Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan II Di Ibu Kota Negara

DOKUMEN KETENTUAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (KPPK) PEMBANGUNAN SARANA   
           DAN PRASARANA PEMERINTAHAN II DI IBU KOTA NEGARA             

A. LATAR BELAKANG                                                       
   Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pertama kali disampaikan pada Pidato Kenegaraan di
   Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada 16 Agustus
   2019, yang dilanjutkan dengan Pengumuman Pemindahan IKN oleh Presiden pada
   tanggal 26 Agustus 2019 di Istana Negara. Sejak tahun 2019, Kementerian PUPR telah
   memulai proses perencanaan IKN dengan melibatkan peran masyarakat umum dalam
   proses perwujudan IKN yang baru melalui Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota
   Negara sehingga terpilih pemenang sayembara dengan konsep gagasan “Nagara Rimba

   Nusa”. Sebagai tindak lanjut hasil sayembara, dilakukan proses Urban Design dengan
   kebutuhan populasi serta fungsi-fungsi di IKN, serta berkoordinasi dengan
   Kementerian/Lembaga terkait penyusunan Perencanaan IKN.              

   Undang – Undang IKN telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia pada 18
   Januari 2022. Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN)
   telah ditandatangani oleh Presiden dan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
   pada 15 Februari 2022. Amanat dalam UU IKN Pasal 7 bahwa Pelaksanaan pembangunan
   dan pemindahan IKN dilaksanakan secara bertahap sebagaimana disampaikan dalam
   Lampiran Perpres Perincian Rencana Induk IKN tahap awal pemindahan IKN dimulai pada
   tahun 2022 – 2024.                                                   

   Kawasan Pemerintahan II di Ibu Kota Negara (IKN) merupakan salah satu kawasan yang
   perlu dilaksanakan pembangunannya sebagai tahap awal pembangunan Ibu Kota
   Nusantara. Oleh karenanya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
   melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Bina Penataan Bangunan ditugaskan
   untuk melakukan Kegiatan Rancang Bangun “Pembangunan Sarana Prasarana

   Pemerintahan II di Ibu Kota Negara (IKN)” yang terdiri dari Istana Wakil Presiden,
   Kantor Wakil Presiden, Kantor Setwapres, Kediaman Wapres, Bangunan Pendukung
   Lainnya serta Penataan Kawasan agar dapat segera dilaksanakan supaya terwujud
   bangunan fisik sesuai dengan kebutuhan dan fungsi bangunan tersebut. 

   Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan II di Ibu Kota Negara (IKN)
   mengacu pada Dokumen Basic Design Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan II
   di Ibu Kota Negara (IKN). Proses perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana II di
   Ibu Kota Negara harus mengikuti ketentuan/standar teknis maupun administratif
   bangunan gedung khususnya yang berlaku di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
   dan Perumahan Rakyat, termasuk responsif terhadap penyandang disabilitas. Proses
   perencanaan ini juga harus dilakukan dengan koordinasi yang baik , sepengetahuan dan
   atau persetujuan antar stakeholder. Seluruh kegiatan koordinasi, rapat, pertemuan,
   survey lapangan dan sejenisnya harus dituangkan dalam berita acara dan dokumentasi
   kelengkapannya yang ditandatangani bersama dan diarsipkan dengan baik sebagai dasar
   acuan perencanaan lanjutan.                                          

   Dengan uraian tersebut diatas, Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan II di Ibu
   Kota Negara akan dilaksanakan dengan mekanisme Rancang dan Bangun (Design and
   Build) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan
   Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman 
   Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dan Peraturan
   Menteri PUPR Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PUPR
   Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
   Terintegrasi Rancang Bangun melalui Penyedia, dengan harapan pekerjaan dapat
   terlaksana tepat waktu namun tetap mengutamakan mutu dan memenuhi seluruh NSPK
   yang berlaku.                                                        

B. DATA DASAR                                                           

   Lokasi Perencanaan dan Luas Kawasan                                  
   Lokasi Pembangunan Sarana Pemerintahan II berada di Kabupaten Penajem Paser Utara,
   Provinsi Kalimantan Timur) di zona pemerintahan SUB BWP 1A. Kawasan ini berbatasan
   dengan:                                                              
       Utara        : Taman Komunitas & Riparian                        
       Timur        : Kantor Organisasi Internasional                   
       Selatan      : Botanical Garden                                  

       Barat        : Perumahan Menteri                                 
   Luas kawasan 141.121 m2, memiliki kondisi lahan yang berbukit menjadi potensi
   sekaligus kendala dalam perencanaan kawasan. Kondisi lahan eksisting diselubungi oleh

   hutan industri dengan pohon homogen eucalyptus, karet dan semak belukar yang
   kedepannya akan diusahakan untuk dikembalikan menjadi hutan heterogen dengan
   pohon yang beragam.                                                  

     Elevasi, Kontur/Topografi dan Rekomendasi Cut & Fill               

       A. Elevasi terendah di dalam kawasan Sarana dan Prasarana Pemerintahan II
         berada pada elevasi +10.00 mdpl dan elevasi tertinggi berada pada +84.00
         mdpl. Selisih antara elevasi titik terendah dan titik tertinggi adalah 74 meter.
       B. Kontur/Topografi                                              

         Kondisi topografi berdasarkan hasil pengamatan di Kawasan Sarana dan
         Prasarana Pemerintahan II merupakan area yang bergelombang dan berbukit.
  C. LINGKUP PEKERJAAN                                                  

      Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan II di Ibu Kota Negara tahap 1 terdiri
      dari:                                                             
       •  Kawasan                                                       
          1. Land Development (Grading) seluas kurang lebih 141.121 m²  
          2. DPT (Dinding Penahan Tanah) batu kali dengan panjang kurang lebih
             308,2 m’                                                   
          3. DPT (Dinding Penahan Tanah) beton dengan panjang kurang lebih 1.321
             m’                                                         

          4. Secant pile dengan panjang kurang lebih 130,9 m’           
          5. Geogrid Retaining Wall Serasscape System dengan luas kurang lebih 9495
             m²                                                         
          6. Jalan dan Jalur Sepeda dengan luas kurang lebih 22.034 m²  
          7. Parkir dengan luas kurang lebih 3.877,9 m²                 
          8. Arcade dengan luas kurang lebih 7.259 m²                   
          9. Plaza Kepemimpinan dengan luas kurang lebih 216 m²         
          10. Jalan Pedistrian dengan luas kurang lebih 257,6 m²        

          11. Skywalk tipe 1 dengan panjang kurang lebih 55 m’          
          12. Skywalk tipe 2 dengan panjang kurang lebih 15 m’          
          13. Tunnel dengan panjang kurang lebih 35 m dan luas kurang lebih 130 m²
          14. MUT 02 dengan ukuran 7 m panjang kurang lebih 370 m’      
          15. MUT 02 dengan ukuran 4 m panjang kurang lebih 160 m’      
          16. Box utility kawasan ukuran 1.2x1.2 m, dengan panjang kurang lebih 1.572
             m’                                                         
          17. Box utility kawasan ukuran 0.8x0.8 m, dengan panjang kurang lebih 518

             m’                                                         
          18. Drainase ukuran 30x30 cm, dengan panjang kurang lebih 5.124,138 m’
          19. Drainase ukuran 50x50 cm, dengan panjang kurang lebih 1.086 m’
          20. Drainase ukuran 60x60 cm, dengan panjang kurang lebih 608 m’
          21. Drainase ukuran 80x80 cm, dengan panjang kurang lebih 263 m’
          22. Box Culvert ukuran 300 x 300 cm, dengan panjang 15 m’     
          23. Box Culvert ukuran 400 x 400 cm, dengan panjang 60 m’     
          24. Box Culvert ukuran 400 x 400 cm, dengan panjang 50 m’     

          25. Box Culvert ukuran 400 x 400 cm, dengan panjang 20 m’     
          26. Sky brigde dengan panjang 40 m’                           
          27. Sky bridge dengan panjang 30 m’                           
          28. Sky bridge dengan panjang 60 m’                           
          29. Road blocker sebanyak 3 unit                              
          30. Pagar keliling kawasan 3.000 m’ dan Canal Sungai Keliling Kawasan
             dengan panjang 1.500 m’                                    
          31. Gerbang Entrance sebanyak 2 unit dengan panjang 33 m’     

          32. Landasan Helipad sebanyak 1 unit                          
          33. Plaza Archipelago dengan luas kurang lebih 1.086 m²       
          34. Bangunan Persampahan dengan luas kurang lebih 120 m²      
          35. Pekerjaan MEP                                             
          36. Pekerjaan Lansekap dan BGH                                
          37. Penanaman pohon minimal dia 20 cm.                        

       •  BANGUNAN                                                      
          1. Bangunan Istana Wakil Presiden, dengan luas total 12.852,7 m²
          2. Bangunan Kediaman Wakil Presiden, dengan luas total 3.925,5 m²
          3. Bangunan Kantor Sekretariat Wakil Presiden B dengan luas kurang lebih
             11.088,5 m²                                                
          4. Bangunan Mess Paspampres luas kurang lebih 5.341,7 m²      
          5. Bangunan Masjid luas kurang lebih 2.597,8 m²               

          6. Bangunan Pendukung                                         
             a. Bangunan Pendukung dengan luas 2567.47 m2               
             b. Pos Jaga Utama Sisi Sumbu Barat dan Kandang K9 dengan luas 196,5 m²
             c. Pos Jaga Utama Jaan ingar Sau dan Kandang K9 dengan luas 157,5 m²
             d. Pos Jaga Ki Sisi aa ntri dan Kandang K9 dengan luas 96,9 m²
             e. Pos Jaga Kecil (3 unit) dengan luas 175,6 m²            
             f. Bangunan Garasi dengan luas 468 m²                      
             g. Bangunan Kandang K9 luas 517,5 m²                       

D. WAKTU PELAKSANAAN                                                    
  Waktu pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Rancang dan Bangun kegiatan Pembangunan
  Sarana dan Prasarana Pemerintah II di Ibu Kota Negara (IKN) adalah 450 hari kalender,
  terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan serah
  terima pertama (Provisional Hand Over - PHO).                         

  Penyedia Jasa Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun kegiatan Pembangunan Sarana
  dan Prasarana Pemerintah II di IKN wajib menyediakan matriks tahapan pelaksanaan
  kegiatan secara terperinci dengan mencantumkan seluruh jenis pekerjaan, keterlibatan
  para tenaga ahli dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan masing-masing jenis
  pekerjaan.                                                            

                      Waktu Pelaksanaan Konstruksi