Pembangunan Rumah Susun Universitas Islam Ogan Komering Ilir

KEMENTERIAN   PEKERJAAN  UMUM  DAN  PERUMAHAN   RAKYAT             
              DIREKTORAT  JENDERAL  PERUMAHAN                         

                  DIREKTORAT  RUMAH  SUSUN                            
          JL. PATIMURA NO. 26 KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN 12110   

                 KERANGKA    ACUAN   KERJA                            

                           ( K A K )                                  

                        PEKERJAAN                                     

       PEMBANGUNAN      RUMAH   SUSUN   UNIVERSITAS                   
                ISLAM  OGAN   KOMERING   ILIR                         

                           LOKASI                                     
             KABUPATEN    OGAN   KOMERING    ILIR                     

                     TAHUN   ANGGARAN                                 

                            2023                                      
                 KERANGKA  ACUAN KERJA ( KAK )                        
   PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN UNIVERSITAS ISLAM OGAN KOMERING ILIR

                       TAHUN ANGGARAN 2023                            

Kementerian / Lembaga : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Unit Eselon I        : Ditjen Perumahan                               
Program              : Pengembangan Perumahan                         
Hasil                : Terselenggaranya pembangunan rumah susun yang baik yang tepat

                       waktu, tepat mutu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Unit Eselon II/Satker : Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan

Kegiatan             : Pembangunan Rumah Susun Universitas Islam Ogan Komering Ilir
Indikator Kinerja Kegiatan : Terbangunnya 1 (satu) unit bangunan rumah susun

Satuan ukur/ Jenis Keluaran : Pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah susun yang
                       menyangkut kualitas, biaya dan ketepatan waktu; Dokumen

                       kelengkapan administrasi termasuk laporan-laporan beserta gambar-
                       gambar sesuai pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah susun.
Volume               : 1 (Satu) unit bangunan rumah susun dan 1 (satu) bendel laporan

URAIAN PENDAHULUAN                                                    

1. LATAR BELAKANG                                                     

 Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Pasal 28 H ayat (1), bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal
 dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
 kesehatan. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 menegaskan bahwa rumah adalah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan
 pemerataan kesejahteraan rakyat. Saat ini kondisi pemenuhan kebutuhan perumahan di Indonesia
 masih belum terealisasi sepenuhnya sebagai akibat dari pertambahan penduduk setiap tahunnya
 tidak diimbangi dengan ketersediaan perumahan.                       
 Kendala yang dihadapi dibidang pengembangan perumahan saat ini antara lain adalah kemampuan
 daya beli masyarakat yang rendah, dan kendala pasokan rumah akibat dari keterbatasan sumber

 pembiayaan perumahan.                                                
 Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat terhadap kebutuhan
 akan perumahan, namun menghadapi kendala keterbatasan dan semakin tingginya harga lahan
 perkotaan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat memanfaatkan lahan-lahan secarai
 legal seperti dibantaran sungai, rel kereta dan lain-lain, sehingga timbul kantong-kantong
 permukiman kumuh terutama di lokasi yang padat penduduk dan strategis/ dekat pusat
 perekonomian atau bisinis.                                           

 Mengatasi permasalahan tersebut diatas, pembangunan hunian kearah vertical dapat dijadikan satu
 solusi bagi Sebagian segmen masyarakat perkotaan terutama yang berpenghasilan rendah dalam
 memperoleh tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Upaya percepatan pemenuhan kebutuhan
 perumahan tersebut sesuai dengan gagasan penyelenggaraan Rumah Susun Sewa yang ditetapkan
 dalam UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun Sewa yang menjelaskan tentang tujuan dari
 pembangunan rumah susun.                                             

Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Rusun Universitas Islam Ogan Komering Ilir 1
 Dalam hal pembangunan Rumah Susun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 mempunyai tugas untuk membangun Rumah Susun di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaan
 pembangunan rumah susun, diharapkan mendapat suatu hasil pembangunan yang sesuai dengan
 tujuannya baik dari segi mutu dan waktu. Mengingat kompleksitas permasalahan baik teknis maupun
 administarsi maka diperlukan beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam pembangunan rumah
 susun antara lain :                                                  

 1.  Diperlukan penentuan tipologi rumah susun yang sesuai dan dibutuhkan di lokasi
     pembangunan;                                                     
 2.  Quality Control untuk menjaga kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan;
 3.  Mengantisipasi terjadinya perubahan kondisi lapangan yang tidak pasti dan mengatasi kendala
     terbatasnya waktu pelaksanaan;                                   
 4.  Laporan (opname) harian, mingguan, dan bulanan yang dirangkum dalam laporan mingguan
     dan bulanan pelaksanaan pekerjaan pembangunan diperlukan untuk memantau prestasi dan
     kemajuan proyek yang telah dicapai;                              
 5.  Fungsi manajerial dari manajemen merupakan sistem informasi yang baik untuk kemajuan
     pekerjaan.                                                       

 Penyelenggaraan kegiatan konstruksi Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren dalam
 menyediakan infrastruktur perumahan harus memenuhi ketentuan sesuai Undang-Undang Nomo 2
 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, yang menyatakan bahwa penyelenggara pekerjaan konstruksi
 wajib mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang handal dan bermanfaat dengan memenuhi
 ketentuan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, meliputi :    
 1.  Keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil
     pekerjaan, mutu bahan dan/atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan
     standar atau norma yang berlaku;                                 
 2.  Keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan
     perundang–undangan yang berlaku;                                 
 3.  Perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan

     peraturan perundang–undangan yang berlaku;                       
 4.  Tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan
     perundang–undangan yang berlaku;                                 
 5.  Manfaat untuk masyarakat sesuai dengan perencanaan kelayakan.    

2. MAKSUD DAN TUJUAN                                                  
 Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Penyedia jasa yang memuat masukan,
  asas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan ke
  dalam pelaksanaan tugas konstruksi Pembangunan Rumah Susun Universitas Islam Ogan Komering
  Ilir. Dalam melaksanakan pembangunan rumah susun peruntukan mahasiswa atau penerima
  bantuan lainnya yang nantinya akan diserah terimakan kepada Pemerintah Daerah, lembaga,
  instansi, yayasan atau kementerian lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  Dengan penugasan ini diharapkan Kontraktor pelaksana dapat melaksanakan tanggung jawabnya
  dengan baik untuk menghasilkan kualitas sesuai standarisasi dan memenuhi spesifikasi teknis
  sesuai dengan perencanaan serta berfungsi dengan baik, sehingga pembangunan rumah susun
  peruntukan mahasiswa Universitas Islam Ogan Komering Ilir ini adalah untuk memenuhi kebutuhan
  rumah /tempat hunian yang layak.                                    

3. SASARAN                                                            
 Sasaran dari Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun :                     
 1. Tersedianya rumah susun yang layak huni bagi Mahasiswa Universitas Islam Ogan Komering Ilir
    yang laik fungsi, andal, berkualitias, memenuhi standar keteknikan, standar pelayanan
    Kesehatan, yang dilaksanakan tepat mutu, waktu, dan biaya.        

Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Rusun Universitas Islam Ogan Komering Ilir 2
 2. Terbangunnya Rumah Susun Sewa sebanyak 1 Tower - 2 Lantai dengan tipe Asrama Acarya

4. LOKASI PEKERJAAN                                                   
 Lokasi kegiatan Pembangunan Rumah Susun Universitas Islam Ogan Komering Ilir di :
 Jalan Lintas Timur RT 007 LK. II Kelurahan Cintaraja, Kec Kota Kayuagung, Kab Ogan Komering Ilir,
 Provinsi Sumatera Selatan.                                           

 Latitude (3°39’14.3’’) S, Longitude (104°82’37.6’’) E, merupakan wilayah Pembangunan Rumah
 Susun.                                                               

5. SUMBER PERDANAAN & CARA PEMBAYARAN                                 
  Biaya Pagu untuk pelaksanaan pekerjaan Rumah Susun Universitas Islam Ogan Komering Ilir adalah
  Rp.4.786.000.000,- (Empat milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah).
  Sedangkan untuk HPS sebesar Rp4.784.916.600,00 (Empat milyar tujuh ratus delapan puluh empat
  juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus rupiah) termasuk pajak-pajak yang berlaku,
  bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
  Rakyat.                                                             

     Pembayaran dilakukan dengan cara termin.                         

6. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN                       
  Nama PPK     : Tazril Rusdy, S.T., M.Si                             
  Satuan Kerja : Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan.

DATA PENUNJANG                                                        

7. DATA DASAR                                                         
  Data dasar yang digunakan bersumber dari data resmi instansi pemerintah (Kementerian Pekerjaan
  Umum dan Perumahan Rakyat, Rencana Tata Ruang Wilayah Bappeda, dan Dinas Pekerjaan
  Umum & Permukiman Kab.OKI).                                         
   Untuk melaksanakan tugasnya Penyedia Jasa/kontraktor pelaksana harus mencari informasi yang
 ⚫                                                                    
   dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan melalui kerangka acuan kerja ini;
   Penyedia Jasa/kontraktor pelaksana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam
 ⚫                                                                    
   pelaksanaan tugasnya. Kesalahan dan kelalaian pekerjaan Pelaksanaan pembangunan sebagai
   akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa/kontraktor pelaksana;
   Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Penyedia menyampaikan pakta komitmen dan penjelasan
 ⚫                                                                    
   manajemen risiko serta penjelasan rencana tindakan sesuai jenis pekerjaan dan identifikasi
   bahayanya yang dituang dalam Tabel RKK Untuk Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan.
8. STANDAR TEKNIS                                                     
 I. Kriteria Umum                                                     
   Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia Jasa/kontraktor pelaksana seperti yang
   dimaksud pada KAK harus memperhatikan kriteria umum bangunan disesuaikan berdasarkan
   fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu :                          

   A. KRITERIA KESELAMATAN                                            
     I. Struktur Bangunan Gedung                                      

Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Rusun Universitas Islam Ogan Komering Ilir 3
        Setiap bangunan Rusun bertingkat tinggi, strukturnya harus direncanakan dan
      ⚫                                                               
        dilaksanakan agar kuat, kokoh, dan stabil dalam memikul beban/kombinasi beban dan
        memenuhi persyaratan keselamatan (safety), serta memenuhi persyaratan kelayanan
        (serviceability) selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan
        fungsi bangunan gedung, lokasi, keawetan, dan kemungkinan pelaksanaan
        konstruksinya.                                                
        Kemampuan memikul beban diperhitungkan terhadap pengaruh-pengaruh aksi sebagai
      ⚫                                                               
        akibat dari beban-beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban
        muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul akibat gempa, angin,
        pengaruh korosi, jamur, dan serangga perusak.                 
        Dalam perencanaan struktur bangunan Rusun bertingkat tinggi terhadap pengaruh
      ⚫                                                               
        gempa, semua unsur struktur baik bagian dari sub struktur maupun struktur gedung, harus
        diperhitungkan dapat memikul pengaruh gempa rencana sesuai dengan zona gempanya.
        Struktur bangunan Rusun bertingkat tinggi harus direncanakan secara daktail sehingga
      ⚫                                                               
        pada kondisi pembebanan maksimum yang direncanakan, apabila terjadi keruntuhan
        kondisi strukturnya masih dapat memungkinkan penghuni menyelamatkan diri.
        Dalam hal lantai dasar merupakan ruang terbuka atau ruang semi terbuka, struktur harus
      ⚫                                                               
        direncanakan dengan memperhatikan batasan perbedaan kekakuan antar tingkat seperti
        dipersyaratkan SNI 03-1726-2002. Jika diperlukan komponen pengaku tambahan di lantai
        dasar, perencanaannya harus dikoordinasikan dengan perencana arsitektur.
     II. Pembebanan pada Bangunan Rusun Bertingkat Tinggi             
        Analisis struktur harus dilakukan untuk memeriksa respon struktur terhadap beban-beban
      ⚫                                                               
        yang mungkin bekerja selama umur kelayanan struktur, termasuk beban tetap, beban
        sementara (angin, gempa) dan beban khusus.                    
        Penentuan mengenai jenis, intensitas dan cara bekerjanya beban harus mengikuti:
      ⚫                                                               
          (1) SNI 03-1726-2002 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan
             gedung, atau edisi terbaru; dan                          
          (2) SNI 03-1727-1989 Tata cara perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung,
             atau edisi terbaru.                                      
          (3) SNI 03-2847-2002; Tata Cara Perencanaan Struktur Beton untuk Bangunan
             Gedung.                                                  
      Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum
      mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.  
     III. Struktur Atas Bangunan Rusun Bertingkat Tinggi              
       a)      Konstruksi beton Perencanaan konstruksi beton harus mengikuti:
          (1) SNI 03-1734-1989 Tata cara perencanaan beton dan struktur dinding bertulang
              untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru;             
          (2) SNI 03-2847-1992 Tata cara penghitungan struktur beton untuk bangunan
              gedung, atau edisi terbaru;                             
          (3) SNI 03-3430-1994 Tata cara perencanaan dinding struktur pasangan blok beton
              berongga bertulang untuk bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru;
          (4) SNI 03-3976-1995 Tata cara pengadukan pengecoran beton, atau edisi terbaru;
          (5) SNI 03-2834-2000 Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal, atau
              edisi terbaru; dan                                      
          (6) SNI 03-3449-2002 Tata cara rencana pembuatan campuran beton ringan
              dengan agregat ringan, atau edisi terbaru.              
          Sedangkan untuk perencanaan dan pelaksanaan konstruksi beton pracetak dan
          prategang harus mengikuti:                                  
          (1) Tata Cara Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi Beton Pracetak dan
              Prategang untuk Bangunan Gedung;                        
          (2) Metoda Pengujian dan Penentuan Parameter Perencanaan Tahan Gempa
              Konstruksi Beton Pracetak dan Prategang untuk Bangunan Gedung; dan
Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Rusun Universitas Islam Ogan Komering Ilir 4
          (3) Spesifikasi Sistem dan Material Konstruksi Beton Pracetak dan Prategang untuk
              Bangunan Gedung.                                        
          Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum
          mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.
       b) Konstruksi Baja                                             
          Perencanaan konstruksi baja harus mengikuti:                
          (1) SNI 03-1729-2002 Tata cara perencanaan bangunan baja untuk gedung, atau
              edisi terbaru;                                          
          (2) Tata Cara dan/atau pedoman lain yang masih terkait dalam perencanaan
              konstruksi baja;                                        
          (3) Tata Cara Pembuatan atau Perakitan Konstruksi Baja; dan 
          (4) Tata Cara Pemeliharaan Konstruksi Baja Selama Pelaksanaan Konstruksi
          Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum

          mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.
       c) Konstruksi beton Perencanaan konstruksi beton harus mengikuti:
          (7) SNI 03-1734-1989 Tata cara perencanaan beton dan struktur dinding bertulang
              untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru;             
          (8) SNI 03-2847-1992 Tata cara penghitungan struktur beton untuk bangunan
              gedung, atau edisi terbaru;                             
          (9) SNI 03-3430-1994 Tata cara perencanaan dinding struktur pasangan blok beton
              berongga bertulang untuk bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru;
          (10) SNI 03-3976-1995 Tata cara pengadukan pengecoran beton, atau edisi terbaru;
          (11) SNI 03-2834-2000 Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal, atau
              edisi terbaru; dan                                      
          (12) SNI 03-3449-2002 Tata cara rencana pembuatan campuran beton ringan
              dengan agregat ringan, atau edisi terbaru.              
          Sedangkan untuk perencanaan dan pelaksanaan konstruksi beton pracetak dan
          prategang harus mengikuti:                                  
          (4) Tata Cara Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi Beton Pracetak dan
              Prategang untuk Bangunan Gedung;                        
          (5) Metoda Pengujian dan Penentuan Parameter Perencanaan Tahan Gempa
              Konstruksi Beton Pracetak dan Prategang untuk Bangunan Gedung; dan

          (6) Spesifikasi Sistem dan Material Konstruksi Beton Pracetak dan Prategang untuk
              Bangunan Gedung.                                        
          Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum
          mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.
       d) Konstruksi Baja                                             
          Perencanaan konstruksi baja harus mengikuti:                
          (5) SNI 03-1729-2002 Tata cara perencanaan bangunan baja untuk gedung, atau
              edisi terbaru;                                          
          (6) Tata Cara dan/atau pedoman lain yang masih terkait dalam perencanaan
              konstruksi baja;                                        
          (7) Tata Cara Pembuatan atau Perakitan Konstruksi Baja; dan 
          (8) Tata Cara Pemeliharaan Konstruksi Baja Selama Pelaksanaan Konstruksi
          Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum
          mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.
  a. Struktur Bawah Bangunan Rusun Bertingkat Tinggi                  
     a) Pondasi Langsung                                              
        (1) Pondasi langsung hanya diperbolehkan untuk menyangga komponen non struktural
            atau dinding-dinding pengisi bukan struktur bangunan utama.
        (2) Kedalaman pondasi langsung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga
            dasarnya terletak di atas lapisan tanah yang mantap dengan daya dukung tanah

Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Rusun Universitas Islam Ogan Komering Ilir 5
            yang cukup kuat dan selama berfungsinya bangunan tidak mengalami penurunan
            yang melampaui batas.                                     
        (3) Perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi dilakukan sesuai teori mekanika
            tanah yang baku dan lazim dalam praktek, berdasarkan parameter tanah yang
            ditemukan dari penyelidikan tanah dengan memperhatikan nilai tipikal dan korelasi
            tipikal dengan parameter tanah yang lain.                 
        (4) Pelaksanaan pondasi langsung tidak boleh menyimpang dari rencana dan
            spesifikasi teknik yang berlaku atau ditentukan oleh perencana ahli yang memiiki
            sertifikasi sesuai.                                       
        (5) Pondasi langsung dapat dibuat dari pasangan batu atau konstruksi beton bertulang.
     b) Pondasi Dalam                                                 
        (1) Pondasi dalam digunakan dalam hal lapisan tanah dengan daya dukung yang

            terletak cukup jauh di bawah permukaan tanah, sehingga penggunaan pondasi
            langsung dapat menyebabkan penurunan yang berlebihan atau ketidakstabilan
            konstruksi.                                               
        (2) Perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi dilakukan sesuai teori mekanika
            tanah yang baku dan lazim dalam praktek, berdasarkan parameter tanah yang
            ditemukan dari penyelidikan tanah dengan memperhatikan nilai tipikal dan korelasi
            tipikal dengan parameter tanah yang lain.                 
        (3) Percobaan pembebanan pada pondasi dalam harus dilakukan dengan berdasarkan
            tata cara yang lazim dan                                  
        (4) hasilnya harus dievaluasi oleh perencana ahli yang memiliki sertifikasi sesuai.
        (5) Jumlah percobaan pembebanan pada pondasi dalam adalah 1 % dari jumlah titik
            pondasi yang akan dilaksanakan dengan penentuan titik secara random, kecuali
            ditentukan lain oleh perencana ahli serta disetujui oleh Dinas Bangunan.
        (6) Dalam pelaksanaan konstruksi pondasi dalam harus memperhatikan gangguan
            yang mungkin ditimbulkan terhadap lingkungan.             
        (7) Dalam hal lokasi pemasangan tiang pancang terletak di daerah tepi laut yang dapat
            mengakibatkan korosif harus memperhatikan pengamanan baja terhadap korosi.
        (8) Dalam hal perencanaan atau metode pelaksanaan menggunakan pondasi yang
            belum diatur dalam SNI dan/atau mempunyai paten dengan metode konstruksi yang
            belum dikenal, harus mempunyai sertifikat yang dikeluarkan instansi yang
            berwenang.                                                
        (9) Apabila perhitungan struktur menggunakan perangkat lunak, harus menggunakan

            perangkat lunak yang diakui oleh asosiasi terkait.        
     c) Basemen                                                       
        (1) Pada galian basemen harus dilakukan perhitungan terinci mengenai keamanan
            galian.                                                   
        (2) Untuk dapat melakukan perhitungan keamanan galian, harus dilakukan test tanah
            yang dapat mendukung perhitungan tersebut sesuai Standar Teknis dan Pedoman
            Teknis serta ketentuan peraturan perundang-undangan.      
        (3) Angka keamanan untuk stabilitas galian harus memenuhi syarat sesuai Standar
            Teknis dan Pedoman Teknis serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
            Faktor keamanan yang diperhitungkan adalah dalam aspek system galian, sistem
            penahan tanah lateral, heave dan blow in.                 
        (4) Analisis pemompaan air tanah (dewatering) harus memperhatikan keamanan
            lingkungan dan memperhatikan urutan pelaksanaan pekerjaan. Analisis dewatering
            perlu dilakukan berdasarkan parameter-parameter desain dari suatu uji
            pemompaan (pumping test).                                 
        Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum
        mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

e. Keandalan Bangunan Rusun Bertingkat Tinggi                         

Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Rusun Universitas Islam Ogan Komering Ilir 6
  a) Keselamatan Struktur                                             
     (1) Untuk menentukan tingkat keandalan struktur Bangunan Rusun bertingkat tinggi, harus
         dilakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan ketentuan
         dalam Pedoman/Petunjuk Teknis Tata Cara Pemeriksaan Keandalan Bangunan
         Gedung.                                                      
     (2) Perbaikan atau perkuatan struktur bangunan Rusun bertingkat tinggi harus segera
         dilakukan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan keandalan bangunan gedung,
         sehingga bangunan gedung selalu memenuhi persyaratan keselamatan struktur.
     (3) Pemeriksaan keandalan bangunan Rusun bertingkat tinggi dilaksanakan secara berkala,
         untuk mencegah terjadinya keuntuhan struktur yang tidak diharapkan, dan harus
         dilakukan atau didampingi oleh ahli yang memiliki sertifikasi sesuai keahliannya.
  b) Persyaratan Bahan                                                

     (1) Bahan struktur yang digunakan harus sudah memenuhi semua persyaratan keamanan,
         termasuk keselamatan terhadap lingkungan dan pengguna bangunan, serta sesuai
         standar teknis (SNI) yang terkait.                           
     (2) Bahan yang dibuat atau dicampurkan di lapangan, harus diproses sesuai dengan standar
         tata cara yang baku untuk keperluan yang dimaksud.           
     (3) Bahan bangunan prefabrikasi harus dirancang sehingga memiliki sistem hubungan yang
         baik dan mampu mengembangkan kekuatan bahan-bahan yang dihubungkan, serta
         mampu bertahan terhadap gaya angkat pada saat pemasangan/pelaksanaan.
     Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum
     mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.   
1. Persyaratan Kemampuan Bangunan Rusun Bertingkat Tinggi Terhadap Bahaya Kebakaran
   a)  Bangunan Rusun bertingkat tinggi harus dilengkapi dengan system proteksi pasif dan sistem
       proteksi aktif.                                                
   b)  Sistem Proteksi Pasif                                          
       ❖   Setiap bangunan Rusun bertingkat tinggi harus mempunyai sistem proteksi pasif
           terhadap bahaya kebakaran yang memproteksi harta milik berbasis pada desain atau
           pengaturan terhadap komponen arsitektur dan struktur bangunan gedung sehingga
           dapat melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran.
       ❖   Penerapan sistem proteksi pasif didasarkan pada fungsi/klasifikasi resiko kebakaran,
           geometri ruang, bahan bangunan terpasang, dan/atau jumlah dan kondisi penghuni
           dalam bangunan gedung.                                     
       ❖   Pada sistem proteksi pasif yang perlu diperhatikan meliputi:

           persyaratan kinerja, ketahanan api dan stabilitas, tipe konstruksi tahan api, tipe
           konstruksi yang diwajibkan, kompartemenisasi dan pemisahan, dan perlindungan
           pada bukaan (fire stop).                                   
       Sistem proteksi pasif tersebut harus mengikuti:                
       a) SNI 03-1736-2000 Tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan
          bahaya kebakaran pada bangunan gedung, atau edisi terbaru; dan
       b) SNI 03-1746-2000 Tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan ke luar untuk
          penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung, atau edisi terbaru.
       Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum
       mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis. 

   c)  Sistem Proteksi Aktif                                          
       (1) Setiap bangunan Rusun bertingkat tinggi, harus dilindungi terhadap bahaya
           kebakaran dengan proteksi aktif.                           
       (2) Penerapan sistem proteksi aktif didasarkan pada fungsi, klasifikasi, luas, ketinggian,
           volume bangunan, dan/atau jumlah dan kondisi penghuni dalam bangunan Rusun
           bertingkat tinggi.                                         
       (3) Pada sistem proteksi aktif yang perlu diperhatikan meliputi:

Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Rusun Universitas Islam Ogan Komering Ilir 7
           ➢  Sistem Pemadam Kebakaran baik berupa APAR, sprinkler, hidran box maupun
              hidran pilar/halaman;                                   
           ➢  Sistem Deteksi & Alarm Kebakaran;                       
           ➢  Sistem Pengendalian Asap Kebakaran; dan                 
           ➢  Pusat Pengendali Kebakaran                              
       (4) Sistem proteksi aktif tersebut harus mengikuti:            
           a)  SNI 03-3987-1995 Tata cara perencanaan, pemasangan pemadam api ringan
               untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung;
           b)  SNI 03-1745-2000 Tata cara perencanaan dan pemasangan sistem pipa tegak
               dan slang untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung, atau
               edisi terbaru;                                         
           c)  SNI 03-3985-2000 Tata cara perencanaan, pemasangan dan pengujian
               sistem deteksi dan alarm kebakaran untuk pencegahan bahaya kebakaran

               pada bangunan gedung, atau edisi terbaru;              
           d)  SNI 03-3989-2000 Tata cara perencanaan dan pemasangan sistem springkler
               otomatik untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung, atau
               edisi terbaru;                                         
           e)  SNI 03-6571-2001 Sistem pengendalian asap kebakaranpada bangunan
               gedung, atau edisi terbaru; dan                        
           f)  SNI 03-0712-2004 Sistem manajemen asap dalam mal, atrium, dan ruangan
               bervolume besar, atau edisi terbaru.                   
           Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum
           mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.
   d)  Persyaratan Jalan Keluar dan Aksesibilitas untuk Pemadaman Kebakaran
       a) Persyaratan jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran meliputi
          perencanaan akses bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran
          pada bangunan Rusun bertingkat tinggi, dan perencanaan dan pemasangan sarana
          jalan keluar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran.  
       b) Persyaratan jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran tersebut harus
          mengikuti:                                                  
          (1) SNI 03-1735-2000 Tata cara perencanaan akses bangunan dan akses
              lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan
              gedung, atau edisi terbaru; dan                         
          (2) SNI 03-1736-2000 Tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan keluar
              untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada gedung, atau edisi

              terbaru.                                                
       Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum
       mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis. 
e. Persyaratan Pencahayaan Darurat, Tanda Arah Keluar/Eksit, dan Sistem Peringatan Bahaya
   a)  Persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah keluar/eksit, dan sistem peringatan bahaya
       dimaksudkan untuk memberikan arahan yang jelas bagi pengguna bangunanRusun
       bertingkat tinggi dalam keadaan darurat untuk dapat menyelamatkan diri, yang meliputi:
       (1) Sistem pencahayaan darurat;                                
       (2) Tanda arah keluar/eksit; dan                               
       (3) Sistem Peringatan Bahaya.                                  
   b)  Pencahayaan darurat, tanda arah keluar, dan system peringatan bahaya dalam gedung
       harus mengikuti SNI 036573-2001 Tata cara perancangan pencahayaan darurat, tanda arah
       dan system peringatan bahaya pada bangunan gedung, atau edisi terbaru.
   Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai
   SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.               
f. Persyaratan Komunikasi Dalam Bangunan Rusun Bertingkat Tinggi      
   a)  Persyaratan komunikasi dalam bangunan Rusun bertingkat tinggi dimaksudkan sebagai
       penyediaan sistem komunikasi baik untuk keperluan internal bangunan maupun untuk

Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Rusun Universitas Islam Ogan Komering Ilir 8
       hubungan ke luar, pada saat terjadi kebakaran dan/atau kondisi darurat lainnya. Termasuk
       antara lain: system telepon, sistem tata suara, sistem voice evacuation, dll.
   b)  Penggunaan instalasi tata suara pada waktu keadaan darurat dimungkinkan asal memenuhi
       pedoman dan standar teknis yang berlaku.                       
g. Persyaratan Instalasi Bahan Bakar Gas                              
   a)  Dalam hal Rusun bertingkat tinggi menggunakan gas pembakaran dari Instalasi Gas Kota,
       maka harus memenuhi ketentuan:                                 
       (1) Rancangan sistem distribusi gas pembakaran, pemilihan bahan dan konstruksinya
           mengikuti peraturan yang berlaku dari instansi yang berwenang, atau ketentuan
           lainnya sepanjang tidak bertentangan.                      
       (2) Instalasi pemipaan (mulai dari katup penutup, metergas atau regulator) mengikuti
           peraturan yang berlaku dari instansi yang berwenang, atau ketentuan lainnya
           sepanjang tidak bertentangan. Katup penutup, metergas atau regulator harus

           ditempatkan di luar bangunan.                              
       (3) Pada instalasi untuk pembakaran, harus dilengkapi dengan peralatan khusus untuk
           mendeteksi kebocoran gas yang secara otomatis mematikan aliran gas.
       Dalam hal Rusun bertingkat tinggi menggunakan gas pembakaran Instalasi gas elpji (LPG),
       maka harus memenuhi ketentuan:                                 
        (1) Rancangan sistem distribusi gas pembakaran, pemilihan bahan dan konstruksinya
           mengikuti peraturan yang berlaku dari instansi yang berwenang, atau ketentuan
           lainnya sepanjang tidak bertentangan.                      
        (3) Instalasi pemipaan untuk rumah tangga (domestik) dan gedung (komersial) mengikuti
           peraturan yang berlaku dari instansi yang berwenang, atau ketentuan lainnya
           sepanjang tidak bertentangan.                              
        (4) Bila pasokan dari beberapa tabung silinder digabung ke dalam satu manipol (manifold
           atau header), maka harus mengikuti peraturan yang berlaku dari instansi yang
           berwenang, atau ketentuan lainnya sepanjang tidak bertentangan. Tabung-tabung
           silinder yang digabung harus ditempatkan di luar bangunan Rusun bertingkat tinggi.
           Dalam hal tabung-tabung tersebut harus ditempatkan dalam bangunan, maka harus
           diletakkan di lantai dasar dan salah satu dinding ruangan gas tersebut merupakan
           dinding luar dari bangunan dan dinding lainnya harus memiliki TKA 120/120/120.
           Tabungtabung tersebut dapat pula diletakkan di lantai teratas bangunan Rusun
           bertingkat tinggi.                                         
        (5) Pada instalasi untuk pembakaran, harus dilengkapi dengan peralatan khusus untuk
           mendeteksi kebocoran gas yang secara otomatis mematikan aliran gas, dan tanda

           “DILARANG MEROKOK”.                                        
h.  Manajemen Penanggulangan Kebakaran                                
    Setiap bangunan Rusun bertingkat tinggi harus memiliki unit manajemen pengamanan
    kebakaran.                                                        
2. Persyaratan Kemampuan Bangunan Rusun Bertingkat Tinggi Terhadap Bahaya Petir dan
   Bahaya Kelistrikan                                                 
   a. Persyaratan Instalasi Proteksi Petir                            
      a) Setiap bangunan Rusun bertingkat tinggi harus dilengkapi dengan proteksi terhadap
         petir, dalam upaya untuk mengurangi secara nyata risiko kerusakan yang disebabkan
         oleh petir terhadap bangunan gedung yang diproteksi, termasuk di dalamnya manusia
         serta perlengkapan bangunan lainnya.                         
      b) Persyaratan proteksi petir harus memperhatikan sebagai berikut:
         (1) Perencanaan sistem proteksi petir;                       
         (2) Instalasi Proteksi Petir; dan                            
         (3) Pemeriksaan dan Pemeliharaan                             
      c) Persyaratan sistem proteksi petir harus memenuhi SNI 037015-200 Sistem proteksi
         petir pada bangunan gedung, atau edisi terbaru.              

Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Rusun Universitas Islam Ogan Komering Ilir 9
      Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum
      mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.  
  b. Persyaratan Sistem Kelistrikan                                   
     a) Sistem kelistrikan dalam Rusun bertingkat tinggi harus memenuhi Persyaratan sistem
        kelistrikan yang meliputi sumber daya listrik, panel hubung bagi, jaringan distribusi listrik,
        perlengkapan serta instalasi listrik untuk memenuhi kebutuhannya.
     b) Sistem kelistrikan dalam Rusun bertingkat tinggi harus dapat menjamin aspek
        keselamatan manusia, keamanan instalasi listrik beserta perlengkapannya, keamanan
        Gedung serta isinya dari bahaya kebakaran akibat listrik, dan perlindungan lingkungan.
     c) Persyaratan sistem kelistrikan harus memperhatikan:           
        (1) Perencanaan instalasi listrik;                            
        (2) Jaringan distribusi listrik;                              
        (3) Beban listrik;                                            

        (4) Sumber daya listrik;                                      
        (5) Transformator distribusi;                                 
        (6) Pemeriksaan dan pengujian; dan                            
        (7) Pemeliharaan                                              
     d) Persyaratan sistem kelistrikan harus mengikuti:               
        (1) SNI 04-0227-1994 Tegangan standar, atau edisi terbaru;    
        (2) SNI 04-0225-2000 Persyaratan umum instalasi listrik (PUIL 2000), atau edisi
            terbaru;                                                  
        (3) SNI 04-7018-2004 Sistem pasokan daya listrik darurat dan siaga, atau edisi terbaru;
            dan                                                       
        (4) SNI 04-7019-2004 Sistem pasokan daya listrik darurat menggunakan energi
            tersimpan, atau edisi terbaru.                            
     Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum
     mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.   

IV.2. PERSYARATAN KESEHATAN BANGUNAN GEDUNG                           
   1. Persyaratan Sistem Penghawaan                                   
      a. Setiap bangunan Rusun bertingkat tinggi harus mempunyai ventilasi alami dan/atau
         ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.            
      b. Bangunan Rusun bertingkat tinggi harus mempunyai bukaan permanen, kisi-kisi pada
         pintu dan jendela dan/atau bukaan permanen yang dapat dibuka untuk kepentingan

         ventilasi alami.                                             
      c. Persyaratan teknis sistem ventilasi, kebutuhan ventilasi, harus mengikuti:
         a) SNI 03-6390-2000 Konservasi energi sistem tata udara pada bangunan gedung,
            atau edisi terbaru;                                       
         b) SNI 03-6572-2001 Tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian
            udara pada bangunan gedung, atau edisi terbaru;           
         c) Standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem
            ventilasi; dan                                            
         d) Standar tentang tata cara perencanaan pemasangan, dan pemeliharaan sistem
            ventilasi mekanis.                                        
      Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum
      mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.  
    2. Persyaratan Sistem Pencahayaan                                 
      a. Setiap bangunan Rusun bertingkat tinggi harus memenuhi persyaratan sistem
         pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat
         sesuai dengan fungsinya.                                     

Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Rusun Universitas Islam Ogan Komering Ilir 10
      b. Bangunan Rusun bertingkat tinggi harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami
         yang optimal, disesuaikan dengan fungsi bangunan hunian dan fungsi masing-masing
         ruang di dalamnya.                                           
      c. Pencahayaan buatan harus direncanakan berdasarkan tingkat iluminasi yang
         dipersyaratkan sesuai fungsi ruang-dalam bangunan Rusun bertingkat tinggi dengan
         mempertimbangkan efisiensi, penghematan energi yang digunakan, dan
         penempatannya tidak menimbulkan efek silau atau pantulan.    
      d. Pencahayaan buatan yang digunakan untuk pencahayaan darurat harus dipasang pada
         bangunan Rusun bertingkat tinggi, serta dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai
         tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi yang aman.     
      e. Semua sistem pencahayaan buatan, kecuali yang diperlukan untuk pencahayaan
         darurat, harus dilengkapi dengan pengendali manual, dan/atau otomatis, serta
         ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai/dibaca oleh penghuni.

      f. Pencahayaan alami dan buatan diterapkan pada ruangan dalam bangunan Rusun
         bertingkat tinggi baik di dalam bangunan maupun di luar.     
      g. Persyaratan pencahayaan harus mengikuti:                     
         (1) SNI 03-6197-2000 Konservasi energi sistem pencahayaan buatan pada bangunan
            gedung, atau edisi terbaru;                               
         (2) SNI 03-2396-2001 Tata cara perancangan system pencahayaan alami pada
            bangunan gedung, atau edisi terbaru; dan                  
         (3) SNI 03-6575-2001 Tata cara perancangan system pencahayaan buatan pada
            bangunan gedung, atau edisi terbaru.                      
      Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum
      mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.  
    3. Persyaratan Sistem Air Minum dan Sanitasi                      
      a. Setiap bangunan Rusun bertingkat tinggi harus menyediakan sistem air minum yang
         memenuhi ketentuan:                                          
         (1) Sistem air minum harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan
             sumber air minum, kualitas air bersih, sistem distribusi, dan penampungannya.
         (2) Sumber air minum dapat diperoleh dari sumber air berlangganan dan/atau sumber
             air lainnya yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai pedoman dan standar
             teknis yang berlaku.                                     
         (3) Perencanaan sistem distribusi air minum dalam bangunan gedung harus
             memenuhi debit air dan tekanan minimal yang disyaratkan. 
         (4) Penampungan air minum dalam bangunan Gedung diupayakan sedemikian rupa

             agar menjamin kualitas air.                              
         (5) Penampungan air minum harus memenuhi persyaratan kelaikan fungsi bangunan
             gedung.                                                  
         (6) Persyaratan plambing dalam bangunan Rusun bertingkat tinggi harus mengikuti:
             (7) Kualitas air minum mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
                 tentang Pengembangan system Air Minum dan Permenkes 907/2002,
                 sedangkan instalasi perpipaannya mengikuti Pedoman Plambing; dan
             (8) SNI 03-6481-2000 Sistem Plambing 2000, atau edisi terbaru.
         Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum
         mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.
  b. Sistem Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah/Kotor                
     a) Sistem pembuangan air limbah dii. Pertimbangan jenis air limbah dan/atau air kotor
        diwujudkan dalam bentuk pemilihan system pengaliran/pembuangan dan penggunaan
        peralatan yang dibutuhkan.                                    
     b) Pertimbangan tingkat bahaya air limbah dan/atau air kotor diwujudkan dalam bentuk
        sistem pengolahan dan pembuangannya.                          
     c) Air limbah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya tidak boleh digabung dengan
        air limbah domestik.                                          

Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Rusun Universitas Islam Ogan Komering Ilir 11
     d) Air limbah yang berisi bahan beracun dan berbahaya (B3) harus diproses sesuai dengan
        ketentuan yang berlaku.                                       
     e) Air limbah domestik sebelum dibuang ke saluran terbuka        
     f) harus diproses sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku.
     g) Persyaratan teknis air limbah harus mengikuti:                
        ➢   SNI 03-6481-2000 Sistem plambing 2000, atau edisi terbaru;
        ➢   SNI 03-2398-2002 Tata cara perencanaan tangki septik dengan sistem resapan,
            atau edisi terbaru;                                       
        ➢   SNI 03-6379-2000 Spesifikasi dan pemasangan perangkap bau, atau edisi terbaru;
            dan                                                       
        ➢   Tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem pembuangan air
            limbah dan air kotor pada bangunan gedung mengikuti standar baku serta ketentuan
            teknis yang berlaku.                                      

     Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum
     mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.   
  c. Persyaratan Pematusan/penyaluran Air Hujan                       
     a) Setiap bangunan Rusun bertingkat tinggi dan pekarangannya harus dilengkapi dengan
        sistem penyaluran air hujan.                                  
     b) Sistem penyaluran air hujan harus direncanakan dan            
     c) dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitas
        tanah, dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota.    
     d) Kecuali untuk daerah tertentu, air hujan harus diresapkan ke dalam tanah pekarangan
        dan/atau dialirkan ke sumur                                   
     e) resapan dan/atau sumur penampungan sebelum dialirkan ke jaringan drainase
        lingkungan/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.         
     f) Pemanfaatan air hujan diperbolehkan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
     g) Bila belum tersedia jaringan drainase kota ataupun sebab lain yang dapat diterima, maka
        penyaluran air hujan harus dilakukan dengan cara lain yang dibenarkan oleh instansi yang
        berwenang.an/atau air kotor harus direncanakan dan dipasang dengan
        mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya.                 
     h) Sistem pematusan/penyaluran air hujan harus dipelihara untuk mencegah terjadinya
        endapan dan penyumbatan pada saluran.                         
     i) Persyaratan penyaluran air hujan harus mengikuti:             
        (1) SNI 03-4681-2000 Sistem plambing 2000, atau edisi terbaru;
        (2) SNI 03-2453-2002 Tata cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk lahan

           pekarangan, atau edisi terbaru;                            
        (3) SNI 03-2459-2002 Spesifikasi sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, atau
           edisi terbaru; dan                                         
        (4) Standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem
           penyaluran air hujan pada bangunan gedung;                 
     Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum
     mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.   
  a) Persyaratan Tempat Sampah, Penampungan Sampah, dan/atau Pengolahan Sampah.
     a) Sistem pembuangan sampah padat direncanakan dan dipasang dengan
        mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.          
     b) Pertimbangan fasilitas penampungan diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat
        penampungan kotoran dan sampah pada masing-masing bangunan Rusun bertingkat
        tinggi, yang diperhitungkan berdasarkan jumlah penghuni, dan volume kotoran dan
        sampah.                                                       
     c) Pertimbangan jenis sampah padat diwujudkan dalam bentuk penempatan pewadahan
        dan/atau pengolahannya yang tidak mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat dan
        lingkungannya.                                                
     d) Ketentuan pengelolaan sampah padat                            

Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Rusun Universitas Islam Ogan Komering Ilir 12
        (1) Bagi pengembang perumahan wajib menyediakan wadah sampah, alat pengumpul
           dan tempat pembuangan sampah sementara, sedangkan pengangkutan dan
           pembuangan akhir sampah bergabung dengan sistem yang sudah ada.
        (2) Potensi reduksi sampah padat dapat dilakuka dengan mendaur ulang, memanfaatkan
           kembali beberapa jenis sampah seperti botol bekas, kertas, kertas koran, kardus,
           aluminium, kaleng, wadah plastik dan sebagainya.           
        (3) Sampah padat kecuali sampah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) harus dibakar
           dengan insinerator yang tidak mengganggu lingkungan.       
     Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum
     mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.   
4. Persyaratan Penggunaan Bahan Bangunan                              
   a. Bahan bangunan Rusun bertingkat tinggi yang digunakan harus aman bagi kesehatan
      penghuni dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

   b. Penggunaan bahan bangunan yang tidak berdampak negative terhadap lingkungan harus:
      a) menghindari timbulnya efek silau dan pantulan bagi pengguna bangunan gedung lain,
        masyarakat, dan lingkungan sekitarnya;                        
      b) menghindari timbulnya efek peningkatan temperature lingkungan di sekitarnya;
      c) mempertimbangkan prinsip-prinsip konservasi energi; dan      
      d) menggunakan bahan-bahan bangunan yang ramah lingkungan.      
      Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum
      mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.  

IV.3. PERSYARATAN KENYAMANAN BANGUNAN RUSUN BERTINGKAT TINGGI         
    1. Persyaratan Kenyamanan Ruang Gerak dalam Bangunan Gedung       
       a. Persyaratan Kenyamanan Ruang Gerak dan Hubungan Antarruang  
          a) Untuk mendapatkan kenyamanan ruang gerak dalam bangunan gedung, harus
             mempertimbangkan:                                        
             (1) fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/peralatan, aksesibilitas ruang, di
                dalam bangunan gedung; dan                            
             (2) persyaratan keselamatan dan kesehatan.               
          b) Untuk mendapatkan kenyamanan hubungan antar ruang harus  
             mempertimbangkan:                                        
             (1) fungsi ruang, aksesibilitas ruang, dan jumlah pengguna dan
                perabot/peralatan di dalam bangunan gedung;           
             (2) sirkulasi antarruang horizontal dan vertikal; dan persyaratan keselamatan

                dan kesehatan.                                        
       Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum
       mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis. 
    2. Persyaratan Kenyamanan Kondisi Udara Dalam Ruang               
       a. Persyaratan Kenyamanan Termal Dalam Ruang                   
          a) Untuk kenyamanan termal dalam ruang di dalam bangunan gedung harus
             mempertimbangkan temperatur dan kelembaban udara.        
          b) Untuk mendapatkan tingkat temperatur dan kenyamanan termal dalam ruang
             harus memperhatikan letak geografis dan orientasi bangunan, penggunaan
             bentuk masa yang menimbulkan shading (bayangan), ventilasi alami dan
             penggunaan bahan bangunan.                               
         c)  Untuk mendapatkan tingkat temperatur dan kelembaban udara di dalam ruangan
             dapat dilakukan dengan alat pengkondisian udara yang mempertimbangkan:
             (1) prinsip-prinsip penghematan energi dan ramah lingkungan;
             (2) kemudahan pemeliharaan dan perawatan.                
         d)  Persyaratan kenyamanan termal dalam ruang harus mengikuti:
             (1) SNI 03-6389-2000 Konservasi energi selubung bangunan pada bangunan
                gedung, atau edisi terbaru;                           

Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Rusun Universitas Islam Ogan Komering Ilir 13
             (2) SNI 03-6390-2000 Konservasi energi sistem tata udara pada bangunan
                gedung, atau edisi terbaru;                           
             (3) SNI 03-6196-2000 Prosedur audit energi pada bangunan gedung, atau edisi
                terbaru; dan                                          
             (4) SNI 03-6572-2001 Tata cara perancangan system ventilasi dan
                pengkondisian udara pada bangunan gedung, atau edisi terbaru.
         Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum           
         tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau
         pedoman teknis.                                              
  3. Persyaratan Kenyamanan Pandangan                                 
     a. Persyaratan Kenyamanan Pandangan (Visual)                     
        a) Untuk mendapatkan kenyamanan pandangan (visual) harus mempertimbangkan
           kenyamanan pandangan dari dalam bangunan ke luar dan dari luar ke dalam

           bangunan.                                                  
        b) Kenyamanan pandangan (visual) dari dalam bangunan ke luar harus
           mempertimbangkan:                                          
           (1) gubahan massa bangunan, rancangan bukaan, tata ruang-dalam dan luar
               bangunan, dan rancangan bentuk luar bangunan; dan      
           (2) pemanfaatan potensi ruang luar bangunan gedung dan penyediaan RTH.
        c) Kenyamanan pandangan (visual) dari luar ke dalam bangunan harus
           mempertimbangkan:                                          
           (1) rancangan bukaan, tata ruang-dalam dan ruang-luar bangunan, dan
               rancangan bentuk luar bangunan gedung;                 
           (2) keberadaan bangunan gedung yang ada dan/atau yang akan ada di sekitarnya;
               dan                                                    
           (3) pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar. 
        d) Untuk kenyamanan pandangan (visual) pada bangunan gedung harus dipenuhi
           persyaratan teknis, yaitu Standar kenyamanan pandangan (visual) pada bangunan
           gedung.                                                    
       Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum
       mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis. 

  4. Persyaratan Kenyamanan Terhadap Tingkat Getaran dan Kebisingan   
     a. Persyaratan Getaran                                           
        a) Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap kebisingan dan getaran pada

           bangunan Rusun bertingkat tinggi harus mengikuti standar tata cara perencanaan
           kenyamanan terhadap getaran pada bangunan gedung.          
        b) Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum
           mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.
     b. Persyaratan Kebisingan                                        
        a) Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap kebisingan pada bangunan Rusun
           bertingkat tinggi harus mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan,
           dan/atau sumber bising lainnya baik yang berada pada bangunan gedung maupun di
           luar bangunan gedung.                                      
        b) Setiap bangunan Rusun bertingkat tinggi harus dipenuhi standar tata cara
           perencanaan kenyamanan terhadap kebisingan pada bangunan gedung.
     Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum
     mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.   

IV.4. PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN RUSUN BERTINGKAT TINGGI          
   1. Persyaratan Hubungan Ke, Dari, dan di Dalam Bangunan Rusun      

Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Rusun Universitas Islam Ogan Komering Ilir 14
      a. Persyaratan Kemudahan Hubungan Horisontal dalam Bangunan Rusun Bertingkat
         Tinggi                                                       
         a) Setiap bangunan Rusun bertingkat tinggi harus memenuhi persyaratan kemudahan
            hubungan horizontal berupa tersedianya pintu dan/atau koridor yang memadai
            untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung tersebut.   
         b) Jumlah, ukuran, dan jenis pintu, dalam suatu ruangan dipertimbangkan berdasarkan
            besaran ruang, fungsi ruang, dan jumlah pengguna ruang.   
         c) Arah bukaan daun pintu dalam suatu ruangan dipertimbangkan berdasarkan fungsi
            ruang dan aspek keselamatan.                              
         d) Ukuran koridor/selasar sebagai akses horizontal antarruang dipertimbangkan
            berdasarkan fungsi koridor, fungsi ruang, dan jumlah pengguna, minimal 1.2 m.
      b. Persyaratan Kemudahan Hubungan Vertikal                      
         a)  Setiap bangunan Rusun bertingkat tinggi harus menyediakan sarana hubungan

             vertikal antarlantai yang memadai untuk terselenggaranya fungsi bangunan
             Gedung tersebut berupa tersedianya tangga dan lift.      
         b)  Jumlah, ukuran, dan konstruksi sarana hubungan vertical harus berdasarkan
             fungsi luas bangunan, dan jumlah pengguna ruang, serta keselamatan penghuni
             bangunan gedung.                                         
         c)  Jumlah, kapasitas, dan spesifikasi lift sebagai sarana hubungan vertikal dalam
             bangunan Rusun bertingkat tinggi harus mampu melakukan pelayanan yang
             optimal untuk sirkulasi vertikal pada bangunan, sesuai jumlah pengguna
             bangunan gedung.                                         
         d)  Salah satu liftt yang tersedia harus memenuhi persyaratan lift kebakaran. lift
             kebakaran dapat berupa lift khusus kebakaran atau lift penumpang biasa atau lift
             barang yang dapat diatur pengoperasiannya sehingga dalam keadaan darurat
             dapat digunakan secara khusus oleh petugas kebakaran.    
      c. Persyaratan Sarana Evakuasi                                  
         a)  Setiap bangunan Rusun bertingkat tinggi harus menyediakan sarana evakuasi
             bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia yang meliputi system
             peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi yang
             dapat menjamin penghuni bangunan gedung untuk melakukan evakuasi dari
             dalam bangunan gedung secara aman apabila terjadi bencana atau keadaan
             darurat.                                                 
      d. Persyaratan Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Lansia   

         a)  Setiap bangunan Rusun bertingkat tinggi harus menyediakan fasilitas dan
             aksesibilitas untuk menjamin terwujudnya kemudahan bagi penyandang cacat dan
             lansia masuk dan keluar, ke, dan dari bangunan gedung serta beraktivitas dalam
             bangunan gedung secara mudah, aman, nyaman dan mandiri.  
         b)  Fasilitas dan aksesibilitas meliputi toilet, tempat parkir, telepon umum, jalur
             pemandu, rambu dan marka, pintu, ram, tangga, dan lift bagi penyandang cacat
             dan lansia.                                              
         c)  Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas disesuaikan dengan luas dan ketinggian
             bangunan gedung.                                         
      e. Persyaratan Kemudahan harus mengikuti:                       
         a)  SNI 03-1735-2000 Tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan
             untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung, atau edisi terbaru;
         b)  SNI 03-1746-2000 Tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan keluar
             untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung, atau
             edisi terbaru; dan                                       
         c)  SNI 03-6573-2001 Tata cara perancangan system transportasi vertikal dalam
             gedung (lift), atau edisi terbaru;                       
         Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum
         mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Rusun Universitas Islam Ogan Komering Ilir 15
   1. Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan                        
     Persyaratan tata bangunan dan lingkungan harus dipenuhi dari segi tata bangunan dan
     lingkungannya, meliputi :                                        
     a. Arsitektur bangunan gedung                                    
     b. Kelengkapan sarana dan prasarana bangunan                     
     c. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3)                          
     d. Pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Rencana
       Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang dan/atau Rencana Tata Bangunan dan
       Lingkungan (RTBL) Kab OKI.                                     

   2. Persyaratan Bahan Bangunan                                      

     Bahan bangunan untuk bangunan gedung harus memenuhi SNI yang dipersyaratkan,
     diupayakan meng-gunakan bahan bangunan setempat/produksi dalam negeri.

   3. Persyaratan Struktur Bangunan                                   
     Struktur bangunan gedung harus memenuhi persyaratan keselamatan (safety) dan kelayanan
     (serviceability) serta SNI konstruksi bangunan gedung.           

   4. Persyaratan Utilitas Bangunan                                   
     Utilitas yang berada di dalam dan di luar bangunan gedung harus memenuhi SNI yang
     dipersyaratkan mulai dari kualitas air minum, metode pembuangan air kotor, limbah dan
     sampah, pembuatan saluran air hujan, sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya
     kebakaran, instalasi listrik, penerangan dan pencahayaan, penghawaan dan pengkondisian
     udara, sarana transportasi dalam bangunan gedung, sarana komunikasi, sistem
     penangkal/proteksi petir, instalasi gas, kebisingan dan getaran. 

   5. Persyaratan Sarana Penyelamatan                                 
     Bangunan gedung harus dilengkapi dengan sarana penyelamatan dari bencana atau keadaan
     darurat, serta harus memenuhi persyaratan standar sarana penyelamatan bangunan sesuai
     SNI yang dipersyaratkan.                                         

II. Kriteria Khusus                                                   
  Kriteria khusus dimaksudkan untuk memberikan syarat-syarat yang khusus, spesifik berkaitan
  dengan bangunan prasarana lingkungan yang akan direncanakan, baik dari segi fungsi khusus
  bangunan tersebut dan segi teknis lainnya :                         

  1. Kesatuan perencanaan interior dengan lingkungan yang ada disekitar, seperti dalam rangka
    implementasi penataan tata ruangan dan lingkungan.                
  2. Tata Ruangan yang akan direncanakan berada pada bangunan yang sudah ada, diupayakan
    dalam pekerjaan ini semaksimal mungkin menyesuaikan modul dan prasarana pendukung
    bangunan yang ada.                                                

9. STUDI - STUDI TERDAHULU                                            

    Data Tipologi Rumah Susun TA.2023 Type Asrama Acarya 2 lantai yang dikeluarkan oleh
 ⚫                                                                    
    Subdirektorat Perencanaan Teknis, Direktorat Rumah Susun, Direktorat Jenderal Perumahan,
    Kementerian PUPR.                                                 
    Data reviu Detailed Engineering Drawing (DED) perencanaan pembangunan Rumah Susun
 ⚫                                                                    
    Universitas Islam Ogan Komering Ilir yang telah dilaksanakan oleh konsultan perencana yang
    ditugaskan.                                                       

Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Rusun Universitas Islam Ogan Komering Ilir 16
10. REFERENSI HUKUM                                                   

     Undang-Undang nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah
  ⚫                                                                   
     dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;    
     Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;       
  ⚫                                                                   
     Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;           
  ⚫                                                                   
     Peraturan Pemerintah No.13/2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;
  ⚫                                                                   
     Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60 Tahun 1992 tentang Persyaratan Teknis
  ⚫                                                                   
     Pembangunan Rumah Susun;                                         
     Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembangunan Rumah Susun Khusus pada
  ⚫                                                                   
     Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama;     
     Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  ⚫                                                                   
     sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
     Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
     Pemerintah;                                                      
     Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 12 Tahun 2021
  ⚫                                                                   
     tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
     Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
  ⚫                                                                   
     01/PRT/M/2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Pembangunan Dan Pengelolaan Rumah
     Susun Khusus Pada Perguruan Tinggi Dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama;
     Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
  ⚫                                                                   
     19/PRT/M/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan
     Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Pembangunan Dan Pengelolaan Rumah
     Susun;                                                           
     Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10
  ⚫                                                                   
     Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
     Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/SE/M/2022 Tentang
  ⚫                                                                   
     Susunan Tenaga Ahli Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi di Kementerian
     Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;                             
     Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022
  ⚫                                                                   
     Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli
     Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.                       
RUANG LINGKUP                                                         
11. LINGKUP KEGIATAN                                                  
    1. LINGKUP KEGIATAN                                               
       Lingkup kegiatan berupa Pembangunan Rumah Susun Universitas Islam Ogan Komering Ilir.
       Adapun Pekerjaan-pekerjaan dalam lingkup kegiatan tersebut antara lain:
       - Pekerjaan Persiapan;                                         
       - Pekerjaan Struktur Bangunan mulai dari pondasi, sloof sampai atap;
       - Pekerjaan Utilitas Bangunan (Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing);
       - Pekerjaan Arsitektur termasuk finishing.                     
     Kegiatan Pembangunan Rumah Susun ini akan dilaksanakan selama 5 (Lima) bulan atau 120
     (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender. Dimana Batasan pembangunan rumah susun ini terbatas
Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Rusun Universitas Islam Ogan Komering Ilir 17
     pada pembangunan rumah susun 2 Lantai Type Asrama Acarya serta utilitas bangunan dalam
     gedung. Sedangkan perijinan IMB, penyambungan listrik dan penyambungan air bersih diluar
     bangunan Gedung tidak termasuk dalam lingkup kegiatan ini dan akan menjadi tanggungjawab
     pihak user yang akan menggunakan rumah susun ini.                

     TAHAPAN KEGIATAN                                                 
       Tahapan kegiatan Pembangunan Rumah Susun Universitas Islam Ogan Komering Ilir ini
       antara lain :                                                  
       -  Pekerjaan Persiapan dan RK3K Konstruksi ;                   
       -  Pekerjaan Struktur Standar;                                 
       -  Pekerjaan Struktur Non Standar;                             
       -  Pekerjaan Arsitektur Standar;                               
       -  Pekerjaan Arsitektur Non Standar;                           

       -  Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Standar;                 
       -  Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Non Standar.             

       Lingkup Kegiatan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Universitas Islam
       Ogan Komering Ilir adalah :                                    
       1. Menyediakan rencana pelaksanaan pekerjaan yang meliputi tahapan pelaksanaan
         pekerjaan dan proses adminstrasinya;                         
       2. Menyediakan tenaga kerja, peralatan, kelengkapan peralatan, bahan bangunan,
         informasi lokasi pekerjaan, dana, program Quality Assurance/Quality Contol dan
         perlengkapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);           
       3. Melaksanakan kegiatan pembangunan fisik yang berkuantitas dan berkualitas sesuai
         dengan spesifikasi dan dokumen pelaksanaan konstruksi yang telah di tentukan;
       4. Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi
         fisik;                                                       
       5. Menyusun laporan kemajuan pekerjaan harian, mingguan dan bulanan, Shop Drawing
         dan As Build Drawing serta dokumentasi pekerjaan;            
       6. Memperbaiki cacat atau kerusakan sebelum sebelum serah terima pertama;
       7. Menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan hasil pekerjaan.

    2. PENERIMA MANFAAT                                               

      Penerima manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan adalah:        
      a. Diperuntukkan Mahasiswa Universitas Islam Ogan Komering Ilir yang membutuhkan
         tempat tinggal layak huni dengan harga terjangkau.           
      b. Penerima manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan adalah Satuan Kerja Penyediaan
         Perumahan Provinsi Sumatera Selatan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
         Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2023.

    3. METODE PELAKSANAAN                                             
      Metodologi pelaksanaan kegiatan pembangunan ini dilaksanakan dalam waktu yang
      direncanakan selesai selama 5 (Lima) bulan atau 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender
      dengan pembangunan struktur bawah menggunakan bored pile yang diharapkan pelaksanaan

      yang cepat dengan mutu yang lebih baik demikian pula dari aspek kerapihan dan kekuatan
      sesuai dengan kompleksitas bangunan rumah susun.                

    4. AZAS -AZAS                                                     
      Selain dari kriteria diatas, didalam melaksanakan kegiatan pembangunan rumah susun
      hendaknya memperhatikan azas-azas sebagai berikut :             

Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Rusun Universitas Islam Ogan Komering Ilir 18
      1. Pembangunan Rumah Susun Sewa yang tersebut hendaknya fungsional, efisien,
         menarik tetapi tidak berlebihan.                             
      2. Kreatifitas desain hendaknya tidak ditekankan pada kelatahan gaya dan kemewahan
         material, tetapi pada kemampuan mengadakan sublimasi antara fungsí teknik dan fungsí
         sosial kawasan, terutama sebagai kawasan kantor.             
      3. Dengan batasan tidak mengganggu produktivitas kerja, biaya investasi dan pemeliharaan
         bangunan sepanjang umurnya hendaknya diusahakan serendah mungkin.
      4. Pembangunan Rumah Susun Sewa hendaknya dapat meningkatkan kualitas lingkungan
         dan menjadi acuan tata bangunan dan lingkungan di sekitarnya.

12. HASIL YANG DIHARAPKAN (KELUARAN)                                  
   Terbangunnya bangunan yang representatif sesuai dengan kaidah teknik serta sesuai spesifikasi
   teknis, dapat berfungsi sesuai perencanaan yang dilengkapi dengan data administrasi sesuai
   dengan ketentuan yang berlaku. Keluaran yang diminta dari Kontraktor Pelaksana pada
   penugasan ini adalah :                                             
   1.  Melaksanakan pekerjaan pembangunan yang menyangkut kualitas, biaya dan ketepatan
       waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya
       yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang
       berhubungan dengan pekerjaan di lapangan serta penyelesaian kelengkapan
       pembangunan.                                                   
   2.  Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan yang terdiri dari :
       -  Metode Pelaksanaan Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pelaksanaan
          pekerjaan.                                                  
       -  Melakukan control terhadap kondisi eksisting di lapangan;   
       -  Mengajukan Shop Drawing pada setiap tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan;
       -  Membuat Laporan harian berisikan keterangan tentang :       

          • tenaga kerja.                                             
          • bahan bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak.     
          • peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan.    
          • kegiatan per-komponen pekerjaan yang diselenggarakan.     
          • Waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan.                
          • kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan.  
       -  Membuat Laporan mingguan, sebagai resume laporan harian (kemajuan pekerjaan,
          tenaga dan hari kerja), Laporan Bulanan;                    
   3.  Mengajukan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran termijn;
   4.  Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah dan
       Kurang (jika ada tambahan atau perubahan pekerjaan);           
   5.  Membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan;             
   6.  Membuat Berita Acara Pemyataan Selesainya Pekerjaan;           

   7.  Membuat Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing);
   8.  Membuat Time schedule/curve s untuk pelaksanaan pekerjaan.     

13. PERALATAN, MATERIAL PERSONEL DAN FASILITAS DARI PPK               
    Tidak Ada.                                                        

14. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA                         

 Tabel Peralatan untuk Pelaksanaan konstruksi di lapangan             

Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Rusun Universitas Islam Ogan Komering Ilir 19
            No Jenis Alat      Kapasitas            Jumlah            
               Hydraulic Static Pile                                  
            1.                 Tipe 120 Ton         1 Unit            
               Driver (HSPD)                                          
            2. Generator set   5 KVA                1 Unit            
            3. Concrete Mixer  Minimal 350 Liter    2 Unit            
            4. Bar Bender      Bending Diameter 42 mm 1 Unit          
            5. Bar Cutter      Cutting Diameter 42 mm 1 Unit          
            6. Dump Truck      6 Ton                2 Unit            
            7. Mobil Pick Up   1880 Kg              2 Unit            
                               Per Set Scaffolding:                   
            8. Scaffolding     Pcs. Main Frame (minimal T. 3 Unit     
                               170 cm)                                

  Keterangan: Agar Mencantumkan merk, tipe, dan lokasi dalam daftar, bukti kepemilikan dan
  atau sewa untuk keperluan pembuktian lapangan.                      

  Tabel Peralatan untuk kompetisi proses tender                       

            No  Jenis Alat            Kapasitas      Jumlah           
                Hydraulic Static Pile                                 
            1.                       Tipe 120 Ton    1 Unit           
                Driver (HSPD)                                         
            2.  Concreter Mixer     Minimal 350 Liter 2 Unit          
            3.  Bar Bender       Bending Diameter 42 mm 1 Unit        
            4.  Bar Cutter       Cutting Diameter 42 mm 1 Unit        
15. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA                                  

   a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah
      ditentukan dalam Kontrak;                                       
   b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran
      pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;                 

   c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;    
   d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan
      yang telah ditetapkan dalam Kontrak;                            

   e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung
      jawab sesuai yang telah ditetapkan dalam Kontrak;               
   f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang
      dilakukan PPK;                                                  

   g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah
      ditetapkan dalam Kontrak; dan                                   
   h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen
      Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta
      membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan
      Penyedia.                                                       

16. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN                               
   Jangka waktu penyelesaian pekerjaan kegiatan pembangunan rumah susun ini adalah 120

   (Seratus Dua Puluh) hari kalender terhitung mulai terbit SPMK.     

Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Rusun Universitas Islam Ogan Komering Ilir 20
17. PERSONEL                                                          

   Memiliki personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari
   pemberi tugas dan surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja, dengan minmal
   kebutuhan personil sebagai berikut:                                

                               Kualifikasi                            
                                                          Jumlah      
    Posisi    Tingkat Jurusan  Keahlian  Pengalaman Status Orang      
             Pendidik                               Tenag  Bulan      
               an                                   a Ahli            

Tenaga Ahli:                                                          
                            SKT Pelaksana                             
                            Bangunan                                  
                                                         1 org 4      
Pelaksana      S1   T. Sipil Gedung /   2 tahun                       
                                                         bulan        
                            Pekerjaan                                 
                            Gedung (TS051)                            
Petugas                                                               
                            SKA Ahli K3                  1 org 4      
Keselamatan    S1   T. Sipil             0 tahun                      
                            Konstruksi                   bulan        
Konstruksi                                                            
Tenaga Pendukung (jika ada):                                          
-                                                                     
Keterangan:                                                           
*) Karena risiko keselamatan konstruksi sedang mensyaratkan minimal Ahli Muda K3 Konstruksi / Ahli
Muda Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun.

 Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Penyedia menyampaikan pakta komitmen dan
 penjelasan manajemen risiko serta penjelasan rencana tindakan sesuai tabel jenis pekerjaan dan
 identifikasi bahayanya di bawah ini:                                 

         TABEL RKK UNTUK PELAKSANAAN PEKERJAAN DI LAPANGAN            

                                                       TINGKAT        
  NO       URAIAN PEKERJAAN       IDENTIFIKASI BAHAYA                 
                                                       RESIKO         
   1   Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Rawan kemacetan dan kecelakaan lalu 2
                             lintas                                   
   2   Pekerjaan galian dan urugan tanah Tertimpa timbunan tanah 3    
   3   Pekerjaan cat dinding bagian luar Jatuh dari ketinggian 3      
   4   Pekerjaan pemasangan atap Jatuh dari ketinggian   4            
       spandek berpasir                                               
 Rencana keselamatan kerja yang akan dikompetisikan pada Model Dokumen Pemilihan
 ditetapkan 1 (satu) uraian pekerjaan dan 1 (satu) identifikasi bahaya dan didasarkan pada
 tingkat risiko terbesar dari seluruh uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya:

  No   Uraian Pekerjaan             Identifikasi Bahaya               

Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Rusun Universitas Islam Ogan Komering Ilir 21
  1    Pekerjaan pemasangan atap spandek berpasir Jatuh dari ketinggian

 Identifikasi bahaya yang tertinggi adalah pekerjaan pemasangan atap spandek berpasir dengan
 tingkat risiko 4.                                                    

 Tingkat risiko termasuk risiko keselamatan konstruksi kecil. Risiko Keselamatan Konstruksi
 kecil mensyaratkan Ahli K3 Konstruksi tanpa syarat pengalaman.       

 Dokumen lain                                                         
  1) Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi
    harga);                                                           

  2) Daftar barang yang diimpor (Apabila ada).                        

18. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN                              
   Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah susun ini adalah 120 (Seratus Dua
   Puluh) hari kalender terhitung mulai terbit SPMK.                  
                                  MASA PELAKSANAAN 120 HARI KALENDER  
  NO. URAIAN                                                          
                                  BLN 1  BLN 2 BLN 3   BLN 4          
   1  Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan                                 

   2  Pelaksanaan Pekerjaan                                           

      Penyampaian laporan penyelesaian pekerjaan                      
   3  (laporan harian, mingguan, bulanan,                             
      shop&asbuilt drawing, dan backup data)                          

LAPORAN                                                               
Setiap jenis laporan harus disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, untuk dibahas guna
mendapatkan persetujuan. Sesuai dengan lingkup pekerjaan, maka jadwal tahapan pelaksanaan
kegiatan dan jenis laporan yang harus diserahkan adalah :             

19. LAPORAN HARIAN                                                    

Laporan harian adalah laporan yang dibuat oleh pelaksana lapangan yang berisi tentang uraian kegiatan
yang dilakukan dalam satuan hari.                                     

Informasi penting yang harus ditulis dalam laporan harian proyek antara lain:
  -  Rincian pekerjaan yang sedang dikerjakan termasuk lokasi pekerjaan.
  -  Penjelasan cuaca pada hari tersebut.                             
  -  Jumlah dan jenis alat-alat yang digunakan (alat berat, alat pendukung, dan alat bantu)
  -  Bahan material konstruksi yang digunakan                         
  -  Tandatangan dari pelaksana dan konsultan pengawas.               

Laporan harus diserahkan selambat – lambatnya 4 bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima)
buku laporan termasuk 1 (satu) asli, selama 120 hari kalender.        

20. LAPORAN MINGGUAN                                                  

Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Rusun Universitas Islam Ogan Komering Ilir 22
Laporan mingguan adalah laporan yang berisi tentang pelaporan Progress atau bobot pekerjaan
(realisasi pekerjaan) secara mingguan: Isi dari laporan mingguan (weekly report) adalah sebagai berikut:
  -  Volume RAB dan bobot masing-masing item pekerjaan                
  -  Volume kumulatif progress yang sudah diselesaikan pada minggu sebelumnya, minggu ini dan
     totalnya (dalam persen)                                          
  -  Bobot dalam persen di masing-masing item pekerjaan (minggu lalu, minggu ini dan total)
  -  Kendala apa saja yang dialami dalam pelaksanaan pekerjaan        
Laporan harus diserahkan selambat – lambatnya 4 bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima)
buku laporan termasuk 1 (satu) asli, selama 120 hari kalender.        

21. LAPORAN BULANAN                                                   
   Laporan Bulanan memuat hasil rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan, masalah yang
   dihadapi, penyimpangan yang terjadi, tindakan koreksi dan/atau penyesuaian yang dilakukan,
   perintah atau petunjuk yang penting dari Konsultan Manajemen Konstruksi / Direksi, yang dapat
   mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, menimbulkan konsekuensi keuangan, kelambatan
   penyelesaian dan tidak terpenuhinya syarat teknis, evaluasi dan kesimpulan kegiatan

   pembangunan setiap bulannya. Laporan berisikan keterangan tentang :
   a) Tenaga kerja;                                                   
   b) Bahan bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak;           
   c) Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;          
   d) Kegiatan per-komponen pekerjaan yang diselenggarakan;           
   e) Waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan;                      
   f) Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan;        
   g) Monitor Kendali Mutu                                            
   h) Pemeriksaan Gambar Kerja;                                       
   i) Foto-foto Kemajuan Pekerjaan dibuat secra bertahap sesuai kemajuan pekerjaan;
   j) Rencana kerja, metoda dan jadwal pelaksanaan pekerjaan selanjutnya;

Laporan harus diserahkan selambat – lambatnya 4 bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima)
buku laporan termasuk 1 (satu) asli, selama 4 bulan.                  

22. SHOP DRAWING DAN AS BUILT DRAWING                                 
    Shop drawing adalah gambar yang dibuat oleh kontraktor yang menjadi dasar dalam pelaksanaan
pekerjaan di lapangan. Shop drawing berperan sebagai acuan yang jelas dan detail bagi pelaksana di
lapangan agar terhindar dari kesalahan yang mengakibatkan pengulangan pekerjaan, pembengkakan
waktu dan biaya.                                                      
    As-built drawing adalah gambar realisasi yang sesuai dengan keadaan di lapangan, baik

pemasangan, peletakan dan bentuk, pada saat pembangunan konstruksi selesai. Dokumen shop
drawing dan as-built drawing harus diserahkan selambat – lambatnya 4 bulan sejak SPMK diterbitkan
sebanyak 3 (tiga) bendel gambar termasuk 1 (satu) asli.               

23. BACK UP DATA                                                      
    Back Up Data Konstruksi adalah hasil perhitungan volume dan harga satuan dalam kontrak
pelaksanaan pekerjaan kontraktor, baik sebagai rekaman output, maupun sebagai data pendukung
pengajuan pembayaran sesuai opname progress di lokasi kegiatan. Ada dua jenis back up data dalam
pekerjaan proyek konstruksi yaitu back up data kuantitas dan back up data kualitas. Back Up Data
Kuantitas adalah perincian kuantitas setiap item pekerjaan yang disepakati sesuai kontrak harga satuan
pekerjaan. Setiap item dihitung mengikuti satuan pekerjaan masing-masing sesuai dasar perhitungan
pembayaran dalam spesifikasi teknis yang di gunakan.                  
    Back Up Data Kualitas adalah data hasil pengujian terhadap item pekerjaan sesuai klasifikasi
mutu yang di syaratkan. Pengujian pada umumnya dilakukan baik di laboratorium maupun di lapangan
dan berlaku untuk semua pekerjaan di lingkup konstuksi. Pengujian kualitas bertujuan untuk mengetahui
klasifikasi suatu produk output kontraktor baik sebelum pekerjaan di lakukan, sapai selesainya

Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Rusun Universitas Islam Ogan Komering Ilir 23
pekerjaan. Back up data harus diserahkan selambat – lambatnya 4 bulan sejak SPMK diterbitkan
sebanyak 5 (lima) buku laporan termasuk 1 (satu) asli.                

HAL-HAL LAIN                                                          

24. PRODUKSI DALAM NEGERI                                             
   Semua kegiatan berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia
   kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam
   negeri. Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor harus mengutamakan pengunaan produksi dalam negeri.

   Produksi luar negeri boleh dipakai atau digunakan selama produksi dalam negeri tidak dapat
   digunakan.                                                         

25. PERSYARATAN KERJA SAMA                                            
   Jika kerja sama dengan penyedia jasa lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini maka
   persyaratan berikut harus dipatuhi : Sesuai dengan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang
   Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

26. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN                                 
   Untuk pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Universitas Islam Ogan Komering Ilir ini didalam
   perhitungan volume berpedoman kepada peraturan yang berlaku, antara lain : Regulasi-Regulasi
   Nasional maupun Internasional yang mengatur, Standard Umum Bangunan Pemerintah dan lain-
   lain yang disyaratkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.

27. ALIH PENGETAHUAN                                                  
   Jika diperlukan, Penyedia Jasa kontraktor pelaksana berkewajiban untuk menyelenggarakan
   pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil kegiatan / satuan
   kerja Pejabat Pembuat Komitmen, pengguna dari hasil pembangunan ini
   Jika diperlukan maka penyedia jasa harus mengadakan pelatihan, kursus singkat, diskusi dan

   seminar terkait dengan substansi pelaksanaan pekerjaan konstruksi berbasis kinerja dalam rangka
   alih pengetahuan kepada staf dilingkungan organisasi Satuan Kerja terkait.

                                      Palembang,  Juni 2023           

              KEPALA                     PPK Rumah Susun              
      Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan
         Provinsi Sumatera Selatan      Provinsi Sumatera Selatan     

     YUSTIN PATRIA PRIMORDIA, ST., M.Si   Tazril Rusdi, ST            
         NIP. 19720626199703 2 003     Nip. 19780710 200901 1 010     

Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Rusun Universitas Islam Ogan Komering Ilir 24