Penataan Kawasan Arena Publik Borarsi Manokwari

URAIAN    PEKERJAAN                                  

      PENATAAN     KAWASAN      ARENA    PUBLIK   BORARSI                
                          MANOKWARI                                      

                      TAHUN   ANGGARAN                                   

                              2023                                       

 UNIT / LEMBAGA   : DIREKTORAT    BINA    PENATAAN     BANGUNAN,         

                    DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA  KEMENTERIAN         
                    PEKERJAAN UMUM  DAN PERUMAHAN  RAKYAT                

 UNIT ORGANISASI                                                         
                  : BALAI PRASARANA   PERMUKIMAN  WILAYAH  PAPUA         
                    BARAT, SATUAN  KERJA  PELAKSANAAN PRASARANA          

                    PERMUKIMAN PROVINSI PAPUA BARAT                      

  1                                                                      
   |                                                                     
                        URAIAN  PEKERJAAN                                

    PEKERJAAN   PENATAAN   KAWASAN    ARENA  PUBLIK BORARSI              

                          MANOKWARI                                      

I. URAIAN PENDAHULUAN                                                    
a. Latar Belakang                                                        

      Sebagai Ibukota Provinsi Papua Barat dengan visi dan misi pembangunan

   “Manokwari Menjadi Pusat Peradaban di Tanah Papua dan Ibukota Provinsi Papua Barat
   yang Beradab, Religius, Berbudaya, Berdaya Saing, Inovatif, Mandiri dan Sejahtera”,

   Kabupaten Manokwari masih membutuhkan banyak fasilitas sarana dan prasarana
   pendukung pelayanan publik. Untuk mewujudkannya pemerintah kabupaten manokwari

   telah melakukan berbagai upaya dan terobosan pembangunan yang bersinergi dengan
   pemerintah pusat. maka berbagai upaya dan terobosan pembangunan perlu dilakukan

   secara bertahap dan berkesinambungan serta sinergi dengan berbagai pihak terutama
   Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Pusat :                

   1. Kurangnya sarana publik yang memadai dan berkualitas yang dapat memberi nilai
     tambah terhadap aktifitas dan kreatifitas kalangan milenial, aktifitas olahraga,

     penunjang perekonomian masyarakat, dinamika sosial budaya dan aktifitas
     kemasyarakatan yang ada;                                            

   2. Kurangnya daya dukung sarana dan prasarana ruang terbuka publik multifungsi yang
     Representatif, Memadai, Moderen, Produktif dan Berkelanjutan.       

b. Maksud dan Tujuan                                                     

   1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Pelaksana Konstruksi

      memuat penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan pengadaan.
      Masukan, azas, Kriteria, keluaran dan proses harus dipenuhi dan diperhatikan serta

      diinterpertasikan kedalam pelaksanaan tugas pembangunan.           

   2. Dengan Penugasan ini diharapkan pelaksana konstruksi nantinya dapat
      melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang

      memadai sesuai KAK ini.                                            

   3. Maksud Pekerjaan ini mewujudkan Pembangunan Penataan Kawasan Arena Publik
      Borarsi Manokwari, dengan persyaratan teknis dan metode kerja/prosedur

      pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.        
  2                                                                      
   |                                                                     
   4. Tujuan pekerjaan pembangunan ini, untuk menghasilkan bangunan yang memenuhi
      ketentuan Keandalan Bangunan Gedung dengan meliputi ketentuan aspek

      Keselamatan, Kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bangunan gedung.  

c. Sasaran                                                               

      Target/ Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah
  terbangunnya Bangunan Kawasan Arena Publik Borarsi Manokwari.          

d. Lokasi Pekerjaan                                                      

  Lokasi Pekerjaan berada di Manokwari Timur Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten
  Manokwari, Papua Barat.                                                

e. Sumber Pendanaan                                                      

1. Biaya Pelaksanaan Konstruksi                                          

  i. Untuk pelaksanaan pekerjaan Jasa Konstruksi ini diperlukan biaya berdasarkan

     HPS sebesar Rp. 69.970.000.000,00- (Enam Puluh Sembilan Miliar Sembilan
     Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

     dan Perumahan Rakyat Nomor: 1 Tahun 2022 Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya
     Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu:

     - Besarnya biaya pekerjaan Jasa Konstruksi merupakan biaya tetap dan pasti

     - Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan Jasa
       Konstruksi pada pekerjaan tersebut.                               

  ii. Pembayaran biaya Jasa Konstruksi dilakukan secara bertahap yang didasarkan pada
     prestasi atau kemajuan pekerjaan pelaksanaan konstruksi di lapangan.

  iii. Pembayaran dilakukan dengan tahapan:                              

     -  Pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan
        konstruksi fisik di lapangan sampai dengan serah terima pertama (provisional

        Hand Over) pekerjaan konstruksi; dan                             
     -  Pemeliharaan sampai dengan serah terima akhir (Final Hand Over) pekerjaan

        konstruksi.                                                      

  iv. Tata cara pembayaran angsuran pekerjaan Jasa Konstruksi sebagaimana mengikuti
     ketentuan peraturan perundang-undangan.                             
  3                                                                      
   |                                                                     
2. Sumber Biaya                                                          

  Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana
  Permukiman Provinsi Papua Barat, PPK Bina Penataan Bangunan secara Tahun Jamak

  2023-2024 sebesar Rp. 69.970.000.000,00- (Enam Puluh Sembilan Miliar Sembilan
  Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dimana alokasi anggaran pada Tahun 2023 sebesar

  Rp. 17.974.560.000,00 (Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta
  Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan 2024 sebesar Rp.51.995.440.000,00 (Lima

  Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

II. DATA PENDUKUNG                                                       

  a. Data Dasar                                                          

    1. Kerangka Acuan Kerja Merupakan data awal yang harus dipenuhi atau diperhatikan.

      Setiap pengadaan data dan informasi harus diupayakan oleh Penyedia Jasa.
      Pengguna jasa akan menyediakan data-data dasar sepanjang tersedia setelah

      diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja yang meliputi:           

      -  Laporan Konsultan Perencana;                                    
      -  Dokumen Teknis Perencanaan                                      

      -  Dokumentasi kondisi eksisting bangunan                          

      -  Perijinan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten /Kota  

    2. Penyedia jasa diwajibkan melakukan explorasi dari data dasar yang tersedia

      termasuk data sekunder lainnya yang dilakukan baik oleh instansi yang ada di pusat
      maupun yang ada di daerah untuk sinkronasi pelaksanaan kegiatan, standar teknis

      dan standar profesi yang berlaku termasuk semua peraturan terkait baik di pusat
      maupun di daerah yang terbaru.                                     

    3. Untuk melaksanakan tugasnya Penyedia Jasa Konstruksi harus mencari sendiri

      informasi yang dibutuhkan selain informasi yang diberikan Pemberi Tugas dalam
      KAK/ Pengarahan Penugasan ini.                                     

    4. Penyedia Jasa Konstruksi harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan

      dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pengguna Jasa maupun yang
      dicari sendiri. Kesalahan pengendalian dan pelaksanaan sebagai akibat dari
  4                                                                      
   |                                                                     
      kesalahan informasi menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi.

  b. Standar Teknis dan Referensi Hukum                                  

     a. Undang Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi           

     b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan
        Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung        

     c. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

        Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
        Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;               

     d. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

        Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

     e. Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa
        Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua
        dan Provinsi Papua Barat;                                        

     f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12
        Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
        Melalui Penyedia;                                                

     g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun

        2022 tentang                                                     

        Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan
        Umum dan Perumahan Rakyat;                                       

     h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun

        2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;    
     i. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun

        2020 tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi Dokumen Penawaran
        Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

        Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman 
        Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;                      

     j. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik   
        Indonesia Nomor                                                  

        288/KPTS/M/2019 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

  5                                                                      
   |                                                                     
        dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan
        Umum dan Perumahan Rakyat;                                       

     k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman
        Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

III. RUANG LINGKUP                                                       
  a. Lingkup Pekerjaan                                                   

    1. Pelaksanaan konstruksi merupakan tahap perwujudan dokumen perencanaan

      menjadi bangunan gedung yang siap dimanfaatkan;                    

    2. Pelaksanaan konstruksi berupa kegiatan Pembangunan Penataan Kawasan Arena
      Publik Borarsi Manokwari;                                          

    3. Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi

      Pembangunan Kawasan Arena Publik Borarsi Manokwari adalah berpedoman pada
      ketentuan yang berlaku, khususnya Pekerjaan Umum Nomor. 22/PRT/M/2018

      tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, meliputi:              

      -  Tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama (Provisional
         Hand Over) pekerjaan konstruksi; dan                            

      -  Tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir
         (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi.                         

   4. Lingkup Penyedia Jasa Konstruksi harus memperhatikan kriteria/persyaratan khusus

      sebagai berikut :                                                  

      - Persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan Perpres
        No.12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No.16 Tahun 2018 

        tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Inpres No. 2 Tahun 2022 tentang
        Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk 

        Usaha  Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan
        Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan

        Barang/Jasa Pemerintah, dan SE Menteri PUPR No. 02/SE/M/2023 tentang
        Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing pada

        Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
        Rakyat Melalui Pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha      

  6                                                                      
   |                                                                     
     -  Persyaratan Produk ber SNI oleh pelaku usaha, Kementerian dan/atau

        Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah    
        sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2014                           

     -  Persyaratan penggunaan produk industry hijau terkait dengan      

        bahan  baku, bahan baku, bahan penolong, energi, proses produksi,
        produk, manajemen pengusahaan, pengelolaan limbah dan/atau aspek 

        lain yang bertujuan untuk mewujudkan industri hujau sesuai Peraturan
        Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/6/2015                  

   5. Pelaksanaan konstruksi mendapatkan pengawasan teknis oleh penyedia 

      jasa pengawasan konstruksi atau penyedia jasa manajemen konstruksi, dan
      pengawasan berkala oleh penyedia jasa perencana konstruksi.        

   6. Pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi

      berdasarkan                                                        

      -  Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau pemborongan
         dan lampiran beserta perubahannya; dan                          

      -  Standar Mutu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Standar 
         Manajemen Mutu (SMM).                                           

    7. Pelaksanaan konstruksi membuat dokumen pelaksanaan konstruksi meliputi:

     a) Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi

        fisik, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung.                     

     b) Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawings);

     c) Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan atau
        manajemen konstruksi beserta segala perubahan atau addendumnya;  

     d) Laporan pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan

        mingguan, laporan bulanan dan laporan akhir termasuk laporan uji mutu.

     e) Berita acara pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas perubahan  
        pekerjaan, pekerjaan tambah kurang, serah terima pertaha (PHO) dan

        serah terima akhir (FHO) dilampiri dengan berita acara pelaksanaan
        pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekerjaan, dan berita

        acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik;   
      f) Penyedia Jasa agar melaksanakan pemeriksanaan kelaikan fungsi   
  7                                                                      
   |                                                                     
        (commissioning test) terhadap semua item pekerjaan;              

      g) Foto dokumentasi dan video dokumentasi sesuai dengan yang       
        dipersyaratkan (tidak diperkenankan menggunakan kamera HP) yang  

        diambil pada setiap tahapan setiap hari kemajuan pelaksanaan konstruksi
        fisik yang diambil dari sudut pandang yang tetap/sama dari awal hingga

        akhir pekerjaan.                                                 

      h) Dokumen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) atau Standar Mutu  
        Kesahatan dan Keselamatan Kerja (SMK3); Manual operasi dan       

        pemeliharaan bangunan gedung, termasuk pengoperasian dan         
        pemeliharaan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal dan

        sistem pemipaan (plumbing).                                      

      i) Garansi atau surat jaminan perlatan dan perlengkapan mekanikal, 
        elektrikal dan sistem pemipaan.                                  

      j) Surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari penyedia jasa     

        pelaksanaan konstruksi dan penyedia jasa pengawasan teknis.      

      k) Manajemen Konstruksi dalam serah terima pertama pekerjaan (PHO) 
        bersama dengan penyedia jasa dan pengguna jasa agar sekaligus    

        memberikan rekomendasi Surat Laik Fungsi sebagai salah satu      
        persyaratan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) oleh pemerintah

        daerah Kabupaten Manokwari sebelum dilakukan pembayaran termin / 
        angsuran oleh KPA/PPK.                                           

      l) Penyedia Jasa dalam masa pekerjaan konstruksi diwajibkan memasang
        CCTV sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Pengguna Jasa

        sebagai alat pengendalian pelaksanaan pekerjaan.                 

   8. Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi merupakan kegiatan   
     menjaga keandalan konstruksi bangunan gedung melalui pemeriksaan hasil

     pelaksanaan konstruksi fisik setelah serat terima pertama (PHO). Dalam
     pemeliharaan pekerjaan konstruksi, penyedia jasa pelaksanaan konstruksi

     berkewajiban memperbaiki segala cacat, ketidaksesuaian dan kerusakan yang
     terjadi selama masa konstruksi.                                     

   9. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerja pelaksanaan konstruksi

     Bangunan Gedung Negara, masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi paling
  8                                                                      
   |                                                                     
     sedikit 6 (enam) bulan terhitung sejak serah terima pertama (PHO) pekerjaan
     konstruksi.                                                         

   10. Masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi diakhiri dengan serah terima akhir
     (FHO) pekerjaan konstruksi yang dilampiri dengan berita acara pelaksanaan

     pemeliharaan pekerjaan konstruksi.                                  

b. Keluaran                                                              

  Keluaran / produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan 
  konstruksi:                                                            

   1. Melaksanakan pekerjaan pembangunan yang menyangkut kualitas, biaya dan

     ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir 
     bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan  

     dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan    
     pekerjaan di lapangan serta penyelesaian kelengkapan pembangunan;   

  2. Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan yang terdiri dari:

     a) Metode Pelaksanaan Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi    
       pelaksanaan pekerjaan;                                            

     b) Melakukan kontrol terhadap kondisi eksisting di lapangan;        

     c) Wajib mengajukan Request Form disertai Shop Drawing pada setiap  

       tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan;                         
     d) Wajib membuat uji kualitas/back up quality terhadap jaminan hasil pekerjaan;

     e) Membuat Laporan harian berisikan keterangan tentang:             

       -  tenaga kerja;                                                  

       -  bahan bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak;          

       -  peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;         

       -  kegiatan per-komponen pekerjaan yang diselenggarakan;          

       -  waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan;                     

       -  kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan;       

       -  Membuat Laporan mingguan, sebagai resume laporan harian        
          (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja), Laporan Bulanan;  

       -  Mendokumentasi item pekerjaan tiap kali ada permintaan         
  9                                                                      
   |                                                                     
  10                                                                     
    |