Pembangunan Gudang Bahan Dan Workshop Peralatan Bpjn Kaltara

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                              

                  PEMBANGUNAN  GUDANG  BAHAN  DAN                          
                WORKSHOP   PERALATAN BPJN KALTARA                          

                       TAHUN  ANGGARAN  2024                               

 I. Lingkup Pekerjaan                                                      
    1. Ruang Lingkup Pekerjaan Konstruksi                                  

       Ruang Lingkup Pekerjaan Pembangunan Gudang Bahan dan Workshop       
       Peralatan BPJN Kaltara meliputi:                                    

        a. Penerapan SMKK;                                                 

        b. Divisi 1 Persiapan Lapangan/ Site Work;                         
        c. Divisi 2 Pekerjaan Struktur;                                    

        d. Divisi 3 Pekerjaan Arsitektur;                                  
        e. Divisi 4 Pekerjaan Landscape; dan                               

        f. Divisi 5 Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal; dan                

        g. Divisi 6 Pekerjaan Plambing.                                    
     2. Keluaran/Produk yang Dihasilkan                                    

       Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan adalah sebagai berikut:
        a. Dokumen SMKK terdiri dari:                                      

          • Pembuatan Dokumen RKK (RMPK, RKK)                              

          • Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja                         
          • Penyusunan Pelaporan Penerapan SMKK                            

        b. Metode Pelaksanaan Program Kerja, alokasi tenaga dan konsepsi   

          pelaksanaan pekerjaan;                                           
        c. Gambar Kerja (Shop Drawing);                                    

        d. Laporan Pelaksanaan terdiri dari:                               
          1) Laporan harian yang berisikan keterangan tentang:             

            • Tenaga kerja;                                                

            • Bahan bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak;        
            • Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;       

            • Waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan;                   
            • Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan;     

          2) Laporan mingguan, sebagai resume laporan harian (kemajuan     
            pekerjaan, tenaga dan harian kerja);                           

          3) Laporan bulanan;                                              

        e. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran Sertifikat Bulanan;
        f. Surat Perintah perubahan pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan 
          Pekerjaan Tambah Kurang (jika ada tambahan atau perubahan);      

        g. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan                       
        h. Berita Acara Pernyataan selesainya pekerjaan;                   

        i. Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (As Built Drawing)      

        j. Jadwal Pelaksanaan (Time Schedule/S Curve) untuk pelaksanaan    
          pekerjaan;                                                       

        k. Dokumentasi Terlaksana (As-Built Document) yang terdiri dari :  
          • Dokumen Mutu Pekerjaan;                                        

          • Dokumen Administrasi;                                          

          • Dokumen Keselamatan konstruksi;                                
          • Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan;                    

          • Dokumen Pengoperasian dan Pemeliharaan.                        

     3. Jangka Waktu Pelaksanaan dan Pemeliharaan                          
       a. Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi selama 260

         (dua ratus enam puluh) hari kalender, terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja
         yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama

         Pekerjaan;                                                        

       b. Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh
         lima) hari kalender terhitung sejak Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).

     4. Tenaga Kerja Yang Dipersyaratkan                                   

       Personel/tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan 

       konstruksi ini                                                      

            Jabatan/              Pengalaman                               
      No                Jumlah                      Keahlian               
           Penugasan                 Kerja                                 
      1   Pelaksana     1 Orang     2 Tahun   SKT Pelaksana                

                                              Bangunan Gedung/             

                                              Pekerjaan Gedung             
                                              Kelas 2 (TS051) atau         

                                              SKK Pelaksana                
                                              Lapangan Pekerjaan           

                                              Gedung Level 3               

                                              Jenjang 3                    
      2   Petugas       1 Orang     0 Tahun   Sertifikat Petugas           
          Keselamatan                         Keselamatan Konstruksi       

          Konstruksi                          atau SKK Petugas             
                                              Keselamatan Konstruksi       

                                              Jenjang 4                    

     5. Daftar Peralatan                                                   
       Jenis, kapasitas dan jumlah peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan

       pekerjaan ini adalah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini : 
       Daftar Peralatan Utama yang Dikompetisikan                          

      NO.      NAMA PERALATAN       JUMLAH        KAPSITAS                 

       1.  Dump Truck                3 Unit  Min 4 Ton                     

       2.  Concrete Mixer            3 Unit  Min 0,3 M3                    
       3.  Concrete Pump Truck       1 unit  Output Beton : Min 85         
                                             m3/jam                        

       4.  Mini Excavator            1 unit  Kapasitas Bucket Min          

                                             0,12 M3                       

       Daftar Peralatan yang Dibutuhkan selain dari yang Dikompetisikan    

      NO.      NAMA PERALATAN       JUMLAH        KAPSITAS                 

       1.  Scafolding                250 set                               

       2.  Bar Cutter                  1     min 32 mm                     

       3.  Bar Bender                  1     min 32 mm                     
       4.  Concrete Vibrator         3 Unit  9300 VPM                      

       5.  Drop Hammer Minipile      1 unit  Berat Hammer Min 1,5          
                                             Ton                           

       6.  Vibrator Roller           1 Unit  Min 10 Ton                    

       7.  Motor Grader              1 Unit  Min 100 HP                    
       8.  Crane Mobile              1 Unit  Min 7 Ton                     

 II. Peraturan yang Dipakai dan Peraturan/ Standar Setempat Yang Biasa     

     Dipakai                                                               
    1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana

       telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

       2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
       Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;       
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-
       Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah 

       diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang      
       Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang     

       Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

    3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
       Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12

       Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 
       2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;                      

    4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun

       2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;       
    5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 

       2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi
       Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;                         

    6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun

       2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;                    
    7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021

       tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.  

         Apabila penjelasan dalam Dokumen Pelaksanaan tidak sempurna (belum
     lengkap) sebagaimana ketentuan dan syarat dalam peraturan di atas maka

     Penyedia Barang/Jasa wajib mengikuti ketentuan peraturan-peraturan yang

     disebutkan di atas.                                                   

 III. Batasan / Peraturan Pelaksanaan Pekerjaan                            
     1) Dokumen Kontrak yang harus dipatuhi oleh Penyedia Barang dan Jasa  

        terdiri atas :                                                     

        a. Adendum Surat Perjanjian beserta lampiran adendumnya;           

        b. Pokok perjanjian/kontrak beserta lampirannya;                   

        c. Surat penawaran beserta penawaran harga;                        
        d. Syarat-syarat khusus Kontrak;                                   

        e. Syarat-syarat umum Kontrak;                                     

        f. Spesifikasi khusus;                                             
        g. Spesifikasi umum;                                               

        h. Gambar-gambar;                                                  

        i. Daftar kuantitas dan harga; dan                                 
        j. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.          
     2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika
        terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan   

        ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan
        dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada huruf a

        di atas;                                                           

     3) Penyedia Barang dan Jasa wajib untuk meneliti gambar-gambar, RKS, Daftar
        Kuantitas dan Harga Satuan serta dokumen kontrak lainnya yang      

        berhubungan. Apabila terdapat perbedaan/ketidaksesuaian antara RKS dan
        gambar-gambar pelaksanaan, atau antara gambar satu dengan lainnya, 

        Penyedia Barang dan Jasa wajib untuk memberitahukan/ melaporkannya 

        kepada Konsultan Pengawas. Persyaratan teknik pada gambar dan RKS  
        yang harus diikuti adalah :                                        

        a. Bila terdapat perbedaan antara gambar rencana dengan gambar detail,
           maka harus segera meminta keputusan Konsultan Pengawas lebih    

           dahulu.                                                         

        b. Bila skala gambar tidak sesuai dengan angka ukuran, maka ukuran 
           dengan angka yang diikuti, kecuali bila terjadi kesalahan penulisan

           angka tersebut yang jelas akan menyebabkan ketidaksempurnaan /  
           ketidaksesuaian Konstruksi, harus mendapatkan keputusan Konsultan

           Pengawas lebih dahulu.                                          
        c. Bila tedapat perbedaan antara RKS dan gambar, maka RKS yang diikuti

           kecuali bila hal tersebut terjadi karena kesalahan penulisan, yang jelas

           mengakibatkan kerusakan/kelemahan Konstruksi, harus mendapatkan 
           keputusan Konsultan Pengawas.                                   

        d. RKS dan gambar saling melengkapi bila di dalam gambar menyebutkan
           lengkap sedang RKS tidak, maka gambar yang harus diikuti demikian

           juga sebaliknya.                                                

        e. Yang dimaksud dengan RKS dan gambar di atas adalah RKS dan      
           gambar setelah mendapatkan perubahan/penyempurnaan di dalam     

           berita acara penjelasan pekerjaan.                              
     4) Bila akibat kekurangtelitian Penyedia Barang dan Jasa dalam melakukan

        pelaksanan pekerjaan, terjadi ketidaksempurnaan konstruksi atau kegagalan

        struktur bangunan, maka Penyedia Barang dan Jasa harus melaksanakan
        pembongkaran terhadap Konstruksi yang sudah dilaksanakan tersebut dan

        memperbaiki/melaksanakannya kembali setelah memperoleh keputusan   
        Konsultan Pengawas tanpa ganti rugi apapun dari pihak-pihak lain. Selama

        pelaksanaan pekerjaan, apabila terjadi perselisihan/ konflik dengan

        masyarakat sekitar atau pihak lain, maka Penyedia Barang dan Jasa  
        diwajibkan menyelesaikan permasalahan tersebut. Segala konsekuensi 
        biaya yang timbul pada penyelesaian permasalahan tersebut menjadi  
        tanggung jawab Penyedia Barang dan Jasa.                           

     5) Penyedia Barang dan Jasa wajib menyertakan dan melampirkan Surat   
        Garansi Produk sebelum dilakukan PHO atau serah terima pekerjaan   

        Gedung. Surat Garansi produk yang dibuktikan dengan surat yang     

        dikeluarkan oleh pabrik dan di cap basah.                          

IV.  Asuransi dan Ijin Mendirikan bangunan                                 

      1) Asuransi Tenaga Kerja                                             
        Penyedia Barang dan Jasa diwajibkan mengasuransikan seluruh tenaga 

        kerja yang dilibatkan pada perusahaan asuransi tenaga kerja sesuai 
        dengan yang dikehendaki dan memenuhi persyaratan.                  

      2) Asuransi Konstruksi (CAR – Contractor’s All Risk)                 

        Penyedia Barang dan Jasa diwajibkan menjamin semua risiko kerusakan
        atau kerugian yang terjadi dalam proses pembangunan atau Konstruksi

        (kecuali beberapa risiko saja yang tercantum dalam pengecualian).  
      3) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)                                 

        Penyedia Barang dan Jasa harus membantu pengurusan Persetujuan     
        Bangunan Gedung                                                    

        (PBG) atas permintaan Pemberi pekerjaan. Biaya PBG ditanggung oleh 

        Pemberi pekerjaan.                                                 
      4) Penyambungan Listrik, Air Bersih                                  

        Penyedia Barang dan Jasa harus membantu pengurusan penyambungan    

        listrik, air bersih, dan hydrant atas permintaan Pemberi pekerjaan. Biaya
        penyambungan listrik, air bersih, dan hydrant ditanggung oleh Pemberi

        pekerjaan.                                                         

 V.  PERSYARATAN  PENYEDIA KONSTRUKSI                                      

           Pekerjaan Pembangunan Gudang Bahan dan Workshop Peralatan       

      BPJN Kaltara, Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pekerjaan Standar dan 
      Pekerjaan Non Standar yang mesti dikerjakan secara simultan dalam waktu

      yang bersamaan sehingga dibutuhkan kualifikasi/kompetensi yang sesuai
      dengan ruang lingkup pekerjaan yang dikerjakan. Untuk mendapatkan hasil

      Produk Bangunan beserta kelengkapan lainnya yang berkualitas maka    

      Penyedia Jasa Konstruksi yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut harus
      memiliki Kualifikasi dan Kompetensi dengan persyaratan kualifikasi sesuai

      peraturan yang berlaku.