Larap Tahap I Bendungan Muara Juloi

URAIAN   PEKERJAAN                                 

1. INFORMASI PEKERJAAN                                                   

   1.  Judul Pekerjaan  : LARAP BENDUNGAN MUARA JULOI                    
   2.  Klasifikasi RO   : CBR. Dukungan Teknis                           
   3.  Rincian Output   : CBR. 306 Penyusunan Rencana Teknis             

   4.  Pemrakarsa                                                        
       a. Kementerian   : Kementerian PUPR                               

       b. Unit Kerja Es. I : Direktorat Jenderal Sumber Daya Air         
   5.  Durasi Pelaksanaan : 10 bulan / 300 hari kalender                 

   6.  Lokasi           : Desa Muara Juloi, Kec. Seribu Siam, Kab. Murung Raya
   7.  Koordinat        : LS = 00⁰ 04’ 34,17”                            

                         BT= 114⁰ 02’ 05,05”                             
   8.  Nilai Pagu Dana  : Rp. 7.000.000.000,00                           
   9.  Sumber Dana      : APBN Murni                                     

   10. Tahun Anggaran   : 2024                                           

2. DASAR HUKUM                                                           
       Terdapat beberapa perundangan dan peraturan-peraturan, yang mengatur

   pengambilalihan atau pengadaan tanah untuk proyek- proyek infrastruktur dan
   pembangunan yaitu:                                                    

   a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi      
      Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;                                
   b. Undang – undang jasa konstruksi Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

   c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata
      Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;                

   d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015 tentang
      Perubahan Kedua ata Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang

      Penggunaan Kawasan Hutan;                                          
   e. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan   

      Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum                      
   f. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan     
      Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;           
   g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang 
      Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang

      Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 
      Umum;                                                              

   h. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang  
      Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
      Barang/Jasa Pemerintah;                                            

   i. Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/PRT/M/2021 tentang tentang Pedoman 
      Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;                           

   j. Permen ATRBPN No. 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
      Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan   

      Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.                     
   k. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12

      Tahun 2021  tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa      
      Pemerintah Melalui Penyedia.                                       
   l. Peraturan Menteri PUPR Nomor 7/PRT/M/2023 Tentang Bendungan;       

   m. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor     
      21/SE/M/2021 Tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha,

      Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, Dan Pemberlakuan
      Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi

3. LATAR BELAKANG                                                        

       Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 11 (sebelas) sungai besar dan lebih dari
   33 (tiga puluh tiga) sungai kecil atau anak sungai. Salah satu sungai besar adalah
   sungai Barito yang merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Tengah salah
   satunya adalah Sungai Barito. Alur sungai Barito yang dapat digunakan sebagai jalur

   pelayaran kapal mencapai panjang hingga 700 km. Daerah Aliran Sungai (DAS)
   Barito dengan luas total kurang lebih 6,2 juta ha, merupakan DAS lintas provinsi,
   meliputi Provinsi Kalimantan Tengah seluas kurang lebih 4,4 juta ha, Provinsi

   Kalimantan Timur seluas kurang lebih 8 ribu ha, Provinsi Kalimantan Barat seluas
   kurang lebih 590 ha, dan di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri seluas kurang lebih
   1,8 juta ha atau setara 29%.                                          

       Pemerintah Republik Indonesia sampai saat ini masih terus menggali potensi
   alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik di sektor energi, pertanian, air
   bersih, industri dan lain-lain. Salah satu potensi yang akan dikembangkan saat ini
   adalah pemanfaatan potensi alam DAS Barito bagian hulu di Provinsi Kalimantan
   Tengah. Hal ini mengingat kebutuhan energi listrik di pulau Kalimantan mengalami

   peningkatan yang signifikan di setiap regionalnya. Kondisi geografis dan sarana
   infrastruktur yang terbatas merupakan kendala utama dalam penyaluran tenaga
   listrik antar wilayah, sehingga dibutuhkan perencanaan sistem pembangkit yang
   dapat memenuhi kebutuhan daya pada wilayahnya sendiri. Pengembangan   

   pembangkit di Indonesia mulai difokuskan pada pengembangan pembangkit-
   pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT). Pemerintah terus mendorong
   pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi pembangkit listrik.

   Setidaknya ada delapan strategi Pemerintah dalam mewujudkan pengembangan
   EBT di sektor pembangkitan antara lain pengembangan smart grid, revisi grid
   code, pengembangan PLTS Atap, dan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden
   mengenai EBT. Di samping itu, Pemerintah mendorong cofiring PLTU dengan

   biomassa, serta dedieselisasi atau konversi pembangkit listrik diesel ke pembangkit
   listrik yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah juga mendorong        
   program renewable energy-based economic development (REBED) yaitu program

   penggunaan  EBT   untuk  memacu   perekonomian wilayah melalui        
   pengembangan microgrid. Selain itu, Pemerintah mendorong program renewable
   energy-based industry development (REBID) yaitu melalui pengembangan potensi
   pembangkit listrik tenaga air dan panas bumi skala besar yang terintegrasi dengan

   pengembangan industri.                                                

       Selain permasalahan energi listrik, Provinsi Kalimantan Tengah Juga seringkali
   diterjang banjir akibat meluapnya sungai-sungai besar termasuk sungai Barito.

   Wilayah yang menjadi langganan banjir adalah Kota Puruk Cahu, Muara Teweh dan
   Buntok yang merupakan kota-kota yang berada di sepanjang sungai Barito.
   Kejadian banjir di kota-kota tersebut hampir dialami setiap tahun.    

       Dari permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian dan pengkajian potensi
   yang dapat dikembangkan guna mendapatkan solusi yang tepat dalam memberikan
   pelayanan publik yang memadai. Sehingga kehadiran Pemerintah dalam    

   membangun sarana dan prasarana benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh
   masyarakat luas.                                                      

       Salah satu potensi yang telah sejak lama dipertimbangkan adalah rencana
   bendungan yang terletak di sungai Busang desa Muara Juloi Kecamatan Seribu Riam
   Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini untuk menindaklanjuti
   studi kelayakan rencana bendungan Muara Juloi yang pernah dilakukan pada tahun
   2007. Potensi yang dapat dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga air
   (PLTA), pengendalian banjir dan pariwisata.                           

       Bendungan Muara Juloi merupakan salah satu bendungan dengan kategori
   bendungan besar (multipurpose dam), Bendungan Muara Juloi direncanakan untuk
   mendukung pasokan listrik (PLTA) untuk wilayah Kalimantan Tengah dan juga
   bertujuan untuk mengurangi debit banjir yang masuk ke sungai barito yang mana

   wilayah bagian hilir sungai barito pada Kabupaten Muara Teweh saat hujan tinggi
   sering terjadi banjir. Bendungan ini juga dapat dikembangkan menjadi kawasan
   parawisata sesuai dengan tujuan pembangunan bendungan Multipurpose Dam.

       Dengan adanya rencana pembangunan tersebut, maka diperlukan lahan yang
   akan digunakan sebagai bendungan dan sarana pelengkapnya. Sedangkan lahan
   tersebut saat ini dihuni dan dimiliki oleh masyarakat setempat untuk menyangga
   kelangsungan hidupnya. Pembangunan Bendungan Muara Juloi memerlukan lahan

   sebagai daerah genangan, bendungan dan bangunan pelengkap, serta untuk
   relokasi jalan. Sehingga perlu adanya pembebasan tanah dan pemindahan 
   penduduk yang ber ada dalam areal tersebut.                           

       Dengan adanya hal tersebut maka sebelum pembangunan bendungan dimulai
   maka diperlukan Kegiatan Perencanaan Land Aquicition Resettlement Action Plan
   (LARAP) Bendungan Muara Juloi dan investigasi lanjutan untuk melengkapi

   kekurangan data yang diperlukan dalam penyelesaian sertifikasi desain bendungan.

       LARAP Bendungan Muara Juloi Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan
   Tengah adalah suatu kegiatan pencarian pola aksi dalam pembebasan lahan,

   bangunan dan tanaman (Land Acquisition) serta pemindahan penduduk     
   (Resettlement) dengan menggunakan pendekatan partisipasi, sehingga    
   mendapatkan suatu kerangka kerja dalam pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan

   yang dibutuhkan dalam pembangunan Bendungan Muara Juloi.              

4. MAKSUD  DAN TUJUAN                                                    

       Maksud terlaksananya kegiatan LARAP Tahap I Bendungan Muara Juloi yang
   digunakan sebagai dasar dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembanguan

   Bendungan Muara Juloi.                                                
       Tujuan dan manfaat penyusunan LARAP Bendungan Muara Juloi Kabupaten
   Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah adalah :                       
       1. Menyusun dokumen perencaanaan pengadaan tanah untuk mendukung  
         pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan Bendungan Muara Juloi.  
       2. Tersedianya suatu perencanaan pengadaan tanah untuk mendukung  

         kegiatan pembangunan Bendungan Muara Juloi                      
       3. Tersedianya Laporan/data LARAP pembangunan Bendungan Muara Juloi
         sesuai kondisi aktual di lapangan                               
       4. Tersedianya dasar pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan

         Bendungan Muara Juloi.                                          
5. SASARAN                                                               
       Sasaran yang ingin dicapai dalam studi ini adalah untuk menyusun dokumen

   perencanaan pengadaan tanah untuk mendukung pelaksanaan pengadaan tanah
   Bendungan Muara Juloi.