Pembangunan Gedung Kantor Sistem Peringatan Dini Kabupaten Natuna

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                           
   PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR SISTEM PERINGATAN DINI KABUPATEN NATUNA    

1. Latar Belakang                                                       

   Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia Tahun 2020-
   2024 direncanakan 41 Major Project yang salah satunya adalah terkait tugas pokok dan
   fungsi Bakamla RI, yaitu Bakamla RI berperan dalam Major Project ke-41 tentang Penguatan
   Keamanan Laut di Natuna bersama dengan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional
   Indonesia (TNI). Penguatan Keamanan Laut di Natuna ditujukan untuk meningkatkan
   deterrent effect, penegakan kedaulatan di perairan Natuna; dan Penurunan aktivitas
   perompakan, kekerasan dan tindak kejahatan di laut, Illegal, Unreported, and Unregulated
   Fishing (IUUF), trans-national crimes dan penguatan sistem pengelolaan pengamanan

   navigasi.                                                            

   Dalam rangka penguatan keamanan laut di Natuna tersebut, Bakamla Ri membutuhkan
   sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsinya. Sarana dan prasarana yang
   dibutuhkan meliputi Gedung Kantor Sistem Peringatan Dini (SPD).      

2. Maksud dan Tujuan                                                    

   a. Maksud                                                            
     Melaksanakan konstruksi gedung sistem peringatan dini yang memenuhi persyaratan
     keandalan yang meliputi aspek keselamatan, Kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan
     sesuai dengan norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan standar
     teknis terkait dengan bangunan gedung                              

   b. Tujuan                                                            
     Terwujudnya bangunan gedung sistem peringatan dini sebagai bagian dari sarana dan
     prasarana penguatan keamanan laut di wilayah perairan laut natuna. 

3. Organisasi Pelaksana                                                 
  Organisasi yang melaksanakan/menyelenggarakan kegiatan ini adalah:    

   1. Instansi     :  Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Kepulauan
                      Riau                                              
   2. Pejabat Pembuat : Firdaus Akbar, ST                               
      Komitmen adalah                                                   
      Penanggung                                                        

      jawab                                                             
      dalam perjanjian                                                  
      kerja sama                                                        
4. Dasar Hukum                                                          

  a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;             

  b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;         
  c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;          

  d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;          

  e. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
    Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
    Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;                         

  f. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
    Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;                 

  g. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
    Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;       

  h. Inpres No. 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
    Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka
    Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan

    Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;                                   
  i. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021

    tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
  j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13 Tahun 2020 tentang

    Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021

    tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi             
  l. Permen Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2021 tentang

    Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi;           
  m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang

    Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan
    Perumahan Rakyat;                                                   

  n. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor PB.01.01-Mn/2775 tanggal 30 Desember 2020 perihal
    Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR;
    dan                                                                 

  o. SNI 2847:2019 tentang Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung;
  p. SNI 2052:2017 tentang Baja Tulangan Beton;                         
  q. SNI 0225-7-712:2020 tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020;

  r. SNI 04-7018-2004 tentang Sistem Pasokan Daya Listrik Darurat dan Siaga.

  s. SNI International Organization for Standardization 45001:2018 Sistem Manajemen
    Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)                              

5. Ruang Lingkup dan Lokasi Pekerjaan                                   

   a. Ruang Lingkup                                                     
     Ruang lingkup pekerjaan pembangunan gedung kantor sistem peringatan dini di
     Kabupaten Natuna meliputi:                                         
      1. Pekerjaan Prelimineries dan SMKK                               
      2. Pekerjaan Struktur dan arsitek bangunan gedung dan sarana penunjang
      3. Pekerjaan Kawasan                                              
      4. Pekerjaan Softscape                                            
      5. Pekerjaan MEP bangunan gedung dan sarana penunjang             

   b. Lokasi Pekerjaan                                                  

     Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Sistem Peringatan Dini berlokasi di Desa
     Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna ProvinsiKepulauan Riau