| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0022371389734000 | Rp 40,102,264,508 | - | |
| 0026454140322000 | Rp 45,029,680,240 | - | |
| 0011249398731000 | Rp 48,505,083,816 | - | |
| 0016638223614000 | Rp 41,017,823,749 | 1. Personil manajerial atas nama Iwan Tri Eristanto dengan jabatan yang ditawarkan Manajer Pelaksanaan/Proyek menyampaikan CV pada Apendo dengan pengalaman kerja sebanyak 5 tahun akan tetapi pengalaman yang tercantum pada aplikasi SIMPAN dan yang sesuai dengan CV hanya 3 tahun sesuai dengan Dokumen Pemilihan Bab III. IKP K. 44.2. Pengalaman yang tidak tercantum dalam SIMPAN, tidak dapat dievaluasi sebagai pengalaman sehingga tidak memenuhi persyaratan Dokumen Pemilihan Bab IV. LDP F. 3. b. pengalaman kerja manajer pelaksanaan/proyek paling sedikit 4 tahun 2. Personil manajerial atas nama Imam Mashuri Soiffudin dengan jabatan yang ditawarkan Manajer Teknik menyampaikan CV pada Apendo dengan pengalaman kerja sebanyak 5 tahun akan tetapi pengalaman yang tercantum pada aplikasi SIMPAN dan yang sesuai dengan CV hanya 2 tahun sesuai dengan Dokumen Pemilihan Bab III. IKP K. 44.2. Pengalaman yang tidak tercantum dalam SIMPAN, tidak dapat dievaluasi sebagai pengalaman sehingga tidak memenuhi persyaratan Dokumen Pemilihan Bab IV. LDP F. 3. b. pengalaman kerja manajer teknik paling sedikit 4 tahun | |
| 0019367101016000 | Rp 46,702,300,702 | Personil manajerial atas nama Adi Riadhus Sholihin dengan jabatan yang ditawarkan Manajer Pelaksanaan/Proyek menyampaikan pengalaman kerja pada CV yang diupload di Apendo dan aplikasi SIMPAN akan tetapi pengalaman yang disampaikan pada CV di Apendo tidak terdapat pada aplikasi SIMPAN sesuai dengan persyaratan Dokumen Pemilihan Bab III. IKP K. 44.2. Pengalaman yang tidak tercantum dalam SIMPAN, tidak dapat dievaluasi sebagai pengalaman sehingga tidak memenuhi persyaratan Dokumen Pemilihan Bab IV. LDP F. 3. b. pengalaman kerja manajer pelaksanaan/proyek paling sedikit 4 tahun | |
| 0015237563651000 | Rp 40,950,373,430 | 1. Peserta menyampaikan SBU KBLI 2020 namun tidak menyampaikan sertifikat standar dalam SPSE ataupun mengunggah (mengupload) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada SPSE, sehingga tidak memenuhi persyaratan dalam dokumen pemilihan Bab V. LDK 3. a) Memiliki Nomor lnduk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020); 2. Peserta menyampaikan SBU KBLI 2015 namun kualifikasi usahanya Menengah, sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam dokumen pemilihan Bab V. LDK 4. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Besar, | |
| 0906647326721000 | - | - | |
| 0316828128831000 | - | - | |
| 0011240587733000 | - | - | |
| 0022163018734000 | - | - | |
| 0010716181058000 | - | - | |
| 0312738032525000 | - | - | |
| 0017367053202000 | - | - | |
| 0018606962731000 | - | - | |
CV Sipea Pea Jaya Konsultan | 09*9**3****26**0 | - | - |
PT Artama Anugrah Konstruksi | 09*4**9****67**0 | - | - |
| 0019715663805000 | - | - | |
| 0012503462812000 | - | - | |
| 0012094959722000 | - | - | |
| 0016184483951000 | - | - | |
| 0317409142122000 | - | - | |
PT Patra Geoteksindo Jaya | 09*6**1****35**0 | - | - |
| 0011107976732000 | - | - | |
| 0841655335127000 | - | - | |
| 0317042950732000 | - | - | |
| 0030180590732000 | - | - | |
| 0739155141618000 | - | - | |
| 0761245307731000 | - | - | |
| 0902676261736000 | - | - | |
| 0026142331731000 | - | - | |
CV Anugerah Lestari | 0025484163403000 | - | - |
| 0014910053523000 | - | - | |
| 0011244027731000 | - | - | |
| 0017423468105000 | - | - | |
| 0743647125941000 | - | - |
DATA TEKNIS
PEKERJAAN
PENANGANAN RUAS JALAN PINGARAN – KAHELAAN
TAH UN
ANGGARAN
2023
LOKASI:
DESA PINGARAN KEC. ASTAMBUL – KAHELAAN KEC. SUNGAI PINANG,
KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Total Panjang Ruas : 55,11 Km
Panjang Penanganan Jalan: 19,00 Km
TAHUN ANGGARAN 2023
Uraian Pendahuluan
1. Latar Belakang 1. Rencana strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020 – 2024 dan telah ditetapkan dalam
rencana kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai
dengan hasil kesepakatan Trilateral Meeting dengan Kementerian Keuangan dan
BAPPENAS yang merupakan Program Prioritas Nasional untuk mendukung
Infrastruktur Konektvitas.
2. Penanganan Ruas Jalan Pingaran – Kahelaan Merupakan Instruksi Presiden
(INPRES) untuk menangani jalan daerah dengan tujuan pemerataan
pembangunan.
3. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian kegiatan PPK 2.1
Provinsi Kalimantan Selatan, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II
Provinsi Kalimantan Selatan, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan,
Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;
4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor :
589/KPTS/M/2022 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 462/KPTS/M/2022, Nomor
1352.7/KPTS/M/2021, Nomor 58/KPTS/M/2021 dan Nomor 57/KPTS/M/2021
tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
5. Persetujuan Reviu Perkiraan Biaya (RPB) Penanganan Ruas Jalan Pingaran –
Kahelaan nomor PR 0201-Bb11/345 tanggal 10 Mei 2023
6. Tahapan kegiatan meliputi :
a. Persiapan.
b. Pengumpulan Data/Survey Pengukuran dilapangan.
c. Penyusunan/Pembuatan Rencana Anggaran Biaya.
d. Pembuatan Time Schedule dan Curve-S.
e. Pelaksanaan Pekerjaan dilapangan.
f. Pelaporan;
7. Lingkup Pekerjaan
a. Umum
b. Drainase
c. Pekerjaan Tanah dan Geosintentik
d. Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen
e. Perkerasan Aspal
f. Struktur
g. Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain – Lain
2. Maksud dan A. Maksud
Tujuan
Maksud Pengadaan Jasa Konstruksi ini adalah untuk mendapatkan Penyedia Jasa
yang memiliki kompetensi melakukan penanganan jalan, tercapainya mutu, waktu,
kuantitas, kualitas, dan biaya serta tertib administrasi mulai dari tahap pelaksanaan
konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan.
B. Tujuan
Penanganan Ruas Jalan Pingaran – Kahelaan merupakan Instruksi Presiden
(INPRES) untuk melakukan penanganan pada jalan daerah dengan tujuan
pemerataan pembangunan dan dapat memperlancar arus lalu lintas sebagai urat nadi
perekonomian wilayah khususnya Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Sasaran tercapainya mutu, waktu, kuantitas, kualitas, dan biaya serta tertib administrasi mulai dari
tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan.
4. Lokasi Lokasi pekerjaan berada pada Desa Pingaran Kec. Astambul – Kahelaan Kec. Sungai
Pekerjaan
Pinang, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
PETA LOKASI
5. Sumber Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN dana BA-BUN Tahun Anggaran
Pendanaan
2023 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Selatan
,PPK 2.1 Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp50.128.551.000,00 (lima puluh miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima
puluh satu ribu rupiah) dan total HPS sebesar Rp50.127.830.000,00 (lima puluh miliar
seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
6. Nama dan Nama Pejabat Pembuat Komitmen: PPK 2.1 Provinsi Kalimantan Selatan
Organisasi Satuan Kerja: Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan
Pejabat Selatan, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Bina
Pembuat Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Komitmen
Data Penunjang
7. Data Dasar Penanganan Ruas Jalan Pingaran – Kahelaan, Desa Pingaran Kec. Astambul – Kahelaan
Kec. Sungai Pinang, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan panjang
penanganan 19,00 Km.
8. Standar Teknis Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Rev. 2 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan
Jembatan
9. Studi-Studi 1. Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Trisakti – Rantau,
Terdahulu Tahun 2018;
2. Preservasi Jalan Pelabuhan Trisakti - Martapura - Bts. Kota Rantau, Tahun 2019.
3. Paket Preservasi Jalan Sp. Handil Bakti (Sp. Serapat) – Km. 17 (By Pass
Banjarmasin), Tahun 2020 s.d 2022
4. Preservasi Jalan Liang Anggang – Martapura – Ds. Tungkap (Bts. Kab. Tapin), Tahun
2022 s.d 2023
10. Data Teknis 1. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
2. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa Konstruksi ;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor : 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang
Pekerjaan Umum ;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor : 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dan Jasa Konstruksi ;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2008 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan
Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri.
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 06/SE/Db/2009.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019
tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5/2018 tentang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
12. SE No. 11/ SE/M/2019, tentang petunjuk teknis biaya penyelenggaraan system
manajemen keselamatan konstruksi;
13. SE Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 15/SE/M/2019 tentang Tata
Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi di KEMEN
PUPR.
14. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun
2021, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui
Penyedia;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2021, tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan
Konstruksi);
17. Surat Edaran Menteri PUPR No. 02/SE/M/2021, tentang perubahan SE Menteri
PUPR 30/SE/M/2020 tentang transisi layanan sertifikat badan usaha dan
sertifikasi kompetensi kerja jasa konstruksi;
18. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
22/SE/M/2020 Tahun 2020 tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi Dokumen
Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;
19. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
18/SE/M/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tatanan Dan Adaptasi
Kebiasaan Baru (New Normal) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
20. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2020
Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(Covid- 19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
21. SE Direktur Jenderal Bina Marga No. 05/SE/Db/2019 tentang Pelaksanaan
Pengadaan dan Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Jasa Konstruksi di Direktorat
Jenderal Bina Marga.
Ruang Lingkup
11. Lingkup • Umum
Pekerjaan • Drainase
• Pekerjaan Tanah dan Geosintentik
• Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen
• Perkerasan Aspal
• Struktur
• Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain – Lain
12. Keluaran 1. Terbangunnya jalan yang berfungsi dengan baik, sehingga dapat menambah outcome
pendapatan Negara;
2. Meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jalan, serta memperlancar arus lalu lintas
sebagai urat nadi perekonomian wilayah khususnya Provinsi Kalimantan Selatan.
13. Peralatan, Disediakan dari Pemilik Pekerjaan :
Material,
1) Spesifikasi Umum 2018 Rev. 2 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan;
Personel dan
2) Gambar Desain (DED) beserta BOQ ;
Fasilitas dari
3) Format Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK);
Pejabat
4) PPK akan menunjuk Direksi Lapangan yang sekaligus bertindak sebagai Direksi
Pembuat
Teknis dalam rangka pelaksanaan jasa konsultasi.
Komitmen
14. Pekerjaan
1. Lapis Pondasi Agregat Kelas A
Utama
2. Lapis Pondasi Agregat Kelas B
3. Lataston Lapis Aus (HRS-WC)
Metode Pelaksanaan Pekerjaan Untuk Pekerjaan Utama Harus Mengacu Pada
Spesifikasi Umum 2018 Rev. 2 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan
serta gambar rencana
15. Bagian
Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah sebagai berikut :
Pekerjaan Yang
Disubkontrakkan No. Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan
Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama
(kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)
1.
Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama
(kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil dari Provinsi
Setempat)
1. Marka Jalan Thermoplastik
.
16. Peralatan dari Peralatan Utama minimal sebagai berikut :
Penyedia Jasa
No Jenis Kapasitas Jumlah
Konstruksi
1 Asphalt Mixing Plant ≥ 60 ton/jam 1 Unit
2 Asphalt Finisher ≥ 6 Ton 1 Unit
3 Asphalt Sprayer ≥ 600 Ltr 1 Unit
4 Compressor 4000 - 6500 L\M 1 Unit
5 Concrete Mixer 0,3 – 0,6 M3 5 Unit
6 Dump Truck 6 - 10 Ton 10 Unit
7 Excavator 80 - 140 HP 1 Unit
8 Generator Set ≥ 150 KVA 1 Unit
9 Motor Grader ≥ 100 HP 2 Unit
10 Wheel Loader 1,0 – 1,6 M3 1 Unit
11 Tandem Roller 6-8 Ton 1 Unit
12 Tire Roller 8-10 Ton 1 Unit
13 Vibratory Roller 8-10 Ton 2 Unit
14 Concrete Vibrator ≥5 Hp 2 unit
15 Water Tanker. 3000-4500 L 1 Unit
17. Lingkup - Membantu PPK 2.1 Provinsi Kalimantan Selatan, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan
Kewenangan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Selatan, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
Penyedia Jasa Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat untuk melaksanakan kegiatan Paket Penanganan Ruas Jalan
Pingaran - Kahelaan
- Melakukan konsultasi dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pengendali Kegiatan untuk membahas
segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan pekerjaan
di lapangan;
- Mengadakan rapat/ diskusi secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali sebulan,
dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat
Komitmen/Pelaksana Kegiatan/Tim Teknis, Konsultan Perencana Teknis, konsultan
pengawasa, dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang
timbul di lapangan untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan
kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima masing-masing
pihak paling lambat satu minggu kemudian;
- Mengadakan rapat di luar jadual rutin tersebut apabila dianggap perlu dan
karena ada permasalahan mendesak yang perlu dipecahkan;
- Kinerja Penyedia yang harus memenuhi standar hasil kerja yang berlaku dan
disyaratkan sesuai Spesifikasi Teknis dan DED;
- Hasil evaluasi pekerjaan dan dampak yang ditimbulkan;
- Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan;
- Melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait;
18. Jangka Waktu Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Konstruksi ini akan lakukan dalam waktu 170 (seratus
Penyelesaian tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak terbitnya SPMK.
Pekerjaan
19. Kebutuhan .
Personel
Jabatan dalam Pengalaman
Minimal
pekerjaan yang akan Kerja
No Sertifikat Kompetensi Kerja
dilaksanakan Profesional
(Tahun)
Ahli Manajemen Proyek -
Utama/Ahli Utama
Manajermen Proyek
Konstruksi
Manajer
1 4 tahun
atau
Pelaksanaan/Proyek
Ahli Manajemen Konstruksi
–Utama/ Ahli Utama Bidang
Keahlian Manajemen
Konstruksi
Ahli Teknik Jalan –
2 Manajer Teknik 4 tahun Madya/Ahli Madya Teknik
Jalan
5 Manajer Keuangan 4 tahun ___
Ahli K3 Konstruksi – Madya/
0 tahun
Ahli Madya K3 Konstruksi
Atau
6 Ahli K3 Konstruksi Atau
Ahli K3 Konstruksi – Muda/
3 Tahun
Ahli Muda K3 Konstruksi
.
20. Jadwal Tahapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan selama 170 (seratus tujuh puluh) hari kalender
Pelaksanaan (terlampir)
Pekerjaan
Laporan
21. Pelaporan 1. Sesuai Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021, maka Penyedia Jasa diwajibkan
Kegiatan membuat laporan :
a. Laporan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)
Komponen RMPK berisi :
I. INFORMASI PEKERJAAN
1.1. Data umum Pekerjaan
1.2. Lingkup Pekerjaan
II. STRUKTUR ORGANISASI
2.1. Penyedia Jasa
III. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
IV. TAHAPAN PEKERJAAN
V. GAMBAR DAN SPESIFIKASI TEKNIS
5.1. Gambar Kerja
5.2. Spesifikasi Teknis
VI. RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN (WORK METHOD
STATEMENT)
6.1. Metode Kerja Pelaksanaan
6.2. Tenaga Kerja
6.3. Material
6.4. Peralatan
6.5. Aspek Keselamatan Konstruksi
VII. RENCANA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN (INSPECTION AND TES
PLAN/ITP)
VIII. PENGENDALIAN SUB PENYEDIA JASA DAN PEMASOK
Laporan RMPK dibuat 3 (tiga) rangkap dan diserahkan paling lambat 2 (dua)
minggu setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja dari Pengguna Jasa.
b. Laporan Program Mutu
- Informasi Pekerjaan;
- Organisasi Kerja;
- Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
- Metode Pelaksanaan;
-Pengendalian Pekerjaan;
- Laporan Pekerjaan:
o Laporan Pendahuluan;
o Laporan Antara;
o Draft Laporan Akhir;
o Laporan Ahir;
o Produk Akhir;
c. Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL)
Komponen RKPPL berisi
- Sampul Depan
- Lembar Pengesahan
- Pendahuluan
- Rona Lingkungan Hidup Awal
- Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
- Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan
- Peta Lokasi
- Matrik Pelaporan Pelaksanaan Rencana Kerja Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan
d. Rencana Manajemen Lali Lintas Pekerjaan (RMLLP)
Komponen RMLLP berisi
- Cover Dokumen
- Lembar Pengesahan
- Daftar Isi
- Pendahuluan
e. Laporan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
Komponen RKK berisi:
- Cover Dokumen;
- Halaman Pengesahan;
- Halaman daftar isi;
- Halaman RKK
Penyedia menyampaikan pakta komitmen dan penjelasan manajemen risiko
serta penjelasan rencana tindakan sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi
bahaya nya di bawah ini:
Identifikasi
No. Uraian Pekerjaan
Bahaya
1. Lataston Lapis Aus - Kecelakaan menggunakan alat (alat berat)
sewaktu menghampar, memadatkan
(HRS-WC)
campuran aspal panas
Pekerjaan ini termasuk tingkat bahaya resiko Sedang.
Laporan RKK dibuat 3 (tiga) rangkap dan diserahkan paling lambat 2 (dua) minggu
setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja dari Pengguna Jasa.
2. Laporan Bulanan
Laporan bulanan diserahkan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya sebanyak
5 (lima) eksemplar (1 asli, 4 fotocopy) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Hasil kemajuan kerja yang telah dicapai selama 1 (satu) bulan diplotkan juga pada
Kurva-S.
b. Isi laporan ini merupakan gabungan dari kemajuan pekerjaan mingguan yang
sudah dicapai dalam bulan yang bersangkutan
c. Laporan ini memuat hal-hal sebagai berikut:
- Uraian Pekerjaan
- Lingkup Pekerjaan
- Program Kerja
- Personil Penyedia Jasa
- Kemajuan pekerjaan yang sudah dicapai sampai dengan bulan yang
bersangkutan
- Rencana kerja bulan berikutnya dan rencana penyerapan dananya
- Kendala-kendala yang mungkin terjadi dilapangan yang dihadapi dalam
pelaksanaan pekerjaan dan solusi penyelesaiannya
- Keterangan-keterangan lainnya yang dianggap perlu untuk dilaporkan
- Foto-foto hasil pelaksanaan pekerjaan.
3. Laporan harian
laporan Harian, berisi keterangan tentang :
• Tenaga Kerja
• Bahan-bahan yang datang, diterima dan ditolak
• Alat-alat
• Pekerjaan yang diselenggarakan
• waktu pekerjaan dan cuaca
Hal-hal Lain
22. Produksi Dalam a. Mengutamakan memakai tenaga ahli Indonesia (Dalam Negeri)
Negeri
b. Memungkinkan menggunakan komponen berupa tenaga ahli dan perangkat lunak
yang tidak berasal dalam negeri (import) dengan ketentuan :
• Tenaga ahli asing dipakai untuk semata –mata mencukupi kebutuhan jenis
keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, berdasarkan keperluan
nyata dan direncanakan semaksimal mungkin terjadi alih
pengalaman/keahlian dari tenaga asing ke tenaga Indonesia.
• Komponen berupa perangkat lunak yang diproduksi di dalam negeri belum
memenuhi persyaratan.
23. Pedoman Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut dan harus selalu
Pengumpulan berkoordinasi dengan Quality engineer dan Supervision engineer.
Data Lapangan
Tugas dan kewajibannya adalah mencangkup, tapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut :
a. Bertanggung jawab kepada Supervision Engineer dan Quality Engineer untuk
mengawasi kuantitas dari pada konstruksi dan memastikan bahwa pekerjaan
dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak, spesifikasi, gambar-gambar kerja
yang disahkan oleh Supervision Engineer.
b. Membuat catatan harian tentang aktifitas kontraktor atau engineernya dan atau
pelaksana lapangan dengan format laporan standard dan memberitahukan kepada
kontraktor secara tertulis apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan yang
dilakukan dalam pelaksanaan konstruksi.
c. Membantu Quality Engineer untuk melakukan pengawasan dan pemantauan ketat
atas pengaturan personil dan peralatan laboratorium kontraktor serta tertulis apabila
kualitas mutu dari pekerjaan lapangan tidak tercapai.
d. Mengawasi hasil mutu pekerjaan lapangan agar sesuai dengan Job Mix yang
diisyaratkan.
e. Menginspeksi dan menguji cara terhadap metode pengujian yang dilakukan oleh
kontraktor untuk memastikan kesesuaian dengan kontrak.
f. Membuat laporan harian untuk semua kegiatan pemeriksaan mutu dan bahan serta
pekerjaan dan memberikan laporan setiap permasalahan yang timbul sehubungan
dengan pengendalian mutu.
g. Mencatat semua data hasil tes laboratorium dan lapangan secara jelas dan terperinci.
24. Metode Sesuai Spesifikasi Umum 2018 Rev. 2 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan ,
Pelaksanaan
dan sesuai Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan beserta Gambar Desain (DED) , dan
BOQ.
25. Alih Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas
Pengalaman/
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih
Keahlian
pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai
dengan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat
Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.
Ketentuan alih pengalaman/keahlian di atur dalam SE Menteri PUPR No.23/SE/M/2019
tentang pedoman pelaksanaan pemagangan bagi calon tenaga kerja konstruksi pada
pekerjaan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
26. Penutup a. Penyedia Jasa harus Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan kualifikasi
Usaha Besar yang masih berlaku dengan Subklasifikasi SI003 Jasa Pelaksana
Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan
Landas Pacu Bandara) KBLI 2015 atau Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
(BS001) KBLI 2020.
b. Penyedia Jasa sudah melunasi kewajiban Pajak Tahun Terakhir
c. Penyedia Jasa di sarankan untuk melakukan survey lokasi jalan akses menuju
lokasi pekerjaan agar dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan harga
penawaran.
Setelah mempelajari dan mendapat penjelasan tentang Pengarahan Penugasan ini dari
Panitia Pengadaan, Penyedian Jasa agar segera membuat Dokumen Penawaran sesuai
dengan arahan dari KAK ini dan mempelajari Gambar Kerja, BOQ dan Spesifikasi Teknis,
dan disampaikan kepada Panitia Pengadaan dengan ketentuan sebagaimana terlampir
dalam KAK ini.
PPK 2.1 Provinsi Kalimantan Selatan
RIZA FAUZAN, ST., M.Eng.
NIP. 19780926 200502 1 002| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 22 May 2023 | Penanganan Ruas Jalan Tanjung Serdang - Lontar | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 61,689,460,000 |
| 7 February 2022 | Preservasi Jalan Kandangan - Lumpangi - Bts. Kab. Tanah Bumbu - Mentewe | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 52,611,299,000 |
| 15 July 2014 | Peningkatan Dan Pelebaran Jalan Transmigrasi Tahap II (Multi Years) | Rp 44,600,000,000 | |
| 14 November 2016 | Pembangunan Jalan Lingkar Dalam Batulicin II | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 39,975,600,000 |
| 29 November 2016 | Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Sei. Kupang - Kerang | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 35,201,710,000 |
| 4 April 2014 | Peningkatan Jalan Tanjung Serdang - Lontar | Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru | Rp 35,000,000,000 |
| 23 December 2013 | Peningkatan Jalan Kotabaru-Sebelimbingan-Tanjung Serdang | Rp 29,743,800,000 | |
| 10 January 2013 | Peningkatan (Pelebaran) Jalan Dalam Kota Batulicin (Plajau) | Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan | Rp 19,906,000,000 |
| 6 December 2014 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Simpang Empat (Multy Years) | Rp 11,000,000,000 |