Penanganan Kemiskinan Ekstrem Desa Banyuresmi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang

URAIAN  SINGKAT   PEKERJAAN                             

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan
ekstrem - setara dengan USD 1.9 PPP (purchasing power parity). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan "absolute poverty
measure" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Menggunakan definisi terebut, pada tahun 2021 tingkat kemiskinan
ekstrem di Indonesia adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem tersebut lebih rendah bila
dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang didasarkan pada data Susenas yang dirilis secara berkala oleh BPS,
yang pada Maret 2021 adalah 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia

sebesar 4%. Berdasarkan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 4 Maret 2020 tentang Strategi Percepatan
Pengentasan Kemiskinan serta Rapat Terbatas tanggal 21 Juni 2021 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kronis,
agar pengentasan kemiskinan dilakukan secara terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran melalui kolaborasi intervensi,
sehingga kemiskinan ekstrem dapat mencapai tingkat nol persen pada 2024.

Sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden dalam Rapat Terbatas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan pada
tanggal 4 Maret 2021, agar kemiskinan ekstrem (extreme poverty) pada 2024 dapat mencapai 0%, maka diperlukan upaya

percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, serta
upaya validasi data dan mempertajam basis data untuk mencapai ketepatan target dan upaya percepatan penanggulangan
kemiskinan ekstrem. Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem merupakan langkah percepatan pemberantasan kemiskinan ekstrem di Indonesia yang ditargetkan
tuntas pada 2024 mendatang Upaya penanggulangan kemiskinan ektrem dilaksanakan melalui upaya khusus berupa multiple
interventions. Upaya tersebut dilakukan dengan dua pendekatan utama yaitu: pertama, mengurangi beban pengeluaran

kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi, kedua, melakukan pemberdayaan
dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau
pendapatan.                                                             

Upaya percepatan dilakukan di wilayah yang memiliki kantong-kantong kemiskinan, mengingat kemiskinan ekstrem banyak
terdapat di wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur permukiman dengan meningkatkan akses kebersihan lingkungan
(air dan sanitasi) termasuk utilitas pendukung lainnya merupakan salah satu upaya untuk menurunkan stunting. Melalui

pembangunan infrastruktur permukiman ini pula diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan secara langsung
meningkatkan pendapatan sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Kabupaten Sumedang menjadi salah
satu yang mendapat alokasi Kegiatan Penanganan Kemiskinan Ekstem (PKE) Tahun 2024 yaitu Desa Banyuresmi,
Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang dengan dengan luas 0.489 Km2 dan jumlah pemanfaat berdasarkan data awal
penerima program BSPS Tahun 2022 sebanyak 178 orang (BNBA).             
Secara umum kegiatan ini mencakup pekerjaan utama, yaitu air minum, sanitasi, dan pengembangan kawasan permukiman
dalam 1 (satu) paket kegiatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Desa Banyuresmi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten

Sumedang. Adapun lingkup kegiatan adalah sebagai berikut:               
a) Sektor Air Minum mencakup pekerjaan bangunan broncapturing, pengadaan dan pemasangan pipa distribusi dan
   transmisi, pengadaan dan pemasangan sambungan rumah, pembangunan reservoir
b) Sektor Sanitasi mencakup pekerjaan sanitasi SPALD-S type I, type II dan type IV
c) Sektor PKP mencakup pekejaan pembangunan jalan lingkungan dan dinding penahan tanah
Berdasarkan survey penajaman lokus PKE di Desa Banyuresmi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang oleh tim Balai
PPW Jawa Barat dan Kepala Desa Banyuresmi pada tanggal 2 November 2023, pembahasan dengan Direktorat SSPIP dan

Direktorat PKP pada tanggal 7-10 November 2023 serta didukung dengan hasil perencanaan oleh konsultan penyusunan
perencanaan teknis PKE, dilakukan identifikasi kebutuhan jumlah pemaketan dan anggaran riil pembangunan infrastruktur air
minum, sanitasi dan pengembangan kawasan permukiman dalam mendukung PKE di Desa Banyuresmi, Kecamatan
Sukasari, Kabupaten Sumedang sehingga dibutuhkan Revisi Anggaran (DIPA) dalam rangka penyesuaian alokasi anggaran
tersebut.