Pembangunan Pengendali Banjir Dan Sedimen Sungai Cidurian Wilayah Hulu

KERANGKA  ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE                     

   Pembangunan Pengendali Banjir dan Sedimen Sungai Cidurian Wilayah Hulu

Kementerian Negara/Lembaga : Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat        

Unit Eselon I/II       : Direktorat Jenderal Sumber Daya Air            
Program                : Pengelolaan Sumber Daya Air                    
Kegiatan               : Sungai dan Pantai II                           

Indikator Kinerja Kegiatan : Pembangunan Pengendalian Banjir            
Jenis Keluaran (Output) : Pengendalian Banjir                           
Volume Keluaran (Output) : 0,20                                         

Satuan Ukuran Keluaran (Output) : Km                                    

 1. Latar Belakang Sungai Cidurian merupakan salah satu sungai lintas di Provinsi Banten

                  yang mengalir dari hulu di Kabupaten Bogor, dan melewati Kabupaten
                  Lebak, perbatasan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang serta
                  bermuara di Laut Jawa. Keberadaan sungai ini sangat penting bagi

                  masyarakat khususnya yang tinggal di bantaran DAS Cidurian. Berbagai
                  aktifitas di sekitar wilayah sungai seperti pertanian, industri,
                  penambangan pasir, serta aktifitas masyarakat berdampak terhadap

                  pelestarian fungsi sungai sebagai penyedia sumber daya air. Daerah
                  Aliran Sungai (DAS) Cidurian merupakan suatu wilayah yang melintasi
                  beberapa variasi fungsi kawasan yaitu kawasan lindung, kawasan

                  penyangga, kawasan budidaya, dan kawasan pemukiman. Dengan
                  Luas DAS mencapai 842,57 km2, maka terkandung potensi 
                  sumberdaya air yang cukup besar baik dari segi pendayagunaanya

                  maupun daya rusak airnya. Secara administratif DAS Cidurian melintasi
                  wilayah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Lebak,
                  Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang dan Kabupaten Serang,

                  Provinsi Banten. Dengan demikian merupakan DAS lintas Provinsi.
                  Tutupan lahan berupa hutan di DAS Cidurian sebagai fungsi konservasi
                  telah mengalami penurunan. Masalah yang dihadapi Sungai Cidurian

                  Provinsi Banten saat ini yang paling prioritas adalah banjir, dari
                  beberapa sumber menyebutkan sungai Cidurian sudah mengalami
                  beberapa perubahan morfologi sungai sehingga sungai tidak berfungsi
                  sesuai dengan peruntukannya. Banjir ini disebabkan oleh faktor alamiah

                  dan pengaruh aktifitas manusia. Sumber yang alami berasal dari erosi
                  dan tanah longsor sedangkan sumber pencemar yang berasal dari
                  aktifitas manusia adalah dari kegiatan domestik, dan pertanian yang

                  merubah tataguna lahan di daerah hulu sungai Cidurian. Dampak yang
                  sangat potensial yaitu terjadinya perubahan morfologi sungai dan
                  karakteristik pengaliran Sungai Cidurian disamping itu keberadaan

                                                          KAK | 1       
                  tanggul banjir belum sepenuhnya menanggulangi permasalahan yang
                  ada masih ada dibeberapa titik di DAS Cidurian masih terjadi banjir

                  akibat luapan air dan tergerusnya tebing sungai.      
                  Berdasarkan data yang diperoleh dari kejadian banjir tahun 2020 di
                  Sungai Cidurian Kab. Bogor, antara lain :             

                     1. Banjir dan kerusakan alur Sungai Cidurian di Kecamatan
                       Sukajaya dan Kecamatan Cigudeg.                  
                     2. Terjadinya kerusakan pada jembatan-jembatan gantung di

                       wilayah Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Cigudeg.
                     3. Hancurnya Bendung Irigasi di ruas Sungai Cidurian dan Sungai
                       Cikatomas.                                       

                     4. Banjir di perkampungan Congcoran Desa Harkatjaya
                       .                                                
                  Permasalahan utama di wilayah DAS Cidurian adalah masalah

                  konservasi dan pengendalian daya rusak air. Diantaranya adalah
                  masalah erosi, sedimentasi dan banjir, yang disebabkan kondisi DAS
                  yang terkait dengan tutupan lahan maupun morfologi sungai Cidurian.

 2. Maksud dan Tujuan Maksud dari Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir dan Sedimen
                  Sungai Cidurian Wilayah Hulu adalah untuk terciptanya sistem

                  pengendalian banjir, mengendalikan laju sedimentasi dan menstabilkan
                  kemiringan dasar sungai pada alur Sungai Cidurian.    

 3. Lokasi Pekerjaan Lokasi Pekerjaan dari Pembangunan Pengendali Banjir dan Sedimen
                  Sungai Cidurian Wilayah Hulu berada di Kabupaten Bogor, Provinsi
                  Jawa Barat.                                           

 4. Sumber Pendanaan Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN TA 2024

 5. Nama dan      PPK Sungai dan Pantai II                              
    Organisasi Pejabat Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Sumber Air
    Pembuat Komitmen Cidanau-Ciujung-Cidurian.                          

 6. Referensi Hukum Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah :       
                   a.  Undang-undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
                   b.  Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

                   c.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
                       Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah         
                   d.  Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 serta Peraturan

                       Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
                       Atas Perpres Nomor 3 tahun 2016.                 

                                                          KAK | 2       
                   e.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                       Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan    

                       Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
                       dan Perumahan Rakyat                             
                   f.  Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

                       Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang
                       Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui
                       Penyedia.                                        

                   g.  Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor BK-0301-
                       Dk/1201 Tanggal 16 Desember 2021 Perihal Penyampaian
                       Model Dokumen Pemilihan (MDP) Pengadaan Barang/Jasa di

                       Kementerian PUPR.                                
                   h.  Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor
                       73/SE/Dk/2023 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan

                       Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan
                       Perumahan Rakyat.                                
                   i.  Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.356- 

                       BPKAD/2022 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah
                       Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023.         
                   j.  Peraturan Gubernur Banten Nomor 027/Kep.363-BPKAD/2022

                       tentang Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Daerah
                       Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023.         

                                                          KAK | 3