Supervisi Lanjutan Rehabilitasi Dan Renovasi Prasarana Sekolah Ntt 4

URAIAN     SINGKAT     PEKERJAAN                            

         SUPERVISI   LANJUTAN     REHABILITASI    DAN                    
          RENOVASI    PRASARANA     SEKOLAH     NTT  4                   

                      TAHUN   ANGGARAN                                   
                              2024                                       

                 (SINGLE   YEARS  CONTRACT)                              

   UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA, KEMENTERIAN        
                    PEKERJAAN UMUM  DAN PERUMAHAN  RAKYAT                
   UNIT KERJA     : BALAI PRASARANA PERMUKIMAN  WILAYAH NUSA             
                    TENGGARA TIMUR                                       

   SATUAN KERJA   : PELAKSANAAN PRASARANA  PERMUKIMAN                    
                    WILAYAH II PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR              
                    URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             
          SUPERVISI LANJUTAN REHABILITASI DAN RENOVASI                   
                    PRASARANA  SEKOLAH NTT 4                             

1  Latar     : Pelaksanaan peyediaan infrastruktur pendidikan yang dilaksanakan oleh

   Belakang   Kementerian PUPR merupakan dukungan kegiatan penyediaan infrastruktur
              pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan Kementerian
              Pendidikan dan Kebudayaan melalui Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah
              Dasar dan Menengah Negeri serta Madrasah yang rusak berat. 
              Sasaran dari kegiatan Pembangunan/Renovasi Infrastruktur Pendidikan ini

              adalah terbangunnya kembali sekolah dan madrasah di wilayah 3T
              (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan desa berkembang dalam rangka
              percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan, sehingga dapat
              meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.             

              Rehabilitasi dan renovasi sekolah merupakan bagian dari kegiatan
              pembangunan infrastruktur pendidikan sebagai kegiatan prioritas sesuai
              arahan pemberi tugas yang penanganannya harus dilaksanakan segera dan
              termasuk dalam klasifikasi pekerjaan konstruksi termasuk kategori
              sederhana.                                                 

              Berdasarkan Perpres Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan,
              Rehabilitasi, Atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi,
              Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan
              Menengah, Mengacu  pada Peraturan Menteri PUPR Nomor       

              22//KPTS/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan
              Gedung Negara maka dipandang perlu untuk mengadakan Konsultan
              Pengawasan Konstruksi yang akan mengawasi pelaksanaan konstruksi agar
              dapat berjalan lancar, tepat waktu, tepat mutu dan biaya, serta tertib
              administrasi sesuai peraturan yang berlaku. Mengacu pada Perpres No. 16

              tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Permen PUPR
              No. 14/PRT/M/2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa
              Konstruksi Melalui Penyedia, Konsultan Pengawasan Konstruksi akan
              bertindak sebagai pelaksana fungsi Direksi Teknis/wakil Pejabat Pembuat

              Komitmen selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi berjalan sampai dengan
              dilakukan serah terima kedua.                              
              Untuk mendukung dasar pemikiran tersebut diperlukan Kegiatan Supervisi
              sehingga keluaran hasil pelaksanaan Lanjutan Rehabilitasi dan Renovasi
              Prasarana Sekolah NTT 4 pada Kab. Alor ini diharapkan dapat memenuhi

              syarat spesifikasi teknis bangunan gedung yang mencakup pada masa
              persiapan pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan pembangunan.
              Secara umum tahapan pengawasan adalah sebagai berikut:     
                 a. Kegiatan Verifikasi Kondisi Eksisting                

                 b. Pelaksanaan Konstruksi                               
                    1. Pengukuran awal (penyesuaian gambar, BOQ, dan lapangan);
                    2. Pekerjaan pengawasan sipil;                       
                    3. Pekerjaan pengawasan arsitektur;                  
                    4. Pekerjaan pengawasan MEP;                         
                    5. Administrasi dan pelaporan.                       

                 c. Pemeliharaan dan Pengoperasian                       
                   1.  Masa pemeliharaan oleh penyedia konstruksi selama 6 bulan
                       termasuk dalam konsultan pengawasan;              
                   2.  Proses serah terima pemanfaatan barang milik negara antara
                       Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II NTT

                       dengan pihak pengelola bangunan dalam rangka optimalisasi
                       pemanfaatan dan perawatan hasil pembangunan dengan dibantu
                       oleh konsultan pengawas.                          

2  Maksud dan : Maksud dari kegiatan ini adalah:                         
   Tujuan       1.  Dalam rangka pengendalian pembangunan/pelaksanaan dan
                    memberi informasi gambaran dan berbagai hal secara detail tentang
                    pelaksanaan Lanjutan Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah
                    NTT   4  sebagai rangkaian kegiatan dalam bentuk     

                    pengawasan/supervisi, sehingga pembangunan fisik terwujud sesuai
                    kriteria standar yang telah ditentukan dengan target waktu, biaya dan
                    mutu.                                                

              Tujuan dari kegiatan ini adalah:                           
                1. Terlaksananya pemantauan status pekerjaan, koordinasi, komunikasi,
                   kemajuan, permasalahan yang timbul, pengumpulan data serta
                   informasi, dan lain-lain terkait dengan Lanjutan Rehabilitasi dan
                   Renovasi Prasarana Sekolah NTT 4 pada Kabupaten Alor; 

                2. Terlaksananya suatu mekanisme pengelolaan (manajemen),
                   pengendalian mutu konstruksi, dan pengawasan (supervisi) terhadap
                   pelaksanaan pekerjaan Supervisi Lanjutan Rehabilitasi dan Renovasi
                   Prasarana Sekolah NTT 4 pada Kabupaten Alor.          

3  Sasaran   : Pengendalian pelaksanaan Lanjutan Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana
              Sekolah NTT 4 sehingga sesuai dengan kriteria teknis yang diharapkan.

4  Lokasi    : Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur              

   Pekerjaan                                                             

5  Standar   : 1) SNI 2847: 2013 Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung;
   Teknis      2) SNI-2837-2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan plesteran

                 untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan;         
               3) SNI-6897-2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding
                 untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan;         
               4) SNI-2839-2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan langit-
                 langit untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan;  
               5) SNI-7394-2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan beton
                 untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan;         

               6) SNI 03-3436-1994 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan atap
                 untuk bangunan dan gedung;                              
              dan standar teknis dan standar profesi terkait lainnya     

6  Referensi : 1) Undang-Undang Republik Indonesia                       

   Hukum         a. Undang-Undang RI No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
                 b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
               2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia                
                 a. Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan

                    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa
                    Konstruksi                                           
                 b. Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan
                    Bangunan Gedung Negara                               
               3) Peraturan Presiden Republik Indonesia                  

                 a. Peraturan Presiden RI No. 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan,
                    Rehabilitasi, Atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan
                    Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Dan Satuan Pendidikan
                    Dasar Dan Menengah                                   

                 b. Peraturan Presiden RI No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
                    Barang/Jasa Pemerintah                               
               4) Peraturan Menteri                                      
                 a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
                    10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Keselamatan Manajemen

                    Keselamatan Konstruksi                               
                 b. Peraturan Menteri PU No.14/PRT/M/2020 tentang Standar dan
                    Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;  
                 c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor  

                    72/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
                    Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan
                    Tahun Anggaran 2020                                  
                 d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.
                    22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara

                 e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.
                    27/PRT/M/2018 tentang Setifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
                 f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.
                    06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan

                    Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin
                    Mendirikan Bangunan Gedung                           
                 g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.
                    14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
                 h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2014 tentang
                    Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan Gedung dan Persilnya

                 i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang
                    Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan
                    Gedung dan Lingkungan                                
                 j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang
                    Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung           

               5) Keputusan Menteri                                      
                 a. Keputusan Menteri PUPR Nomor 524/KPTS/M/2022 tentang 
                    Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Jenjang
                    Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.

               6) Surat Edaran Menteri                                   
                 a. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 16/SE/M/2022 Tentang Susunan
                   Tenaga Ahli Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan Konstruksi Di
                   Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;      
                 b. Surat Edaran Menteri PU No.21/SE/M/2019 tentang Standar Susunan

                   Tenaga Ahli untuk pengawasan pekerjaan konstruksi melalui
                   penyedia jasa;                                        
                 c. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.
                   15/SE/M/2019 tentang Tata Cara Penjaminan dan Pengendalian Mutu

                   Pekerjaan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan
                   Perumahan Rakyat.                                     

7  Lingkup   : Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas
   Pekerjaan  adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku antara lain Peraturan

              Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung
              Negara dan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 16/SE/M/2022 tentang
              Susunan Tenaga Ahli Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi di
              Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdiri dari:

              1) Tahap Persiapan                                         
                 a. Memproses perizinan, memobilisasi personel dan kelengkapan yang
                    diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan;             
                 b. Memeriksa, mengevaluasi dan mempelajari dokumen Kerangka
                    Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pengawasan dan dokumen penerapan

                    Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);      
                 c. Menyusun Program Mutu Pengawasan;                    
                 d. Memberikan penjelasan dan rekomendasi terkait pelaksanaan
                    pekerjaan konstruksi dalam Rapat Persiapan Pekerjaan.

              2) Tahap Pelaksanaan                                       
                 a. Melakukan pengawasan mobilisasi personel, peralatan, material dan
                    pemenuhan persyaratan perizinan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
                 b. Melakukan reviu terhadap gambar kerja dan spesififkasinya;
                 c. Memberikan rekomendasi pada PPK terhadap perubahan-perubahan

                    pelaksanaan pekerjaan;                               
                 d. Melakukan pengawasan penggunaan tenaga kerja, material dan
                    peralatan serta penerapan metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi
                 e. Melakukan pengawasan ketepatan waktu, biaya, pemenuhan
                    persyaratan mutu dan volume serta penerapan keselamatan

                    konstruksi;                                          
                 f. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memberikan
                    rekomendasi teknis tentang alternatif pemecahan masalah yang
                    terjadi selama pekerjaan konstruksi;                 

                 g. Membantu PPK dalam mempersiapkan penyelenggaraan rapat
                    lapangan secara berkala dan merekomendasikan rapat insidental:
                 h. Membantu PPK dalam menyusun berita acara persetujuan kemajuan
                    pekerjaan; dan                                       
                 i. Membuat catatan harian, menyusun laporan mingguan dan bulanan

                    pelaksanaan pekerjaan pengawasan.                    

              3) Tahap Tahap Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over)
                 a. Menyusun daftar catat mutu dan mengawasi perbaikannya sebelum

                    serah terima pertama (provisional hand over);        
                 b. Memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen
                    dan gambar as built sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di
                    lapangan sebelum serah terima pertama (provisional hand over);
                 c. Melakukan pengawasan demobilisasi personel dan peralatan sesuai

                    jadwal penugasan dan jadwal mobilisasi;              
                 d. Membantu penyusunan Berita Acara Pekerjaan 100% (seratus
                    persen) sebelum serah terima pertama (provisional hand over):
                 e. Membantu PPK dalam menyusun Berita Acara Serah Terima

                    Pertama (Provisional Hand Over); dan                 
                 f. Menyusun laporan akhir kegiatan pekerjaan pengawasan.

               4) Tahap Tahap Serah Terima Akhir (Final Hand Over)       
                 a. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pemeliharaan; dan

                 b. Memberikan rekomendasi kepada PPK terkait penerbitan Berita
                    Serah Terima Akhir (Final Hand Over).                

8  Keluaran  : Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini berupa:            

               1. Laporan pendahuluan                                    
               2. Laporan mingguan (termasuk laporan harian)             
               3. Laporan bulanan                                        
               4. Laporan akhir                                          
               5. Berita acara pertemuan baik yang bersifat koordinasi maupun
                 konsolidasi sebagai bagian dari pengawasan maupun Berita acara
                 permasalahan yang bersifat teknis (jika ada).           

9  Jadwal    :                                                           
                                                       Bulan             
   Tahapan                                                               
               No.                                                       
                                 Kegiatan                                
                                                  1  2 3  4 5  6         
   Pelaksanaan                                                           
                1 Mobilisasi                                             
   Pekerjaan                                                             
                2 Laporan Pendahuluan                                    
                3 Pelaksanaan Supervisi                                  
                4 Laporan Mingguan (termasuk Laporan Harian)             
                5 Laporan Bulanan                                        
                6 Laporan Akhir                                          
                7 Laporan dalam Bentuk Hardisk Eksternal 500 GB