Paket Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Ruas Lembudud - Long Layu (Pulau Kalimantan)

URAIAN     SINGKAT     PEKERJAAN                             

                          PAKET:                                       
    PAKET PENGAWASAN   TEKNIS REKONSTRUKSI  JALAN RUAS                 

         LEMBUDUD  – LONG LAYU (PULAU KALIMANTAN)                      

                   SUMBER DANA APBN MURNI                              
                    TAHUN ANGGARAN 2024                                
 1  Ruang Lingkup Pekerjaan Konsultan Pengawas Pekerjaan               

 1.1 Umum                                                              
    Adapun ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari :                
    1. Persiapan pekerjaan pengawasan teknis;                          
    2. Pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis;                        
    3. Penyusunan dokumen laporan pengawasan teknis.                   

     Sesuai peran dan tanggung jawab Konsultan Pengawas yang dijelaskan dalam bagian
     sebelumnya, pengawasan dan pemantauan terhadap Penyedia Jasa Pelaksana
     Konstruksi dan semua kegiatan pelaksanaan konstruksi harus dilakukan secara
     terencana dan terstruktur.                                        
     Konsultan Pengawas bertugas dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi
     sesuai dengan ketentuan kontrak sebagaimana tugas pengawasan yang dilimpahkan
     oleh Penanggung Jawab Kegiatan (PPK Fisik) dan harus mengendalikan pekerjaan

     konsultansi sesuai dengan kontrak pengawasan. Konsultan Pengawas membuat RKK
     Pengawasan sesuai Sublampiran D RKK Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021, dan
     dalam hal pengendalian dan pengawasan pekerjaan konstruksi, maka Konsultan
     Pengawas wajib Menyusun Program Mutu sebagai jaminan mutu pekerjaan.

 1.2 Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi/RMPK dan Program Mutu           
1.2.1 Dasar Perencanaan                                                

     Konsultan Pengawas harus menyusun Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu
     (PMPM) Pekerjaan Konstruksi dalam Program Mutu merujuk Pasal 16.(1) Peraturan
     Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 yang sesuai
     Sublampiran B PMPM PK dan Sublampiran E RMPK yang merupakan persyaratan
     mutu konstruksi dan metode pembuktian atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh
     Penyedia Konstruksi. Pelaksanaan Program Mutu Konsultan Pengawas disebut
     Penjaminan Mutu/Quality Assurance.                                

     Untuk menyusun Program Mutu yang efektif, Konsultan Pengawas harus memiliki
     konsep yang jelas tentang perbedaan antara Penjaminan Mutu/Quality Assurance
     yang merupakan tanggung jawab Konsultan Pengawas dan Pengendalian Mutu yang
     merupakan tanggung jawab Penyedia Konstruksi.                     
     Definisi yang berlaku dalam dokumen ini:                          

     a. Penjaminan Mutu/Quality Assurance (QA) didefinisikan sebagai pelaksanaan
      program inspeksi dan kendali produksi yang sistematik untuk mencapai standar
      mutu yang telah ditentukan dan menghindari masalah akibat ketidak-patuhan.
     b. Pengendalian Mutu/Quality Control (QC) didefinisikan sebagai prosedur dan praktik
      yang harus dilakukan untuk memastikan produk atau komponen yang dihasilkan
      memenuhi atau melampaui ketentuan mutu yang telah ditentukan.    

     QA dan QC merupakan bagian dari Sistem Mutu yang diterapkan guna mendukung
     pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan memastikan bahwa Pekerjaan Konstruksi
     diselesaikan tepat waktu, tepat biaya dan memenuhi standar mutu yang telah
     ditentukan. Dengan demikian, QA dan QC merupakan dua kegiatan yang saling
     melengkapi.                                                       
     Konsultan Pengawas wajib menerapkan konsep di atas berdasarkan Surat Pelimpahan
     Wewenang dari Pengguna Jasa, sesuai Kontrak Pekerjaan Konstruksi yang menjadi
     dasar untuk menyusun Program Mutu Konsultan Pengawas.             

1.2.2 Pengenalan Dokumen Pekerjaan Konstruksi                          
     Dalam merencanakan dan menyusun Program Mutu, Konsultan Pengawas harus
     mengetahui dokumen Pekerjaan Konstruksi, khususnya:               
     a. Syarat-Syarat Umum dan Khusus Kontrak pelaksanaan pekerjaan konstruksi;

     b. Spesifikasi Umum dan Spesifikasi Khusus;                       
     c. Gambar dan model BIM rencana (apabila tersedia), laporan survei, investigasi dan
       laporan desain yang dibuat Konsultan Perencana;                 

     d. Dokumen yang harus disiapkan oleh Penyedia Konstruksi terutama:
       1) Jadwal mobilisasi;                                           
       2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi;                     
       3) Metode pelaksanaan pekerjaan;                                

       4) Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM);                         
       5) Manajemen peralatan dan bahan;                               

       6) Rencana pengelolaan lingkungan, kesetaraan gender dan inklusi sosial (jika
        ada), serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).              

1.2.3 Program Mutu                                                     

     Program Mutu harus:                                               
     a. Menguraikan semua kegiatan, seperti korespondensi, inspeksi/pemeriksaan dan
       pelaporan, yang harus dilakukan agar konstruksi dilaksanakan sesuai standar dan
       ketentuan kontrak;                                              

     b. Memberikan panduan inspeksi dan dokumentasi di setiap tahap konstruksi;
     c. Memberikan jaminan wajar bahwa hasil akhir pekerjaan memenuhi ketentuan
       gambar dan spesifikasi konstruksi; dan                          

     d. Menguraikan cara identifikasi, dokumentasi, dan mengatasi perubahan tak terduga
       yang bisa mempengaruhi mutu konstruksi.                         

     Program Mutu disusun berdasarkan ketentuan mutu dalam Kontrak Konstruksi, di
     mana metode pengujian dan pengukurannya telah ditentukan. Rencana Mutu
     Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dari Penyedia Konstruksi merujuk kepada pengelolaan
     semua sumber daya dan metode yang dipakai dalam melaksanakan pekerjaan untuk
     menghasilkan hasil akhir pekerjaan (output) yang memenuhi persyaratan mutu, selesai
     tepat waktu dan tepat biaya.                                      

     Program Mutu Konsultan Pengawas dan RMPK Penyedia Konstruksi harus
     diselaraskan. Konsultan Pengawas harus memeriksa dokumen RMPK Penyedia
     Konstruksi dan memberikan rekomendasi penyesuaian, bila perlu. Penentuan Titik
     Tunggu perlu diperhatikan secara khusus dalam RMPK Penyedia Konstruksi
     disesuaikan dengan urutan pekerjaan yang dituangkan dalam jadwal pelaksanaan
     pekerjaan Penyedia Konstruksi yang disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan
     Kontrak.                                                          

     Selama konstruksi, Konsultan Pengawas harus menyelaraskan Program Mutu dengan
     kemajuan hasil pekerjaan konstruksi, termasuk pekerjaan yang disetujui dalam setiap
     variasi dan/atau pekerjaan tambahan Kontrak Pekerjaan Konstruksi. 

     Struktur Program Mutu harus mengacu pada Sub lampiran-F. Program Mutu,
     Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021
     yang meliputi komponen-komponen berikut :                         

     a. Informasi Pekerjaan Konstruksi: memberikan informasi umum tentang proyek,
       termasuk nama paket, jenis pekerjaan, kode dan nomor kontrak, sumber dana,
       lokasi, kegiatan, masa pelaksanaan kontrak dan informasi umum tentang Pengguna
       Jasa, Konsultan Pengawas dan Penyedia Konstruksi.               
     b. Organisasi Penjaminan/Pengendalian Mutu: menjelaskan organisasi dan Tenaga
       Ahli Inti yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi, tanggung jawab dan kewenangan
       Para Pihak, struktur organisasi yang menggambarkan hubungan kerja antara
       penyedia jasa dan pengguna jasa, dan menjelaskan keterkaitan/alur instruksi dan
       koordinasi pihak-pihak dalam pelaksanaan kegiatan (internal penyedia jasa),
       kualifikasi, pelatihan dan pengalaman melaksanakan Program Mutu.

     c. Jadwal Pelaksanaan: memberikan informasi terkait dengan waktu yang diperlukan
       untuk melaksanakan tiap tahap kegiatan, mulai persiapan awal, sampai
       pelaksanaan, hingga pelaporan. Jadwal Pelaksanaan harus juga mencakup jadwal
       peralatan dan jadwal penugasan personel.                        
     d. Metodologi Pelaksanaan Penugasan: memberikan gambaran umum tentang ruang
       lingkup layanan Konsultan Pengawasan Konstruksi dan bagan alur proses/tahap
       pekerjaan terkait dalam melaksanakan penugasannya termasuk, tetapi tidak
       terbatas pada:                                                  

       1) Gambaran tentang kegiatan yang dilakukan terkait dengan setiap tahap
         pekerjaan mencakup:                                           
         a) Kegiatan Inspeksi dan Verifikasi: prosedur umum untuk pemeriksaan
           kualitas dan kegiatan verifikasi yang sesuai ketentuan kontrak pekerjaan
           konstruksi;                                                 
         b) Ketidakpatuhan: menjabarkan prosedur mengatasi masalah ketidakpatuhan,
           mulai dari identifikasi awal sampai penerimaan tindakan perbaikan;
         c) Ketentuan Pemantauan Kinerja: menjelaskan pendekatan Penjaminan Mutu
           yang memenuhi ketentuan pemantauan kinerja;                 
         d) Titik Tunggu: membahas pendekatan yang digunakan untuk menentukan
           dan penjaminan mutu pada titik tunggu;                      
         e) Pengelolaan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesetaraan
           Gender dan Inklusi Sosial (jika ada);                       
         f) Kiriman: menjelaskan prosedur pemrosesan kiriman dari Penyedia

           Konstruksi;                                                 
         g) Dokumentasi: menjelaskan penanganan dan pengelolaan dokumen proyek
           dengan sistem pengelolaan dan pengarsipan dokumen yang aman;
         h) Persetujuan: menjelaskan tentang prosedur untuk memberikan dan
           mendapatkan semua persetujuan;                              
         i) Revisi Program Mutu: menjelaskan prosedur perubahan Program Mutu
           dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan Penjaminan Mutu;

       2 ) Pengawasan yang dilakukan di setiap tahap pelaksanaan pekerjaan
          dan hasilnya; dan                                            
       3 ) Prosedur yang relevan dengan pelaksanaan kegiatan yang disebutkan
          dalam kontrak Konsultan Pengawas.                            
     e. Pengendalian Pekerjaan: uraian semua kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada
       rencana, metodologi, persyaratan pekerjaan, serta sumber daya personel dan
       peralatan yang digunakan, frekuensi inspeksi, kriteria penerimaan dan acuan
       informasi. Pengendalian pekerjaan ini dapat dibuat dalam bentuk daftar
       simak/checklist.                                                

     f. Pelaporan: menetapkan laporan yang harus diserahkan berikut jadwal
       penyerahannya.                                                  
     Program Mutu Konsultan harus disusun berdasarkan dokumen RMPK Penyedia
     Konstruksi. Setiap aspek dalam kedua dokumen tersebut (Program Mutu dan RMPK)
     harus selaras.                                                    

     Pada tahap awal penyusunan Program Mutu, Konsultan Pengawas memeriksa
     dokumen RMPK Penyedia Konstruksi dan memberikan rekomendasi perubahan, jika
     perlu. Perubahan lebih lanjut terhadap Program Mutu Konsultan Pengawas dan RMPK
     Penyedia Konstruksi dapat dilakukan selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi
     guna mengakomodir perubahan pada ruang lingkup pekerjaan.         

1.3 Pelaksanaan Program Mutu                                           
    Program Mutu menjadi dasar pelaksanaan Penjaminan Mutu/QA secara sistematik.
    Program Mutu harus terus-menerus dievaluasi, ditingkatkan dan dimutakhirkan agar
    bisa merespons kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul, untuk memaksimalkan
    efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan.                  

    Dua aspek utama pelaksanaan Program Mutu yang berkaitan dengan kegiatan
    konstruksi adalah “Pengawasan Pekerjaan dan Pengendalian Mutu” dan “Pengawasan
    Pelaksanaan Upaya Perlindungan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja”,
    seperti dijelaskan pada bagian-bagian berikut ini.                 

    Dalam pelaksanaan aspek Program Mutu, Konsultan Pengawas harus mewakili
    kepentingan Pengguna Jasa sesuai Kontrak Pekerjaan Konstruksi dan Surat
    Pelimpahan Wewenang.                                               

1.4 Pengawasan Pekerjaan dan Pengendalian Mutu                         
    Tanggung jawab Konsultan Pengawas dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan
    dan pengendalian mutu, termasuk, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
    a. Meninjau dan memberikan rekomendasi persetujuan Pengguna Jasa atas usulan
      jadwal pekerjaan dan perubahannya, serta rencana atau program lainnya yang dibuat
      oleh Penyedia Konstruksi;                                        
    b. Menilai kelayakan semua sumber daya seperti material, tenaga kerja dan peralatan
      yang disiapkan Penyedia Konstruksi serta metode pelaksanaan pekerjaan terkait
      rencana kemajuan pekerjaan dan bila diperlukan mengambil tindakan untuk
      mempercepat kemajuan pekerjaan;                                  
    c. Melakukan inspeksi lapangan secara teratur melalui kunjungan harian ke lokasi
      konstruksi, fasilitas produksi, fasilitas pengujian, tempat menginap di lapangan,
      tempat penyimpanan dan fasilitas-fasilitas lain, serta lingkungan di luar lokasi
      pekerjaan yang dapat terkena dampak secara langsung atau tidak langsung oleh
      pekerjaan konstruksi;                                            
    d. Memantau dan memperbarui secara berkala daftar personel, serta peralatan dan
      kondisinya yang disediakan Penyedia Konstruksi di lapangan untuk memastikan
      kepatuhan dengan daftar peralatan Penyedia Konstruksi pada saat pengadaan;
    e. Secara berkala memeriksa tingkat kepatuhan Penyedia Konstruksi dengan kriteria
      kinerja yang ditetapkan / tingkat layanan jalan atau aset lainnya dan mengusulkan

      tindakan perbaikan (jika perlu);                                 
    f. Melakukan inspeksi terhadap Titik Tunggu dan memberikan persetujuan untuk
      melanjutkan ke tahap selanjutnya bila hasil inspeksi memenuhi ketentuan mutu serta
      ketentuan lain yang terkait;                                     
    g. Memeriksa laporan ketidakpatuhan/ketidaksesuaian yang disampaikan Penyedia
      Konstruksi dan mengajukan tindakan-tindakan perbaikan;           
    h. Meninjau dan membuat rekomendasi kepada Pengguna Jasa terhadap semua klaim
      dari Penyedia Konstruksi untuk variasi, perpanjangan waktu, pembayaran tambahan,
      pekerjaan yang harus dilakukan kemudian serta biaya atau hal lainnya yang serupa;
    i. Memverifikasi pekerjaan dan material yang telah disetujui dan disepakati serta
      melakukan pengecekan, menyetujui, dan membuat rekomendasi kepada Pengguna
      Jasa terhadap pengajuan tagihan Penyedia Konstruksi atas prestasi hasil pekerjaan
      dan penyelesaian pekerjaan dan dokumen pendukungnya;             
    j. Menyiapkan dan menyerahkan laporan kemajuan bulanan kepada Pengguna Jasa
      yang berisi kemajuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, kinerja Penyedia
      Konstruksi, mutu pekerjaan, efektivitas pengelolaan lingkungan, keselamatan dan
      kesehatan kerja, serta status dan perkiraan arus keuangan;       
    k. Mengusulkan dan menyampaikan kepada Pengguna Jasa tentang perubahan yang
      dipandang perlu untuk menyelesaikan pekerjaan serta informasi tentang dampak
      setiap perubahan terhadap nilai kontrak dan waktu penyelesaian pekerjaan, serta

      mempersiapkan semua variasi yang harus dilakukan termasuk mengubah rencana
      dan spesifikasi serta rincian lainnya, menginformasikan Pengguna Jasa tentang
      setiap masalah atau potensi masalah yang terkait kontrak serta merekomendasikan
      solusi yang mungkin dilakukan;                                   
    l. Menyusun dan mengarsipkan catatan inspeksi mutu, kemajuan dan kinerja pekerjaan
      konstruksi;                                                      
    m. Memeriksa gambar kerja dan rencana kerja Penyedia Konstruksi;   
    n. Memeriksa pelaksanaan dan hasil survei yang dilakukan Penyedia Konstruksi
      terhadap alinyemen garis centerline, lokasi konstruksi/struktur, titik kontrol
      pengukuran dan benchmark;                                        
    o. Memeriksa kesesuaian rencana pengujian material oleh Penyedia Konstruksi
     terhadap ketentuan kontrak, dan mengawasi pelaksanaannya;         
    p. Mengadakan pertemuan lapangan secara berkala (bulanan atau dua mingguan)
     bersama Penyedia Konstruksi, Pengguna Jasa, dan semua Para Pihak terkait yang
     dipimpin oleh Konsultan Pengawas; dan                             
    q. Melaksanakan pekerjaan yang tidak disebut secara khusus di atas, namun penting
     dilakukan untuk keberhasilan pengawasan pekerjaan dan pengendalian mutu
     sehingga pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai dengan rencana, spesifikasi, dan
     persyaratan kontrak.                                              

1.5 Pengawasan Pelaksanaan Upaya Perlindungan Lingkungan, Keselamatan dan
   Kesehatan Kerja Konstruksi, Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (Jika Ada)
    Selama masa pelaksanaan kontrak, Konsultan Pengawas harus memonitor dan
    mengawasi pelaksanaan Upaya Perlindungan Lingkungan, Keselamatan dan
    Kesehatan Kerja, Kesetaraan Gender dan inklusi Sosial. Tanggung jawab Konsultan
    termasuk, tetapi tidak terbatas pada:                              
    a. Memeriksa dan mengesahkan Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan

     Lingkungan Hidup (RKPPL) yang didalamnya termasuk aspek Kesetaraan Gender
     dan inklusi Sosial (GESI) dan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP),
     menyusun Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pengawasan, 
     termasuk perubahannya untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan dalam
     Kontrak Pekerjaan Konstruksi dan peraturan perundangan yang berlaku;
    b. Memeriksa, membahas, atau meninjau RKK Pelaksanaan, RMPK, Program Mutu,
     RKPPL, dan RMLLP yang harus disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaan dan
     kondisi di lapangan;                                              
    c. Memantau pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan
     Keberlanjutan dengan menjamin:                                    
      - Keselamatan keteknikan konstruksi;                             
      - Keselamatan dan kesehatan kerja;                               
      - Keselamatan publik; dan                                        
      - Keselamatan lingkungan.                                        
    d. Memantau dan melaporkan responsivitas Penyedia Konstruksi terhadap ketentuan
     yang terkait dengan gender dan aksesibilitas dalam pelaksanaan pekerjaan

     konstruksi untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk seluruh stafnya;
    e. Memantau dan melaporkan kepatuhan Penyedia Konstruksi pada Rencana
     Pengelolaan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesetaraan Gender
     dan inklusi sosial serta risiko-risiko yang terkait;              
    f. Meninjau dokumentasi, penyelesaian dan pelaporan isu-isu ketidak-patuhan dan
     keluhan-keluhan yang diterima;                                    
    g. Memantau dan melaporkan setiap dampak sosial akibat pelaksanaan pekerjaan
     konstruksi;                                                       
    h. Memantau dampak pemukiman kembali akibat pekerjaan konstruksi, melaporkan
     dampak tersebut berikut langkah-langkah mitigasinya dalam laporan kemajuan
     bulanan (jika ada);                                               
    i. Memantau dan melaporkan dampak pekerjaan konstruksi pada keanekaragaman
     hayati serta mitigasinya; dan                                     
    j. Melakukan inspeksi terhadap aspek keselamatan konstruksi atas metode dan

     prosedur pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan semua langkah telah
     diambil untuk melindungi jiwa dan properti.                       
1.6 Dukungan Teknis dan Manajemen                                      
    Konsultan Pengawas harus mendukung Pengguna Jasa dalam mengelola Pekerjaan
    Konstruksi. Konsultan Pengawas harus memberikan informasi yang jelas, akurat, dan
    ringkas tentang kinerja Pekerjaan Konstruksi serta hasilnya kepada Pengguna Jasa, dan
    memberikan masukkan untuk melakukan tindakan yang berada di luar kewenangan
    Konsultan Pengawas dan menyiapkan semua material pendukung yang diperlukan.

    Tanggung jawab Konsultan Pengawas termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
    a. Menyerahkan hasil pengukuran dan pengujian pekerjaan;           
    b. Memberikan perintah perbaikan dan validasi cacat mutu;          
    c. Membuat dan menyerahkan laporan ketidakpatuhan;                 
    d. Memberikan informasi dan masukkan yang relevan untuk memperbarui RMPK
      Penyedia Konstruksi, jadwal pekerjaan serta titik-titik tunggu;  
    e. Merekomendasikan tindakan pencegahan dan perbaikan;             
    f. Merekomendasikan tindakan yang perlu diambil yang merupakan kewenangan
      eksklusif Pengguna Jasa;                                         
    g. Merekomendasi perubahan kontrak serta pengaturan-pengaturan lain yang terkait;
    h. Memberikan masukkan dan informasi untuk mendukung pengendalian yang efektif
      terhadap masa pelaksanaan pekerjaan, termasuk masukkan untuk mengelola
      kontrak kritis dan persiapan serah terima pekerjaan konstruksi; dan

    i. Memberikan masukkan dan informasi untuk mendukung pengendalian yang efektif
      terhadap biaya konstruksi, termasuk memverifikasi tagihan Penyedia Konstruksi,
      penyiapan variasi dan adendum kontrak, serta penyiapan status arus keuangan
      kontrak pekerjaan konstruksi secara berkala.                     

12. Keluaran/Output                                                    
    Sebagai bagian dari penyediaan jasa konsultansi pengawasan konstruksi ini, Konsultan
    Pengawas wajib menghasilkan keluaran/output berdasarkan keahlian terpadu di setiap
    tahap pekerjaan. Keluaran dimaksud termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
    a. Laporan Pendahuluan;                                            
    b. Program Mutu;                                                   

    c. Laporan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);                   
    d. Laporan Penerapan SMKK;                                         
    e. Laporan Bulanan;                                                
    f. Laporan Pertengahan Pekerjaan Konstruksi;                       
    g. Laporan Akhir;                                                  
    h. Softcopy Laporan Dalam External Hardisk;                        
    i. Catatan pekerjaan yang tidak memenuhi syarat mutu/Laporan Ketidakpatuhan (Jika
      Ada);                                                            
    j. Laporan Khusus/Lain (Jika Ada);                                 
    k. Risalah Rapat Pembahasan Kemajuan (Jika Ada).