Pembangunan Tpst Kab. Nias Utara

KERANGKA  ACUAN KERJA                            
                       (TERM OF REFERENCE)                              

           PEMBANGUNAN      TPST KAB.  NIAS UTARA                       

                  Tahun Anggaran   2023-2024                            

          KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT               
                  DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA                       

         SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II       
                      PROVINSI SUMATERA UTARA                           

                              2023                                      
Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Unit eselon I/II    : Direktorat Jenderal Cipta Karya                   
Program             : Pembangunan TPST Kab. Nias Utara.                 

Hasil (Outcome)     : Terbangunnya TPST di Kab. Nias Utara yang sesuai dengan rencana rinci/
                     Detail Engineering Design (DED) TPST Kab. Nias Utara

Kegiatan            : Jasa Konstruksi                                   
Indikator Kinerja Kegiatan : a. Tercapainya pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang baik, dan

                      dilakukan secara penuh dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli
                      sesuai kebutuhan dan kompleksitas.                

                     b. Memilih metode pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan kegiatan.
                     c. Melakukan Rapat Koordinasi mingguan.            

Jenis Keluaran (Output) : a. Buku harian, yang memuat semua kejadian, perintah/ petunjuk yang
                       penting dari Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan, Kontraktor

                       Pelaksana, dan Konsultan Pengawas.               
                    b. Laporan harian, berisikan keterangan tentang:    
                       - Tenaga Kerja                                   

                       - Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak 
                       - Alat-alat                                      

                       - Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan       
                       - Waktu Pelaksanaan Pekerjaan                    

                    c. Laporan mingguan dan bulanan sebagai resume laporan harian.
                    d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran pekerjaan.

                    e. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan
                       Pekerjaan Tambah Kurang.                         

                    f. Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as-built drawings) dan
                       manual peralatan-peralatan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana
                    g. Laporan Rapat di lapangan (site meeting).        

                    h. Gambar rincian pelaksanaan (shop drawings) dan Time Schedule yang
                       dibuat oleh Kontraktor Pelaksana.                

Satuan Ukur Keluaran (Output) : Fisik beserta dokumennya                
A.   LATAR BELAKANG                                                     

     1. DASAR HUKUM                                                     
        •  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 

        •  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
        •  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, termasuk di

           dalamnya adalah pengelolaan persampahan. Pengelolaan persampahan yang dimaksud
           adalah pengelolaan yang dimulai dari pewadahan, pengangkutan, hingga pengelolaan di

           Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)                                
        •  Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

           dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                       
        •  Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional

           Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
        •  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

           Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan
           Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                           

        •  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan
           Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah         

        •  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 59 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi
           Usaha Dan/ Atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah      

        •  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Standar
           Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   

     2. GAMBARAN UMUM                                                   

       Kab. Nias Utara merupakan salah satu Kab. pemekaran dari Kab. Nias dengan luas wilayah Kab.
     Nias Utara adalah 1.242,14 Km2 yang terdiri dari 11 kecamatan dan 113 Desa/Kelurahan yang
     berbatasan dengan Samudera Hindia di Utara, Kecamatan Hiliduho dan Kecamatan Botomuzoi di Kab.

     Nias serta Kecamatan Mandrehe Utara, dan Kecematan Moro’o di Kab. Nias Barat di Selatan,
     Samudera Indonesia serta Kecamatan Gunungsitoli Utara dan Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa di kota

     Gunungsitoli di Timur, serta Samudera Hindia di Barat. Kab. Nias Utara secara topografi wilayahnya
     terdiri dari Sebagian besar berbukit-bukit sempit dan terjal serta pegunungan dengan tinggi di atas

     permukaan laut bervariasi antara 0-478m.                           
       Pertumbuhan penduduk jelas berdampak pada meningkatnya kebutuhan. Sandang, pangan, dan

     papan merupakan dampak langsung karena ketiga aspek tersebut merupakan kebutuhan dasar
     manusia. Dampak lainnya adalah kebutuhan manusia terhadap lingkungan yang baik. Jika tidak disikapi

     secara nyata maupun kebijakan, meningkatnya populasi manusia akan membuat kualitas lingkungan
     menurun.                                                           
       Menurut Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP) Kab. Nias Utara Tahun 2021,

     timbulan sampah Kab. Nias Utara sebesar 1,45 liter/orang/hari. Kemudian untuk persentase komposisi
     sampah di Kab. Nias Utara yang paling banyak adalah sampah makanan. Persentase sampah makanan

     mencapai 72,55%, dan selanjutnya diikuti sampah plastik sebesar 12,59% dan kertas sebesar 8,03%.
     Komposisi sampah Kab. Nias Utara menunjukkan komposisi sampah di negara berkembang,

     dikarenakan tingginya persentase sampah organik diikuti sampah plastik sedangkan di negara maju
     komposisi sampah kertas dan plastik akan meningkat dan menurunkan persentase sampah organik.

       Saat ini sistem pengelolaan sampah di Kab. Nias Utara secara umum masih dilakukan secara
     konvensional, yaitu dengan pola kumpul angkut buang. Namun, Pengelolaan sampah di Kab. Nias Utara

     masih berupa pewadahan dan pengangkutan. Hal tersebut dikarenakan belum adanya sarana dan
     prasarana di Kab. Nias Utara. Untuk itu perlu dilakukan Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah

     Terpadu (TPST) yang berlokasi di Desa Botombawa, Kecamatan Sitolu Ori, Kab. Nias Utara.

B.   MAKSUD DAN TUJUAN                                                  
     Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan cakupan pelayanan pengangkutan

     sampah dan pemrosesan akhir sampah di TPST.                        
     Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya TPST Kab. Nias Utara yang sesuai dengan

     norma,standar,pedoman,kriteria yang berlaku.                       

C.   SASARAN                                                            
     Terbangunnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang berkualitas, berkelanjutan dan

     berwawasan lingkungan sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya air dan
     lingkungan.                                                        

D.   PERSONIL MANAJERIAL                                                

     Tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah dengan keahlian sebagai berikut :
No   Tingkat  Jabatan  Profesi/ Keahlian Pengalaman  Jumlah Orang       

    Pendidikan dalam                                                    
              Pekerjaan                                                 

1. S1 Teknik Project  SKA Madya Ahli 4             1 (Satu) Orang       
   Sipil    manager   Manajemen Proyek                                  

2. S1 Teknik Manajer  SKA Muda Ahli                1 (Satu) Orang       
   Sipil    Teknik    Bangunan Gedung                                   

3. S1 Teknik Ahli K3  SKA Ahli K3  3 Tahun (untuk SKA ahli 1 (Satu) Orang
   Sipil    Konstruksi Konstruksi Muda muda) atau 0 tahun (untuk        

                      atau Madya   SKA ahli madya)                      
4. S1 Ekonomi Manajer Non SKA      3 Tahun         1 (Satu) Orang       

            Keuangan                                                    

E.   PENERIMA MANFAAT                                                   
     Hasil dari kegiatan ini akan diserah terimakan kepada Pemerintah Kab. Nias Utara.
                                    Tahun                               
                                   3 Tahun                              
F.   STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN                                       

     1. METODE PELAKSANAAN                                              
       Metode pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan cara :           

       a. Pemantauan dan pengawasan di lapangan                         
       b. Pembahasan terhadap prestasi pekerjaan, permasalahan, dan rencana tindak lanjut tiap bulan

        serta sewaktu-waktu kontraktor dapat diminta oleh pejabat pembuat komitmen mengadakan
        diskusi atau memberi penjelasan mengenai tahap dan hasil kerjanya

       c. Pelaporan                                                     

     2. TAHAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN                                   

       Adapun tahapan pelaksanaan Pembangunan TPST di Kab. Nias Utara, antara lain:
       a. Pekerjaan Teknis Lapangan                                     
          1) Melaksanakan proses pekerjaan sesuai dengan kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas

            dari bahan atau komponen bangunan, peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan
            pelaksanaan di lapangan atau di tempat kerja lain.          

          2) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang tepat dan cepat, agar batas waktu
            pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.   

          3) Mendiskusikan pekerjaan kepada pengawas mengenai tambah kurang pekerjaan yang
            dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan

            kontrak, untuk mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen.
          4) Membuat surat perijinan kepada pemerintah daerah maupun setempat sehubungan
            dengan pelaksanaan.                                         

       b. Konsultasi                                                    
          1) Melakukan konsultasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen untuk membahas segala

            masalah dan persoalan yang timbul selama masa pembangunan.  
          2) Mengadakan rapat lapangan secara berkala sedikitnya dua kali dalam sebulan, dengan

            Pejabat Pembuat Komitmen, Perencana dan Konsultan Pengawas dengan tujuan untuk
            membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan, untuk kemudian

            membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan, serta
            sudah diterima paling lambat 1 minggu kemudian.             

          3) Mengadakan rapat diluar jadwal rutin tersebut apabila dianggap mendesak.

       c. Laporan                                                       
          1) Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata mengenai volume, presentase dan nilai bobot
            bagian-bagian pekerjaan.                                    

          2) Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja dan alat yang
            digunakan.                                                  

          3) Memberikan gambar As Built Drawing pekerjaan yang telah selesai dikerjakan.
          4) Melaporkan semua kegiatan pelaksanaan pekerjaan dalam laporan harian, mingguan dan
            bulanan.                                                    
          5)                                                            

       d. Penyiapan/ Pemeriksaan Dokumen Pekerjaan                      

          1) Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan di
            lapangan, serta untuk keperluan pembayaran pekerjaan.       

          2) Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai kerja,serta penambahan atau
            pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran.            

G.   KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN                                    

     Jangka waktu penyelesaian 12 (Dua Belas) bulan atau 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari Kalender
     terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).  

H.   BIAYA YANG DIPERLUKAN                                              
     Kegiatan ini didanai oleh APBN yang dialokasikan kepada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana
     Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara, dimana alokasi anggaran sebagai berikut:

     a. Tahun 2023 sebesar Rp. 14.000.000.000,00 (Empat Belas Milyar Rupiah)
     b. Tahun 2024 sebesar Rp. 21.500.000.000,00 (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

     Sehingga total alokasi anggaran sebesar Rp. 35.500.000.000,00 (Tiga puluh lima milyar lima ratus juta
     rupiah). Pembayaran progress pelaksanaan dibayarkan secara bulanan/ MC. Apabila pekerjaan fisik

     belum slesai sesuai kontrak, maka pelaksanaan pekerjaan dikenai denda 1/1000 perharinya.

I.   PENUTUP                                                            
     Segala sesuatu yang dipandang perlu dan belum tercantum dalam arahan ini, akan disampaikan dalam

     Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan yang merupakan lampiran yang mengikat dan tidak
     terpisahkan dengan surat perjanjian.