Paket 21 - Pengawasan Peningkatan Jalan Dan Pembangunan Jembatan Kabupaten Konawe Kepulauan (Inpres)

REPUBLIK INDONESIA                                
    KEMENTERIAN  PEKERJAAN  UMUM DAN  PERUMAHAN  RAKYAT                
              DIREKTORAT  JENDERAL BINA MARGA                          

               KERANGKA      ACUAN    KERJA                            

                           (KAK)                                       

   PAKET 21 - PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN DAN PEMBANGUNAN             
        JEMBATAN KABUPATEN KONAWE  KEPULAUAN (INPRES)                  

                 Pejabat Pembuat Komitmen Pengawasan                   
           Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional      
                     Provinsi Sulawesi Tenggara                        
                       Tahun Anggaran 2023                             
      KERANGKA  ACUAN KERJA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI                

 PAKET           PAKET 21 - PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN DAN           
                 PEMBANGUNAN JEMBATAN KABUPATEN KONAWE                 
                 KEPULAUAN (INPRES)                                    
 ID SIRUP        43602741                                              
 SATUAN KERJA    PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL             
                 PROVINSI SULAWESI TENGGARA                            
 PPK             PENGAWASAN                                            
 TAHUN ANGGARAN  2023                                                  

1. Latar Belakang                                                      
       Direktorat Jenderal Bina Marga, yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen
   (selanjutnya disebut PPK), bermaksud mengadakan pekerjaan Peningkatan Konektivitas
   Jalan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk itu, PPK akan mengadakan perjanjian
   pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan oleh Penyedia Konstruksi Pelaksana Pekerjaan
   (selanjutnya disebut Penyedia Konstruksi) yang dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini
   selama jangka waktu tertentu.                                       
      Guna memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kualitas,
   biaya, jadwal dan persyaratan kontrak lainnya yang ditetapkan dalam kontrak pekerjaan
   konstruksi, PPK akan mengadakan kontrak penyediaan jasa konsultansi pengawasan dengan

   Konsultan Pengawas Pekerjaan (selanjutnya disebut Konsultan Pengawas) yang dilibatkan
   selama jangka waktu tertentu untuk pelaksanaan tugas ini.           
   Adapun dasar berpikir proyek tersebut adalah sebagai berikut:       

   a. Peningkatan Jalan SP.3 Batumea - Bobolio (Lingkar Pulau Wawonii), Pembangunan
     Jembatan Baru S. Lamoluo 2, dan Peningkatan Jalan Nambo Jaya - Roko Roko yang
     selanjutnya disebut Pekerjaan Konstruksi berada di ruas Jalan SP.3 Batumea - Bobolio
     (Lingkar Pulau Wawonii) merupakan jalan antara Jalan SP.3 Batumea dan Jalan
     Wowolio, Pembangunan Jembatan Baru S. Lamoluo 2 pada ruas jalan Lamoluo dan
     ruas Jalan Nambo Jaya - Roko Roko merupakan jalan antara Jalan Nambo Jaya dan
     Jalan Roko Roko. Jalan tersebut merupakan koridor utama untuk angkutan barang dan
     manusia.                                                          
   b. Lalu lintas di sepanjang jalan ini merupakan lalu lintas campuran dengan Average Annual
     Daily Traffic (AADT):                                             
                                                                      
        Ruas Jalan SP.3 Batumea - Bobolio: 300 kendaraan kendaraan per hari.
                                                                      
        Ruas Jalan Nambo Jaya - Roko Roko: 300 kendaraan kendaraan per hari.
   c. Kapasitas ruas jalan yang ada saat ini memenuhi syarat untuk menampung lalu lintas di
     sepanjang ruas jalan SP.3 Batumea - Bobolio dan tidak memenuhi syarat untuk
     menampung lalu lintas di sepanjang ruas jalan Nambo Jaya - Roko Roko.
   d. Adapun permasalahan yang diidentifikasi di sepanjang rute ini adalah :
                                                                      
        Ruas SP.3 Batumea – Bobolio dari Km 25 sampai km 31 kondisi permukaan
        jalan belum diperkeras,                                        
                                                                      
        Ruas Nambo Jaya - Roko Roko kondisi permukaan jalan eksisting saat ini
        adalah kerikil dari km. 0 sampai akhir ruas.                   
   e. Kondisi jalan saat ini tidak memenuhi tingkat layanan/level of service (LoS) yang
     dipersyaratkan di sepanjang ruas jalan SP.3 Batumea – Bobolio dan ruas jalan Nambo
     Jaya - Roko roko.                                                 
   f. Hal-hal tersebut menyebabkan waktu tempuh sampai saat ini 2,5 jam dengan kondisi
     jalan sebagian lapen dalam kondisi rusak berat (Jalan SP.3 Batumea - Bobolio),
     waktu tempuh sampai saat ini 3,7 jam dengan kondisi jembatan berstruktur Batang

     Kelapa (Jembatan S. Lamoluo 2) dan kemantapan jalan rusak sedang 64,81% (Jalan
     Nambo Jaya – Roko Roko).                                          
   g. Pekerjaan Konstruksi ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang telah
     diuraikan di atas melalui peningkatan jalan daerah diantaranya :  

     1) Ruas Jalan antara Jalan SP.3 Batumea dan Jalan Wowolio, ruas mulai Jalan SP.3
        Batumea pada STA 0+000 hingga Jalan Wowolio pada STA 6+350, dengan panjang
        total 6,35 km,                                                 
     2) Ruas Jalan antara Jalan Nambo Jaya dan Jalan Roko Roko, ruas mulai Jalan
        Nambo Jaya pada STA 0+000 hingga Jalan Roko Roko pada STA 6+000, dengan
        panjang total 6 km.                                            

  h. Pekerjaan Konstruksi ini diharapkan dapat mendukung meningkatkan Aksesbilitas
    Sentra Pertanian terhadap pusat-pusat kegiatan masyarakat dan meningkatkan arus
    logistik dan kemudahan mobilitas pengguna jalan serta meningkatkan Aksesibitias
    pada Kawasan-Kawasan produktif dan sentra ekonomi lokal sehingga mampu
    meningkatkan produktivitas masyarakat.                             

2. Tujuan Umum, Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak                    

       Tujuan umum pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas Pekerjaan ini adalah
   menyediakan dukungan teknis dalam pengelolaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
   pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi oleh Penyedia Konstruksi.  

       Semua jasa yang disediakan oleh Konsultan Pengawas akan dilaksanakan sesuai
   dengan peran dan tanggung jawab yang ditetapkan serta sejalan dengan peran dan
   tanggung jawab pihak lain yang berkepentingan, seperti dijelaskan selanjutnya.

       Para Pihak yang berkepentingan di dalam Pekerjaan Konstruksi terdiri dari Para
   Pihak Internal dan Para Pihak Eksternal. Para Pihak Internal adalah para pihak yang memiliki
   kewajiban kontraktual untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi. Sedangkan Para Pihak
   Eksternal adalah para pihak lainnya yang memiliki kepentingan dalam Pekerjaan Konstruksi.

   Peran penting masing-masing Para Pihak Internal adalah sebagai berikut:
   a. Peran Pengguna Jasa, dalam hal ini PPK 2.2 PJN Wilayah II Prov. Sultra, adalah
     mengatur dan mengelola pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi secara menyeluruh,
     meliputi: komponen Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan komponen Jasa Konsultansi

     Pengawasan Pekerjaan Konstruksi. Berkoordinasi langsung dengan PPK Pengawasan
     atau melalui unit Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional, yang kemudian
     berkoordinasi dengan Satuan Kerja P2JN. Pengguna Jasa mendelegasikan sejumlah
     tanggung jawab dan kewenangannya secara tertulis kepada Konsultan Pengawas sesuai
     dengan Surat Pelimpahan Wewenang.                                 

     Tanggung jawab Pengguna Jasa berdasarkan Kontrak Pekerjaan Konstruksi mencakup:
     1) Memberikan hak untuk mengakses Lokasi Kerja;                   
     2) Memberikan bantuan yang wajar kepada Penyedia Konstruksi untuk 
        mendapatkan semua ijin, lisensi dan/atau persetujuan yang sesuai peraturan
        perundangan dan ketentuan Kontrak Pekerjaan Konstruksi;        
     3) Memeriksa permintaan Penyedia Konstruksi dan Konsultan Pengawas untuk
        melakukan perubahan pengaturan sub-Penyedia Konstruksi, pengaturan
        kepegawaian dan peralatan, dan memberikan persetujuan sesuai ketentuan

        Kontrak Pekerjaan Konstruksi;                                  
     4) Memeriksa laporan-laporan yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan
        Konstruksi;                                                    
     5) Memeriksa, menyetujui dan memproses klaim dan tagihan, setelah diperiksa oleh
        Konsultan Pengawas dan Penyedia Konstruksi;                    
     6) Mengeluarkan instruksi untuk memulai, menangguhkan, mengubah atau
        memperbaiki pekerjaan (Pengguna Jasa bisa melimpahkan kewenangan ini
        kepada Konsultan Pengawas);                                    
     7) Melaksanakan proses amandemen kontrak, termasuk menyetujui perpanjangan
        masa pelaksanaan kontrak;                                      
     8) Memfasilitasi komunikasi dengan Para Pihak eksternal; dan      
     9) Menerapkan manajemen risiko pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.  

   b. Konsultan Pengawas harus memastikan semua ketentuan administratif Pekerjaan
     Konstruksi terpenuhi, pekerjaan dilaksanakan dengan metode pelaksanaan yang tepat,
     dan semua komponen serta produk akhir pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan
     Kontrak Pekerjaan Konstruksi baik dari segi kualitas, kuantitas, dan biaya.

     Tanggung jawab Konsultan Pengawas mencakup:                       

     1) Mengurus/mengelola kontrak konstruksi sesuai dengan Surat Pelimpahan
        Kewenangan dari Pengguna Jasa;                                 
     2) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Penjaminan Mutu (QA) sesuai
        dengan ruang lingkup pekerjaan, metode pelaksanaan pekerjaan Penyedia
        Konstruksi, masa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan persyaratan- persyaratan
        kualitatif dan kuantitatif;                                    
     3) Memeriksa material konstruksi serta sumber material yang diusulkan Penyedia
        Konstruksi;                                                    
     4) Memeriksa dokumen Penyedia Konstruksi termasuk Rencana Pengendalian
        Mutu, Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMKL), Rencana Keselamatan dan
        Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K), Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan
        Lingkungan (RKPPL), dan lain-lain sesuai ketentuan Kontrak Pekerjaan Konstruksi;
     5) Melaksanakan pengawasan harian terhadap semua kegiatan di dalam proses
        konstruksi, termasuk praktik dan prosedur pengujian material, untuk memastikan
        kepatuhan pelaksanaan dan mutu pekerjaan sesuai ketentuan kontrak dan
        spesifikasi teknik;                                            
     6) Memantau aspek-aspek Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan dalam
        pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;                              
     7) Memantau aspek-aspek sosial dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, fokus
        pada isu-isu pemukiman kembali (jika ada), kesetaraan gender dan inklusi sosial;

     8) Memeriksa pengujian material dan mutu oleh Penyedia Konstruksi,
        ketidakpatuhan, lingkungan, laporan kemajuan serta laporan lainnya;
     9) Memeriksa usulan perubahan/variasi Kontrak, dan klaim dari Penyedia
        Konstruksi;                                                    
     10) Mempersiapkan laporan ketidakpatuhan, laporan bulanan, serta laporan lainnya;
     11) Mengeluarkan instruksi kepada Penyedia Konstruksi sesuai dengan kewenangan
        Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna
        Jasa;                                                          
     12) Membantu Pengguna Jasa dalam memastikan penerapan Building Information
        Modelling (BIM) sesuai dengan Tata Aturan yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina
        Marga (apabila BIM diterapkan); dan                            

     13) Membantu Pengguna Jasa dalam hal mengurus Kontrak Pekerjaan Konstruksi
        dengan memberikan masukkan tentang aspek-aspek yang berada di bawah
        kewenangan Pengguna Jasa.                                      

   c. Peran Penyedia Konstruksi adalah melaksanakan Pekerjaan Konstruksi dan
     memperbaiki cacat mutu sesuai ketentuan dan persyaratan Kontrak Pekerjaan
     Konstruksi, serta patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

     Tanggung jawab Penyedia Konstruksi mencakup:                      
     1) Melaksanakan dan menyelesaikan kontrak sesuai dengan biaya dan jangka waktu
        kontrak konstruksi;                                            
     2) Membuat gambar kerja, model BIM (apabila BIM diterapkan), dan metode
        pelaksanaan perkerjaan;                                        
     3) Merencanakan dan melaksanakan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi;
     4) Merencanakan dan melaksanakan semua langkah penanggulangan risiko sesuai
        dokumen Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMKL), Rencana Keselamatan dan
        Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K), Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan
        Lingkungan (RKPPL), dan lain-lain sesuai ketentuan Kontrak Pekerjaan Konstruksi;
     5) Membuat gambar dan model BIM as-built (apabila diterapkan); dan

     6) Pelaporan.                                                     

                 Gambar 1. Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak         

3. Tujuan Khusus                                                       
   a. Tujuan utama penugasan ini adalah penyediaan Jasa Konsultansi untuk pengawasan
     terhadap:                                                         
     I. Peningkatan Jalan SP.3 Batumea - Bobolio (Lingkar Pulau Wawonii)
       1) Rekonstruksi, ruas jalan km 0+000 hingga km 6+350.           

     II. Pembangunan Jembatan Baru S. Lamoluo 2                        
       1) Pembangunan baru, jembatan S. Lamoluo 2 panjang bentang 25,60m
     III. Peningkatan Jalan Nambo Jaya - Roko Roko                     
       1) Rekonstruksi, ruas jalan km 0+000 hingga km 6+000.           

   b. Pekerjaan mencakup, tetapi tidak terbatas pada:                  
     1) Identifikasi dan relokasi utilitas yang ada;                   
     2) Kendali vegetasi;                                              

     3) Pembersihan dan pencabutan;                                    
     4) Pekerjaan tanah;                                               
     5) Perbaikan perkerasan;                                          
     6) Pekerjaan drainase;                                            
     7) Pekerjaan jembatan/overpass/underpass/terowongan/bangunan lain;
     8) Kendali lalu lintas dan fitur keselamatan;                     
     9) Rambu dan marka.                                               

   c. Konsultan Pengawas wajib:                                        
     1) Mengurus/mengelola kontrak konstruksi sesuai dengan Surat Pelimpahan
        Kewenangan dari Pengguna Jasa;                                 
     2) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Penjaminan Mutu (QA) sesuai
        dengan ruang lingkup pekerjaan, metode pelaksanaan pekerjaan Penyedia
        Konstruksi, masa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan persyaratan- persyaratan
        kualitatif dan kuantitatif;                                    
     3) Memeriksa material konstruksi serta sumber material yang diusulkan Penyedia
        Konstruksi;                                                    
     4) Memeriksa dokumen Penyedia Konstruksi termasuk Rencana Pengendalian
        Mutu, Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMKL), Rencana Keselamatan dan

        Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K), Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan
        Lingkungan (RKPPL), dan lain-lain sesuai ketentuan Kontrak Pekerjaan Konstruksi;
     5) Melaksanakan pengawasan harian terhadap semua kegiatan di dalam proses
        konstruksi, termasuk praktik dan prosedur pengujian material, untuk memastikan
        kepatuhan pelaksanaan dan mutu pekerjaan sesuai ketentuan kontrak dan
        spesifikasi teknik;                                            
     6) Memantau aspek-aspek Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan dalam
        pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;                              
     7) Memantau aspek-aspek sosial dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, fokus
        pada isu-isu pemukiman kembali (jika ada), kesetaraan gender dan inklusi sosial;
     8) Memeriksa pengujian material dan mutu oleh Penyedia Konstruksi,
        ketidakpatuhan, lingkungan, laporan kemajuan serta laporan lainnya;
     9) Memeriksa usulan perubahan/variasi Kontrak, dan klaim dari Penyedia
        Konstruksi;                                                    
     10) Mempersiapkan laporan ketidakpatuhan, laporan bulanan, serta laporan lainnya;
     11) Mengeluarkan instruksi kepada Penyedia Konstruksi sesuai dengan kewenangan
        Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna
        Jasa; dan                                                      
     12) Membantu Pengguna Jasa dalam hal mengurus Kontrak Pekerjaan Konstruksi
        dengan memberikan masukkan tentang aspek-aspek yang berada di bawah

        kewenangan Pengguna Jasa.                                      
4. Lokasi dan Ciri Utama Pekerjaan                                     
   0.1 Lokasi Geografis                                                
      1) Ruas Jalan SP.3 Batumea – Bobolio                             

        Rute Peningkatan Jalan SP.3 Batumea - Bobolio (Lingkar Pulau Wawonii),
        melintasi wilayah antara SP.3 Batumea dan Wawouso, yang menghubungkan dua
        pusat pemukiman / populasi: Menghubungkan simpul transportasi Pelabuhan
        Langara                                                        
        Ruas ini berada di Provinsi Sulawesi Tenggara.                 
        Lokasi Pekerjaan Konstruksi disajikan pada peta berikut :      

              Gambar 2. Lokasi Proyek Jalan SP.3 Batumea - Bobolio     

     2) Pembangunan Jembatan Baru S. Lamoluo 2                         
        Rute Pembangunan Jembatan Baru S. Lamoluo 2 berada di ruas Lamoluo, yang
        menghubungkan dua pusat pemukiman / populasi: Menghubungkan simpul
        transportasi Pelabuhan Langara                                 

        Ruas ini berada di Provinsi Sulawesi Tenggara.                 

        Lokasi Pekerjaan Konstruksi disajikan pada peta berikut :      

              Gambar 3. Lokasi Proyek Jembatan Baru S. Lamoluo 2       
     3) Peningkatan Jalan Nambo Jaya - Roko Roko                       
        Rute Peningkatan Jalan Nambo Jaya - Roko Roko, melintasi wilayah antara Kota
        Langara dan seluruh kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan, yang
        menghubungkan dua pusat pemukiman / populasi: Akses menuju pelabuhan

        munse dan jalur akses perkebunan.                              

        Ruas ini berada di Provinsi Sulawesi Tenggara.                 

        Lokasi Pekerjaan Konstruksi disajikan pada peta berikut :      

             Gambar 4. Lokasi Proyek Jalan Nambo Jaya - Roko Roko      

   0.2 Kondisi Topografi                                               
     1) Ruas Jalan SP.3 Batumea - Bobolio (Lingkar Pulau Wawonii)      
        Lokasi Pekerjaan Konstruksi berada di sepanjang alinyemen dengan kondisi medan
        Perbukitan.                                                    
     2) Pembangunan Jembatan Baru S. Lamoluo 2                         
        Daerah tangkapan air hujan (catchment areas) yang telah diidentifikasi di sepanjang
        alinyemen lokasi Pekerjaan Konstruksi menentukan adanya rencana konstruksi
        bangunan pelengkap jembatan pada dengan panjang bentang 25,60 m
        menggunakan gelagar beton melewati Sungai Lamoluo.             
     3) Ruas Jalan Nambo Jaya - Roko Roko                              

        Lokasi Pekerjaan Konstruksi berada di sepanjang alinyemen dengan kondisi medan
        Perbukitan.                                                    

   0.3 Kondisi Saat Ini                                                
     1) Kondisi saat ini dari Ruas Jalan SP.3 Batumea - Bobolio berada dalam keadaan
        buruk. Kondisi tersebut ditandai dengan nilai RCI = 17,1. Kerusakan tersebut akan
        diperbaiki melalui Kontrak Kerja Konstruksi.                   
     2) Kondisi saat ini dari Jembatan S. Lamoluo 2 berada dalam keaadaan buruk
        dikarenakan belum adanya jembatan permanen yang menghubungkan dari arah
        SP3 Batumea ke SP4 Lamoluo. Pembangunan ini akan dilakukan melalui Kontrak
        Kerja Konstruksi.                                              
     3) Kondisi saat ini dari Ruas Jalan Nambo Jaya - Roko Roko berada dalam
        keadaan buruk. Kondisi tersebut ditandai dengan nilai RCI = 17,1. Kerusakan

        tersebut akan diperbaiki melalui Kontrak Kerja Konstruksi.     

   0.4 Tipikal Potongan Melintang dan Geometrik                        
     1) Ruas Jalan SP.3 Batumea - Bobolio                              
        Solusi yang digunakan dalam desain pada gambar potongan melintang adalah
        membangun jalan dengan konstruksi berupa urugan pilihan, Aggregat B,
        Aggregat kelas A, dan CPHMA dengan kemiringan jalan 3% atau sesuai
        gambar rencana                                                 

              Gambar 5. Potongan Melintang dan Struktur Perkerasan     
                     Ruas Jalan SP.3 Batumea - Bobolio                 

     2) Ruas Jalan Nambo Jaya - Roko Roko                              
        Solusi yang digunakan dalam desain pada gambar potongan melintang adalah

        membangun jalan dengan konstruksi berupa lapis fondasi Agregat B, lapis
        Agregat kelas A, dan Aspal CPHMA dengan kemiringan jalan 3% atau sesuai
        gambar rencana                                                 

              Gambar 6. Potongan Melintang dan Struktur Perkerasan     
                    Ruas Jalan Nambo Jaya - Roko Roko                  

   0.5 Perkerasan                                                      
     Struktur perkerasan pada pekerjaan ini adalah sebagai berikut:    
     a. Ruas Jalan SP.3 Batumea - Bobolio STA 0+000 hingga STA 6+350   
        1) CPHMA 6 cm                                                  
        2) Lapis Pondasi Agregat Kelas A 15 cm                         

        3) Lapis Pondasi Agregat Kelas B 20 cm                         
        4) Urugan Pilihan 20 cm                                        
              Gambar 7. Potongan Melintang dan Struktur Perkerasan     

                     Ruas Jalan SP.3 Batumea - Bobolio                 

     b. Ruas Jalan Nambo Jaya - Roko Roko STA 0+000 hingga STA 6+000   
        1) Aspal CPHMA 5 cm                                            
        2) Lapis Pondasi Agregat Kelas A 15 cm                         
        3) Lapis Pondasi Agregat Kelas B 20 cm                         

              Gambar 8. Potongan Melintang dan Struktur Perkerasan     
                    Ruas Jalan Nambo Jaya - Roko Roko                  

   0.6 Struktur                                                        

     Struktur utama yang ditangani mencakup: Pembangunan Jembatan Baru S. Lamoluo
     panjang bentang 25,60 m. Jenis struktur mencakup pondasi tiang pancang beton,
     abutmen dan gelagar beton.                                        

           Gambar 9. Potongan Memanjang Struktur Jembatan S. Lamoluo   

   0.7 Sistem Drainase                                                 
     Sistem drainase di sepanjang rute terdiri dari:                   
     a. Ruas Jalan SP.3 Batumea - Bobolio                              
        Sistem drainase di sepanjang rute terdiri dari: sistem drainase bawah terbuka jenis
        konstruksi pasangan batu dengan mortar dari km 0+000 hingga km 4+900
   0.8 Pengelolaan Lalu Lintas                                         
     Langkah-langkah manajemen dan keselamatan lalu lintas sepanjang rute adalah
     dengan penutupan sebagian lajur di sepanjang ruas selama pelaksanaan pekerjaan.
     Peningkatan langkah-langkah manajemen lalu lintas akan dilaksanakan seperti yang
     ditentukan dalam Rencana Manajemen Lalu Lintas Penyedia Konstruksi.

     Batasan beban gandar wajib dipatuhi setiap saat oleh Penyedia Konstruksi. Konsultan
     Pengawas harus memastikan bahwa Penyedia Konstruksi patuh pada ketentuan yang
     berlaku untuk setiap kelas jalan yang dilewati untuk pengangkutan/haulage.

   0.9 Risiko Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi   
     1) Ruas Jalan SP.3 Batumea - Bobolio                              
        a. Risiko Lingkungan                                           
          Ruas Jalan SP.3 Batumea - Bobolio dari km 0+000 hingga km 6+350, rute
          Pekerjaan Konstruksi melintasi permukiman yang perlu menjadi perhatian
          khusus bagi Penyedia Konstruksi dalam mematuhi ketentuan Spesifikasi Teknis
          dan/atau ketentuan lainnya. Informasi lebih mendetail tentang Risiko
          Lingkungan.                                                  
        b. Risiko Keselamatan Konstruksi                               
          Berdasarkan dokumen Rancangan Konseptual SMKK, teridentifikasi Bahaya dan
          Risiko Konstruksi yang perlu menjadi perhatian, yaitu        
          - Potensi kecelakaan lalu lintas akibat rekayasa lalu lintas,
          - Potensi kecelakaan kerja pekerjaan Urugan Pilihan,         
          - Potensi kecelakaan kerja pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A,

          - Potensi kecelakaan kerja pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B,
          - Potensi kecelakaan kerja pekerjaan CPHMA,                  
          - Detail risiko keselamatan konstruksi lainnya dapat dilihat pada
            dokumen SMKK.                                              
        c. Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja                      
          Ruas Jalan SP.3 Batumea - Bobolio dari km 0+000 hingga km 6+350, jalan
          melintasi wilayah permukiman padat. Kegiatan konstruksi bisa mengakibatkan
          risiko Kesehatan bagi pekerja dan penduduk di sekitar akibat partikel yang
          tersuspensi selama pengoperasian.                            

     2) Jembatan Baru S. Lamoluo                                       
        a. Risiko Lingkungan                                           
          Pembangunan Jembatan Baru S. Lamoluo panjang bentang 25,60 m, rute
          Pekerjaan Konstruksi melintasi permukiman yang perlu menjadi perhatian
          khusus bagi Penyedia Konstruksi dalam mematuhi ketentuan Spesifikasi Teknis
          dan/atau ketentuan lainnya. Informasi lebih mendetail tentang Risiko
          Lingkungan.                                                  
        b. Risiko Keselamatan Konstruksi                               
          Berdasarkan dokumen Rancangan Konseptual SMKK, teridentifikasi Bahaya dan
          Risiko Konstruksi yang perlu menjadi perhatian, yaitu        

          - Potensi kecelakaan lalu lintas akibat rekayasa lalu lintas,
          - Potensi kecelakaan kerja pekerjaan pemasangan pondasi tiang
            pancang beton,                                             
          - Potensi kecelakaan kerja pekerjaan pemasangan abutmen,     
          - Potensi kecelakaan kerja pekerjaan pemasangan gelagar beton,
          - Detail risiko keselamatan konstruksi lainnya dapat dilihat pada
            dokumen SMKK.                                              
        c. Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja                      
          Pembangunan Jembatan Baru S. Lamoluo panjang bentang 25,60 m, jalan
          melintasi wilayah permukiman padat. Kegiatan stabilisasi bisa mengakibatkan
          risiko Kesehatan bagi pekerja dan penduduk di sekitar akibat partikel yang

          tersuspensi selama pengoperasian.                            
     3) Ruas Jalan Nambo Jaya - Roko Roko                              
        a. Risiko Lingkungan                                           
          Ruas Jalan Nambo Jaya - Roko Roko dari km 0+000 hingga km 6+000, rute
          Pekerjaan Konstruksi melintasi permukiman yang perlu menjadi perhatian
          khusus bagi Penyedia Konstruksi dalam mematuhi ketentuan Spesifikasi Teknis
          dan/atau ketentuan lainnya. Informasi lebih mendetail tentang Risiko
          Lingkungan.                                                  
        b. Risiko Keselamatan Konstruksi                               
          Berdasarkan dokumen Rancangan Konseptual SMKK, teridentifikasi Bahaya dan
          Risiko Konstruksi yang perlu menjadi perhatian, yaitu        
          - Potensi kecelakaan lalu lintas akibat rekayasa lalu lintas,
          - Potensi kecelakaan kerja pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A,
          - Potensi kecelakaan kerja pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B,
          - Potensi kecelakaan kerja pekerjaan CPHMA,                  
          Detail risiko keselamatan konstruksi lainnya dapat dilihat pada dokumen
          SMKK.                                                        
        c. Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja                      
          Ruas Jalan Nambo Jaya - Roko Roko dari km 0+000 hingga km 6+000, jalan

          melintasi wilayah permukiman padat. Kegiatan stabilisasi bisa mengakibatkan
          risiko Kesehatan bagi pekerja dan penduduk di sekitar akibat partikel yang
          tersuspensi selama pengoperasian.                            

5. Sumber Pendanaan                                                    
   Pelaksanaan pekerjaan konsultansi pengawasan proyek ini didanai oleh APBN Tahun
   Anggaran 2023 dari Pemerintah Indonesia, melalui Satuan Kerja (Satker) Perencanaan
   dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, Direktorat Jenderal Bina
   Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).      
   a. Nilai total Pekerjaan Konstruksi ini adalah Rp. 74.952.767.000, mencakup:
     1) Rp. 72.771.990.000 untuk Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan 
     2) Rp. 2.180.777.000 untuk Jasa Konsultansi Pengawas Pekerjaan.   

6. Nama dan Rincian PPK, Tata Kelola dan Pengaturan Komunikasi         
   Rincian PPK serta pengaturan tata kelola proyek dan komunikasi yang lebih luas dijabarkan
   di bawah ini.                                                       

  6.1. Rincian PPK                                                     
     a. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dikelola oleh PPK yang berada di wilayah
        BPJN Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut Balai.         

     b. Manajemen dan koordinasi Penyedia Konstruksi dilaksanakan oleh PPK Pelaksana,
        yang berada di bawah Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan PPK 2.2 PJN Wilayah II
        Prov. Sultra                                                   
         Nama PPK         : Lumbarddin, S.T., M.M.                     
         Jabatan          : PPK 2.2 PJN Wilayah II Prov. Sultra        
         E-mail           : [email protected]                     
     c. Manajemen dan koordinasi Jasa Konsultansi Pengawas Pekerjaan dilaksanakan
        oleh PPK Pengawasan, yang berada di bawah Satker Perencanaan dan
        Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) dan diwakili oleh PPK Pengawasan.
         Nama PPK         : Bagus Aditya Wardhana, S.T., M.Eng.        
         Jabatan          : Pejabat Pembuat Komitmen Pengawasan        
         E-mail           : [email protected]                      

  6.2. Pengaturan Tata Kelola Proyek                                   
     a. Koordinasi antara Satker Pelaksanaan Jalan Nasional dan Satker P2JN berada
        didalam kewenangan Balai.                                      
     b. Sepanjang masa kerjanya, Konsultan Pengawas wajib bertindak sesuai
        kewenangan yang didelegasikan/dilimpahkan kepadanya oleh PPK Pelaksana
        sebelum Tanggal Mulai Kerja.                                   
     c. Direktur Jenderal Bina Marga memiliki kewenangan untuk menunjuk/menugaskan
        Auditor Independen kapan pun selama Masa Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan
        Konstruksi, yang diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap Para Pihak
        (PPK Pelaksana, PPK Pengawasan, Konsultan Pengawas, dan Penyedia
        Konstruksi) yang terkait dengan Pekerjaan Konstruksi ini.      
     d. Tata kelola selama pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini ditampilkan pada Gambar
        dibawah ini                                                    

                      Gambar 10. Pengaturan Tata Kelola                

  6.3. Pengaturan Komunikasi                                           
     Semua korespondensi dapat berbentuk surat, email dan/atau faksimile dengan alamat
     tujuan para pihak yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
     Pekerjaan Konstruksi.                                             
     Peran Konsultan Pengawas dalam proses korespondensi resmi adalah menetapkan
     ketentuan protokol korespondensi dan menentukan alat korespondensi yang digunakan
     dalam masa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.                      
     a. Korespondensi di dalam Pekerjaan Konstruksi menggunakan beberapa istilah-
        istilah sebagai berikut:                                       
        1) Pengirim adalah Para Pihak yang menyampaikan informasi kepada Para Pihak
          lainnya;                                                     
        2) Penerima Utama adalah Para Pihak yang menjadi tujuan tersampaikannya
          informasi;                                                   
        3) Pihak Terkait adalah Para Pihak yang terkait dengan informasi yang
          disampaikan.                                                 
     b. Korespondensi resmi mencakup laporan, pemberitahuan, permohonan, instruksi,
        anjuran, persetujuan, konsultasi, dan lain-lain.               

     c. Pada awal kegiatan, Konsultan Pengawas harus menyiapkan Rencana Pelibatan
        dan Komunikasi dengan Para Pihak. Tujuannya adalah mengidentifikasi semua Para
        Pihak internal dan eksternal yang terkait dengan Pekerjaan Konstruksi, peran Para
        Pihak dalam setiap komponen konstruksi dan/atau hasilnya, serta ketepatan strategi
        dalam pelibatannya.                                            
     d. Semua korespondensi resmi yang dilakukan oleh Para Pihak internal harus dengan
        bukti tertulis yang minimal berisi informasi tentang:          
        1) Pihak Pengirim;                                             
        2) Pihak Penerima Utama;                                       
        3) Tanggal/waktu saat informasi disampaikan kepada Penerima Utama;
        4) Informasi yang sedang atau yang sudah disampaikan;          
        5) Daftar Para Pihak terkait dalam daftar penerima informasi.  
     e. Korespondensi tertulis antara Para Pihak harus disampaikan dengan cara sebagai
        berikut:                                                       
        1) Bentuk surat kertas, yang diantar langsung/melalui jasa pengiriman ke alamat
          penerima, sesuai Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan/atau Data Kontrak,
          disertai bukti penerimaan;                                   
        2) Melalui email yang dikirimkan ke alamat email penerima, sesuai Syarat-Syarat
          Khusus Kontrak (SSKK) dan/atau Data Kontrak;                 

        3) Menggunakan sistem komunikasi elektronik yang disetujui sesuai Syarat-Syarat
          Khusus Kontrak (SSKK) dan/atau Data Kontrak atau sesuai anjuran Pengguna
          Jasa.                                                        
     f. Komunikasi verbal dianggap sebagai korespondensi resmi apabila didukung oleh
        bukti tertulis dalam bentuk risalah pertemuan yang disetujui oleh (para) Penerima,
        atau pemberitahuan akan adanya komunikasi tersebut yang disampaikan oleh
        Pengirim dan diterima oleh Penerima tidak lebih dari 24 jam setelah komunikasi
        verbal disampaikan/diterima.                                   
     g. Dalam mendistribusikan informasi kepada Penerima Utama, pada saat yang sama
        Pengirim harus mengirimkan salinan identik ke semua Pihak Terkait, seperti yang
        ditampilkan pada Gambar 11.                                    
     h. Semua korespondensi harus menggunakan bahasa yang ditentukan dalam Syarat-
        Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dan Data Kontrak Pekerjaan
        Konstruksi.                                                    

                     Gambar 11. Proses Korespondensi                   
     Atas persetujuan Pengguna Jasa, Konsultan Pengawas bersama dengan Para Pihak

     menyepakati bahwa semua pemberitahuan, permohonan, dan/atau persetujuan
     dianggap telah diberitahukan kepada Penerima Utama jika telah disampaikan sesuai
     protokol korespondensi di atas.                                   
7. Data Dasar                                                          
   Dalam melaksanakan tugasnya, Konsultan Pengawas wajib menggunakan sumber
   informasi yang tersedia, yaitu:                                     
   a. Kontrak Penyediaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi;       
   b. Kerangka Acuan Kerja;                                            
   c. Kontrak Jasa Konstruksi;                                         

   d. Laporan rutin dan laporan lainnya yang disusun oleh Penyedia Konstruksi selama
     masa kontrak konstruksi;                                          
   e. Klaim, pengukuran, hasil pengujian dan sumber informasi lain yang disediakan oleh
     Penyedia Konstruksi sebagai bagian dari kontraknya;               
   f. Pengawasan dan pemantauan mandiri, termasuk rapat dan wawancara; 
   g. Informasi yang disediakan PPK;                                   
   h. Informasi yang disediakan pihak berkepentingan eksternal;        
   i. Dokumen Rencana Teknis Rinci untuk Kontrak Pekerjaan/Konstruksi; 
   j. Hasil studi dan analisis yang diadakan sebelumnya dan informasi historis lainnya.

8. Standar Teknis                                                      
   Dalam melaksanakan penugasan ini, Konsultan Pengawas wajib menerapkan standar
   teknis yang terkait, yaitu:                                         
   a. Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018 Revisi 2                  

9. Studi-Studi Sebelumnya                                              
   Konsultan Pengawas harus memperhatikan hasil studi berikut yang telah dilaksanakan
   sebelumnya:                                                         
   a. Detail Engineering Design (DED) Jalan SP.3 Batumea – Bobolio, Pembangunan

    Jembatan Baru S. Lamoluo 2, dan Peningkatan Jalan Nambo Jaya – Roko roko
   b. Project Digest Ruas Jalan SP.3 Batumea – Bobolio (Lingkar Pulau Wawonii),
    Pembangunan Jembatan Baru S. Lamoluo 2 dan Jalan Nambo Jaya – Roko roko

10. Acuan Hukum                                                        
   Konsultan Pengawas wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan Hukum Negara Republik
   Indonesia, semua arahan dan keputusan Pengguna Jasa, peraturan perundangan yang
   berlaku, dan harus menyatakan hal ini dalam kontraknya dengan semua staf/personelnya
   termasuk pihak subpenyedia dan/atau suplier-nya.                    
   Bila terjadi kesulitan dalam hal ini, maka Konsultan Pengawas wajib berkonsultasi dengan
   Pengguna Jasa sebelum mengambil tindakan atau menerapkan prosedur apa pun.
   Acuan-acuan yang harus diperhatikan adalah:                         
   a. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
     Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
     Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
     Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 38 tahun
     2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12,
     Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760)           
   b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
     (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran

     Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
     Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
     Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
     Nomor 6573)                                                       
   c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
     Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
     Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
     Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
     Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
   d. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
     Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
     Nomor 4655)                                                       

   e. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
     Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
     Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
     Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
     2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
     Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
     (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor Tambahan Lembaran Negara
     Republik Indonesia Nomor 6626)                                    
   f. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap
     Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang
     Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan
     Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540)                    
   g. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
     Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
     telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
     Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
     (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)          
   h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara
     Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

     612)                                                              
   i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis
     Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
     2011 Nomor 900)                                                   
   j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas
     (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514)           
   k. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun
     2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui
     Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593)  
   l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021
     tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan (Berita Negara Republik
     Indonesia Tahun 2021 Nomor 306)                                   
   m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021
     tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik
     Indonesia Tahun 2021 Nomor 286)                                   
   n. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun
     2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui
     Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593)  
   o. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 06/SE/M/2019
     tentang Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian, dan Sertifikat Keterampilan Dalam

     Bentuk Elektronik                                                 
   p. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/SE/M/2022
     tentang Susunan Tenaga Ahli Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi di
     Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                   
11. Ruang Lingkup Pekerjaan Konsultan Pengawas Pekerjaan               
  11.1. Umum                                                           
      Sesuai peran dan tanggung jawab Konsultan Pengawas yang dijelaskan dalam bagian
      sebelumnya, pengawasan dan pemantauan terhadap Penyedia Jasa Pelaksana
      Konstruksi dan semua kegiatan pelaksanaan konstruksi harus dilakukan secara
      terencana dan terstruktur.                                       

      Konsultan Pengawas bertugas dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi
      sesuai dengan ketentuan kontrak sebagaimana tugas pengawasan yang dilimpahkan
      oleh Penanggung Jawab Kegiatan (PPK Fisik) dan harus mengendalikan pekerjaan
      konsultansi sesuai dengan kontrak pengawasan. Konsultan Pengawas membuat RKK
      Pengawasan sesuai Sublampiran D RKK Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021, dan
      dalam hal pengendalian dan pengawasan pekerjaan konstruksi, maka Konsultan
      Pengawas wajib Menyusun Program Mutu sebagai jaminan mutu pekerjaan.

  11.2. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi/RMPK dan Program Mutu        
      11.2.1. Dasar Perencanaan                                        
           Konsultan Pengawas harus menyusun Penjaminan Mutu dan Pengendalian
           Mutu (PMPM) Pekerjaan Konstruksi dalam Program Mutu merujuk Pasal 16.(1)
           Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun
           2021 yang sesuai Sublampiran B PMPM PK dan Sublampiran E RMPK yang
           merupakan persyaratan mutu konstruksi dan metode pembuktian atas
           pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Konstruksi. Pelaksanaan Program
           Mutu Konsultan Pengawas disebut Penjaminan Mutu/Quality Assurance.
           Untuk menyusun Program Mutu yang efektif, Konsultan Pengawas harus
           memiliki konsep yang jelas tentang perbedaan antara Penjaminan Mutu/Quality

           Assurance yang merupakan tanggung jawab Konsultan Pengawas dan
           Pengendalian Mutu yang merupakan tanggung jawab Penyedia Konstruksi.
           Definisi yang berlaku dalam dokumen ini:                    
           a. Penjaminan Mutu/Quality Assurance (QA) didefinisikan sebagai
              pelaksanaan program inspeksi dan kendali produksi yang sistematik untuk
              mencapai standar mutu yang telah ditentukan dan menghindari masalah
              akibat ketidak-patuhan.                                  
           b. Pengendalian Mutu/Quality Control (QC) didefinisikan sebagai prosedur
              dan praktik yang harus dilakukan untuk memastikan produk atau
              komponen yang dihasilkan memenuhi atau melampaui ketentuan mutu
              yang telah ditentukan.                                   
           QA dan QC merupakan bagian dari Sistem Mutu yang diterapkan guna
           mendukung pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan memastikan bahwa
           Pekerjaan Konstruksi diselesaikan tepat waktu, tepat biaya dan memenuhi
           standar mutu yang telah ditentukan. Dengan demikian, QA dan QC merupakan
           dua kegiatan yang saling melengkapi.                        
           Konsultan Pengawas wajib menerapkan konsep di atas berdasarkan Surat
           Pelimpahan Wewenang dari Pengguna Jasa, sesuai Kontrak Pekerjaan
           Konstruksi yang menjadi dasar untuk menyusun Program Mutu Konsultan
           Pengawas.                                                   

      11.2.2. Pengenalan Dokumen Pekerjaan Konstruksi                  
           Dalam merencanakan dan menyusun Program Mutu, Konsultan Pengawas
           harus mengetahui dokumen Pekerjaan Konstruksi, khususnya:   
           a. Syarat-Syarat Umum dan Khusus Kontrak pelaksanaan pekerjaan
              konstruksi;                                              
           b. Spesifikasi Umum dan Spesifikasi Khusus;                 
           c. Gambar dan model BIM rencana (apabila tersedia), laporan survei,
              investigasi dan laporan desain yang dibuat Konsultan Perencana;
           d. Dokumen yang harus disiapkan oleh Penyedia Konstruksi terutama:
              1) Jadwal mobilisasi;                                    
              2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi;              
              3) Metode pelaksanaan pekerjaan;                         

              4) Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM);                  
              5) Manajemen peralatan dan bahan;                        
              6) BIM Execution Plan (apabila BIM diterapkan); dan      
              7) Rencana pengelolaan lingkungan, kesetaraan gender dan inklusi
                sosial, serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).    
      11.2.3. Program Mutu                                             
           Program Mutu harus:                                         
           a. Menguraikan semua  kegiatan, seperti korespondensi,      
              inspeksi/pemeriksaan dan pelaporan, yang harus dilakukan agar
              konstruksi dilaksanakan sesuai standar dan ketentuan kontrak;
           b. Memberikan panduan inspeksi dan dokumentasi di setiap tahap konstruksi;
           c. Memberikan jaminan wajar bahwa hasil akhir pekerjaan memenuhi
              ketentuan gambar dan spesifikasi konstruksi; dan         
           d. Menguraikan cara identifikasi, dokumentasi, dan mengatasi perubahan tak
              terduga yang bisa mempengaruhi mutu konstruksi.          
           Program Mutu disusun berdasarkan ketentuan mutu dalam Kontrak Konstruksi,
           di mana metode pengujian dan pengukurannya telah ditentukan. Rencana Mutu
           Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dari Penyedia Konstruksi merujuk kepada
           pengelolaan semua sumber daya dan metode yang dipakai dalam 

           melaksanakan pekerjaan untuk menghasilkan hasil akhir pekerjaan (output)
           yang memenuhi persyaratan mutu, selesai tepat waktu dan tepat biaya.
           Program Mutu Konsultan Pengawas dan RMPK Penyedia Konstruksi harus
           diselaraskan. Konsultan Pengawas harus memeriksa dokumen RMPK
           Penyedia Konstruksi dan memberikan rekomendasi penyesuaian, bila perlu.
           Penentuan Titik Tunggu perlu diperhatikan secara khusus dalam RMPK
           Penyedia Konstruksi disesuaikan dengan urutan pekerjaan yang dituangkan
           dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan Penyedia Konstruksi yang disepakati
           dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.                  
           Selama konstruksi, Konsultan Pengawas harus menyelaraskan Program Mutu
           dengan kemajuan hasil pekerjaan konstruksi, termasuk pekerjaan yang
           disetujui dalam setiap variasi dan/atau pekerjaan tambahan Kontrak Pekerjaan
           Konstruksi.                                                 
           Struktur Program Mutu harus mengacu pada Sub lampiran-F. Program Mutu,
           Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun
           2021 yang meliputi komponen-komponen berikut :              
           a. Informasi Pekerjaan Konstruksi: memberikan informasi umum tentang
              proyek, termasuk nama paket, jenis pekerjaan, kode dan nomor kontrak,
              sumber dana, lokasi, kegiatan, masa pelaksanaan kontrak dan informasi
              umum tentang Pengguna Jasa, Konsultan Pengawas dan Penyedia

              Konstruksi.                                              
           b. Organisasi Penjaminan/Pengendalian Mutu: menjelaskan organisasi dan
              Tenaga Ahli Inti yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi, tanggung jawab
              dan kewenangan Para Pihak, struktur organisasi yang menggambarkan
              hubungan kerja antara penyedia jasa dan pengguna jasa, dan menjelaskan
              keterkaitan/alur instruksi dan koordinasi pihak-pihak dalam pelaksanaan
              kegiatan (internal penyedia jasa), kualifikasi, pelatihan dan pengalaman
              melaksanakan Program Mutu.                               
           c. Jadwal Pelaksanaan: memberikan informasi terkait dengan waktu yang
              diperlukan untuk melaksanakan tiap tahap kegiatan, mulai persiapan
              awal, sampai pelaksanaan, hingga pelaporan. Jadwal Pelaksanaan harus
              juga mencakup jadwal peralatan dan jadwal penugasan personel.

           d. Metodologi Pelaksanaan Penugasan: memberikan gambaran umum
              tentang ruang lingkup layanan Konsultan Pengawasan Konstruksi dan
              bagan alur proses/tahap pekerjaan terkait dalam melaksanakan
              penugasannya termasuk, tetapi tidak terbatas pada:       
              1) Gambaran tentang kegiatan yang dilakukan terkait dengan setiap
               tahap pekerjaan mencakup:                               
               a) Kegiatan Inspeksi dan Verifikasi: prosedur umum untuk
                  pemeriksaan kualitas dan kegiatan verifikasi yang sesuai ketentuan
                  kontrak pekerjaan konstruksi;                        
               b) Ketidakpatuhan: menjabarkan prosedur mengatasi masalah
                  ketidakpatuhan, mulai dari identifikasi awal sampai penerimaan
                  tindakan perbaikan;                                  
               c) Ketentuan Pemantauan Kinerja: menjelaskan pendekatan 
                  Penjaminan Mutu yang memenuhi ketentuan pemantauan kinerja;
               d) Titik Tunggu: membahas pendekatan yang digunakan untuk
                  menentukan dan penjaminan mutu pada titik tunggu;    
               e) Pengelolaan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
                  Kesetaraan                                           
               f) Gender dan Inklusi Sosial;                           

               g) Kiriman: menjelaskan prosedur pemrosesan kiriman dari
                  Penyedia                                             
               h) Konstruksi;                                          
               i) Dokumentasi: menjelaskan penanganan dan pengelolaan dokumen
                  proyek dengan sistem pengelolaan dan pengarsipan dokumen yang
                  aman;                                                
               j) Persetujuan: menjelaskan tentang prosedur untuk memberikan
                  dan mendapatkan semua persetujuan;                   
               k) Revisi Program Mutu: menjelaskan prosedur perubahan  
                  Program Mutu dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan
                  Penjaminan Mutu;                                     
              2) Pengawasan yang dilakukan di setiap tahap pelaksanaan pekerjaan
               dan hasilnya; dan                                       
              3) Prosedur yang relevan dengan pelaksanaan kegiatan yang disebutkan
               dalam kontrak Konsultan Pengawas.                       
           e. Pengendalian Pekerjaan: uraian semua kegiatan yang dilaksanakan
              mengacu pada rencana, metodologi, persyaratan pekerjaan, serta sumber
              daya personel dan peralatan yang digunakan, frekuensi inspeksi, kriteria
              penerimaan dan acuan informasi. Pengendalian pekerjaan ini dapat dibuat
              dalam bentuk daftar simak/checklist.                     

           f. Pelaporan: menetapkan laporan yang harus diserahkan berikut
              jadwal penyerahannya.                                    
           Program Mutu Konsultan harus disusun berdasarkan dokumen RMPK
           Penyedia Konstruksi. Setiap aspek dalam kedua dokumen tersebut (Program
           Mutu dan RMPK) harus selaras.                               
           Pada tahap awal penyusunan Program Mutu, Konsultan Pengawas memeriksa
           dokumen RMPK Penyedia Konstruksi dan memberikan rekomendasi 
           perubahan, jika perlu. Perubahan lebih lanjut terhadap Program Mutu
           Konsultan Pengawas dan RMPK Penyedia Konstruksi dapat dilakukan selama
           masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi guna mengakomodir perubahan pada
           ruang lingkup pekerjaan.                                    

  11.3. Pelaksanaan Program Mutu                                       
      Program Mutu menjadi dasar pelaksanaan Penjaminan Mutu/QA secara sistematik.
      Program Mutu harus terus-menerus dievaluasi, ditingkatkan dan dimutakhirkan agar
      bisa merespons kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul, untuk memaksimalkan
      efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan.                
      Dua aspek utama pelaksanaan Program Mutu yang berkaitan dengan kegiatan
      konstruksi adalah “Pengawasan Pekerjaan dan Pengendalian Mutu” dan “Pengawasan
      Pelaksanaan Upaya Perlindungan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja”,
      seperti dijelaskan pada bagian-bagian berikut ini.               
      Dalam pelaksanaan aspek Program Mutu, Konsultan Pengawas harus mewakili
      kepentingan Pengguna Jasa sesuai Kontrak Pekerjaan Konstruksi dan Surat
      Pelimpahan Wewenang.                                             

  11.4. Pengawasan Pekerjaan dan Pengendalian Mutu                     
      Tanggung jawab Konsultan Pengawas dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan
      dan pengendalian mutu, termasuk, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
      a. Meninjau dan memberikan rekomendasi persetujuan Pengguna Jasa atas usulan
         jadwal pekerjaan dan perubahannya, serta rencana atau program lainnya yang

         dibuat oleh Penyedia Konstruksi;                              
      b. Menilai kelayakan semua sumber daya seperti material, tenaga kerja dan
         peralatan yang disiapkan Penyedia Konstruksi serta metode pelaksanaan
         pekerjaan terkait rencana kemajuan pekerjaan dan bila diperlukan mengambil
         tindakan untuk mempercepat kemajuan pekerjaan;                
      c. Melakukan inspeksi lapangan secara teratur melalui kunjungan harian ke lokasi
         konstruksi, fasilitas produksi, fasilitas pengujian, tempat menginap di lapangan,
         tempat penyimpanan dan fasilitas-fasilitas lain, serta lingkungan di luar lokasi
         pekerjaan yang dapat terkena dampak secara langsung atau tidak langsung oleh
         pekerjaan konstruksi;                                         
      d. Memantau dan memperbarui secara berkala daftar personel, serta peralatan dan
         kondisinya yang disediakan Penyedia Konstruksi di lapangan untuk memastikan
         kepatuhan dengan daftar peralatan Penyedia Konstruksi pada saat pengadaan;
      e. Secara berkala memeriksa tingkat kepatuhan Penyedia Konstruksi dengan kriteria
         kinerja yang ditetapkan / tingkat layanan jalan atau aset lainnya dan mengusulkan
         tindakan perbaikan (jika perlu);                              
      f. Melakukan inspeksi terhadap Titik Tunggu dan memberikan persetujuan untuk
         melanjutkan ke tahap selanjutnya bila hasil inspeksi memenuhi ketentuan mutu
         serta ketentuan lain yang terkait;                            
      g. Memeriksa laporan ketidakpatuhan/ketidaksesuaian yang disampaikan

         Penyedia Konstruksi dan mengajukan tindakan-tindakan perbaikan;
      h. Meninjau dan membuat rekomendasi kepada Pengguna Jasa terhadap semua
         klaim dari Penyedia Konstruksi untuk variasi, perpanjangan waktu, pembayaran
         tambahan, pekerjaan yang harus dilakukan kemudian serta biaya atau hal lainnya
         yang serupa;                                                  
      i. Memverifikasi pekerjaan dan material yang telah disetujui dan disepakati serta
         melakukan pengecekan, menyetujui, dan membuat rekomendasi kepada
         Pengguna Jasa terhadap pengajuan tagihan Penyedia Konstruksi atas prestasi
         hasil pekerjaan dan penyelesaian pekerjaan dan dokumen pendukungnya;
      j. Menyiapkan dan menyerahkan laporan kemajuan bulanan kepada Pengguna Jasa
         yang berisi kemajuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, kinerja Penyedia

         Konstruksi, mutu pekerjaan, efektivitas pengelolaan lingkungan, keselamatan dan
         kesehatan kerja, serta status dan perkiraan arus keuangan;    
      k. Mengusulkan dan menyampaikan kepada Pengguna Jasa tentang perubahan
         yang dipandang perlu untuk menyelesaikan pekerjaan serta informasi tentang
         dampak setiap perubahan terhadap nilai kontrak dan waktu penyelesaian
         pekerjaan, serta mempersiapkan semua variasi yang harus dilakukan termasuk
         mengubah rencana dan spesifikasi serta rincian lainnya, menginformasikan
         Pengguna Jasa tentang setiap masalah atau potensi masalah yang terkait kontrak
         serta merekomendasikan solusi yang mungkin dilakukan;         
      l. Menyusun dan mengarsipkan catatan inspeksi mutu, kemajuan dan kinerja
         pekerjaan konstruksi;                                         
      m. Memeriksa gambar kerja dan rencana kerja Penyedia Konstruksi; 
      n. Memeriksa pelaksanaan dan hasil survei yang dilakukan Penyedia Konstruksi
         terhadap alinyemen garis centerline, lokasi konstruksi/struktur, titik kontrol
         pengukuran dan benchmark;                                     
      o. Memeriksa kesesuaian rencana pengujian material oleh Penyedia Konstruksi
         terhadap ketentuan kontrak, dan mengawasi pelaksanaannya;     
      p. Mengadakan pertemuan lapangan secara berkala (bulanan atau dua mingguan)
         bersama Penyedia Konstruksi, Pengguna Jasa, dan semua Para Pihak terkait

         yang dipimpin oleh Konsultan Pengawas; dan                    
      q. Melaksanakan pekerjaan yang tidak disebut secara khusus di atas, namun penting
         dilakukan untuk keberhasilan pengawasan pekerjaan dan pengendalian mutu
         sehingga pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai dengan rencana, spesifikasi,
         dan persyaratan kontrak.                                      
      r. Apabila BIM diterapkan, Konsultan Pengawas bertugas untuk membantu
         Pengguna Jasa dalam memastikan proses kolaborasi dan manajemen seluruh
         data yang berkaitan dengan pekerjaan dan terlampir di KAK berjalan dengan baik
         di platform kolaborasi/CDE Bina Marga. Selain itu, konsultan pengawas juga
         bertugas untuk memastikan Penyedia Konstruksi mampu menerapkan BIM
         berdasarkan Tata Aturan yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga dan BEP
         yang telah disepakati.                                        
  11.5. Pengawasan Pelaksanaan Upaya Perlindungan Lingkungan, Keselamatan dan
      Kesehatan Kerja Konstruksi, Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial 
      Selama masa pelaksanaan kontrak, Konsultan Pengawas harus memonitor dan
      mengawasi pelaksanaan Upaya Perlindungan Lingkungan, Keselamatan dan
      Kesehatan Kerja, Kesetaraan Gender dan inklusi Sosial. Tanggung jawab Konsultan
      termasuk, tetapi tidak terbatas pada:                            
      a. Memeriksa dan mengesahkan Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan
         Lingkungan Hidup (RKPPL) yang didalamnya termasuk aspek Kesetaraan Gender

         dan inklusi Sosial (GESI) dan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan
         (RMLLP), menyusun Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
         Pengawasan, termasuk perubahannya untuk memastikan kepatuhan pada
         ketentuan dalam Kontrak Pekerjaan Konstruksi dan peraturan perundangan yang
         berlaku;                                                      
      b. Memeriksa, membahas, atau meninjau RKK Pelaksanaan, RMPK, Program Mutu,
         RKPPL, dan RMLLP yang harus disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaan dan
         kondisi di lapangan.                                          
      c. Memantau pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan
         Keberlanjutan dengan menjamin:                                
         a) Keselamatan keteknikan konstruksi;                         

         b) Keselamatan dan kesehatan kerja;                           
         c) Keselamatan publik; dan                                    
         d) Keselamatan lingkungan.                                    
      d. Memantau dan melaporkan responsivitas Penyedia Konstruksi terhadap
         ketentuan yang terkait dengan gender dan aksesibilitas dalam pelaksanaan
         pekerjaan konstruksi untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk seluruh
         stafnya;                                                      
      e. Memantau dan melaporkan kepatuhan Penyedia Konstruksi pada Rencana
         Pengelolaan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesetaraan Gender
         dan inklusi sosial serta risiko-risiko yang terkait;          
      f. Meninjau dokumentasi, penyelesaian dan pelaporan isu-isu ketidak-patuhan dan
         keluhan-keluhan yang diterima;                                
      g. Memantau dan melaporkan setiap dampak sosial akibat pelaksanaan pekerjaan
         konstruksi;                                                   
      h. Memantau dampak pemukiman kembali akibat pekerjaan konstruksi, melaporkan
         dampak tersebut berikut langkah-langkah mitigasinya dalam laporan kemajuan
         bulanan (jika ada);                                           
      i. Memantau dan melaporkan dampak pekerjaan konstruksi pada keanekaragaman
         hayati serta mitigasinya; dan                                 

      j. Melakukan inspeksi terhadap aspek keselamatan konstruksi atas metode dan
         prosedur pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan semua langkah telah diambil
         untuk melindungi jiwa dan properti.                           
  11.6. Dukungan Teknis dan Manajemen                                  
      Konsultan Pengawas harus mendukung Pengguna Jasa dalam mengelola Pekerjaan
      Konstruksi. Konsultan Pengawas harus memberikan informasi yang jelas, akurat, dan
      ringkas tentang kinerja Pekerjaan Konstruksi serta hasilnya kepada Pengguna Jasa,
      dan memberikan masukkan untuk melakukan tindakan yang berada di luar
      kewenangan Konsultan Pengawas dan menyiapkan semua material pendukung yang
      diperlukan.                                                      
      Tanggung jawab Konsultan Pengawas termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
      a. Menyerahkan hasil pengukuran dan pengujian pekerjaan;         
      b. Memberikan perintah perbaikan dan validasi cacat mutu;        
      c. Membuat dan menyerahkan laporan ketidakpatuhan;               
      d. Memberikan informasi dan masukkan yang relevan untuk memperbarui RMPK
         Penyedia Konstruksi, jadwal pekerjaan serta titik-titik tunggu;
      e. Merekomendasikan tindakan pencegahan dan perbaikan;           
      f. Merekomendasikan tindakan yang perlu diambil yang merupakan kewenangan
         eksklusif Pengguna Jasa;                                      
      g. Merekomendasi perubahan kontrak serta pengaturan-pengaturan lain yang terkait;

      h. Memberikan masukkan dan informasi untuk mendukung pengendalian yang efektif
         terhadap masa pelaksanaan pekerjaan, termasuk masukkan untuk mengelola
         kontrak kritis dan persiapan serah terima pekerjaan konstruksi; dan
      i. Memberikan masukkan dan informasi untuk mendukung pengendalian yang efektif
         terhadap biaya konstruksi, termasuk memverifikasi tagihan Penyedia Konstruksi,
         penyiapan variasi dan adendum kontrak, serta penyiapan status arus keuangan
         kontrak pekerjaan konstruksi secara berkala.                  
  11.7. Pelaporan dan Dokumentasi                                      
      Konsultan Pengawas harus menyiapkan dan menyerahkan jadwal pelaporan dan
      laporan khusus sesuai Ketentuan pada Bagian 18, Tabel 2 - Pelaporan Pekerjaan.
      Konsultan Pengawas harus memperbarui arsip dan dokumentasi selama masa

      pelaksanaan pekerjaan.                                           
      Apabila BIM diterapkan, proses penyampaian, reviu, dan persetujuan Laporan Rutin
      dan Dokumentasi oleh Tim PPK dilaksanakan melalui platform kolaborasi/CDE Bina
      Marga sesuai dengan sistematika alur (flow) yang sudah disepakati.
      Ketentuan laporan dan dokumentasi diuraikan pada Bagian 20 hingga 22. Ketentuan
      dokumentasi lainnya diuraikan di bawah ini.                      
      Konsultan Pengawas harus menyiapkan dan menyerahkan laporan-laporan berikut:
       a. Laporan Pendahuluan                                          
       b. Laporan Program Mutu dan RKK                                 
       c. Laporan Kemajuan                                             
      11.7.1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi        
           Konsultan Pengawas harus menyiapkan dan menyerahkan laporan 
           kemajuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana berikut:
           a. Laporan Kemajuan Bulanan Pekerjaan Konstruksi            
           b. Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi           
      11.7.2. Laporan Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi           
           Konsultan Pengawas harus menyiapkan dan menyerahkan laporan-laporan
           kemajuan pelaksanaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi berikut:
           a. Laporan Kemajuan Bulanan                                 

           b. Laporan Kemajuan Triwulan                                
           c. Laporan Akhir                                            
      11.7.3. Laporan Lainnya                                          
           Laporan khusus menjadi wajib dalam jangka waktu penyediaan layanan
           Konsultan Pengawas adalah sebagai berikut:                  
           a. Laporan Ketidakpatuhan/Ketidaksesuaian                   
              Selama pelaksanaan pekerjaan, Konsultan Pengawas harus   
              mengidentifikasi setiap ketidaksesuaian antara persyaratan/ketentuan
              Kontrak Pekerjaan Konstruksi dengan pelaksanaan di lapangan. Bila
              ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka Konsultan Pengawas harus
              membuat Laporan Ketidaksesuaian/Ketidakpatuhan yang merinci jenis,
              sifat dan besaran ketidaksesuaian serta menyerahkannya kepada
              Penyedia Konstruksi dan Pengguna Jasa.                   
           b. Laporan Khusus                                           
              Laporan khusus mencakup rincian kejadian, kegiatan, atau kondisi di luar
              ketentuan cakupan pelaporan normal, misalnya laporan yang terkait
              dengan permasalahan teknis, penanganan black-spot dan lainnya.
              Selanjutnya, laporan khusus harus disiapkan oleh Konsultan Pengawas
              berdasarkan permintaan Pengguna Jasa.                    
      11.7.4. Dokumentasi                                              

           Dokumen yang harus disiapkan sebagai bagian rutin pelaksanaan penyediaan
           layanan:                                                    
           a. Catatan Harian Konstruksi (Laporan Harian)               
              Catatan Harian Konstruksi berisi Laporan Harian yang mencakup informasi
              tentang kondisi, cuaca, personel dan peralatan di lokasi kerja, pekerjaan
              dan pengujian yang dilakukan/disampel dan disetujui/ditolak, material, dll.
              Laporan Harian disusun oleh Penyedia Konstruksi, dan Konsultan
              Pengawas bertugas memverifikasi informasi dan mengkomunikasikannya
              dengan Penyedia Konstruksi melalui instruksi/masukkan. Keakuratan
              informasi yang terkandung dalam Laporan Harian dikonfirmasi melalui
              tanda tangan perwakilan resmi Konsultan Pengawas dan Penyedia
              Konstruksi.                                              

              Salinan Laporan Harian dipegang oleh Konsultan Pengawas, sedangkan
              arsip asli dipegang Penyedia Konstruksi. Konsultan Pengawas harus
              menyerahkan salinan Laporan Harian kepada Pengguna Jasa pada akhir
              masa kontrak.                                            
           b. Hasil Pengujian                                          
              Salinan hasil pengujian yang dilaksanakan Penyedia Konstruksi, sub-
              Penyedia Konstruksi, Konsultan Pengawas atau laboratorium independen
              harus disimpan dan diarsipkan oleh Konsultan Pengawas selama masa
              kontrak.                                                 
           c. Risalah Rapat Kemajuan                                   
              Konsultan Pengawas harus mengumpulkan dan mengarsipkan semua
              Risalah Rapat Kemajuan Pekerjaan Konstruksi. Keakuratan informasi yang
              terkandung dalam Risalah Rapat dikonfirmasi dengan tanda tangan
              perwakilan resmi Para Pihak yang menghadiri rapat.       
           d. Pendataan Surat Menyurat Pekerjaan Konstruksi            
              Konsultan Pengawas harus mengarsipkan semua korespondensi/surat-
              menyurat yang dikirim dan diterima.                      
           e. Dokumen lain                                             
              Konsultan Pengawas harus mengarsipkan catatan tentang semua

              dokumen lainnya yang terkait dengan Pekerjaan Konstruksi, yaitu
              pemberitahuan, permohonan, persetujuan, gambar, informasi dan
              dokumen lainnya.                                         

12. Keluaran/Output                                                    
   Sebagai bagian dari penyediaan jasa konsultansi pengawasan konstruksi ini, Konsultan
   Pengawas wajib menghasilkan keluaran/output berdasarkan keahlian terpadu di setiap tahap
   pekerjaan. Keluaran dimaksud termasuk, tetapi tidak terbatas pada:  
   a. Rencana Mutu (Titik Tunggu, Daftar Simak Pengujian Mutu), termasuk
     pemutakhirannya;                                                  
   b. Rekomendasi penyusunan dan pemutakhiran RMK Kontraktor;          
   c. Hasil Kajian Kepatuhan Rencana Mutu yang dilaksanakan secara berkala;
   d. Hasil Pengujian Acak;                                            
   e. Catatan pekerjaan yang tidak memenuhi syarat mutu (Laporan Ketidakpatuhan);
   f. Perubahan pada proses implementasi dan/atau kendali mutu;        
   g. Rekomendasi atau instruksi untuk perbaikan pekerjaan;            
   h. Catatan input untuk pemutakhiran Rencana Kendali Mutu Kontraktor;
   i. Hasil pengolahan data/informasi kendali mutu;                    
   j. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;               
   k. Laporan jasa konsultansi pengawasan konstruksi; dan              

   l. Laporan lainnya.                                                 
   Apabila menerapkan BIM, proses penyampaian, reviu dan persetujuan seluruh output yang
   tertulis di atas oleh Tim PPK dilaksanakan melalui platform kolaborasi/CDE Bina Marga
   sesuai dengan sistematika flow yang sudah disepakati                
13. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas yang Disediakan Pengguna Jasa
   Penggunaan fasilitas, peralatan, dan hal-hal yang merupakan milik Pengguna Jasa dan/atau
   Penyedia Konstruksi perlu diatur secara khusus agar dapat digunakan oleh
   Konsultan Pengawas selama masa pelaksanaan pekerjaan, seperti dijabarkan di bawah ini.
   PPK menyediakan hal-hal berikut:                                    
   a. Peralatan dan Material yang disediakan PPK untuk digunakan Konsultan Pengawas

     adalah sebagai berikut:                                           
     1) Dokumen Perubahan Kontrak                                      
     2) Dokumen Kontrak                                                
     3) Dokumen Laporan terdahulu                                      
     4) Detailed Engineering Design (DED)                              
   b. Tenaga Pengawas / Asistensi                                      
     Pengguna Jasa menunjuk pejabat atau perwakilan yang akan bertindak sebagai
     mitra bagi Konsultan Pengawas, yaitu sebagai kontak untuk komunikasi harian.

14. Peralatan dan Jasa yang Disediakan Konsultan Pengawas Pekerjaan    
   Selama masa pelaksanaan kontrak, Konsultan Pengawas wajib menyiapkan fasilitas kantor
   dan melaksanakan manajemen yang baik sesuai ketentuan Kontrak Pekerjaan Jasa
   Konsultansi Konstruksi. Untuk menunjang hal tersebut, Konsultan Pengawas harus
   menyediakan perlengkapan tertentu serta sejumlah peralatan pendukung.
   Hal-hal yang disediakan Konsultan Pengawas adalah:                  
   a. Biaya Langsung Non-Personel harus disediakan dan dibayar terpisah (sesuai jenisnya
    dalam Daftar Kuantitas dan Harga) yaitu:                           
    1) Fasilitas Kantor/Mess untuk staf Konsultan Pengawas sebanyak 3 Unit;
    2) 1 Unit kendaraan roda empat untuk transportasi Team Leader;     

    3) 14 Unit kendaraan roda dua untuk transportasi Profesional Staf selain Team
       Leader dan Sub Profesional Staf;                                
    4) Komputer dan Printer sebanyak 3 Unit;                           
    5) Perlengkapan/peralatan Kantor/Mess;                             
    6) Bahan Operasional Kantor/Mess seperti Listrik,Air dan lain lain;
    7) Bahan Alat Tulis Kantor dan lain lain;                          
    8) Perlengkapan K3 yang terdiri dari Rompi Safety;                 
    9) Biaya Perjalanan staf untuk kepentingan di Kendari;             
    10) Biaya produksi dan penyampaian semua pelaporan.                
   b. Peralatan yang disediakan Konsultan Pengawas harus cukup memadai sehingga
    pengawasan dan pemantauan pekerjaan dapat dilakukan secara efisien dan efektif.
    Peralatan uji minimum yang harus disediakan oleh Konsultan Pengawas adalah:
    1) Peralatan dasar untuk melaksanakan pengukuran dimensi – meteran dan lain-
       lain;                                                           
    2) Peralatan dasar untuk pengujian material misalnya termometer, dan lain-lain.
    Peralatan ini tidak dibayar terpisah berdasarkan Kontrak dan semua biaya terkait
    dianggap sudah dimasukkan dalam item lain pada Daftar Kuantitas dan Harga yang
    disiapkan Konsultan Pengawas.                                      
   c. Pelaksanaan pengawasan dilakukan terutama di lokasi-lokasi pekerjaan seperti
    diuraikan pada Bagian 4.                                           

    Konsultan Pengawas  melakukan  perjalanan/kunjungan ke lokasi      
    pekerjaan/kantor/lembaga/instansi yang diperlukan untuk dapat melaksanakan tugasnya
    dengan efektif, sesuai dengan ketentuan pada Bagian 4 Kerangka Acuan Kerja ini. Lokasi
    termasuk, tetapi tidak terbatas pada:                              
    1) Kantor Pengguna Jasa/PPK Fisik;                                 
    2) Kantor Satker P2JN Prov. Sultra;                                
    3) Kantor Penyedia Konstruksi (termasuk kantor lapangan dan kantor utama);
    4) Akomodasi lapangan dan fasilitas penyimpanan/storage Penyedia Konstruksi;
    5) Fasilitas produksi dan/atau pencampuran Penyedia Konstruksi, seperti quarry,
       stone crusher, asphalt mixing plant, concrete batching plant, laboratorium dan
       lain-lain;                                                      
    6) Fasilitas apa pun yang dimiliki anggota konsorsium Penyedia Konstruksi, sub-

       Penyedia Konstruksi, suplier lokal atau pihak lain yang termasuk dalam
       Kontrak Pekerjaan Konstruksi.                                   

    Semua pengaturan transportasi dan logistik yang diperlukan untuk melaksanakan
    perjalanan yang dimaksud merupakan tanggung jawab Konsultan Pengawas. Biaya
    semua perjalanan ke dan dari lokasi-lokasi tersebut, serta biaya terkait, seperti
    akomodasi, tidak dibayar terpisah dan dianggap sudah dimasukkan dalam item lain dalam
    Daftar Kuantitas dan Harga yang disiapkan oleh Konsultan Pengawas. 

15. Kewenangan Konsultan Pengawas Pekerjaan                            
   Untuk tujuan penyediaan jasa yang dijabarkan sebelumnya, Konsultan Pengawas diberikan
   kewenangan berikut:                                                 
   a. Memeriksa, mengevaluasi dan menetapkan Sertifikat Bulanan;       
   b. Mengevaluasi dan mengeluarkan persetujuan terhadap usulan Penyedia
     Konstruksi tentang variasi kontrak yang tidak memiliki implikasi keuangan;
   c. Memberi persetujuan tertulis terhadap setiap tahap pekerjaan berdasarkan
     rencana dan metode pelaksanaan pekerjaan;                         
   d. Menyusun, menyajikan, membahas, menyerahkan, melaksanakan,       
     mengendalikan, merevisi, memutakhirkan Program Mutu untuk penjaminan mutu

     pelaksanaan pekerjaan, untuk memperoleh persetujuan PPK;          
   e. Memeriksa dan menyetujui semua gambar dan rencana kerja yang digunakan
     dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun
     sementara;                                                        
   f. Memeriksa, mengevaluasi dan menyediakan pernyataan tidak menolak pekerjaan
     sementara Penyedia Konstruksi yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan
     Harga yang ditetapkan dalam Kontrak;                              
   g. Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi Penyedia
     Konstruksi;                                                       
   h. Memberi izin memulai setiap tahap pekerjaan;                     
   i. Memeriksa dan menyetujui kemajuan pekerjaan konstruksi sesuai dengan
     kontrak;                                                          
   j. Memeriksa dan menilai kualitas dan keselamatan konstruksi dibanding hasil akhir
     pekerjaan;                                                        
   k. Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan konstruksi sesuai dengan tugas
     dan tanggung jawabnya;                                            
   l. Memeriksa dan memberi rekomendasi tentang penyusunan dan pemutakhiran
     Quality Control Plan Penyedia Konstruksi;                         
   m. Memeriksa dan menguji kualitas material dan pekerjaan;           
   n. Memeriksa dan mengukur kuantitas pekerjaan;                      

   o. Memeriksa dan menilai jadwal kerja dan metode kerja;             
   p. Menyusun laporan tentang hasil pekerjaan yang tidak memenuhi syarat (laporan
     ketidakpatuhan);                                                  
   q. Memberi peringatan dan instruksi tertulis kepada pengawas pekerjaan jika terjadi
     penyimpangan terhadap dokumen kontrak;                            
   r. Melakukan pengawasan terhadap penerapan dokumen SMKK;            
   s. Memeriksa dan membuat rekomendasi penyusunan dan pemutakhiran dokumen
     penerapan Keselamatan Konstruksi;                                 
   t. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
   u. Menghentikan sementara pelaksanaan pekerjaan jika kontraktor tidak menangani
     masalah yang diberitahukan melalui surat peringatan, instruksi atau cara lain;
   v. Menolak pelaksanaan dan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai

     spesifikasi;                                                      
   w. Melakukan, memeriksa dan menilai laporan Penyedia Konstruksi;    
   x. Menyusun dan menyampaikan laporan berkala.                       

   Wewenang yang tetap dipegang PPK Fisik (tindakan yang harus disetujui PPK sebelum
   pelaksanaan) adalah sebagai berikut:                                
   a. Menambahkan dan/atau mengurangi volume pekerjaan yang menyebabkan
     perubahan nilai kontrak;                                          
   b. Menambahkan jenis pekerjaan baru;                                
   c. Menambah dan/atau mengurangi nilai kontrak;                      
   d. Mengubah jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan;                     
   e. Persetujuan perpanjangan masa kontrak setelah evaluasi terhadap usulan tertulis
     yang diajukan Penyedia Konstruksi;                                
   f. Mengganti personel yang tidak berkinerja baik                    
   Semua tindakan yang tidak tercantum di atas harus tunduk pada Adendum Kontrak.

16. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan                                
   Masa Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi dari Bulan Juli
   Tahun 2023 hingga Bulan Desember Tahun 2023, dengan total 6 bulan.  

17. Personel/Ketenagaan                                                
   Konsultan Pengawas harus menyediakan Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung sesuai
   ketentuan pada Tabel 1. Persyaratan Personel                        

                     Tabel 1. Persyaratan Personel                     
                                Kualifikasi                            
                                                  Status Jumlah        
 No.   Posisi    Tingkat                  Pengala                      
                         Jurusan  Keahlian       Tenaga   Orang        
                Pendidikan                 man                         
                                                   Ahli                
 A.  Professional Staf :                                               
                                                  Tetap/               
                                 Ahli Madya                            
  1  Team Leader S1/D4  Teknik Sipil       6 Thn  Tidak    1           
                                 Teknik Jalan                          
                                                  Tetap                
     Supervision/                                                      
                                                  Tetap/               
     Quantity                    Ahli Madya                            
  2              S1/D4  Teknik Sipil       5 Thn  Tidak    1           
     Engineer – 01               Teknik Jalan                          
                                                  Tetap                
     (jalan)                                                           
     Supervision/                                                      
                                 Ahli Madya       Tetap/               
     Quantity                                                          
  3              S1/D4  Teknik Sipil Teknik 5 Thn Tidak    1           
     Engineer – 02                                                     
                                  Jembatan        Tetap                
     (jembatan)                                                        
     Quality                                      Tetap/               
                                 Ahli Madya                            
  4  Engineer – 01 S1/D4 Teknik Sipil      4 Thn  Tidak    1           
                                 Teknik Jalan                          
     (jalan)                                      Tetap                
     Quality                     Ahli Madya       Tetap/               
  5  Engineer – 02 S1/D4 Teknik Sipil Teknik 4 Thn Tidak   1           
     (jembatan)                   Jembatan        Tetap                
                                Kualifikasi                            
                                                  Status Jumlah        
 No.   Posisi    Tingkat                  Pengala                      
                         Jurusan  Keahlian       Tenaga   Orang        
                Pendidikan                 man                         
                                                   Ahli                
     Health Safety                Ahli Muda       Tetap/               
                          Semua                                        
  6  Environment S1/D4              K3     3 Thn  Tidak    1           
                         Jurusan                                       
     (HSE)                       Konstruksi       Tetap                
B.   Sub Professional Staf :                                           
  1  Inspector   S1/D3  Teknik Sipil                       3           
  2  Surveyor    S1/D3  Teknik Sipil                       3           
     Material                                                          
  3              S1/D3  Teknik Sipil                       3           
     Technician                                                        
C.   Sub Professional Staf :                                           

     Operator             Semua                                        
  1              S1/D3                                     1           
     Komputer            Jurusan                                       
  2  Office Boy SMA/SMK                                    3           

   Uraian Definisi dan Tugas Tenaga Ahli Konsultan Pengawas antara lain :
   1) Team Leader                                                      
     Team Leader merupakan pihak atau orang yang memimpin, mengarahkan, dan
     mengoordinasikan seluruh Tenaga Ahli Konsultan Pengawas dan mengendalikan
     pelaksanaan pekerjaan konstruksi.                                 

     Team Leader disyaratkan seorang Sarjana minimal S1/D4 Teknik Sipil, berpengalaman
     dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan jalan selama 6 (enam) tahun, dan memiliki
     pengalaman sebagai Team Leader / Supervison Engineer / Site Engineer pada
     pekerjaan sejenis.                                                

     Mempunyai sertifikat Ahli Teknik Jalan dengan kualifikasi Ahli Madya yang dikeluarkan
     oleh Asosiasi terkait dengan dilegalisasi oleh Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi
     (LPJK).                                                           

     Tugas Team Leader mencakup hal-hal sebagai berikut :              
     a. Mengoordinasikan seluruh tenaga ahli pengawasan konstruksi untuk setiap
        pelaksanaan pengukuran atau rekayasa lapangan yang dilakukan Penyedia Jasa
        Pekerjaan Konstruksi dan menyampaikan laporan kepada PPK sehingga dapat
        segera diambil keputusan yang diperlukan, termasuk untuk pekerjaan
        pengembalian kondisi, pekerjaan minor yang mendahului pekerjaan utama dan
        rekayasa terperinci lainnya;                                   
     b. Mengoordinasikan seluruh Tenaga Ahli Konsultan Pengawas secara teratur dan
        memeriksa seluruh pekerjaan di lapangan serta memberi penjelasan tertulis kepada
        Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi mengenai apa yang sebenarnya dituntut
        dalam pekerjaan tersebut, jika dalam kontrak pekerjaan konstruksi hanya
        dinyatakan secara umum;                                        
     c. Memastikan bahwa Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi memahami Dokumen
        Kontrak Pekerjaan Konstruksi secara benar, melaksanakan pekerjaannya sesuai
        dengan spesifikasi serta gambar-gambar, dan menerapkan metode konstruksi yang
        tepat dengan kondisi lapangan untuk setiap pelaksanaan pekerjaan;
     d. Memeriksa dengan teliti setiap gambar-gambar kerja dan analisa/perhitungan
        konstruksi dan kuantitasnya, yang dibuat oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi

        sebelum pelaksanaan pekerjaan;                                 
     e. Melakukan inspeksi secara teratur dan memeriksa pekerjaan pada semua lokasi
        pekerjaan dalam kontrak serta membuat laporan kepada PPK terhadap hasil
        inspeksi lapangan;                                             
     f. Membuat rekomendasi kepada PPK untuk menerima atau menolak hasil pekerjaan,
        material dan peralatan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang
        dipersyaratkan dalam Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi;     
     g. Mengoordinasikan pencatatan kemajuan pekerjaan setiap hari yang dicapai
        Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi setiap hari pada lembar kemajuan pekerjaan
        (progress schedule) yang telah disetujui;                      
     h. Memonitor dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan dan segera melaporkan kepada
        PPK jika terdapat kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Dokumen Kontrak
        Pekerjaan Konstruksi dan dapat berpengaruh terhadap jadwal penyelesaian
        pekerjaan yang direncanakan. Dalam Kondisi tersebut, maka Team Leader
        membuat rekomendasi kepada PPK secara tertulis untuk mengatasi keterlambatan;
     i. Memeriksa semua kuantitas dan volume hasil pengukuran setiap pekerjaan yang
        telah selesai yang disampaikan oleh Quantity Engineer;         
     j. Menjamin bahwa sebelum Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi diizinkan untuk
        melaksanakan pekerjaan berikutnya, maka pekerjaan-pekerjaan sebelumnya yang

        akan tertutup atau menjadi tidak tampak harus sudah diperiksa/diuji dan sudah
        memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi;
     k. Memberi rekomendasi kepada PPK menyangkut mutu, volume dan jumlah
        pekerjaan yang telah selesai dan memeriksa kebenaran dari setiap bukti
        pembayaran bulanan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;         
     l. Mengoordinasikan perhitungan dan pembuatan sketsa yang benar kepada PPK di
        setiap lokasi pekerjaan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan
        keputusan/persetujuan;                                         
     m. Memberi rekomendasi kepada PPK terhadap pencapaian mutu dan hasil pekerjaan
        yang sesuai dengan Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi atas usulan
        pembayaran yang diajukan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;   
     n. Mengoordinasikan penyusunan laporan mengenai kemajuan fisik dan keuangan
        pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangnya dan menyerahkannya kepada
        PPK;                                                           
     o. Mengawasi dan memeriksa pembuatan Gambar Terbangun/Terpasang (as-built
        drawings) dan mengupayakan agar semua gambar tersebut dapat diselesaikan
        sebelum serah terima pertama (provisional hand over);          
     p. Menyimpan arsip gambar desain dan menyusun korespondensi kegiatan, laporan
        harian, laporan mingguan, laporan kemajuan pekerjaan dan pengukuran
        pembayaran; dan                                                

     q. Memeriksa dan menyetujui tagihan Mountly Certificate (MC) yang dibuat oleh
        Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.                            

   2) Supervision/Quantity Engineer                                    
     Supervision/Quantity Engineer merupakan pihak atau orang yang melakukan
     pengawasan dan pengendalian kegiatan yang berhubungan dengan aspek desain dan
     persyaratan dalam spesifikasi teknis sebagai dasar pencapaian pekerjaan. SE
     bertanggung jawab kepada Team Leader dan berkedudukan di lokasi pekerjaan
     konstruksi. Dibutuhkan 2 orang Supervision/Quantity Engineer,diantaranya:
      a. Supervision/Quantity Engineer – 01 (Jalan)                    
        Mempunyai sertifikat Ahli Jalan dengan kualifikasi Ahli Madya yang dikeluarkan oleh
        Asosiasi terkait dengan dilegalisasi oleh Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi

        (LPJK).                                                        
        Tenaga ahli yang disyaratkan adalah minimal Strata Satu (S-1) atau Diploma Empat
        (D4) Teknik Sipil, berpengalaman melaksanakan pekerjaan yang sejenis selama 5
        (lima) tahun, dan memiliki pengalaman sebagai Supervision Engineer (Pengawas
        Jalan) / Site Engineer / Quantity Engineer pada pekerjaan sejenis.
      b. Supervision/Quantity Engineer – 02 (Jembatan)                 
        Mempunyai sertifikat Ahli Jembatan dengan kualifikasi Ahli Madya yang dikeluarkan
        oleh Asosiasi terkait dengan dilegalisasi oleh Lembaga Pengembang Jasa
        Konstruksi (LPJK).                                             
        Tenaga ahli yang disyaratkan adalah minimal Strata Satu (S-1) atau Diploma Empat
        (D4) Teknik Sipil, berpengalaman melaksanakan pekerjaan yang sejenis selama 5
        (lima) tahun, dan memiliki pengalaman sebagai Supervision Engineer (Pengawas
        Jembatan) / Site Engineer / Quantity Engineer pada pekerjaan sejenis.

     Tugas Supervision Engineer (SE) mencakup hal-hal sebagai berikut :
     a. Memeriksa kesesuaian antara gambar perencanaan dengan pelaksanaan di
        lapangan;                                                      
     b. Memastikan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menerapkan ketentuan
        keselamatan konstruksi;                                        

     c. Memastikan bahwa seluruh tenaga kerja konstruksi yang terlibat dalam pekerjaan
        konstruksi memiliki Sertifikat Kerja Konstruksi (SKK);         
     d. Memastikan bahwa seluruh peralatan yang digunakan telah memiliki Surat Izin Laik
        Operasi (SILO);                                                
     e. Memastikan bahwa operator alat berat memiliki Surat Izin Operator (SIO);
     f. Memeriksa kesesuaian penggunaan material/bahan produksi dalam negeri dan
        barang impor sesuai dengan formulir Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan
        daftar barang yang diimpor sebagaimana tercantum dalam kontrak pekerjaan
        konstruksi;                                                    
     g. Memastikan metode konstruksi dan hasil pekerjaan yang dihasilkan Penyedia Jasa
        Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi;
     h. Memberikan instruksi secara tertulis kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi,
        apabila metode Konstruksi dinilai tidak benar atau membahayakan dan dicatat
        dalam buku harian (log book) serta segera melaporkan kepada Team Leader;
     i. Membuat justifikasi teknis terhadap usulan perubahan yang diajukan oleh Penyedia
        Jasa Pekerjaan Konstruksi;                                     
     j. Mencatat seluruh pelaksanaan pekerjaan serta seluruh perubahan dan
        ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dari perencanaan serta melaporkannya
        kepada Team Leader;                                            
     k. Memeriksa dan menyetujui laporan teknis yang dibuat oleh Penyedia Jasa

        Pekerjaan Konstruksi;                                          
     l. Memeriksa dan menyetujui tagihan Mountly Certificate (MC) yang dibuat oleh
        Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi; dan                        
     m. Membuat Strip Map Penanganan beserta kondisi jalan pada total panjang ruas jalan
        yang diawasi dan melaporkannya kepada Team Leader.             
     Tugas Quantity Engineer terdiri atas :                            
     a. Melakukan survei yang diperlukan untuk memeriksa pekerjaan dan volume atau
        kuantitas pekerjaan sebelum dan saat pelaksanaan pekerjaan;    
     b. Membuat catatan/laporan harian tentang kemajuan pekerjaan di lapangan, serta
        selalu memberikan informasi tentang rincian pekerjaan kepada Team Leader;
     c. Menghitung kembali volume atau kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan sebagai

        dasar perhitungan presetasi pekerjaan;                         
     d. Bekerjasama dengan Quality Engineer untuk menyesuaikan metode pelaksanaan
        di lapangan dengan di laboratorium sehingga perhitungan volume atau kuantitas
        pekerjaan dapat dilaksanakan;                                  
     e. Melakukan pengawasan di lapangan selama pekerjaan berlangsung dan
        melaporkan segera kepada Team Leader jika terdapat volume atau kuantitas
        pekerjaan yang tidak sesuai dengan Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi;
     f. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan mencatat seuma hasil pengukuran,
        perhitungan volume atau kuantitas pekerjaan dan bukti pembayaran terhadap
        Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen
        Kontrak Pekerjaan Konstruksi;                                  
     g. Membuat ringkasan dengan memperhatikan laporan Penyedia Jasa Pekerjaan
        Konstruksi tentang pengadaan material, jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan
        dan pengukuran di lapangan untuk dilaporkan kepada Team Leader setiap hari
        setelah selesai kerja;                                         
     h. Mengevaluasi prosedur perhitungan hasil pelaksanaan pekerjaan yang diajukan
        oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;                       
     i. Melakukan inspeksi dan monitoring lapangan terkait keluaran hasil pekerjaan serta
        melaporkannya secara tertulis kepada Team Leader; dan          

     j. Membantu Team Leader dalam pengukuran akhir secara keseluruhan dari bagian
        pekerjaan yang telah diselesaikan dan memenuhi persyaratan mutu pekerjaan.

   3) Quality Engineer                                                 
     Quality Engineer merupakan pihak atan orang yang melakukan pemeriksaan dan
     pengujian mutu pekerjaan sesuai dengan persyaratan dalam Dokumen Kontrak
     Pekerjaan Konstruksi. Quality Engineer bertanggung jawab kepada Team Leader dan
     berkedudukan di lokasi pekerjaan konstruksi. Dibutuh 2 Orang Quality Engineer,
     diantaranya:                                                      
     a. Quality Engineer – 01 (jalan)                                  
        Mempunyai sertifikat Ahli Jalan dengan kualifikasi Ahli Madya yang dikeluarkan oleh
        Asosiasi terkait dengan dilegalisasi oleh Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi
        (LPJK).                                                        
        Tenaga ahli yang disyaratkan adalah minimal Strata Satu (S-1) atau Diploma Empat
        (D4) Teknik Sipil, berpengalaman melaksanakan pekerjaan yang sejenis selama 4
        (empat) tahun, dan memiliki pengalaman sebagai Quality Engineer / Quantity
        Engineer / Chief Inspector pada pekerjaan sejenis atau setingkat lebih tinggi
        diatasnya.                                                     
     b. Quality Engineer – 02 (jembatan)                               
        Mempunyai sertifikat Ahli Jembatan dengan kualifikasi Ahli Madya yang dikeluarkan

        oleh Asosiasi terkait dengan dilegalisasi oleh Lembaga Pengembang Jasa
        Konstruksi (LPJK).                                             
        Tenaga ahli yang disyaratkan adalah minimal Strata Satu (S-1) atau Diploma Empat
        (D4) Teknik Sipil, berpengalaman melaksanakan pekerjaan yang sejenis selama 4
        (empat) tahun, dan memiliki pengalaman sebagai Quality Engineer / Quantity
        Engineer / Chief Inspector pada pekerjaan sejenis atau setingkat lebih tinggi
        diatasnya.                                                     

     Tugas Quality Engineer terdiri atas :                             
     a. Memeriksa, mengawasi dan melakukan pengujian terhadap pekerjaan, material dan
        peralatan sesuai dengan gambar, spesifikasi dan dokumen perubahannya;

     b. Melakukan pengawasan atas pemasangan, pengaturan dan penempatan alat ukur
        dan alat uji sebelum dan saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
     c. Melaksanakan pengawasan atas semua pekerjaan pengujian yang dilaksanakan
        oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dalam rangka pengendalian mutu
        material serta hasil pekerjaannya, dan segera melaporkan kepada Team Leader jika
        terdapat ketidaksesuaian dan catat mutu baik dalam prosedur maupun hasil
        pengujiannya;                                                  
     d. Menganalisa semua data hasil pengujian mutu pekerjaan dan memberikan laporan
        secara tertulis kepada Team Leader atas persetujuan dan penolakan penggunaan
        material dan hasil pekerjaan;                                  
     e. Mengawasi semua pelaksanaan pengujian di lapangan yang dilakukan oleh
        Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dalam spesifikasi
        dan dokumen perubahannya;                                      
     f. Menyerahkan laporan bulanan yang di antaranya berisikan laporan hasil
        pengendalian mutu, data laboratorium serta pengujian di lapangan beserta
        risalah/kesimpulan dari data yang ada kepada Team Leader untuk selanjutnya
        dilaporkan kepada PPK;                                         
     g. Menyiapkan format laporan pengendalian mutu pekerjaan, pengujian hasil
        pekerjaan dan kriteria penerimaan pekerjaan;                   

     h. Menyampaikan laporan hasil uji data mutu material, jumlah benda uji mutu dan mutu
        keluaran pekerjaan kepada Team Leader;                         
     i. Membuat rekomendasi kepada Team Leader terhadap ketidaksesuaian mutu
        pekerjaan dan tindak lanjut penanganannya, guna pencegahan ketidaksesuaian;
        dan                                                            
     j. Memberikan panduan di lapangan bagi personel Penyedia Jasa Pekerjaan
        Konstruksi mengenai metodologi pengujian mutu bahan dan pekerjaan.

   4) Health Safety Environment (HSE) Engineer                         
     Health Safety Environment (HSE) Engineer merupakan pihak atau orang yang
     memastikan pemenuhan persyaratan aspek keselamatan konstruksi dalam pelaksanaan
     pekerjaan konstruksi, untuk mendukung terwujudnya tertib penyelenggaraan Jasa
     Konstruksi. Health Safety Environment (HSE) Engineer bertanggung jawab kepada
     Team Leader dan berkedudukan di lokasi pekerjaan konstruksi.      

     Mempunyai sertifikat Ahli K3 Konstruksi dengan kualifikasi Ahli Muda yang dikeluarkan
     oleh Asosiasi terkait dengan dilegalisasi oleh Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi
     (LPJK).                                                           

     Tenaga ahli yang disyaratkan adalah minimal Strata Satu (S-1) atau Diploma empat (D4)

     Semua Jurusan, berpengalaman melaksanakan pekerjaan yang sejenis selama 3 (tiga)
     tahun, dan memiliki pengalaman sebagai Ahli K3 Konstruksi.        
     Tugas Health Safety Environment (HSE) Engineer terdiri atas :     
     a. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan aspek keselamatan
        konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, untuk mendukung terwujudnya
        tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;                        
     b. Melakukan pengawasan terhadap penerapan Dokumen SMKK;          
     c. Memeriksa dan membuat rekomendasi terhadap penyusunan dan pemutakhiran
        dokumen penerapan Keselamatan Konstruksi;                      
     d. Berkoordinasi dengan HSE Engineer Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dalam
        mengidentifikasi dan memetakan potensi bahaya yang mungkin terjadi di
        lingkungan kerja, termasuk membuat tingkatan dampak dari bahaya (impact) dan

        kemungkinan terjadinya bahaya tersebut (probability);          
     e. Berkoordinasi dengan HSE Engineer Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dalam
        menyusun rencana program keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi upaya
        preventif dan upaya korektif, untuk mengurangi terjadinya bahaya/kecelakaan dan
        menanggulangi kecelakan yang terjadi di lingkungan kerja;      
     f. Memonitoring implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan
        berkoordinasi bersama HSE Engineer Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dalam
        memastikan dampak lingkungan akibat pembangunan proyek dapat diminimalisir;
     g. Berkoordinasi dengan HSE Engineer Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi atau
        pejabat lain dalam penyiapan pengendalian dan keselamatan lalu lintas yang terlibat
        di area proyek atau proyek lain yang berkaitan;                
     h. Membuat dan memelihara dokumen terkait kesehatan dan keselamatan kerja,
        termasuk merancang prosedur baku dan memelihara borang atau catatan terkait
        kesehatan dan keselamatan kerja; dan                           
     i. Mengevaluasi insiden kecelakan yang mungkin terjadi, serta menganalisis akar
        masalah termasuk tindakan preventif dan korektif.              

   Selain Tim Inti, Konsultan harus menyediakan semua Personel Pendukung yang dibutuhkan
   (sekretaris, supir, office boy, keamanan, dan lain-lain) guna mendukung efektivitas layanan

   yang diberikan. Besaran remunerasi dan total biaya untuk masing- masing posisi harus
   dicantumkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Bill of Quantity.      

   Tenaga Inti harus ditugaskan sesuai ketentuan orang-bulan yang dicantumkan pada
   Tabel 1. Persyaratan Personel dan Daftar Kuantitas dan Harga.       

   Direktorat Jenderal Bina Marga menggalakkan dan mendorong keberagaman dan inklusi
   dalam ketenagakerjaan. Konsultan Pengawas didorong untuk menyetarakan kesempatan
   kandidat perempuan pada posisi-posisi di atas.                      

18. Pelaporan Hasil Pekerjaan dan Jadwal Pelaporan                     
   Hasil pekerjaan pengawasan yang wajib diserahkan kepada Pengguna Jasa harus sesuai
   dengan jadwal yang dicantumkan pada Tabel 2 - Pelaporan Pekerjaan. Waktu penyerahan
   laporan pekerjaan tambahan/khusus yang tidak direncanakan sebelumnya, dibuat sesuai
   persetujuan dengan Pengguna Jasa.                                   

   Apabila pekerjaan pengawasan menerapkan BIM, proses penyampaian, reviu, dan
   persetujuan Laporan Hasil Pekerjaan oleh Tim PPK dilaksanakan melalui platform
   kolaborasi/CDE Bina Marga sesuai dengan sistematika alur kerja atau (workflow) yang sudah
   disepakati.                                                         
                      Tabel 2. Pelaporan Pekerjaan                     
       Kegiatan/Hasil             Waktu/Milestone                      
   Laporan Pendahuluan 1 bulan setelah penandatanganan Kontrak         
   Program Mutu       Saat Pertemuan Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan   
   Laporan Bulanan    Mulai tanggal 5 bulan berjalan untuk periode bulan
                      sebelumya (periode yang mencakup tanggal 26 bulan
                      sebelum bulan sebelumnya sampai tanggal 25 bulan 
                      sebelumnya), setelah penyerahan Laporan          
                      Pendahuluan (berulang tiap bulan)                

   Laporan Pertengahan Pertengahan Masa Kontrak asli/awal              
   Pekerjaan Konstruksi                                                
   Laporan Akhir      15 hari sebelum berakhirnya masa kontrak (atau sesuai
                      perubahannya)                                    
   Laporan Ketidakpatuhan Maksimum 2 hari setelah diketahui adanya     
                      ketidakpatuhan                                   
   Laporan Khusus/Lain Ditentukan oleh/bersama PPK                     
   Risalah Rapat Pembahasan Maksimum 3 hari setelah setiap rapat       
   Kemajuan                                                            

19. Laporan Pendahuluan                                                
   Laporan Pendahuluan harus berisi:                                   
   a. Pemahaman tentang jasa konsultan yang harus diberikan serta jangka waktu
     kontrak;                                                          
   b. Rencana kerja serta organisasi kerja;                            
   c. Penjadwalan dan pelaksanaan penugasan tenaga ahli; dan           
   d. Ringkasan kemajuan pelaksanaan (jika ada).                       

   Laporan Pendahuluan harus diserahkan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah
   penandatanganan kontrak Konsultan Pengawas.                         

20. Laporan Bulanan                                                    
   Konsultan Pengawas harus mempersiapkan dan menyerahkan laporan kemajuan secara

   berkala. Laporan kemajuan mencakup kemajuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan
   kemajuan layanan pengawasan/supervisi. Ketentuan Laporan Kemajuan disajikan pada
   bagian berikut.                                                     

   20.1. Laporan Kemajuan Bulanan Pelaksanaan Konstruksi               
      Konsultan Pengawas wajib menyusun dan menyerahkan laporan kemajuan bulanan
      pelaksanaan konstruksi yang berisi informasi berikut:            
      a. Ringkasan kemajuan pekerjaan fisik dibanding pekerjaan yang dilaksanakan bulan
         sebelumnya dan rencana pekerjaan minggu setelahnya;           
      b. Foto-foto kemajuan pekerjaan;                                 
      c. Ringkasan kemajuan keuangan serta sertifikat pembayaran;      
      d. Variasi kontrak serta perubahan subpenyedia konstruksi (jika ada);
      e. Masalah dan kendala yang dihadapi serta langkah penanganan yang diambil;
      f. Status permintaan dan persetujuan yang diterima/diberikan;    
      g. Status persetujuan terhadap dokumen wajib;                    
      h. Ringkasan kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan, verifikasi hasil pekerjaan serta
         persetujuan yang diberikan;                                   
      i. Ringkasan kegiatan terkait pemantauan aspek Lingkungan, Keselamatan dan
         Kesehatan Kerja, Kesetaraan Gender dan inklusi Sosial, termasuk ringkasan
         setiap kejadian kecelakaan atau risiko yang teridentifikasi; dan
      j. Kendala yang dialami Konsultan Pengawas, tindakan yang sudah atau akan
         diambil dan dukungan yang diperlukan dari Para Pihak lainnya. 

      Laporan Kemajuan Bulanan Pelaksanaan harus diserahkan setiap tanggal 5 tiap
      bulannya sebagai laporan untuk bulan sebelumnya yang mencakup kemajuan
      pekerjaan dari tanggal 26 bulan sebelum bulan sebelumnya sampai tanggal 25 bulan
      sebelumnya.                                                      

   20.2. Laporan Kemajuan Bulanan Pengawas Pekerjaan dan Pelaksanaan   
      Pengendalian Mutu                                                
      Konsultan Pengawas wajib menyusun dan menyerahkan Laporan Kemajuan Bulanan
      Pengawas Pekerjaan yang berisi informasi berikut:                
      a. Ringkasan pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengawasan;          
      b. Informasi personel;                                           
      c. Daftar dan status persetujuan untuk hal-hal yang harus disetujui Konsultan
         Pengawas;                                                     
      d. Daftar dan status instruksi yang dikeluarkan Konsultan Pengawas kepada
         Penyedia Konstruksi;                                          
      e. Daftar dan status persetujuan untuk hal-hal yang harus disetujui Pengguna Jasa;
      f. Masalah dan kendala yang dihadapi, langkah-langkah untuk mengatasinya dan
         dukungan yang diperlukan; dan                                 
      g. Daftar laporan dan hasil pekerjaan yang sudah diserahkan dan Jadwalnya.

      Laporan Kemajuan Bulanan Konsultan Pengawas harus diserahkan sebelum tanggal
      5 setiap bulannya untuk periode sejak tanggal 26 bulan sebelum bulan sebelumnya
      hingga tanggal 25 bulan sebelumnya.                              

21. Laporan Pertengahan Pekerjaan Konstruksi                           
   Laporan Triwulan oleh Konsultan Pengawas harus menyediakan informasi berikut:
   a. Ringkasan pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengawasan selama 3 bulan;
   b. Rincian kemajuan/realisasi pelaksanaan pengawasan;               
   c. Rencana kerja untuk jangka waktu tersisa;                        
   d. Jadwal personel dan sumber daya lain yang akan digunakan; dan    
   e. Rekomendasi untuk Pengguna Jasa terkait hal-hal teknis dan manajerial (sesuai
     kebutuhan).                                                       
   Laporan Triwulan Konsultan Pengawas harus diserahkan sebelum akhir bulan ketiga
   (triwulan).                                                         

22. Laporan Akhir                                                      
   22.1. Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi                
      Terkait dengan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Laporan Akhir berisi

      informasi gabungan yang tercantum dalam semua Laporan Bulanan sejak awal masa
      pelaksanaan kontrak Pekerjaan Konstruksi. Selain itu, Laporan Akhir juga berisi
      evaluasi pelaksanaan kontrak Pekerjaan Konstruksi.               

   22.2. Laporan Akhir Konsultan Pengawas Pekerjaan                    
      Konsultan Pengawas wajib menyediakan informasi-informasi berikut dalam Laporan
      Akhirnya:                                                        
      a. Rencana kerja awal untuk keseluruhan masa kontrak Konsultan Pengawas;
      b. Pemutakhiran rencana kerja awal yang dilakukan selama masa pelaksanaan
        pekerjaan pengawasan;                                          
      c. Informasi umum tentang layanan yang disediakan (dokumen resume quality dan
        quantity);                                                     
      d. Sumber daya yang digunakan untuk memberikan pelayanan pengawasan
        (personel dan lainnya);                                        

      e. Evaluasi pelaksanaan kontrak penyediaan layanan pengawasan dan rekomendasi
        untuk Pengguna Jasa.                                           
      Laporan Akhir Konsultan Pengawas harus diserahkan minimal 15 (lima belas) hari
      sebelum tanggal akhir masa kontrak.                              

23. Pengutamaan Tenaga Dalam Negeri                                    
   Semua sumber daya yang digunakan penyediaan jasa konsultansi sebagaimana diatur
   dalam Kerangka Acuan ini harus berasal di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
   Indonesia, kecuali ditentukan lain dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak akibat ketersediaan
   yang terbatas di dalam negeri.                                      

24. Kerja Sama                                                         
   Apabila diperlukan kerja sama dengan penyedia jasa konsultansi lain untuk keberhasilan
   penyediaan jasa konsultasi sebagaimana diatur dalam Kerangka Acuan ini, maka
   persyaratan berikut harus dipenuhi:                                 
   a. Semua persyaratan yang mengacu pada Konsultan Pengawas akan berlaku sama bagi
    semua penyedia jasa konsultansi lain atau pihak lainnya yang terafiliasi;
   b. Konsultan Pengawas wajib menjalin kerja sama yang baik;          
   c. Konsultan Pengawas akan meminta arahan PPK Pengawasan tentang persyaratan

    keterlibatan dengan penyedia layanan konsultasi lainnya.           

25. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan                                  
   Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:       
   a. Gambaran informasi;                                              
   b. Petunjuk metodologi pelaksanaan;                                 
   c. Koordinat geografis lokasi dalam format UTM;                     
   d. Waktu dan tanggal pengumpulan data;                              
   e. Rincian kontak dari pihak saksi lainnya (jika ada).              

26. Kemampuan Badan Usaha Penyedia Jasa Konsultansi                    
   Kualifikasi dan Sub Klasifikasi Penyedia Jasa Konsultansi Paket ini adalah, sebagai berikut:
   1. Kualifikasi    : Usaha Menengah                                  
   2. Sub Klasifikasi : Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil
                       Transportasi (RE 202) KBLI 2017 (70202), atau Jasa
                       Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RK 003)
                       KBLI 2020 (71102)                               

27. Alih Pengetahuan                                                   
   Jika dipandang perlu oleh PPK Pengawasan yang menangani kontrak ini, konsultan
   pengawasan wajib melaksanakan pelatihan, kursus singkat, diskusi, dan seminar terkait
   substansi pelaksanaan kegiatan pekerjaan dan rencana/desain yang diajukan untuk
   kepentingan alih pengetahuan kepada staf yang ditentukan oleh PPK Pengawasan.
   Uraian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini telah direviu untuk selanjutnya ditetapkan menjadi
bagian dalam Dokumen Persiapan Pengadaan.                              

                                      Kendari, 15 Mei 2023             
          Menyetujui                                                   
       Kepala Satuan Kerja,     Pejabat Pembuat Komitmen Pengawasan,   
    Perencanaan dan Pengawasan                                         
         Jalan Nasional                                                
     Provinsi Sulawesi Tenggara                                        

    Hengki Hernawan, S.T., M.T.  Bagus Aditya Wardhana, S.T., M.Eng.   
     NIP 198007072008121001          NIP 198208022008011014