Peningkatan Struktur Jalan Sofi - Wayabula (Myc Sbsn)

A. SPESIFIKASI PROSES/KEGIATAN                                           

   1. Latar Belakang                                                     

          Jalan sebagai public goods merupakan prasarana transportasi darat dimana seluruh
      masyarakat mempunyai hak untuk menggunakannya. Prasarana tersebut mempunyai
      peran yang sangat penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan pengembangan
      wilayah. Demikian pula dengan jembatan, mempunyai peran yang penting dalam
      menghubungkan satu daerah kedaerah lain.                           

          Pembangunan prasarana transportasi merupakan upaya peningkatan aksesibilitas
      pada lokasi-lokasi yang belum terkoneksi sebelumnya dalam rangka memberikan pelayanan
      dan manfaat bagi masyarakat luas, pembangunan ekonomi, kemudahan, keamanan dan
      kenyamanan mobilitas manusia, barang dan jasa yang muaranya meningkatkan
      perekonomian nasional.                                             
          Sejalan dengan Dokumen Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan
      Perumahan Rakyat 2020 – 2024 dalam mewujudkan “Visi Indonesia” yang mengamanatkan
      pembangunan konektivitas dengan kawasan produksi rakyat, industri kecil, ekonomi
      khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, serta tambak perikanan, penanganan
      Pembangunan Jalan bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah
      dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan
      masyarakat melalui penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.

      A. Maksud                                                          
        1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi pekerjaan.
        2. Peningkatan perekonomian di wilayah perbatasan.               
        3. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan dan mobilitas antar wilayah dan antar
           provinsi.                                                     
        4. Mendukung rencana pembangunan di Kabupaten Pulau Morotai di masa
           mendatang.                                                    
        5. Untuk menciptakan lapangan kerja kepada masyarakat setempat dengan cara
           melibatkan/memberdayakan masyarakat disekitar lokasi pekerjaan.

      B. Tujuan                                                          
        Pelaksanaan Paket Peningkatan Struktur Jalan Sofi – Wayabula (MYC SBSN) ini
      merupakan tindak lanjut dari pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah
      Nasional tahun 2020-2024 untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong
      perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistic nasional,
      menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu
      pemerataan kondisi jalan yang mantap.                              

   2. Dasar Hukum                                                        
      a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
      b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

         dan Angkutan Laut;                                              
      c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah
         diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
      d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
      e) Peraturan Presiden RI No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
         sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang

         Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;                               
      f) Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
         Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
      g) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021,

         tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;        
      h) Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
         Perkiraan Biaya Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
      i) Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan
         Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan
         Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.           

      j) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2021
         tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan Untuk
         Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
      k) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/SE/M/2021
         tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga Pada Tender

         Pekerjaan Konstruksi di Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
      l) Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
         Rakyat No. 16.1/SE/Db/M/2020, tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk
         Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Rev 2);                
      m) Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023 tentang
         Penetapan Jabatan Kinerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi.

      n) Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor BK 0404-Dk/253 Tanggal 14 April 2023
         Perihal Penerapan Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN) dalam Pengadaan Jasa
         Konstruksi di Kementerian PUPR;                                 
      o) Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor BK 0404-Dk/351 Tanggal 17 Mei 2023
         Perihal Tindak Lanjut Penerapan Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN) dalam
         Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR;                  

      p) Surat Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor PA 0110-15/1036 tanggal 13 Juni
         2023 Perihal Penyampaian Penerapan SIMPAN untuk Tender/Seleksi T.A. 2023.
      q) Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi BK 01-Dk/224 tanggal 31 Maret 2023 Perihal
         Penyesuaian Ketentuan Evaluasi terkait Perizinan Berusaha di Bidang Jasa Konstruksi
         dan Penyesuaian Persyaratan Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk Pekerjaan Spesialias

         dalam Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR.            
      r) Surat Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor PA 0404-15/930 tanggal 25 Mei 2023
         Perihal Penyampaian Arahan terkait Status Permohonan Perizinan Berusaha Jasa
         Konstruksi Sertifikat Standar Disetujui Secara Otomatis oelh Sistem OSS (Fiktif Positif).

   3. Lokasi Pekerjaan                                                   

                                              Lokasi Pekerjaan :         
                                              Peningkatan Struktur Jalan Sofi –
                                              Wayabula [MYC SBSN] (Kab.  
                                              Morotai, Prov. Maluku Utara
Titik Koordinat Peningkatan Struktur Jalan Sofi – Wayabula (MYC SBSN) ;  

        Awal - 2°30'16.57"N E = 128°21'47.52"E                           

        Akhir - 2°23'51.25"N E = 128°17'58.04"E                          

   4. Nama dan Organisasi PPK                                            
      Nama PPK  : Abdul Hamid Payapo, ST                                 
      Jabatan   : PPK 1.4 Provinsi Maluku Utara                          
      Satuan Kerja : Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Maluku Utara

   5. Jangka Waktu Pelaksanaan                                           

          Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sofi – Wayabula (MYC SBSN) akan
      dilaksanakan menggunakan Kontrak Tahun Jamak dimana seluruh kegiatan dilakukan lebih
      dari satu tahun anggaran yaitu selama 390 (Tiga Ratus Sembilan Puluh) Hari Kalender.

   6. Tata Cara Pengukuran & Tata Cara Pembayaran                        
      a. Jenis Kontrak Harga Satuan                                      
      b. Mata Uang yang digunakan Rupiah                                 
      c. Pembayaran dilakukan dengan cara Termin                         

   7. Ruang Lingkup Pekerjaan Konstruksi                                 
      Pekerjaan ini adalah pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan 20,00 Km dan Output
      Penanganan Peningkatan Struktur Jalan ( Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb).

                                         PANJANG                         
               TAHUN PENANGANAN                                          
                                          (Km)                           
                      2023                 0,5                           
                      2024                 19,5                          

   8. Persyaratan Badan Usaha                                            

      Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sofi – Wayabula (MYC SBSN)
      mensyaratkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Besar, serta
      disyaratkan Klasifikasi Bangunan Sipil, Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil
      Jalan (BS001) kode KBLI 42101 atau Jasa pelaksana konstruksi jalan raya
      (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api dan landasan pacu bandara (SI003).

      Dalam hal Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi dengan Nilai Pagu Anggaran di atas Rp.
      50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) agar mencantumkan persyaratan bagi penyedia
      jasa pelaksana konstruksi wajib memberikan alih pengalaman/keahlian melalui system kerja
      praktik/magang, serta wajib adanya Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen
      Lingkungan serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja.       
C. PENUTUP                                                               

      Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sofi – Wayabula (MYC SBSN) merupakan
   faktor penting dalam meningkatkan sarana jalan nasional dan mendukung pelayanan terhadap
   masyarakat setempat dalam memperlancar arus transportasi barang dan jasa dari dan ke
   ibukota kabupaten maupun ibukota provinsi.                            
                                        Ternate, 31 Oktober 2023         
 ja PJN                                                                  
        Wilayah I Provinsi Maluku       Pejabat Pembuat Komitmen         
                                         1.4 Provinsi Maluku Utara,      

  Chandra Syah ParmanceNIP. 19781225                                     
            200801 1 013                                                 

                                        Abdul Hamid Payapo, ST,          
                                        NIP. 19830316 200604 1 005