Pw-02 Pengawasan Teknis Preservasi Jalan Jembatan Ruas Sp.Rabambang-T.Talaken-Takaras-Sp.Sei Asem-Tangkiling-Bts.Kota P.Rayajln Dalam Kota; Pulang Pisau-Kapuas-Bts.Kalsel

URAIAN     SINGKAT                                 

PAKET PW-02 PENGAWASAN  TEKNIS PRESERVASI JALAN & JEMBATAN RUAS        

SP.RABAMBANG-T.TALAKEN-TAKARAS-SP.SEI  ASEM-TANGKILING-BTS.KOTA        
     P.RAYA+JLN DALAM KOTA; PULANG PISAU-KAPUAS-BTS.KALSEL             

1  Latar Belakang                                                      
   Direktorat Jenderal Bina Marga cq Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan
   Nasional (P2JN) Provinsi Kalimantan Tengah bermaksud mengadakan pengawasan
   pekerjaan preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Kalimantan Tengah pada ruas
   SP.RABAMBANG-T.TALAKEN-TAKARAS-SP.SEI   ASEM-TANGKILING-BTS.KOTA    
   P.RAYA+JLN DALAM KOTA; PULANG PISAU-KAPUAS-BTS.KALSEL merupakan jalan
   Nasional yang menghubungkan antara Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas,
   Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas.                        
   Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana mutu, biaya, volume
   dan waktu yang telah ditetapkan di dalam kontrak jasa konstruksi, maka diperlukan adanya
   suatu tim yang akan bertugas sebagai pengawas yang berperan membantu Satker P2JN
   Provinsi Kalimantan Tengah melalui layanan jasa konsultansi dalam melaksanakan
   pengawasan manajemen mutu pada kegiatan yang sedang berlangsung.    

2  Maksud dan Tujuan                                                   
   Maksud pekerjaan layanan jasa konsultansi pengawasan manajemen mutu teknis jalan dan
   jembatan pada pekerjaan:                                            

     -  Preservasi Jalan Dan Jembatan Sp.Rabambang-Tumbang Talaken-Takaras
     -  Preservasi Jalan Dan Jembatan Pulang Pisau-Bts.Kapuas-Bts.Prov.Kalsel
   adalah menyediakan dukungan teknis dalam pengelolaan, pengawasan, pemantauan dan
   evaluasi pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi oleh Penyedia Konstruksi.
3  Sasaran                                                             

   Sasaran yang ingin dicapai dari layanan jasa konsultansi pengawasan manajemen mutu
   teknik jalan dan jembatan pada pekerjaan:                           
     -  Preservasi Jalan Dan Jembatan Sp.Rabambang-Tumbang Talaken-Takaras
     -  Preservasi Jalan Dan Jembatan Pulang Pisau-Bts.Kapuas-Bts.Prov.Kalsel

   a. Terlaksananya semua pekerjaan mulai dari tahap persiapan sampai pada pelaksanaan
      konstruksi dan penjaminan atas cacat mutu selama periode kontrak sesuai dengan
      standar, kriteria dan persyaratan kontrak yang ditetapkan, dan memberikan rekomendasi
      komprehensif dalam pelaksanaannya.                               
   b. Memberikan saran dan masukan kepada penyedia jasa (kontraktor) dalam menerapkan
      manajemen mutu pelaksanaan konstruksi dalam lingkup sebagaimana diatur di dalam
      pelimpahan tugas oleh PPK pekerjaan konstruksi.                  
4  Lokasi Pekerjaan                                                    

   Kegiatan jasa konsultansi ini berlokasi di Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas,
   Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas.                        
5  Referensi Hukum                                                     

    a. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
       Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
       Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
       Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang
       Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
       2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760)
    b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
       (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
       Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan
       Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
       Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
       Indonesia Nomor 6573)                                           

    c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
       Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
       Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
       11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
       2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
    d. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara
       Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
       Indonesia Nomor 4655)                                           
    e. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
       Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
       Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
       Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
       Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22
       Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
       tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
       24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626)     

    f. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
       Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
       sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
       tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
       Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
       2021 Nomor 63)                                                  
    g. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
       Pembangunan Nasional                                            
    h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara
       Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
       Nomor 612)                                                      

    i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan
       Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik
       Indonesia Tahun 2011 Nomor 900)                                 
    j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu
       Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514)  

    k. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12
       Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
       Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593)
    l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021
       tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan (Berita Negara
       Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 306)                        
    m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021
       tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara
       Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286)                        

    n. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor     
       524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi
       Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi
    o. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor  
       15/SE/M/2019 tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu
       Pekerjaan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;   

    p. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor  
       06/SE/M/2019 tentang Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian, dan Sertifikat
       Keterampilan Dalam Bentuk Elektronik                            
    q. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor  
       16/SE/M/2022 tentang Susunan Tenaga Ahli Penyedia Jasa Konsultansi
       Pengawasan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

    r. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor  
       18/SE/M/2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan
       Pemilihan Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi Di Kementerian Pekerjaan Umum dan
       Perumahan Rakyat                                                
                          RUANG LINGKUP                                
6  Ruang Lingkup Pekerjaan                                             

   Dapat dilihat di KAK.                                               
7  Peralatan dan Jasa yang Disediakan Konsultan Pengawas Pekerjaan     

    Nama Barang                          Jumlah Satuan Keterangan      
    Bangunan Kantor/Mess dan Furniture     2     Unit    Sewa          

    Komputer/Laptop                        1     Unit    Sewa          
    Printer A3                             1     Unit    Sewa          

    Kendaraan Roda-4 Mobil Minibus         1     Unit    Sewa          
    Kendaraan Roda-2 Sepeda Motor          4     Unit    Sewa          

8  Kewenangan Konsultan Pengawas Pekerjaan                             
   Untuk tujuan penyediaan jasa yang dijabarkan sebelumnya, Konsultan Pengawas diberikan
   kewenangan berikut                                                  
    a. Memeriksa dan mengevaluasi Sertifikat Bulanan;                  

    b. Mengevaluasi dan mengeluarkan persetujuan terhadap usulan Penyedia Konstruksi
       tentang variasi kontrak yang tidak memiliki implikasi keuangan; 
    c. Menentukan Titik Tunggu untuk memastikan bahwa tahap pekerjaan sebelumnya
       sesuai dengan ketentuan teknis dan dapat dilanjutkan dengan tahap pekerjaan
       berikutnya;                                                     

    d. Memberi persetujuan tertulis terhadap setiap tahap pekerjaan berdasarkan rencana
       dan metode pelaksanaan pekerjaan;                               
    e. Memeriksa dan menyetujui semua gambar dan rencana kerja yang digunakan
       dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun
       sementara;                                                      
    f. Memeriksa, mengevaluasi dan menyediakan pernyataan tidak menolak pekerjaan
       sementara Penyedia Konstruksi yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan
       Harga yang ditetapkan dalam Kontrak;                            

    g. Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi Penyedia
       Konstruksi;                                                     
    h. Memberi izin memulai setiap tahap pekerjaan;                    

    i. Memeriksa dan menyetujui kemajuan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kontrak;
    j. Memeriksa dan menilai kualitas dan keselamatan konstruksi dibanding hasil akhir
       pekerjaan;                                                      

    k. Memeriksa dan memberi rekomendasi tentang penyusunan dan pemutakhiran QCP
       Penyedia Konstruksi;                                            
    l. Memeriksa dan menguji kualitas material dan pekerjaan;          

    m. Memeriksa dan mengukur kuantitas pekerjaan;                     
    n. Memeriksa dan menilai jadwal kerja dan metode kerja;            

    o. Menyusun laporan tentang hasil pekerjaan yang tidak memenuhi syarat (laporan
       ketidakpatuhan);                                                
    p. Memberi peringatan dan instruksi tertulis kepada pengawas pekerjaan jika terjadi
       penyimpangan terhadap dokumen kontrak;                          
    q. Melakukan pengawasan terhadap penerapan dokumen SMKK;           

    r. Memeriksa dan membuat rekomendasi penyusunan dan pemutakhiran dokumen
       penerapan Keselamatan Konstruksi;                               
    s. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan;

    t. Merekomendasikan kepada PPK untuk menghentikan sementara pelaksanaan
       pekerjaan jika kontraktor tidak menangani masalah yang diberitahukan melalui surat
       peringatan, instruksi atau cara lain;                           
    u. Menolak pelaksanaan dan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi;

    v. Melakukan, memeriksa dan menilai laporan Penyedia Konstruksi;   
    w. Menyusun dan menyampaikan laporan berkala.                      
9  Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan                                 

   Masa Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi dari Maret, 2024
   hingga Desember, 2024, dengan total 10 bulan.                       
                             LAPORAN                                   

10 Laporan Pendahuluan                                                 
   Laporan Pendahuluan harus berisi:                                   

    a. Pemahaman tentang jasa konsultan yang harus diberikan serta jangka waktu
       kontrak;                                                        
    b. Rencana kerja serta organisasi kerja;                           
    c. Penjadwalan dan pelaksanaan penugasan tenaga ahli; dan          

    d. Ringkasan kemajuan pelaksanaan (jika ada)                       
   Laporan Pendahuluan harus diserahkan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah
   penandatanganan kontrak Konsultan Pengawas.                         

11 Laporan Bulanan                                                     
   Konsultan Pengawas harus mempersiapkan dan menyerahkan laporan bulanan secara
   berkala. Laporan bulanan mencakup kemajuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan
   kemajuan layanan pengawasan/supervisi. Ketentuan Laporan Bulanan disajikan pada bagian
   berikut.                                                            
   Konsultan Pengawas wajib menyusun dan menyerahkan laporan kemajuan bulanan
   pelaksanaan konstruksi yang berisi informasi berikut:               

    a. Ringkasan kemajuan pekerjaan fisik dibanding pekerjaan yang dilaksanakan bulan
       sebelumnya dan rencana pekerjaan minggu setelahnya;             
    b. Foto-foto kemajuan pekerjaan;                                   
    c. Ringkasan kemajuan keuangan serta sertifikat pembayaran;        

    d. Variasi kontrak serta perubahan subpenyedia konstruksi (jika ada);
    e. Masalah dan kendala yang dihadapi serta langkah penanganan yang diambil;

    f. Status permintaan dan persetujuan yang diterima/diberikan;      
    g. Status persetujuan terhadap dokumen wajib;                      

    h. Ringkasan kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan, verifikasi hasil pekerjaan serta
       persetujuan yang diberikan;                                     
    i. Ringkasan kegiatan terkait pengendalian dan penjaminan mutu pekerjaan;

    j. Ringkasan kegiatan terkait pemantauan aspek Lingkungan, Keselamatan dan
       Kesehatan Kerja, Kesetaraan Gender dan inklusi Sosial, termasuk ringkasan setiap
       kejadian kecelakaan atau risiko yang teridentifikasi; dan       
    k. Kendala yang dialami Konsultan Pengawas, tindakan yang sudah atau akan diambil
       dan dukungan yang diperlukan dari Para Pihak lainnya.           
    l. Ringkasan pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengawasan;            

    m. Informasi personel;                                             
    n. Daftar dan status instruksi yang dikeluarkan Konsultan Pengawas kepada Penyedia
       Konstruksi;                                                     

   Laporan Kemajuan Bulanan Konsultan Pengawas harus diserahkan setiap tanggal 5 tiap
   bulannya sebagai laporan untuk bulan sebelumnya yang mencakup kemajuan pekerjaan dari
   tanggal 26 bulan sebelum bulan sebelumnya sampai tanggal 25 bulan sebelumnya.
12 Laporan Triwulan                                                    
   Laporan Triwulan oleh Konsultan Pengawas harus menyediakan informasi berikut:

    a. Hasil pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengawasan dalam tiga bulan terakhir;
    b. Rincian kemajuan pelaksanaan pengawasan;                        

    c. Rencana kerja untuk jangka waktu tersisa;                       
    d. Jadwal personel dan sumber daya lain yang akan digunakan; dan   

    e. Rekomendasi untuk Pengguna Jasa terkait hal-hal teknis dan manajerial (sesuai
       kebutuhan)                                                      
   Laporan Triwulan Konsultan Pengawas harus diserahkan setiap akhir triwulan selama
   periode kontrak.                                                    
13 Laporan Akhir                                                       

   Terkait dengan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Laporan Akhir berisi
   informasi gabungan yang tercantum dalam semua Laporan Bulanan sejak awal masa
   pelaksanaan kontrak Pekerjaan Konstruksi. Selain itu, Laporan Akhir juga berisi evaluasi
   pelaksanaan kontrak Pekerjaan Konstruksi.                           
   Konsultan Pengawas wajib menyediakan informasi-informasi berikut dalam Laporan
   Akhirnya:                                                           

    a. Rencana kerja awal untuk keseluruhan masa kontrak Konsultan Pengawas;
    b. Pemutakhiran rencana kerja awal yang dilakukan selama masa pelaksanaan
       pekerjaan pengawasan;                                           
    c. Informasi umum tentang layanan yang disediakan;                 

    d. Sumber daya yang digunakan untuk memberikan pelayanan pengawasan (personel
       dan lainnya);                                                   
    e. Evaluasi pelaksanaan kontrak penyediaan layanan pengawasan dan rekomendasi
       untuk Pengguna Jasa.                                            

   Laporan Akhir Konsultan Pengawas harus diserahkan minimal 15 (lima belas) hari sebelum
   tanggal akhir masa kontrak.                                         

                                    Palangkaraya. 09 Januari 2024      

                               Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan 
                                   Nasional Prov. Kalimantan Tengah    
                                        PPK Pengawasan                 

                                     Lily Walter Masal, ST., MT        
                                     NIP 19790810 200901 2 005