan di
dalam proses konstruksi, termasuk praktik dan prosedur
pengujian material, untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan
dan mutu pekerjaan sesuai ketentuan kontrak dan spesifikasi
teknik;
7) Memantau aspek-aspek Lingkungan, Kesehatan, dan
Keselamatan dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;
8) Memantau aspek-aspek sosial dalam pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi, fokus pada isu-isu pemukiman kembali (jika ada),
kesetaraan gender dan inklusi sosial;
9) Memeriksa pengujian material dan mutu oleh Penyedia
Konstruksi, ketidakpatuhan, lingkungan, laporan kemajuan
serta laporan lainnya;
10) Memeriksa usulan perubahan/variasi Kontrak, dan klaim dari
Penyedia Konstruksi;
11) Mempersiapkan laporan mutu, laporan bulanan, serta laporan
lainnya;
12) Mengeluarkan instruksi kepada Penyedia Konstruksi sesuai
dengan kewenangan Konsultan Pengawas berdasarkan Surat
Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Jasa; dan
13) Membantu Pengguna Jasa dalam hal mengurus Kontrak
Pekerjaan Konstruksi dengan memberikan masukkan tentang
aspek-aspek yang berada di bawah kewenangan Pengguna Jasa.
3. Sasaran Secara garis besar sasaran pekerjaan Supervisi Pembangunan
Prasarana Air Baku di Pusat Persemaian Liang Anggang meliputi :
a. Melakukan pengendalian dan penjaminan mutu pekerjaan
konstruksi termasuk administrasi teknis kegiatan serta
pemenuhan kinerja pekerjaan di lapangan;
b. Melakukan evaluasi terhadap desain yang ada terhadap kondisi
lokasi sekarang;
c. Melakukan Supervisi pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;
d. Melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan yang
dilaksanakan penyedia jasa konstruksi;
e. Melakukan kajian terhadap desain (review design) jika
diperlukan.
4. Lokasi Pekerjaan Lokasi pekerjaan terletak di Kelurahan Landasan Ulin Barat
Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan
Selatan yang berada pada ketinggian sekitar ± 4 MDPAL dengan
topografi datar dan jenis tanah lunak (gambut).
Koordinat lokasi terletak pada 3°25’00.48”S dan 114°42’27.24”E.
Lokasi Pekerjaan
Gambar 2. Peta Lokasi Pusat Persemaian Liang Anggang
Gambar 3. Sistem Pengelolaan Pompa
Gambar 4. Lay Out Bangunan Pusat Persemaian Liang Anggang
Risiko Lingkungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi
a. Risiko Lingkungan
Pada semua pekerjaan konstruksi tidak ada yang melintasi area yang
memerlukan perhatian khusus bagi Penyedia Konstruksi dalam
mematuhi ketentuan Spesifikasi Teknis dan/atau ketentuan lainnya.
Informasi lebih mendetail tentang Risiko Lingkungan, lihat dokumen
Rancangan Konseptual SMKK.
b. Resiko Keselamatan Konstruksi
Berdasarkan dokumen Rancangan Konseptual SMKK, teridentifikasi
Bahaya dan Risiko Konstruksi yang perlu menjadi perhatian yaitu
Pekerjaan galian dan timbunan dan pekerjaan pembangunan intake di
dekat muara sungai yang memiliki level resiko sedang dikarenakan
alat berat yang digunakan berupa teknologi madya (Bulldozer,
Excavator, Dumptruck, dan Concrete Mixer).
c. Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Pada pekerjaan konstruksi melintasi wilayah perkotaan, kegiatan
konstruksi bisa menimbulkan risiko kesehatan bagi pekerja dan
penduduk di sekitar akibat kegiatan selama pelaksanaanya. Mobilisasi
(5 9 5 m 3 ) (5 9 5 m 3 )
peralatan dan bahan juga dapat menimbulkan resiko kepadatan arus
lalu lintas sehingga masyarakat sekitar perlu berhati-hati saat
melintasi dengan transportasi publik maupun pribadi.
5. Sumber Pendanaan Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan :
DIPA SNVT PJPA Kalimantan III Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran 2023. Untuk pelaksanaan kegiatan ini direncanakan
(HPS/OE) sebesar Rp. 1.000.0000.000,- (Satu Miliar Rupiah)
(dengan PPN)
6. Nama dan Manajemen dan koordinasi Jasa Konsultansi Pengawas Pekerjaan
Organisasi Pejabat dilaksanakan oleh PPK Air Tanah dan Air Baku II
Pembuat Komitmen
yang berada di bawah Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan
Pemanfaatan Air Kalimantan III Provinsi Kalimantan Selatan dan
diwakili oleh:
Nama : Khoiron, S.ST., M.T.
Jabatan : PPK Air Tanah dan Air Baku II
Email : [email protected]
a. Pengaturan Komunikasi
Semua korespondensi dapat berbentuk surat, email dan/atau faksimile
dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam Syarat-Syarat
Khusus Kontrak (SSKK) Pekerjaan Konstruksi.
Peran Konsultan Pengawas dalam proses korespondensi resmi adalah
menetapkan ketentuan protokol korespondensi dan menentukan alat
korespondensi yang digunakan dalam masa pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi.
1) Korespondensi di dalam Pekerjaan Konstruksi menggunakan
beberapa istilah- istilah sebagai berikut:
a) Pengirim adalah Para Pihak yang menyampaikan informasi
kepada Para Pihak lainnya;
b) Penerima Utama adalah Para Pihak yang menjadi tujuan
tersampaikannya informasi;
c) Pihak Terkait adalah Para Pihak yang terkait dengan
informasi yang disampaikan.
2) Korespondensi resmi mencakup laporan, pemberitahuan,
permohonan, instruksi, anjuran, persetujuan, konsultasi, dan lain-
lain.
3) Pada awal kegiatan, Konsultan Pengawas harus menyiapkan
Rencana Pelibatan dan Komunikasi denganPara Pihak.
Tujuannya adalah mengidentifikasi semua Para Pihak internal
dan eksternal yang terkait dengan Pekerjaan Konstruksi, peran
Para Pihak dalam setiap komponen konstruksi dan/atau hasilnya,
serta ketepatan strategi dalam pelibatannya.
4) Semua korespondensi resmi yang dilakukan oleh Para Pihak
internal harus dengan bukti tertulis yang minimal berisi informasi
tentang:
a) Pihak Pengirim;
b) Pihak Penerima Utama;
c) Tanggal/waktu saat informasi disampaikan kepada Penerima
Utama;
d) Informasi yang sedang atau yang sudah disampaikan;
e) Daftar Para Pihak terkait dalam daftar penerima informasi.
5) Korespondensi tertulis antara Para Pihak harus disampaikan
dengan cara sebagai berikut:
a) Bentuk surat kertas, yang diantar langsung/melalui jasa
pengiriman ke alamat penerima, sesuai Syarat-Syarat Khusus
Kontrak (SSKK) dan/atau Data Kontrak, disertai bukti
penerimaan;
b) Melalui email yang dikirimkan ke alamat email penerima,
sesuai Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan/atau Data
Kontrak;
c) Menggunakan sistem komunikasi elektronik yang disetujui
sesuai Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan/atau Data
Kontrak atau sesuai anjuran Pengguna Jasa.
6) Komunikasi verbal dianggap sebagai korespondensi resmi
apabila didukung oleh bukti tertulis dalam bentuk risalah
pertemuan yang disetujui oleh (para) Penerima, atau
pemberitahuan akan adanya komunikasi tersebut yang
disampaikan oleh Pengirim dan diterima oleh Penerima tidak
lebih dari 24 jam setelah komunikasi verbal
disampaikan/diterima.
7) Dalam mendistribusikan informasi kepada Penerima Utama, pada
saat yang sama Pengirim harus mengirimkan salinan identik ke
semua Pihak Terkait, seperti yang ditampilkan pada Gambar 4.
8) Semua korespondensi harus menggunakan bahasa yang
ditentukan dalam Syarat- Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat
Khusus Kontrak, dan Data Kontrak Pekerjaan Konstruksi.
Atas persetujuan Pengguna Jasa, Konsultan Pengawas bersama
dengan Para Pihak menyepakati bahwa semua pemberitahuan,
permohonan, dan/atau persetujuan dianggap telah diberitahukan
kepada Penerima Utama jika telah disampaikan sesuai protokol
korespondensi di atas.
Gambar 5. Proses Korespondensi
Data Penunjang
7. Data Dasar ▪ Sumber Air : Saluran Pembuang D.I Riam Kanan
▪ Intake : Free Intake
▪ Pompa : kapasitas 10 liter/detik
▪ Panjang Pipa Transmisi : ± 7 km
▪ Kolam Penampungan : 1.250 m3
▪ Ultra Filtration : flow rate 60 m3/jam
▪ Tangki Penampungan : 595 m3
Dalam melaksanakan tugasnya, Konsultan Pengawas wajib
menggunakan sumber informasi yang tersedia, yaitu:
Kontrak Penyediaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi;
a. Kerangka Acuan Kerja;
b. Kontrak Jasa Konstruksi;
c. Laporan rutin dan laporan lainnya yang disusun oleh Penyedia
Konstruksi selama masa kontrak konstruksi;
d. Klaim, pengukuran, hasil pengujian dan sumber informasi lain
yang disediakan oleh Penyedia Konstruksi sebagai bagian dari
kontraknya;
e. Pengawasan dan pemantauan mandiri, termasuk rapat dan
wawancara;
f. Informasi yang disediakan PPK;
g. Informasi yang disediakan pihak berkepentingan eksternal;
h. Dokumen Rencana Teknis Rinci untuk Kontrak
Pekerjaan/Konstruksi;
i. Hasil studi dan analisis yang diadakan sebelumnya dan informasi
historis lainnya;
8. Studi – Studi Gambar - Gambar Desain yang ada dan Pengukuran
Terdahulu
9. Standar Teknis Standar Pengawasan Bangunan Air yang dikeluarkan oleh Direktorat
Jenderal Pengairan (SK. No.185/KPTS/A/1986) atau (SNI.
04/N/m/1991).
10. Referensi Hukum a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya
Air
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 2013
tentang Rawa.
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 149 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008
tentang Dewan Sumber Daya Air.
e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
a. Peraturan Menteri Nomor Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor: 07/PRT/M/2019 Tanggal 20 Maret 2019 tentang
Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui
Penyedia
b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 21/PRT/M/2019,
tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan
Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan
Dilaksanakan Sendiri.
d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08/PRT/M/2018
tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 Tentang Rencana
Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
tahun 2015-2019.
e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011
Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
dan Jasa Konsultansi.
f. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
No.15/SE/M/2019 tentang Tata Cara Penjamin Mutu dan
Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi di KEMEN PUPR.
g. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 21/SE/M/2021 Tentang Tata Cara Pemenuhan
Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi
Kompetensi Kerja Konstruksi, Dan Pemberlakuan Sertifikat
Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi;
h. b. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 10/SE/M/2022 tentang Panduan Operasional Tertib
Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
i. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 04/SE/M/2022 Tahun 2022 tentang Tertib Pelaksanaan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat;
j. Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor BK.0301-
Dk/1201 tanggal 16 Desember 2021 Tentang Penyampaian
Model Dokumen Pemilihan (MDP) Pengadaan Barang/Jasa Di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
k. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Konstruksi Berkelanjutan;
m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen
Keselamatan Konstruksi;
n. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor:02/IN/M/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dalam penyelenggaraan
jasa konstruksi;
o. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor: 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi
Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli
Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
p. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Nomor 15/SE/M/2019 tentang Tata Cara Penjaminan Dan
Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi Di Kementerian
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
q. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor : 06/SE/M/2019 tentang Sertifikat Badan Usaha,
Sertifikat Keahlian, dan Sertifikat Keterampilan Dalam Bentuk
Elektronik.
r. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor :18/SE/M/2020 Tentang Pelaksanaan Tatanan dan
Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) dalam Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi.
s. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor: 02/SE/M/2021 tentang Perubahan SE Menteri PUPR
30/SE/M/2020 tentang Transisi Layanan Sertifikat Badan Usaha
dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi.
t. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Nomor: 16/SE/M/2022 tanggal 4 Agustus 2022 Tentang Susunan
Tenaga Ahli Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi
di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
u. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 21/SE/M/2021 Tentang Tata Cara Pemenuhan
Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi
Kompetensi Kerja Konstruksi, Dan Pemberlakuan Sertifikat
Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi;
v. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 10/SE/M/2022 tentang Panduan Operasional Tertib
Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
w. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 04/SE/M/2022 Tahun 2022 tentang Tertib Pelaksanaan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat;
x. Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor BK.0301-
Dk/1201 tanggal 16 Desember 2021 Tentang Penyampaian
Model Dokumen Pemilihan (MDP) Pengadaan Barang/Jasa Di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Ruang Lingkup
11. Lingkup Kegiatan Konsultan supervisi bertanggungjawab atas kesesuaian pelaksanaan
dengan desain dan kebenaran kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan
oleh Penyedia Jasa Konstruksi/ Pemborong di lapangan, yang digunakan
sebagai dasar pembayaran oleh pengguna jasa.
Adapun lingkup penugasan Konsultan Pengawas adalah membantu
pengguna jasa dalam pelaksanaan pengawasan sebagai berikut :
a. Persiapan
- Dalam tahap ini konsultan harus menyiapkan :
1) Personil tenaga ahli dan tenaga pendukung. Apabila ada
penggantian personil harus terlebih dahulu mendapat
persetujuan dari Pemberi Tugas
2) Kantor berikut perlengkapannya, kendaraan dan fasilitas
penunjang lainnya.
3) Peta, data dan peralatan penunjang.
4) Fasilitas akomodasi dan transportasi.
- Memproses perizinan, memobilisasi personel dan kelengkapan
yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan;
- Memberikan penjelasan dan rekomendasi terkait pelaksanaan
pekerjaan konstruksi dalam rapat persiapan pelaksanaan
pekerjaan.
- Memeriksa, mengevaluasi dan mempelajari dokumen kerangka
acuan kerja (kak) kegiatan pengawasan dan dokumen penerapan
sistem manajemen keselamatan konstruksi (smkk);
- Konsultan Pengawas harus menyusun Penjaminan Mutu dan
Pengendalian Mutu (PMPM) Pekerjaan Konstruksi dalam
Program Mutu merujuk Pasal 16.(1) Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021
yang sesuai Sublampiran B PMPM PK dan Sublampiran E
RMPK yang merupakan persyaratan mutu konstruksi dan
metode pembuktian atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Penyedia Konstruksi. Pelaksanaan Program Mutu Konsultan
Pengawas disebut Penjaminan Mutu/Quality Assurance.
Untuk menyusun Program Mutu yang efektif, Konsultan
Pengawas harus memiliki konsep yang jelas tentang perbedaan
antara Penjaminan Mutu/Quality Assurance yang merupakan
tanggung jawab Konsultan Pengawas dan Pengendalian Mutu
yang merupakan tanggung jawab Penyedia Konstruksi.
▪ Definisi yang berlaku dalam dokumen ini:
a. Penjaminan Mutu/Quality Assurance (QA) didefinisikan
sebagai pelaksanaan program inspeksi dan kendali produksi
yang sistematik untuk mencapai standar mutu yang telah
ditentukan dan menghindari masalah akibat ketidak-
patuhan.
b. Pengendalian Mutu/Quality Control (QC) didefinisikan
sebagai prosedur dan praktik yang harus dilakukan untuk
memastikan produk atau komponen yang dihasilkan
memenuhi atau melampaui ketentuan mutu yang telah
ditentukan. QA dan QC merupakan bagian dari Sistem Mutu
yang diterapkan guna mendukung pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi dan memastikan bahwa Pekerjaan Konstruksi
diselesaikan tepat waktu, tepat biaya dan memenuhi standar
mutu yang telah ditentukan. Dengan demikian, QA dan QC
merupakan dua kegiatan yang saling melengkapi. Konsultan
Pengawas wajib menerapkan konsep di atas berdasarkan
Surat Pelimpahan Wewenang dari Pengguna Jasa, sesuai
Kontrak Pekerjaan Konstruksi yang menjadi dasar untuk
menyusun Program Mutu Konsultan Pengawas.
▪ Pengenalan Dokumen Pekerjaan Konstruksi
Dalam merencanakan dan menyusun Program Mutu, Konsultan
Pengawas harus mengetahui dokumen Pekerjaan Konstruksi,
khususnya:
a. Syarat-Syarat Umum dan Khusus Kontrak pelaksanaan
pekerjaan konstruksi;
b. Spesifikasi Umum dan Spesifikasi Khusus;
c. Gambar dan model BIM rencana (apabila tersedia), laporan
survei, investigasi dan laporan desain yang dibuat Konsultan
Perencana;
d. Dokumen yang harus disiapkan oleh Penyedia Konstruksi
terutama:
1) Jadwal mobilisasi;
2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
3) Metode pelaksanaan pekerjaan;
4) Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM);
5) Manajemen peralatan dan bahan;
6) BIM Execution Plan (apabila BIM diterapkan); dan
7) Rencana pengelolaan lingkungan, kesetaraan gender
dan inklusi sosial, serta Kesehatan dan Keselamatan
Kerja (K3).
▪ Program Mutu harus:
a. Menguraikan semua kegiatan, seperti korespondensi,
inspeksi/pemeriksaan dan pelaporan, yang harus dilakukan
agar konstruksi dilaksanakan sesuai standar dan ketentuan
kontrak;
b. Memberikan panduan inspeksi dan dokumentasi di setiap
tahap konstruksi;
c. Memberikan jaminan wajar bahwa hasil akhir pekerjaan
memenuhi ketentuan gambar dan spesifikasi
d. konstruksi; dan
e. Menguraikan cara identifikasi, dokumentasi, dan mengatasi
perubahan tak terduga yang bisa mempengaruhi mutu
konstruksi.
Program Mutu disusun berdasarkan ketentuan mutu dalam
Kontrak Konstruksi, di mana metode pengujian dan
pengukurannya telah ditentukan. Rencana Mutu Pekerjaan
Konstruksi (RMPK) dari Penyedia Konstruksi merujuk kepada
pengelolaan semua sumber daya dan metode yang dipakai dalam
melaksanakan pekerjaan untuk menghasilkan hasil akhir
pekerjaan (output) yang memenuhi persyaratan mutu, selesai
tepat waktu dan tepat biaya. Program Mutu Konsultan Pengawas
dan RMPK Penyedia Konstruksi harus diselaraskan. Konsultan
Pengawas harus memeriksa dokumen RMPK Penyedia
Konstruksi dan memberikan rekomendasi penyesuaian, bila
perlu. Penentuan Titik Tunggu perlu diperhatikan secara khusus
dalam RMPK Penyedia Konstruksi disesuaikan dengan urutan
pekerjaan yang dituangkan dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan
Penyedia Konstruksi yang disepakati dalam rapat persiapan
pelaksanaan Kontrak.
Selama konstruksi, Konsultan Pengawas harus menyelaraskan
Program Mutu dengan kemajuan hasil pekerjaan konstruksi,
termasuk pekerjaan yang disetujui dalam setiap variasi dan/atau
pekerjaan tambahan Kontrak Pekerjaan Konstruksi.
▪ Struktur Program Mutu harus mengacu pada Sub lampiran-
F. Program Mutu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 yang meliputi
komponen-komponen berikut:
a. Informasi Pekerjaan Konstruksi: memberikan informasi
umum tentang proyek, termasuk nama paket, jenis
pekerjaan, kode dan nomor kontrak, sumber dana, lokasi,
kegiatan, masa pelaksanaan kontrak dan informasi umum
tentang Pengguna Jasa, Konsultan Pengawas dan Penyedia
Konstruksi.
b. Organisasi Penjaminan/Pengendalian Mutu: menjelaskan
organisasi dan Tenaga Ahli Inti yang terlibat dalam
pekerjaan konstruksi, tanggung jawab dan kewenangan Para
Pihak, struktur organisasi yang menggambarkan hubungan
kerja antara penyedia jasa dan pengguna jasa, dan
menjelaskan keterkaitan/alur instruksi dan koordinasi
pihak-pihak dalam pelaksanaan kegiatan (internal penyedia
jasa), kualifikasi, pelatihan dan pengalaman melaksanakan
Program Mutu.
c. Jadwal Pelaksanaan: memberikan informasi terkait dengan
waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tiap tahap
kegiatan, mulai persiapan awal, sampai pelaksanaan, hingga
pelaporan. Jadwal Pelaksanaan harus juga mencakup jadwal
peralatan dan jadwal penugasan personel.
d. Metodologi Pelaksanaan Penugasan: memberikan
gambaran umum tentang ruang lingkup layanan Konsultan
Pengawasan Konstruksi dan bagan alur proses/tahap
pekerjaan terkait dalam melaksanakan penugasannya
termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
1) Gambaran tentang kegiatan yang dilakukan terkait
dengan setiap tahap pekerjaan mencakup:
a) Kegiatan Inspeksi dan Verifikasi: prosedur umum
untuk pemeriksaan kualitas dan kegiatan
b) verifikasi yang sesuai ketentuan kontrak pekerjaan
konstruksi;
c) Ketidakpatuhan: menjabarkan prosedur mengatasi
masalah ketidakpatuhan, mulai dari
d) identifikasi awal sampai penerimaan tindakan
perbaikan;
e) Ketentuan Pemantauan Kinerja: menjelaskan
pendekatan Penjaminan Mutu yang memenuhi
f) ketentuan pemantauan kinerja;
g) Titik Tunggu: membahas pendekatan yang
digunakan untuk menentukan dan penjaminan mutu
h) pada titik tunggu;
i) Pengelolaan Lingkungan, Keselamatan dan
Kesehatan Kerja, Kesetaraan Gender dan Inklusi
j) Sosial;
k) Kiriman: menjelaskan prosedur pemrosesan
kiriman dari Penyedia Konstruksi;
l) Dokumentasi: menjelaskan penanganan dan
pengelolaan dokumen proyek dengan sistem
m) pengelolaan dan pengarsipan dokumen yang aman;
n) Persetujuan: menjelaskan tentang prosedur untuk
memberikan dan mendapatkan semua
o) persetujuan;
p) Revisi Program Mutu: menjelaskan prosedur
perubahan Program Mutu dilakukan untuk
q) memastikan tercapainya tujuan Penjaminan Mutu;
2) Pengawasan yang dilakukan di setiap tahap
pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya; dan
3) Prosedur yang relevan dengan pelaksanaan kegiatan
yang disebutkan dalam kontrak Konsultan Pengawas.
e. Pengendalian Pekerjaan: uraian semua kegiatan yang
dilaksanakan mengacu pada rencana, metodologi,
persyaratan pekerjaan, serta sumber daya personel dan
peralatan yang digunakan, frekuensi inspeksi, kriteria
penerimaan dan acuan informasi. Pengendalian pekerjaan
ini dapat dibuat dalam bentuk daftar simak/checklist.
f. Pelaporan: menetapkan laporan yang harus diserahkan
berikut jadwal penyerahannya. Program Mutu Konsultan
harus disusun berdasarkan dokumen RMPK Penyedia
Konstruksi. Setiap aspek dalam kedua dokumen tersebut
(Program Mutu dan RMPK) harus selaras. Pada tahap awal
penyusunan Program Mutu, Konsultan Pengawas
memeriksa dokumen RMPK Penyedia Konstruksi dan
memberikan rekomendasi perubahan, jika perlu. Perubahan
lebih lanjut terhadap Program Mutu Konsultan Pengawas
dan RMPK Penyedia Konstruksi dapat dilakukan selama
masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi guna
mengakomodir perubahan pada ruang lingkup pekerjaan.
▪ Pelaksanaan Program Mutu
Program Mutu menjadi dasar pelaksanaan Penjaminan
Mutu/QA secara sistematik. Program Mutu harus terus-
menerus dievaluasi, ditingkatkan dan dimutakhirkan agar
bisa merespons kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul,
untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
pengawasan. Dua aspek utama pelaksanaan Program Mutu
yang berkaitan dengan kegiatan konstruksi adalah
“Pengawasan Pekerjaan dan Pengendalian Mutu” dan
“Pengawasan Pelaksanaan Upaya Perlindungan
Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja”, seperti
dijelaskan pada bagian-bagian berikut ini. Dalam
pelaksanaan aspek Program Mutu, Konsultan Pengawas
harus mewakili kepentingan Pengguna Jasa sesuai Kontrak
Pekerjaan Konstruksi dan Surat Pelimpahan Wewenang.
b. Review Desain
- Meneliti dan memberi masukan tentang kesesuaian desain
dengan keadaan lapangan kepada pengguna jasa. Menyiapkan
data pendukung (data ukur, data tanah, dan lain-lain) yang
dibutuhkan dalam rangka review desain sesuai kebutuhan
lapangan;
- Menyiapkan konsep review/ penyesuaian desain sesuai dengan
kebutuhan/ kondisi lapangan berkoordinasi dengan pengawas
konsultansi dan persetujuan tim perencana, untuk diajukan
sebagai perubahan desain ke Pengguna Jasa.
c. Pengawasan Pengukuran
- Melakukan pengecekan alat ukur (waterpass beserta
perlengkapannya) yang digunakan/disediakan oleh Penyedia
Jasa Konstruksi yang telah dikalibrasi sebelum digunakan;
- Melaksanakan survei lapangan dalam rangka perhitungan Mutual
Chek (pengukuran, perhitungan volume beserta backupnya,
penyiapan berita acara) bersama penyedia jasa konstruksi;
- Memeriksa data elevasi/koordinat pada patok-patok pembantu;
- Memeriksa penerapan seluruh elevasi dan dimensi bangunan dari
gambar pelaksanaan (construction drawing/shop drawing) ke
situasi sesungguhnya di lapangan (kondisi alami);
- Memeriksa secara cermat dan menyetujui semua hasil
pengukuran dan perhitungan volume dalam rangka
pembayaran/termyjn pekerjaan;
- Memeriksa buku ukur dan kelengkapan dokumentasi pengukuran
yang dibuat oleh penyedia jasa konstruksi/pemborongan;
- Menyiapkan laporan selama kegiatan pengukuran.
d. Pengawasan Pelaksanaan
- Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan agar pekerjaan dapat
diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan, spesifikasi
teknik dan desain sebagaimana ditentukan dalam dokumen
kontrak pekerjaan konstruksi;
- Menyusun Standar Operasi Prosedur (SOP) pelaksanaan
konstruksi;
- Memeriksa/mengesahkan Shop Drawing/ Construction Drawing
yang dibuat oleh Penyedia Jasa Konstruksi/ Pemborongan, untuk
kemudian diajukan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- Memeriksa/mengoreksi metode dan jadwal pelaksanaan yang
dibuat Penyedia Jasa Konstruksi/Pemborongan;
- Menyiapkan network planning bersama Penyedia Jasa
Konstruksi/Pemborongan;
- Memeriksa dan mengesahkan laporan harian, laporan mingguan
dan laporan bulanan yang dibuat oleh Penyedia Jasa Konstruksi/
Pemborongan;
- Memberi masukan lisan/tertulis secara pro aktif, akurat dan tepat
kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dalam rangka
memperoleh efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan;
- Mengevaluasi program harian, mingguan Penyedian Jasa
Konstruksi/Pemborongan serta memberikan izin lingkup
pekerjaan per minggu sesuai jadwal pelaksanaan;
- Mengevaluasi insiden kecelakaan yang mungkin terjadi, serta
menganalisis akar masalah termasuk tindakan preventif dan
korektif yang diambil;
- Memberikan izin tertulis pada setiap tahap dimulainya
pelaksanaan pekerjaan;
- Melaksanakan sosialisasi spesifikasi teknis yang tercantum
dalam kontrak kepada seluruh personil teknis Penyedia Jasa
Konstruksi/ Pemborongan;
- Melaksanakan dan menerapkan tata cara, prosedur, mekanisme
pelaksanaan yang tercantum dalam Rencana Mutu Kontrak
(RMK)/ program mutu dan hasilnya dilaporkan kepada Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan;
- Membantu Pengguna jasa melakukan inspeksi kepada pabrik
pemasok, bahan, perakit dan lain-lainnya jika dibutuhkan;
- Menyiapkan rekomendasi untuk perintah dan konsep perubahan
kontrak/ Addendum terkait dengan adanya Change Order/
Variation Order, bilamana diperlukan untuk menjamin
penyelesaian pekerjaan yang secara teknis dapat
dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan anggaran yang
tersedia;
- Melakukan monitoring dan pengecekan secara terus – menerus
sehubungan dengan pengendalian mutu dan volume pekerjaan
serta menandatangani laporan bulanan, apabila pelaksanaan
pekerjaan telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah
ditentukan;
- Konsultan Pengawas harus melaporkan secara tertulis kepada
Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen apabila
terjadi adanya penyimpangan – penyimpangan dari ketentuan
dan persyaratan teknis, dengan tembusan kepada penyedia jasa
konstruksi/pemborongan;
- Membantu Pengguna Jasa mengawasi uji laboratorium dalam
rangka pengendalian mutu konstruksi;
- Melaporkan kepada Pengguna jasa masalah yang berkaitan
dengan pelaksanaan pekerjaan termasuk keterlambatan
pencapain target fisik, serta mengusulkan upaya penanggulangan
dan tindak turun tangan yang diperlukan, dan membantu
Pengguna jasa menyiapkan konsep teguran terhadap Penyedia
Jasa Konstruksi/ Pemborongan;
- Menginventarisasi, merencanakan kebutuhan penyelidikan dan
pengujian lapangan maupun laboratorium;
- Membantu Pengguna Jasa dalam mendapatkan data lapangan dan
data hasil pengujian laboratorium yang diperlukan untuk
pelaksanaan;
- Melaporkan dan mencatat pemakaian bahan yang diperlukan,
jumlah tenaga dan alat yang dipergunakan;
- Menyiapkan berita acara pembayaran angsuran/ termin;
- Membantu Pengguna Jasa dalam pelaksanaan penyerahan
pertama pekerjaan/ Previsional Hand Over ( PHO );
- Memeriksa dan mengesahkan Rencana Kerja Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL) yang didalamnya
termasuk aspek Kesetaraan Gender dan inklusi Sosial (GESI) dan
Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP),
menyusun Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
Pengawasan, termasuk perubahannya untuk memastikan
kepatuhan pada ketentuan dalam Kontrak Pekerjaan Konstruksi
dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Memeriksa, membahas, atau meninjau RKK Pelaksanaan,
RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP yang harus
disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaan dan kondisi di
lapangan.
- Memantau pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan,
Kesehatan, dan Keberlanjutan dengan menjamin:
1) Keselamatan keteknikan konstruksi;
2) Keselamatan dan kesehatan kerja;
3) Keselamatan publik; dan
4) Keselamatan lingkungan.
- Memantau dan melaporkan responsivitas Penyedia Konstruksi
terhadap ketentuan yang terkait dengan gender dan aksesibilitas
dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menyediakan
fasilitas yang diperlukan untuk seluruh stafnya;
- Memantau dan melaporkan kepatuhan Penyedia Konstruksi pada
Rencana Pengelolaan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan
Kerja, Kesetaraan Gender dan inklusi sosial serta risiko-risiko
yang terkait;
- Meninjau dokumentasi, penyelesaian dan pelaporan isu-isu
ketidak-patuhan dan keluhan-keluhan yang diterima;
- Memantau dan melaporkan setiap dampak sosial akibat
pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- Memantau dampak pemukiman kembali akibat pekerjaan
konstruksi, melaporkan dampak tersebut berikut langkah-
langkah mitigasinya dalam laporan kemajuan bulanan (jika ada);
- Memantau dan melaporkan dampak pekerjaan konstruksi pada
keanekaragaman hayati serta mitigasinya; dan
- Melakukan inspeksi terhadap aspek keselamatan konstruksi atas
metode dan prosedur pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan
semua langkah telah diambil untuk melindungi jiwa dan properti.
e. Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over)
- Menyusun daftar cacat mutu dan mengawasi perbaikannya
sebelum serah terima pertama (provisional hand over);
- Memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan
dokumen dan gambar as built sesuai dengan pelaksanaan
pekerjaan di lapangan sebelum serah terima pertama (provisional
hand over);
- Melakukan pengawasan demobilisasi personel dan peralatan
sesuai jadwal penugasan dan jadwal mobilisasi;
- Membantu penyusunan berita acara pekerjaan 100% (seratus
persen) sebelum serah terima pertama (provisional hand over);
- Membantu ppk dalam menyusunan berita acara serah terima
pertama (provisional hand over); dan
- Menyusun laporan akhir kegiatan pekerjaan pengawasan.
f. Pelaporan Pelaksanaan Konstruksi
- Memeriksa dan menyetujui laporan harian, laporan mingguan,
laporan bulanan, termasuk grafik/kurva kemajuan pekerjaan,
serta hasil rapat periodik termasuk notulen rapat pekerjaan pada
pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Penyedia Jasa Konstruksi/
Pemborongan;
- Melakukan pemeriksaan dan persetujuan atas gambar gambar
purna laksana (As Built Drawing) yang menggambarkan secara
rinci setiap bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh
Penyedia Jasa Konstruksi/ Pemborongan;
- Membantu Pengguna jasa menyiapkan laporan teknis,
administrasi dan kegiatan lain tentang pelaksanaan pekerjaan
konstruksi kepada unit kerja / instansi terkait.
- Laporan Pelaksanaan Keselamatan Pekerjaan (HSE) dituangkan
dalam laporan bulanan.
Pekerjaan pengawasan yang harus dikerjakan oleh konsultan secara
umum dapat dibagi berdasarkan fungsi pokoknya antara lain :
g. Pemeriksaan (Tes dan Inspeksi)
- Memeriksa data survey di lapangan
- Mengarahkan dan memeriksa pelaksanaan test laboratorium dan
test lapangan untuk pekerjaan beton dan semua material yang
akan digunakan dan metoda kerja yang akan dilaksanakan
- Melakukan pengawasan uji laboratorium beserta laporannya dari
material yang datang dan terpasang di lapangan. Sebelum
melakukan uji laboratorium, sampel material harus disediakan
sebanyak 3 (tiga) sampel dimana masing-masing sampel
disimpan dalam tempat yang aman seperti toples atau tabung dan
masing-masing sampel tersebut diserahkan kepada pengguna
jasa 1 (satu) sampel, disimpan di kantor lapangan/direksi keet 1
(satu sampel), dan 1 (satu) sampel lainnya untuk diuji di
laboratorium. Segala biaya akibat adanya pengujian-pengujian
sample dan material lainnya menjadi tanggung jawab kontraktor
- Mengawasi dan mengevaluasi semua konstruksi dan instalasi,
gudang, peralatan, dan barang-barang lain agar sesuai dengan
acuan dan kondisi dari dokumen kontrak
- Memeriksa material yang akan digunakan di proyek termasuk
juga sumbernya yang harus disetujui terlebih dahulu oleh
Pemberi Tugas
- Pemeriksaan Serah Terima Pertama termasuk penyiapan laporan
dan Berita Acara Serah Terima Pertama yang diperlukan dan
menerbitkan Sertifikat Penerimaan Pertama (Certificate of
Provisional Acceptance)
- Pemeriksaan Serah Terima Akhir termasuk penyiapan laporan
dan Berita Acara Serah Terima Akhir yang diperlukan dan
menerbitkan Sertifikat Penerimaan Akhir (Certificate of Final
Acceptance)
- Pemeriksaan dan Pengawasan Kalendering tiang pancang
h. Pengawasan (Kontrol)
- Menjaga pencapaian kemajuan pekerjaan yang terbaru berupa
bar chart dan PDM/CPM yang digunakan sesuai dengan rencana
kerja yang sudah disetujui
- Memeriksa dan rnenyetujui semua gambar kerja dan detailnya
yang diajukan oleh Kontraktor, penyesuaian desain bila
diperlukan, agar sesuai dengan kebutuhan teknis
- Memeriksa dan menyetujui gambar terbangun (As Built
Drawing) yang disiapkan oleh Kontraktor
- Menjaga dan memperbaharui secara berkala daftar tenaga kerja
dan peralatan yang digunakan Kontraktor dengan mengacu pada
daftar yang sudah disetujui oleh pemberi tugas saat pengajuan
penawaran
- Memeriksa dan menyetujui catatatan yang dibuat kontraktor
tentang laporan harian yang berisi: kondisi cuaca harian, kondisi
di luar normal di lapangan, peralatan Kontraktor, dan personil di
lapangan serta peristiwa kejadian yang bisa rnengakibatkan
keterlambatan, dan langkah-Iangkah yang diambil untuk
mencegah keterlambatan tersebut
- Memeriksa, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan
keselamatan kerja (HSE) di lokasi pekerjaan selama kegiatan
pekerjaan berlangsung.
- Menjamin penerimaan dan menjaga sebagai laporan tetap, semua
jaminan yang diperlukan di bawah syarat-syarat yang tercantum
di dalam dokumen kontrak, untuk material dan peralatan yang
digunakan di proyek
- Perjanjian/perwasitan untuk klaim dari Kontraktor
i. Administrasi
- Mempersiapkan semua perubahan (change orders) dan
membantu Pemberi Tugas pada saat negosiasi harga dan biaya
konstruksi setiap perubahan 2 bulan ke depan
- Mengevaluasi dan membuat rekomendasi bagi Pemberi Tugas
dalam bertindak atas klaim terhadap kontrak, perselisihan,
penambahan lingkup pekerjan kontrak, draft perubahan-
perubahan lain di ruang lingkup pekerjaan yang tercanturn dalam
dokumen kontrak
12. Keluaran Sebagai bagian dari penyediaan jasa konsultansi pengawasan
konstruksi ini, Konsultan Pengawas wajib menghasilkan
keluaran/output berdasarkan keahlian terpadu di setiap tahap pekerjaan.
Keluaran dimaksud termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
- Tercapainya pengendalian keuangan dan waktu pelaksanaan yang
tercermin dalam efesiensi pelaksanaan Kontrak;
- Tercapainya Pengendalian volume dan mutu dilapangan sesuai
Kontrak;
- Laporan yang berisi kegiatan pengawasan pekerjaan konstruksi
berbasis kinerja antara lain:
1) Program Mutu;
2) Laporan K3/RKK Pengawasan;
3) Laporan Manual Operasi dan Pemeliharaan;
4) Laporan Pendahuluan;
5) Laporan Bulanan;
6) Laporan Akhir; dan
7) Album Dokumentasi.
13. Peralatan Material, - Buku Kontrak Pekerjaan Konstruksi/Pemborongan pekerjaan yang
bersangkutan;
Personil dan Fasilitas
- Format Rencana Mutu Kontrak (RMK) Konstruksi dan Gambar
dari Pejabat Pembuat
Desain dan Spesifikasi Teknis pekerjaan yang bersangkutan;
Komitmen
- Pejabat Pembuat Komitmen akan menugaskan juga personil
pengawasan dari instansi untuk melengkapi pekerjaan dari
konsultan supervisi;
- Untuk fasilitas dari PPK hanya menyediakan ruang untuk rapat-
rapat rutin beserta perlengkapannya.
14. Peralatan dan Material - Selama masa pelaksanaan kontrak, Konsultan Pengawas wajib
menyiapkan fasilitas kantor dan melaksanakan manajemen yang
dari Penyedia Jasa
baik sesuai ketentuan Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultansi
Konsultansi
Konstruksi. Untuk menunjang hal tersebut, Konsultan Pengawas
harus menyediakan perlengkapan tertentu serta sejumlah peralatan
pendukung.
Hal-hal yang disediakan Konsultan Pengawas adalah:
a. Biaya Langsung Non-Personel harus disediakan dan dibayar
terpisah yaitu:
1) Sewa kantor lengkap dengan peralatan yang diperlukan
untuk pelaksanaan pekerjaan seperti : peralatan tulis (ATK)
dan barang-barang yang habis pakai lainnya;
- Komputer Desktop 1 unit
- Laptop 3 unit
- Printer Color A4 1 unit
- Printer Color A3 1 unit
- Digital Kamera 1 unit
- Drone 1 unit
- Waterpass 1 unit
1) Biaya transportasi yaitu sewa mobil (1 unit) dan sewa motor
(2 unit);
2) Peralatan K3 dan pencegahan Covid-19;
3) Biaya produksi dan penyampaian semua pelaporan dan
pengiriman terkait Pekerjaan Konsultansi lainnya.
b. Fasilitas yang disediakan oleh Konsultan Pengawas dan tidak
dibayar terpisah tidak ada
c. Pelaksanaan pengawasan dilakukan terutama di lokasi
pekerjaan.
- Konsultan Pengawas melakukan perjalanan/kunjungan ke lokasi
pekerjaan/kantor/lembaga/instansi yang diperlukan untuk dapat
melaksanakan tugasnya dengan efektif. Lokasi termasuk, tetapi
tidak terbatas pada:
a. Kantor Pengguna Jasa/PPK;
b. Kantor Penyedia Konstruksi (termasuk kantor lapangan);
c. Kantor perwakilan pemangku kepentingan lainnya seperti
lembaga pemerintah;
d. Akomodasi lapangan dan fasilitas penyimpanan/storage
Penyedia Konstruksi;
e. Fasilitas produksi dan/atau pencampuran Penyedia Konstruksi,
seperti quarry,dll;
f. Fasilitas apa pun yang dimiliki anggota konsorsium Penyedia
Konstruksi, sub- Penyedia Konstruksi, suplier lokal atau pihak
lain yang termasuk dalam Kontrak Pekerjaan Konstruksi.
Semua pengaturan transportasi dan logistik yang diperlukan untuk
melaksanakan perjalanan yang dimaksud merupakan tanggung
jawab Konsultan Pengawas. Biaya semua perjalanan ke dan dari
lokasi-lokasi tersebut, serta biaya terkait, seperti akomodasi, tidak
dibayar terpisah dan dianggap sudah dimasukkan dalam item lain
dalam Daftar Kuantitas dan Harga yang disiapkan oleh Konsultan
Pengawas.
15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi memiliki tanggung jawab antara
lain sebagai berikut :
Penyedia Jasa
- Pengawasan dan pemantauan terhadap Penyedia Jasa Pelaksana
Konstruksi dan semua kegiatan
- Konsultan Pengawas bertugas dalam pengawasan pelaksanaan
pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan kontrak
sebagaimana tugas pengawasan yang dilimpahkan oleh
Penanggung Jawab Kegiatan (PPK Fisik) dan harus
mengendalikan pekerjaan konsultansi sesuai dengan kontrak
pengawasan.
- Konsultan Pengawas membuat RKK Pengawasan sesuai
Sublampiran D RKK Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021, dan
dalam hal pengendalian dan pengawasan pekerjaan konstruksi,
maka Konsultan
- Konsultan Pengawas membuat RKK Pengawasan sesuai
Sublampiran D RKK Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021, dan
dalam hal pengendalian dan pengawasan pekerjaan konstruksi,
maka Konsultan
- Pelaksanaan konstruksi harus dilakukan secara terencana dan
terstrukturmelaksanakan pengawasan pekerjaan di lapangan,
sehingga tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kerja
dan syarat/spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan;
- Menampung persoalan terkait pelaksanaan konstruksi di lapangan
dan menyampaikan serta memberikan rekomendasi opsi solutif
kepada PPK; dan
- Meneliti kebenaran atau membandingkan laporan progres
pekerjaan yang di klaim/dinyatakan oleh pelaksana pekerjaan
dengan yang diperoleh dari laporan tenaga konsultan supervisi di
lapangan.
Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi memiliki wewenang antara lain
sebagai berikut :
- Menyusun, menyajikan, membahas, menyerahkan, melaksanakan,
mengendalikan, merevisi, memutakhirkan Program Mutu untuk
penjaminan mutu pelaksanaan pekerjaan, untuk memperoleh
persetujuan PPK;
- Memberi izin memulai setiap tahap pekerjaan;
- Memeriksa dan menyetujui kemajuan pekerjaan konstruksi sesuai
dengan kontrak;
- Memeriksa dan menilai kualitas dan keselamatan konstruksi
dibanding hasil akhir pekerjaan;
- Memeriksa dan menilai jadwal kerja dan metode kerja;
- Melakukan pengawasan terhadap penerapan dokumen SMKK;
- Merekomendasikan kepada pengguna jasa untuk menghentikan
pelaksanaan pekerjaan sementara jika pelaksana pekerjaan tidak
memperhatikan peringatan yang diberikan;
- Mengadakan rapat secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali sebulan,
dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat
Pembuat Komitmen/Pelaksana Kegiatan/Tim Teknis, Konsultan
Perencana Teknis dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan
persoalan yang timbul dalam pelaksanaan di lapangan untuk
kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua
pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima masing-masing
pihak paling lambat satu minggu kemudian;
- Memeriksa kinerja pengawasan yang harus memenuhi standar
hasil kerja pengawasan yang berlaku dan diisyaratkan;
- Melakukan hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang
ditimbulkan;
- Memastikan ketepatan waktu pelaksanaan; dan
- Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan konstruksi sesuai
dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- Memberikan persetujuan izin kerja (request of work) atas rencana
pelaksanaan pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan; dan/atau
- Pemberian rekomendasi kepada ppk untuk menghentikan setiap
pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak
dan dokumen smkk.
- Memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada pihak
pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen
kontrak;
- Meneliti dan memberikan persetujuan pada gambar pelaksanaan
(shop drawing) yang diajukan oleh kontraktor sebelum
dilaksanakan;
- Memberikan masukan pendapat teknis tentang permintaan tambah
kurang pekerjaan yang diajukan oleh pelaksana fisik yang dapat
mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada
ketentuan kontrak;
- Mengusulkan perubahan jika terjadi ketidaksesuaian dengan
kondisi di lapangan;
- Mengkoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana
pekerjaan, termasuk pekerjaan fisik konstruksi yang telah
dilaksanakan agar sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati;
dan
- Merekomendasikan kepada ppk untuk menolak material dan
peralatan konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi.
Wewenang yang tetap dipegang PPK (tindakan yang harus disetujui
PPK sebelum pelaksanaan) adalah sebagai berikut:
- Menambahkan dan/atau mengurangi volume pekerjaan yang
menyebabkan perubahan nilai kontrak;
- Menambahkan jenis pekerjaan baru;
- Menambah dan/atau mengurangi nilai kontrak;
- Mengubah jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan;
- Mensubkontrakkan bagian-bagian pekerjaan;
- Persetujuan perpanjangan masa kontrak setelah evaluasi terhadap
usulan tertulis yang diajukan Penyedia Konstruksi;
- Menunjuk personel yang namanya tidak tercantum dalam kontrak
sebagai bagian dari tenaga utama;
- Mengubah dan memodifikasi spesifikasi teknis.
Semua tindakan yang tidak tercantum di atas harus tunduk pada
Adendum Kontrak.
16. Jangka Waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Surat Perintah Mulai
penyelesaian Kegiatan Kerja (SPMK) diterbitkan.
17. Personil Jabatan Ahli Persyaratan Sertifikat Jumlah
Pendidikan Penga Kualifikasi Org Bln
/jurusan laman
Tenaga Profesional
Team Leader Sumber S1 Teknik 6 tahun Ahli SKA Ahli 1 6
Daya Air Sipil/ Madya Teknik SDA
atau
(SDA) Pengairan
SKK Bidang
Keahlian
Teknik SDA
Supervision Sumber S1 Teknik 3 tahun Ahli SKA Ahli 1 5
Engineer Daya Air Sipil/ Muda Teknik SDA
atau
(SDA) Pengairan
SKK Bidang
Keahlian
Teknik SDA
Sumber S1 Teknik 5 Tahun Ahli SKA Ahli 1 5
Quality and Daya Air Sipil/ Muda Teknik SDA
atau
Quantity (SDA) Pengairan
SKK Bidang
Engineer
Keahlian
Teknik SDA
Health Safety K3/HSE S1 Umum 3 tahun Ahli SKA Ahli 1 4
Environment Muda Muda K3
Konstruksi
(HSE)
Engineer
Tenaga Sub Profesional
Inspektur D3 Teknik 4 tahun SKT 1 6
Sipil/ Pelaksana
Lapangan
Pengairan
Pekerjaan
Saluran
Irigasi
Surveyor D3 Teknik 4 tahun SKT Juru 1 4
Geodesi Ukur/Teknisi
Survey
Pemetaan
atau
SKK Juru
Ukur
(Surveyor)
Tenaga Pendukung
Operator D3 Umum 1 Tahun 1 6
Komputer
Operator D3 Teknik 2 Tahun 1 4
CAD Sipil
(Drafter)
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor: 04/SE/M/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Tertib Pelaksanaan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Penyedia
dan Subpenyedia bertanggungjawab untuk mengikutsertakan seluruh tenaga kerja
konstruksi sebagai peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.
18. Jadwal Bulan Ke-
No. Personil
Tahapan 1 2 3 4 5 6
1 Team Leader
Pelaksanaan
2 Supervision Engineer
Kegiatan
3 Quality and Quantity Engineer
4 Heatlh Safety Environment (HSE) Engineer
5 Inspektur
6 Surveyor
7 Operator Komputer
8. Operator CAD (Drafter)
(Jadwal diatas tidak bersifat mengikat dan hanya menggambarkan format umum
pelaksanaan pekerjaan supervisi berdasarkan pembayaran man-month. Jadwal
pekerjaan sesungguhnya akan ditetapkan berdasarkan penawaran penyedia jasa
dan disesuaikan dengan kondisi real pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan)
19. Penugasan a. Tenaga Profesional
1) Team Leader
Minimal Sarjana S1 jurusan Teknik Sipil atau Teknik Pengairan, dibuktikan
dengan copy ijazah yang dilegalisir, dengan pengalaman sebagai Team Leader
pada bidang Sumber Daya Air minimal 6 (enam) tahun dan memiliki Sertifikat
Keahlian dari Asosiasi Profesi dengan kualifikasi minimal berupa SKA Ahli
Madya Teknik SDA atau SKK Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik SDA.
Mempunyai tugas dan kewajiban :
1) Mengoordinasikan seluruh tenaga ahli pengawasan konstruksi untuk setiap
pelaksanaan pengukuran atau rekayasa lapangan yang dilakukan Penyedia
Jasa Pekerjaan Konstruksi dan menyampaikan laporan kepada PPK sehingga
dapat segera diambil keputusan yang diperlukan, termasuk untuk pekerjaan
pengembalian kondisi, pekerjaan minor yang mendahului pekerjaan utama
dan rekayasa terperinci lainnya;
2) Mengoordinasikan seluruh Tenaga Ahli Konsultan Pengawas secara teratur
dan memeriksa seluruh pekerjaan di lapangan serta memberi penjelasan
tertulis kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi mengenai apa yang
sebenarnya dituntut dalam pekerjaan tersebut, jika dalam kontrak pekerjaan
konstruksi hanya dinyatakan secara umum;
3) Memastikan bahwa Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi memahami
Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi secara benar, melaksanakan
N O
A
1
2
3
B
1
2
3
C
1
2
D
1
E1
2
F
1
2
3
G
123
4
5
6
7
8
. U R A IA N P E K E R J A A N
T A H A P P E R S IA P A N
P e rs ia p a n A d m in is tra s i d a n T e k n is
M o b ilis a s i P e rs o n il d a n P e ra la ta n K a n to r
D e m o b ilis a s i P e rs o n il d a n P e ra la ta n K a n to r
P E L A K S A N A A N A W A L K O N S T R U K S I
P re -C o n s tru c tio n M e e tin g
P e n in ja u a n L a p a n g a n
K a jia n T e k n is d a n E v a lu a s i
a . P e n g u k u ra n d a n P e n g e c e k a n
b . E v a lu a s i G a m b a r D e s a in
c . P e ru b a h a n G a m b a r D e s a in
d . P e k e rja a n T a m b a h K u ra n g
e . A d d e n d u m K o n tra k
f. E v a lu a s i P e k e rja a n L a n ju ta n
M O N IT O R IN G P E K E R J A A N K O N S T R U K S I
M a s a P e rs ia p a n K o n tra k to r
a . P e m e rik s a a n R e n c a n a K o n s tru k s i (T im e S c h
b . P e m e rik s a a n M e to d e P e la k s a n a a n K o n s tru k
c . P e m e rik s a a n R e n c a n a L o k a s i Q u a rry
d . P e m e rik s a a n B a h a n d a n M a te ria l
e . P e m e rik s a a n R K 3 K
f. P e m e rik s a a n R e n c a n a P e n g a tu ra n L a lu L in ta
M a s a P e la k s a n a a n K o n s tru k s i
a . P e m e rik s a a n R e q u e s t d a n S h o p D ra w in g
b . P e n g e n d a lia n K u a lita s P e k e rja a n
c . P e n g e n d a lia n K u a n tita s P e k e rja a n
d . P e n g e n d a lia n B a c k U p Q u a lity d a n Q u a n tity
e . P e m e rik s a a n P e n g a ju a n P e m b a y a ra n
f. P e m e rik s a a n A d d e n d u m
R A P A T K O O R D IN A S I
R a p a t B u la n a n P e n g a w a s a n
Q U A L IT Y A S S U R A N C E
P e n g e n d a lia n A d m in is tra s i P ro y e k
P e n g e n d a lia n
P e k e rja a n K o n s tru k s i
S E R A H T E R IM A A K H IR P E K E R J A A N
P e m e rik s a a n A s B u ilt D ra w in g
P e m e rik s a a n L a p o ra n Q u a lity d a n Q u a n tity
P ro v is io n a l H a n d O v e r
P E L A P O R A N
L a p o ra n P ro g ra m M u tu
L a p o a ra n P e n d a h u lu a n
L a p o ra n B u la n a n
L a p o ra n K 3 (R K K P e n g a w a s a n )
L a p o ra n M a n u a l O p e ra s i d a n P e m e lih a ra a n
A lb u m D o k u m e n ta s i
L a p o ra n A k h ir (C o m p le tio n R e p o rt)
D o k u m e n ta s i F o to d a n V id e o D ro n e
e
s
s
d
i
u le )
1 2 3
B
T
U
A
L
. 2
A N
0 2
K
3
E -
4 5 6
pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi serta gambar-gambar, dan
menerapkan metode konstruksi yang tepat dengan kondisi lapangan untuk
setiap pelaksanaan pekerjaan;
4) Memeriksa dengan teliti setiap gambar-gambar kerja dan
analisa/perhitungan konstruksi dan kuantitasnya, yang dibuat oleh Penyedia
Jasa Pekerjaan Konstruksi sebelum pelaksanaan pekerjaan;
5) Melakukan inspeksi secara teratur dan memeriksa pekerjaan pada semua
lokasi pekerjaan dalam kontrak serta membuat laporan kepada PPK terhadap
hasil inspeksi lapangan.
6) Membuat rekomendasi kepada PPK untuk menerima atau menolak hasil
pekerjaan, material dan peralatan konstruksi yang tidak sesuai dengan
spesifikasi yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kontrak Pekerjaan
Konstruksi;
7) Mengoordinasikan pencatatan kemajuan pekerjaan yang dicapai Penyedia
Jasa Pekerjaan Konstruksi setiap hari pada lembar kemajuan pekerjaan
(progress schedule) yang telah disetujui;
8) Memonitor dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan dan segera melaporkan
kepada PPK jika terdapat kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan
Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi dan dapat berpengaruh terhadap
jadwal penyelesaian pekerjaan yang direncanakan. Dalam kondisi tersebut,
maka Team Leader membuat rekomendasi kepada PPK secara tertulis untuk
mengatasi keterlambatan;
9) Memeriksa semua kuantitas dan volume hasil pengukuran setiap pekerjaan
yang telah selesai yang disampaikan oleh Quantity Engineer;
10) Menjamin bahwa sebelum Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi diizinkan
untuk melaksanakan pekerjaan berikutnya, maka pekerjaan-pekerjaan
sebelumnya yang akan tertutup atau menjadi tidak tampak harus sudah
diperiksa/diuji dan sudah memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kontrak
Pekerjaan Konstruksi;
11) Memberi rekomendasi kepada PPK menyangkut mutu, volume dan jumlah
pekerjaan yang telah selesai dan memeriksa kebenaran dari setiap bukti
pembayaran bulanan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;
12) Mengoordinasikan perhitungan dan pembuatan sketsa yang benar kepada
PPK di setiap lokasi pekerjaan untuk bahan pertimbangan dalam
pengampilan keputusan/persetujuan;
13) Memberi rekomendasi kepada PPK terhadap pencapaian mutu dan hasil
pekerjaan yang sesuai dengan Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi atas
usulan pembayaran yang diajukan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;
14) Mengoordinasikan penyusunan laporan mengenai kemajuan fisik dan
keuangan pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangannya dan
menyerahkannya kepada PPK;
15) Mengawasi dan memeriksa pembuatan Gambar Terbangun/Terpasang (as-
built drawings) dan mengupayakan agar semua gambar tersebut dapat
diselesaikan sebelum serah terima pertama (provisional hand over); dan
16) Menyimpan arsip gambar desain dan menyusun korespondensi kegiatan,
laporan harian, laporan mingguan, laporan kemajuan pekerjaan dan
pengukuran pembayaran.
2) Supervision Engineer (SE)
Minimal Sarjana S1 jurusan Teknik Sipil atau Teknik Pengairan, dibuktikan
dengan copy ijazah yang dilegalisir, dengan pengalaman sebagai Supervision
Engineer pada bidang Sumber Daya Air minimal 3 (tiga) tahun dan memiliki
Sertifikat Keahlian dari Asosiasi Profesi dengan kualifikasi minimal berupa SKA
Ahli Muda Teknik SDA atau SKK Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik SDA.
Mempunyai tugas dan kewajiban :
1) Memeriksa kesesuaian antara gambar perencanaan dengan gambar
pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kondisi di lapangan;
2) Memastikan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menerapkan ketentuan
keselamatan konstruksi;
3) Memastikan bahwa seluruh tenaga kerja konstruksi yang terlibat dalam
pekerjaan konstruksi memiliki Sertifikat Kerja Konstruksi (SKK);
4) Memastikan bahwa seluruh peralatan yang digunakan telah memiliki Surat
Izin Laik Operasi (SILO);
5) Memastikan bahwa operator alat berat memiliki Surat Izin Operator (SIO);
6) Memeriksa kesesuaian penggunaan material/bahan produksi dalam negeri
dan barang impor sesuai dengan formulir Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN) dan daftar barang yang diimpor sebagaimana tercantum dalam
kontrak pekerjaan konstruksi;
7) Memastikan metode konstruksi dan hasil pekerjaan yang dihasilkan
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan Dokumen Kontrak
Pekerjaan Konstruksi;
8) Memberikan instruksi secara tertulis kepada Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi, apabila metode konstruksi dinilai tidak benar atau
membahayakan dan dicatat dalam buku harian (log book) serta segera
melaporkannya kepada Team Leader;
9) Membuat justifikasi teknis terhadap usulan perubahan yang diajukan oleh
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;
10) Mencatat seluruh pelaksanaan pekerjaan serta seluruh perubahan dan
ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dari perencanaan serta
melaporkannya kepada Team Leader; dan
11) Memeriksa dan menyetujui laporan teknis yang dibuat oleh Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi.
3) Quality and Quantity Engineer
Minimal Sarjana S1 jurusan Teknik Sipil atau Teknik Pengairan, dibuktikan
dengan copy ijazah yang dilegalisir, dengan pengalaman sebagai Quality dan
Quantity Engineer pada bidang Sumber Daya Air minimal 5 (lima) tahun dan
memiliki Sertifikat Keahlian dari Asosiasi Profesi dengan kualifikasi minimal
berupa SKA Ahli Muda Teknik SDA atau SKK Ahli Muda Bidang Keahlian
Teknik SDA.
Mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab:
1) Memeriksa, mengawasi dan melakukan pengujian terhadap mutu proses dan
hasil pekerjaan, material dan peralatan sesuai dengan gambar, spesifikasi dan
dokumen perubahannya;
2) Melakukan pengawasan atas pemasangan, pengaturan dan penempatan alat
ukur dan alat uji sebelum dan saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
3) Melaksanakan pengawasan atas semua pengujian yang dilaksanakan oleh
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dalam rangka pengendalian mutu material
serta hasil pekerjaannya, dan segera melaporkan kepada Team Leader jika
terdapat ketidaksesuaian dan cacat mutu baik dalam prosedur maupun hasil
pengujiannya;
4) Menganalisa semua data hasil pengujian mutu pekerjaan dan memberikan
laporan secara tertulis kepada Team Leader atas persetujuan dan penolakan
penggunaan material dan hasil pekerjaan;
5) Mengawasi semua pelaksanaan pengujian di lapangan yang dilakukan oleh
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dalam
spesifikasi dan dokumen perubahannya;
6) Menyerahkan laporan bulanan yang di antaranya berisikan laporan hasil
pengendalian mutu, data laboratorium serta pengujian di lapangan beserta
risalah/kesimpulan dari data yang ada kepada Team Leader untuk selanjutnya
dilaporkan kepada PPK;
7) Menyiapkan format laporan pengendalian mutu pekerjaan, pengujian hasil
pekerjaan dan kriteria penerimaan pekerjaan;
8) Menyampaikan laporan hasil uji data mutu material, jumlah benda uji mutu
dan mutu keluaran pekerjaan kepada Team Leader;
9) Membuat rekomendasi kepada Team Leader terhadap ketidaksesuaian mutu
pekerjaan dan tindak lanjut penanganannya, guna pencegahan
ketidaksesuaian; dan
10) Memberikan panduan di lapangan bagi personel Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi mengenai metodologi pengujian mutu bahan dan pekerjaan.
11) Melakukan survei yang diperlukan untuk memeriksa pekerjaan dan volume
atau kuantitas pekerjaan sebelum dan saat pelaksanaan pekerjaan;
12) Membuat catatan/laporan harian tentang kemajuan pekerjaan di lapangan,
serta selalu memberikan informasi tentang rincian pekerjaan kepada Team
Leader;
13) Menghitung kembali volume atau kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan
sebagai dasar perhitungan prestasi pekerjaan;
14) Melakukan pengawasan di lapangan selama pekerjaan berlangsung dan
melaporkan segera kepada Team Leader jika terdapat volume atau kuantitas
pekerjaan yang tidak sesuai dengan Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi;
15) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan mencatat semua hasil pengukuran,
perhitungan volume atau kuantitas pekerjaan dan bukti pembayaran terhadap
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen
Kontrak Pekerjaan Konstruksi;
16) Membuat ringkasan dengan memperhatikan laporan Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi tentang pengadaan material, jumlah pekerjaan yang telah
diselesaikan dan pengukuran di lapangan untuk dilaporkan kepada Team
Leader setiap hari setelah selesai kerja;
17) Mengevaluasi prosedur perhitungan hasil pelaksanaan pekerjaan yang
diajukan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;
18) Melakukan inspeksi dan monitoring lapangan terkait keluaran hasil pekerjaan
serta melaporkannya secara tertulis kepada Team Leader; dan
19) Membantu Team Leader dalam pengukuran akhir secara keseluruhan dari
bagian pekerjaan yang telah diselesaikan dan memenuhi persyaratan mutu
pekerjaan.
4) Health Safety Environment (HSE) Engineer
Minimal Sarjana S1 Umum, dibuktikan dengan copy ijazah yang dilegalisir,
dengan pengalaman sebagai HSE Engineer minimal 3 (tiga) tahun dan memiliki
Sertifikat Keahlian dari Asosiasi Profesi dengan kualifikasi minimal berupa SKA
Ahli Muda K3 Konstruksi.
Mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
1) Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan aspek keselamatan
konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, untuk mendukung
terwujudnya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
2) Melakukan pengawasan terhadap penerapan Dokumen SMKK;
3) Memeriksa dan membuat rekomendasi terhadap penyusunan dan
pemutakhiran dokumen penerapan Keselamatan Konstruksi;
4) Berkoordinasi dengan HSE Engineer Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
dalam mengidentifikasi dan memetakan potensi bahaya yang mungkin terjadi
di lingkungan kerja, termasuk membuat tingkatan dampak dari bahaya
(impact) dan kemungkinan terjadinya bahaya tersebut (probability);
5) Berkoordinasi dengan HSE Engineer Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
dalam menyusun rencana program keselamatan dan kesehatan kerja yang
meliputi upaya preventif dan upaya korektif, untuk mengurangi terjadinya
bahaya/kecelakaan dan menanggulangi kecelakaan yang terjadi di lingkungan
kerja;
6) Memonitoring implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan
berkoordinasi bersama HSE Engineer Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
dalam memastikan dampak lingkungan akibat pembangunan proyek dapat
diminimalisir;
7) Berkoordinasi dengan HSE Engineer Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi atau
pejabat lain dalam penyiapan pengendalian dan keselamatan lalu lintas yang
terlibat di area proyek atau proyek lain yang berkaitan;
8) Membuat dan memelihara dokumen terkait kesehatan dan keselamatan kerja,
termasuk merancang prosedur baku dan memelihara borang atau catatan
terkait kesehatan dan keselamatan kerja; dan
9) Mengevaluasi insiden kecelakaan yang mungkin terjadi, serta menganalisis
akar masalah termasuk tindakan preventif dan korektif yang diambil.
b. Tenaga Sub Profesional
1) Inspektur
Minimal Lulusan Diploma (D3) Jurusan Teknik Sipil /Teknik Pengairan
dibuktikan dengan copy ijazah yang dilegalisir, dengan pengalaman sebagai
inspektur minimal 4 (empat) tahun dan memiliki Sertifikat Ketrampilan (SKT)
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi dari Asosiasi Profesi.
Mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
1) Membantu Supervision Engineer dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan
dari aspek prosedur dan kuantitas pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak;
2) Bertanggung jawab penuh terhadap Team Leader untuk mengawasi kuantitas
dan kualitas pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor;
3) Melakukan Pemeriksaan gambar kerja kontraktor berdasarkan gambar rencana
serta memeriksa dan memberi ijin pelaksanaan pekerjaan kontraktor;
4) Mengawasi dan memberi pengarahan dalam pelaksanaan pekerjaan agar
sesuai dengan prosedur berdasarkan spesifikasi teknis;
5) Berhak Menerima dan menolak hasil pekerjaan kontraktor berdasarkan
spesifikasi teknis.
6) Membuat laporan harian mengenai aktivitas kontraktor untuk kemajuan
pekerjaan, terdiri dari cuaca, material yang dating (masuk), perubahan dan
bentuk dan ukuran pekerjaan, peralatan di lapangan, kuantitas dari pekerjaan
yang telah diselesaikan, pengukuran di lapangan dan kejadian-kejadian
khusus.
7) Memeriksa gambar terlaksana (As Built Drawing).
8) Membuat catatan lengkap tentang peralatan, tenaga kerja dan material yang
digunakan dalam setiap pekerjaan yang merupakan atau mungkin akan
menjadi pekerjaan tambah (extra).
9) Mengkaji ulang dan memberikan persetujuan terhadap permohonan kerja
(work request), metode pelaksanaan, gambar-gambar pelaksanaan (shop
drawing & Construction Drawing) dan contoh-contoh material yang diajukan
pihak kontraktor;
10) Melakukan pengawasan /supervisi dan persetujuan pelaksanaan konstruksi,
kemajuan progres / jadwal rencana kerja.
2) Surveyor
Minimal Lulusan Diploma (D3) Jurusan Teknik Geodesi dibuktikan dengan copy
ijazah yang dilegalisir, dengan pengalaman sebagai suveyor minimal 4 (empat)
tahun dan memiliki Sertifikat Ketrampilan (SKT) Juru Ukur/Teknisi Survey
Pemetaan atau SKK Juru Ukur (Surveyor)dari Asosiasi Profesi.
Mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
1) Melakukan Orientasi lapangan dalam lokasi pengukuran yang akan dikerjakan
bersama tim pengukuran dari kontraktor;
2) Membantu Kegiatan survey dan pengukuran diantaranya pengukuran
topografi lapangan dan melakukan penyusunan dan penggambaran data-data
lapangan;
3) Mencatat dan mengevaluasi hasil pengukuran yang telah dilakukan sehingga
dapat meminimalisir kesalahan dan melakukan tindak koreksi dan
pencegahannya;
4) Mengawasi survei lapangan yang dilakukan kontraktor untuk memastikan
pengukur an dilaksanakan dengan akurat telah mewakili kuantitas untuk
pembayaran sertifikat bulanan untuk pembayaran terakhir;
5) Mengawasi survei lapangan yang dilakukan kontraktor untuk memastikan
pengukur an dilaksanakan dengan prosedur yang benar dan menjamin data
yang diperoleh akurat sesuai dengan kondisi lapangan untuk keperluan
peninjauan desain atau detail desain;
6) Mengawasi pelaksanaan staking out, penetapan elevasi sesuai dengan gambar
rencana;
7) Melaporkan dan bertanggung jawab hasil Pekerjaan ke Team Leader.
c. Tenaga Pendukung
1) Operator Komputer
Operator Komputer disyaratkan minimal seorang lulusan (D3) Umum, lulusan
Universitas/Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah
terakreditasi atau yang telah lulus Ujian Negara atau Perguruan Tinggi Luar
Negeri yang telah diakreditasi. Memiliki kemampuan mengoperasikan
Microsoft Office. Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai
tenaga administrasi Teknik dan keuangan selama (1) tahun.
Tugas utamanya adalah menyiapkan kelengkapan administrasi pelaksanaan
pekerjaan, melakukan penatausahaan Dokumen dan arsip serta membantu
penyiapan perubahan kontrak, pelaporan dan sebagainya.
2) Operator CAD (Drafter)
Operator CAD disyaratkan minimal seorang lulusan (D3) Teknik Sipil, lulusan
Universitas/Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah
terakreditasi atau yang telah lulus Ujian Negara atau Perguruan Tinggi Luar
Negeri yang telah diakreditasi. Memiliki kemampuan mengoperasikan
Program AutoCAD. Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai
drafter selama (2) tahun.
Tugas utamanya memastikan gambar hasil pelaksanaan telah sesuai dengan
kondisi di lapangan serta melakukan drafting dan editing gambar dalam hal
diperlukan perubahan kontrak atau substansi lain yang memerlukan
pembuatan gambar baru/perubahan gambar.
Pelaporan
20. Laporan Berdasarkan Permen PUPR Nomor: 10/PRT/M/2021 mengenai Pedoman
Program Mutu Sistem manajemen Keselamatan Konstruksi, Program mutu adalah dokumen
penjaminan mutu terhadap pelaksanaan proses kegiatan dan hasil kegiatan
sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak pekerjaan dan dibuat setelah
menerima SPMK dan dibahas pada Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan
(Kick Of Meeting) dokumen Program Mutu meliputi:
- Informasi pekerjaan;
- Organisasi pekerjaan;
- Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- Metode pelaksanaan;
- Pengendalian pekerjaan;
- Laporan Pekerjaan
- Laporan Pendahuluan;
- Laporan Antara;
- Draft Laporan Akhir;
- Laporan Akhir;
- Produk Akhir.
Program Mutu WAJIB menjadi acuan pengendalian bagi Direksi Pekerjaan dan
Pelaksanaan bagi Penyedia Jasa. Laporan Program Mutu dibuat 5 (lima) buku
dan draft diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Rapat
Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan dan finalisasi dokumen 1 (satu) minggu
setelahnya.
21. Laporan Berdasarkan Permen PUPR Nomor: 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem
K3/RKK Manajemen Keselamatan Konstruksi. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan
Pengawasan Konstruksi (SMKK) dituangkan dalam Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
Konsultansi Konstruksi Pengawasan yang pelaksanaan kegiatan disusun oleh
penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dan dibahas pada Rapat Persiapan
Penandatanganan Kontrak. Isi Rencana Keselamatan Konstruksi
meliputi:Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal;
A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi.
B. Perencanaan keselamatan konstruksi
B.1. Identifikasi bahaya dan Pengendalian Resiko;
B.2. Peraturan Perundang-Undangan dan Standar;
B.3. Sasaran dan Program Pelaksanaan.
C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
C.1. Kompetensi;
C.2. Biaya.
D. Operasi Keselamatan Konstruksi
D.1. Struktur Organisasi Pengawasan Pekerjaan Kostruksi;
D.2. Pengelolaan Keselamatan Konstruksi
E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
Rencana Keselamatan Konstruksi dibuat 5 (lima) buku dan draft diserahkan
selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Rapat Persiapan Pelaksanaan
Pekerjaan dan finalisasi dokumen 1 (satu) minggu setelahnya.
22. Laporan Laporan ini berisi tentang rencana Manual Operasi dan Pemeliharaan sistem
Manual prasarana air baku di pusat persemaian. Laporan harus diserahkan selambat-
lambatnya sebelum tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebanyak 5
Operasi dan
(lima) buku laporan.
Pemeliharaan
23. Laporan Laporan bulanan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
Pendahuluan a. Pemahaman terhadap lingkup layanan konsultansi selama masa kontrak;
b. Rencana kerja dan pengoragnisasian pekerjaan;
c. Jadwal pelaksanaan dan penugasan tenaga ahli; dan
d. Ringkasan kemajuan pelaksanaan pengawasan (jika sudah ada).
Laporan pendahuluan harus diserahkan selambat-lambatnya 30 hari hari sejak
tanggal SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.
24. Laporan Laporan bulanan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
Bulanan a. Rekapitulasi Laporan Harian dan Mingguan.
b. Hasil kesepakatan diskusi atau notulensi rapat yang diadakan minimal
sebulan sekali.
c. Ringkasan pelaksanaan kegiatan pengawasan pekerjaan (daftar pelaksanaan
kegiatan pemeriksaan beserta hasil dan status persetujuannya);
d. Laporan sumber daya manusia tim Konsultan Pengawas (personil, time
sheet, dll);
e. Daftar dan status persetujuan yang dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas;
f. Daftar dan status instruksi yang dikeluarkan Konsultan Pengawas kepada
Peyedia;
g. Daftar dan status persetujuan dokumen yang harus ditindaklanjuti oleh
Pimpinan Unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan;
h. Kendala yang dihadapi Konsultan Pengawas, tindakan yang telah dan akan
dilakukan serta dukungan yang dibutuhkan;
i. Laporan Bulanan harus diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak akhir bulan terkait sebanyak 5 (lima) buku setiap bulannya.
25. Laporan Akhir Laporan akhir harus mencakup seluruh layanan dalam masa kontrak Konsultan
Pengawas yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Rencana kerja awal untuk selama periode pengawasan;
b. Rencana kerja yang dimutakhirkan selama periode pengawasan;
c. Realisasi pelaksanaan pengawasan;
d. Jadwal dan realisasi pelaksanaan dan penggunaan tenaga ahli selama masa
periode pengawasan; dan
e. Evaluasi pelaksanaan pengawasan secara menyeluruh dan saran kepada
Penanggung Jawab Kegiatan.
Penyampaian laporan akhir diserahkan dengan melampirkan salinan seluruh
keluaran yang dipersyaratkan dalam kontrak selama pelaksanaan periode
pengawasan serta salinan dokumentasi lainnya yang dipandang penting.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya sebelum tanggal Berita Acara
Serah Terima Pekerjaan sebanyak 5 (lima) buku laporan dan Soft copy semua
laporan dalam bentuk SSD 1 TB.
26. Pengumpulan Pengumpulan Laporan, gambar atau dokumentasi visual tersebut di atas selain
Laporan, bentuk hardcopy, konsultan supervisi juga menyerahkan dalam bentuk soft copy
berupa SSD Portable 1 TB 1 (satu) buah paling lambat harus sudah diserahkan
gambar atau
pada saat berakhirnya masa kontrak.
dokumentasi
Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan di lapangan dalam bentuk :
- Dokumentasi Album
Foto pelaksanaan pekerjaan per item kegiatan termasuk foto visual tampak atas
(foto drone) dan dituangkan dalam Laporan Akhir dan didetailkan di Album
Dokumentasi.
- Dokumentasi Video
Video dokumentasi dengan kamera digital dan drone.
Dokumentasi dengan menggunakan kamera konvensional dan drone untuk
pengambilan aerial footage yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan di
lapangan dan yang telah melalui tahapan editing dan finalisasi dan menjadi
suatu laporan visual pelaksanaan konstruksi yang menyeluruh memuat
pelaksanaan pekerjaan dan permasalahannya serta dilengkapi dengan narasi
merupakan bagian dari Laporan Akhir konsultan supervisi.
Spesifikasi Video sebagai berikut :
a) Format : MP4
b) Resolusi : 4K
c) Durasi 10 menit
Dokumen yang harus disiapkan sebagai bagian rutin pelaksanaan penyediaan
layanan:
a. Catatan Harian Konstruksi (Laporan Harian)
Catatan Harian Konstruksi berisi Laporan Harian yang mencakup informasi
tentang kondisi, cuaca, personel dan peralatan di lokasi kerja, pekerjaan dan
pengujian yang dilakukan/disampel dan disetujui/ditolak, material dan
sebagainya. Laporan Harian disusun oleh Penyedia Konstruksi, dan
Konsultan Pengawas bertugas memverifikasi informasi dan
mengkomunikasikannya dengan Penyedia Konstruksi melalui
instruksi/masukkan. Keakuratan informasi yang terkandung dalam Laporan
Harian dikonfirmasi melalui tanda tangan perwakilan resmi Konsultan
Pengawas dan Penyedia Konstruksi. Salinan Laporan Harian dipegang oleh
Konsultan Pengawas, sedangkan arsip asli dipegang Penyedia Konstruksi.
Konsultan Pengawas harus menyerahkan salinan Laporan Harian kepada
Pengguna Jasa pada akhir masa kontrak.
b. Hasil Pengujian
Apabila pada saat konstruksi, penyedia konstruksi melakukan pengujian,
salinan hasil pengujian yang dilaksanakan Penyedia Konstruksi, sub-
Penyedia Konstruksi, Konsultan Pengawas atau laboratorium independen
harus disimpan dan diarsipkan oleh Konsultan Pengawas selama masa
kontrak dan dilampirkan di Laporan Akhir.
c. Risalah Rapat Kemajuan
Konsultan Pengawas harus mengumpulkan dan mengarsipkan semua Risalah
Rapat Kemajuan Pekerjaan Konstruksi. Keakuratan informasi yang
terkandung dalam Risalah Rapat dikonfirmasi dengan tanda tangan
perwakilan resmi Para Pihak yang menghadiri rapat dan dilampirkan di
Laporan Bulanan.
d. Pendataan Surat Menyurat Pekerjaan Konstruksi
Konsultan Pengawas harus mengarsipkan semua korespondensi/surat-
menyurat yang dikirim dan diterima.
e. Dokumen lain
Konsultan Pengawas harus mengarsipkan catatan tentang semua dokumen
lainnya yang terkait dengan Pekerjaan Konstruksi, yaitu pemberitahuan,
permohonan, persetujuan, gambar, informasi dan dokumen lainnya.
Hal-hal lain
27. Produksi Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam
dalam Negeri wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK
dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
28. Persyaratan Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk
Kerjasama pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:
a. Formulir kualifikasi dan pakta integritas ditandatangani oleh seluruh anggota