Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan II Di Ibu Kota Negara

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN MANAJEMEN KONSTRUKSI                
  PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN II DI IBU KOTA NEGARA     

A. Latar Belakang                                                     

   Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pertama kali disampaikan pada Pidato Kenegaraan di
   Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada 16 Agustus 2019,
   yang dilanjutkan dengan Pengumuman Pemindahan IKN oleh Presiden pada tanggal 26 Agustus

   2019 di Istana Negara.                                             

   Sejak tahun 2019, Kementerian PUPR telah memulai proses perencanaan IKN mengundang
   keterlibatan masyarakat umum dalam proses perwujudan IKN yang baru melalui Sayembara
   Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara sehingga terpilih pemenang sayembara dengan
   konsep gagasan “Nagara Rimba Nusa”.                                

   Sebagai tindak lanjut hasil sayembara, dilakukan proses Urban Design dengan kebutuhan
   populasi serta fungsi-fungsi di IKN, serta berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait
   penyusunan Perencanaan spasial IKN.                                

   Undang – Undang IKN telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia pada 18
   Januari 2022. Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) telah

   ditandatangani oleh Presiden dan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 15
   Februari 2022. Amanat dalam UU IKN Pasal 7 bahwa Pelaksanaan pembangunan dan
   pemindahan IKN dilaksanakan secara bertahap sebagaimana disampaikan dalam Lampiran
   Perpres Perincian Rencana Induk IKN tahap awal pemindahan IKN dimulai pada tahun 2022 –

   2024.                                                              
   Pemindahan Ibu Kota Negara dibarengi dengan Pemindahan perangkat pendukung

   pemerintahan termasuk ASN dan Perkantoran. Pembangunan perkantoran yang dilaksanakan
   salah satunya adalah Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Sarana Prasarana
   Pemerintahan II di Ibu Kota Negara.                                

   Paket Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Sarana Prasarana Pemerintahan
   II di Ibu Kota Negara merupakan paket kegiatan konstruksi dari Pembangunan Bangunan
   Gedung dan Kawasan Pemerintahan II. Sebagai Keberlanjutan dengan di bangunnya kompleks

   Sarana Prasarana Pemerintahan I.                                   
   Dalam penyelenggaraannya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang

   Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,
   setiap pembangunan bangunan gedung negara, baik itu pembangunan baru, perbaikan
   sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau
   lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai, dan/atau perawatan (rehabilitasi,
   renovasi, restorasi), akan melalui tahapan-tahapan mulai dari proses persiapan, perencanaan

   hingga pelaksanaan konstruksi fisik, serta pengawasan konstruksi.  

   Dalam pelaksanaan konstruksi fisik, diperlukan penyedia jasa Manajemen Konstruski fisik untuk
   melaksanakan kegiatan Kegiatan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi yang tepat mutu, waktu
   dan biaya serta tertib administrasi sesuai peraturan yang berlaku / tekait
B. Ruang Lingkup Pekerjaan                                            
   1. Tugas Konsultan Manajemen Konstruksi Secara Umum :              
      a. Melaksanakan penjaminan mutu (quality assurance) pelaksanaan pekerjaan mulai dari

        tahapan pelaksanaan konstruksi, sampai dengan serah terima akhir pekerjaan;
      b. Membantu pengguna jasa dalam melakukan persetujuan atau penolakan perubahan
        Kontrak;                                                      
      c. Melakukan verifikasi atas tagihan pembayaran;                
      d. Membantu pengguna jasa dalam menghitung nilai perolehan aset barang milik negara;

        dan                                                           
      e. Membantu pengguna jasa ketika dilakukan audit hasil pekerjaan/proyek setelah serah
        terima akhir pekerjaan                                        
   2. Melakukan Tahapan Reviu Dokumen Perencanaan.                    

   3. Melaksanakan Rancang Bangun Lingkup Pada tahap pelaksanaan Konstruksi terintergrasi
     rancang bangun.                                                  
   4. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap Pekerjaan Pembangunan Bangunan
     Gedung dan Kawasan Kantor Prasarana Sarana Pemerintahan II yang dilaksanakan oleh
     Penyedia Jasa Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun yang menyangkut kuantitas,

     kualitas, biaya dan waktu serta kelengkapan dan kelancaran administrasi ketepatan
     pekerjaan yang efisien, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang
     sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan, serta dapat diterima dengan baik oleh Pemberi
     Tugas                                                            
   5. Membuat dokumen yang dihasilkan selama proses Manajemen Konstruksi berlangsung

     yang tertuang didalam KAK.                                       
   6. Membuat Laporan Pelaksanaan Manajemen Konstruksi :              
     a. Laporan Pendahuluan                                           
     b. Laporan Mingguan                                              

     c. Laporan Bulanan                                               
     d. Laporan Akhir                                                 
     e. Laporan Hasil Reviu Desain                                    
     f. Laporan Ringkas Eksekutif                                     
     g. Laporan Perawatan dan Pemeliharaan Berkala                    

     h. Laporan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)