Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Basic Information

Type: Public Tender

Tender Code: 89255064

Date: 18 April 2024

Year: 2024

KLPD: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Work Unit: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah Di Yogyakarta

Procurement Type: Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Method: Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya

Contract Type: Lumsum

Financial Information

Value (Nilai Pagu): Rp 1,948,583,000

Estimated Value (Nilai HPS): Rp 1,948,583,000

Winner (Pemenang): PT Geo Sarana Guna

NPWP: 011442712511000

RUP Code: 51364349

Work Location: KAB. SEMARANG - Semarang (Kab.)

Participants: 38

Applicants

				Administrative Score (SA)	Reason
PT Geo Sarana Guna	0011442712511000	Rp 1,810,160,250	78.12	82.5	-
PT Intimulya Multikencana	0012162715441000	-	-	-	Nilai 20, kurang dari ambang batas 25, sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Kualifikasi Bab IX Lembar Kriteria Evaluasi Kualifikasi, angka 2.b.
PT Dianzani Utama Konsultan	0018999615019000	-	-	-	Nilai 20, kurang dari ambang batas 25, sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Kualifikasi Bab IX Lembar Kriteria Evaluasi Kualifikasi, angka 2.b.
PT Webgis Indonesia	0025344086017000	-	-	-	Tidak memiliki pengalaman pekerjaan sejenis, sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Kualifikasi Bab Bab IV Lem-bar Data Kualifikasi (LDK), hal E., poin B.2 Nilai 0,00 kurang dari ambang batas 25, sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Kualifikasi Bab IX Lembar Kriteria Evaluasi Kualifikasi, angka 2.b.
PT Deira Sygisindo	0016468944019000	-	-	-	Pengalaman tidak tercantum pada SIMPAN, sehingga tidak memenuhi ketentuan BAB III IKP, huruf G, angka 24. Nilai 0,00 kurang dari ambang batas 25, sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Kualifikasi Bab IX Lembar Kriteria Evaluasi Kualifikasi, angka 2.b.
CV Madani Callysta Saibuyun	0022652663541000	-	-	-	Pengalaman tidak tercantum pada SIMPAN, sehingga tidak memenuhi ketentuan BAB III IKP, huruf G, angka 24. Nilai 0,00 kurang dari ambang batas 25, sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Kualifikasi Bab IX Lembar Kriteria Evaluasi Kualifikasi, angka 2.b.
PT Secon Dwitunggal Putra	0011191632424000	-	-	-	-
PT Kapima Rencanatama	0017089699429000	-	-	-	Data yang disampaikan saat pembuk-tian berbeda dengan yg disampaikan melalui LPSE, sehingga tidak memen-uhi ketentuan BAB III IKP, huruf E, angka 19.8
PT Geotrav Bhuana Survey	0011050952441000	-	66.61	-	Nilai sub unsur Kualifikasi Tenaga Ahli = 30,81 < 35,00 tidak memenuhi ambang batas (passing grade) yang ditentukan dalam Lembar Kriteria Evaluasi
PT Munasa Kreasi Nusantara	0021083787429000	-	-	-	Pengalaman tidak tercantum pada SIMPAN, sehingga tidak memenuhi ketentuan BAB III IKP, huruf G, angka 24. Nilai 0,00 kurang dari ambang batas 25, sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Kualifikasi Bab IX Lembar Kriteria Evaluasi Kualifikasi, angka 2.b.
PT Galen Sagara Perkasa	0318039377424000	-	-	-	Pengalaman tidak tercantum pada SIMPAN, sehingga tidak memenuhi ketentuan BAB III IKP, huruf G, angka 24. Nilai 0,00 kurang dari ambang batas 25, sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Kualifikasi Bab IX Lembar Kriteria Evaluasi Kualifikasi, angka 2.b.
PT Ushakindo Jaya Konsultan	0014268049423000	-	-	-	Pengalaman tidak tercantum pada SIMPAN, sehingga tidak memenuhi ketentuan BAB III IKP, huruf G, angka 24. Nilai 0,00 kurang dari ambang batas 25, sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Kualifikasi Bab IX Lembar Kriteria Evaluasi Kualifikasi, angka 2.b.
PT Global Narotama Sakti	0879*520	-	-	-	Pengalaman tidak tercantum pada SIMPAN, sehingga tidak memenuhi ketentuan BAB III IKP, huruf G, angka 24. Nilai 0,00 kurang dari ambang batas 25, sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Kualifikasi Bab IX Lembar Kriteria Evaluasi Kualifikasi, angka 2.b.
CV Sarana Mega Konstruksi	0864332572542000	-	-	-	-
PT Perancang Adhinusa	0013494653013000	-	-	-	-
PT Petra Penida Energi Indonesia	0719817025432000	-	-	-	-
PT Abdi Perdana Jaya	0743647125941000	-	-	-	-
CV Cahaya Perkasa	0211395868513000	-	-	-	-
CV Raflindo	0030606875112000	-	-	-	-
CV Profesional Technik	0027567478722000	-	-	-	-
CV Karya Pratama	0030767024941000	-	-	-	-
PT Lamdor Konstruksi	0031002603034000	-	-	-	-
Kjsb Shinta Aprilia Indarwati Dan Rekan	0428645105542000	-	-	-	-
CV Pelangi Nusantara	0027141795612000	-	-	-	-
PT Teknika Utama Konsultan	0908*440	-	-	-	-
CV Sarana Mulia	0667691612514000	-	-	-	-
PT Shiddiq Sarana Mulya	0016627358061000	-	-	-	-
PT Terasis Erojaya	0015414154064000	-	-	-	-
PT Sarana Bagja Bumi	0015483894441000	-	-	-	-
PT Tiga Ratu Berkarya	0432869543419000	-	-	-	-
Metal Group Construction	0850777418517000	-	-	-	-
PT Pola Teknik Konsultan	0831137294911000	-	-	-	-
Triduta Mitraparama	0015654437017000	-	-	-	-
PT Bintang Perkasa Sejati	0015881097821000	-	-	-	-
CV Punakawan	0948150990623000	-	-	-	-
PT Tri Patra Konsultan	0314018292543000	-	-	-	-
PT Geospasial Insan Mulia	0918*290	-	-	-	-
CV Unicon	0314128463629000	-	-	-	-

Attachment

PELAKSANAAN   PENATAAN  BATAS KAWASAN   HUTAN                   
   PROVINSI  JAWA TENGAH  DAN DAERAH  ISTIMEWA  YOGYAKARTA               

 Latar Belakang Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menjelaskan infrastruktur
              Jalan sebagai salah satu pilar utama untuk kesejahteraan umum dan sebagai
              prasarana dasar dalam pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi
              sebagai bagian dari sistem transportasi nasional melalui pendekatan
              pengembangan wilayah agar tercapai konektivitas antarpusat kegiatan,
              keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, peningkatan
              perekonomian pusat dan daerah dalam kesatuan ekonomi nasional sesuai dengan
              amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
              1945, serta membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk
              memantapkan pertahanan dan keamanan dan membentuk struktur ruang dalam
              rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional berdasarkan nilai-nilai
              Pancasila.                                                 
               Untuk mendukung kinerja jaringan jalan pada ruas jalan di Provinsi Jawa Tengah
              dan D.I. Yogyakarta, infrastruktur jalan membutuhkan Penataan batas areal Kerja
              Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Jalan Nasional dan Jembatan
               Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI.Yogyakarta, telah
              memperoleh persetujuan penggunaan Kawasan hutan berdasarkan:
               a. Direktur Jenderal Bina Marga atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan
                 Perumahan Rakyat melalui surat Nomor PS.02.01-Mn/1333 tanggal 15 Juli
                 2019 tentang pengajuan permohonan Izin Pinjam Kawasan Hutan (IPPKH)
                 untuk penanganan Jalan Nasional dan Jembatan di provinsi Jawa Tengah dan
                 DI.Yogyakarta yang merupakan jalan eksisiting yang ditetapkan statusnya
                 sebagai jalan Nasional sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
                 236A/KPTS/1997 tanggal 10 Juni 1997;                    
               b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
                 Nomor: SK.738/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2019 tanggal 27 September 2019
                 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Jalan Nasional dan Jembatan
                 a.n. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Seluas ±44,46 Ha
                 pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Poduksi Tetap di Provinsi
                 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;             
               c. Surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor
                 S.1045/PKTL-KUH/PKH/PLA.2/12/2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang
                 Penyampaian Rencana dan Peta Kerja Rencana Penataan Batas Areal Izin
                 Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Jalan Nasional dan Jembatan a.n
                 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyar Pada Kawasan Hutan
                 Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap di Provinsi Jawa
                 Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;                  
               d. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI.Yogyakarta selaku
                 pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sesuai dengan poin 3
                 (Tiga) agar melaksanakan pelaksanaan penataan batas areal Izin Pinjam Pakai
                 Kawasan Hutan (IPPKH) sesuai dengan Peraturan Menteri lingkungan Hidup
                 dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang
                 Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Perubahan
                 Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.   
              Berkenaan dengan hal tersebut Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa
              Tengah – DI. Yogyakarta bermaksud melakukan Pelaksanaan Penataan Batas
              Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Uraian  singkat Pelaksanaan penataan batas ruas jalan nasional terhadap kawasan hutan di
pekerjaan dan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta        
lingkup kegiatan                                                         
              a. Melaksanakan Penataan Batas sesuai Instruksi Kerja serta ketentuan teknis
                 pengukuran dan pemetaan;                                
              b. Pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan;
              c. Pembuatan Peta Hasil Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan;
              d. Pembuatan Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan;
              e. Memastikan BA, Peta dan Laporan ditandatangani oleh pihak – pihak yang
                 berwenang serta mendampingi hingga terbitnya SK Penetapan Tata Batas
                 dan pengaktifan kembali IPPKH Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.
              Penjelasan lingkup pekerjaan secara rinci dijelaskan pada KAK.

Tenders also won by PT Geo Sarana Guna

		Authority
30 January 2018	Pengukuran, Pemetaan Dan Informasi Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Garut Paket I	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	Rp 3,504,960,000
29 January 2018	Pengadaan Pengukuran, Pemetaan Dan Informasi Bidang Tanah Kab. Probolinggo Paket 1	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	Rp 3,504,960,000
3 December 2019	Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah (Pihak Ketiga) Kategori V Paket 2 Kantor Pertanahan Kabupaten Garut	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	Rp 3,154,460,000
25 July 2017	Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	Rp 2,525,100,000
20 March 2019	- Pengukuran, Pemetaan Dan Informasi Bidang Tanah Paket 1	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	Rp 1,752,480,000
21 March 2019	Pengukuran, Pemetaan Dan Informasi Bidang Tanah Kegiatan Peta Bidang Tanah Kategori V (Pihak Ketiga) Pada Kantor Pertanahan Kab. Nganjuk/ Paket II	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	Rp 1,751,083,000
30 October 2019	- Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah Paket 3	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	Rp 1,577,232,000
27 April 2016	Pedoman Pembuatan Rtt Fasilitas Bandar Udara	Ditjen Phb Udara	Rp 1,560,000,000
9 May 2019	Penyusunan Rancangan Teknik Terinci (Rtt) Fasilitas Sisi Udara Dan Sisi Darat	Kementerian Perhubungan	Rp 1,500,000,000
31 March 2017	Study Review Masterplan Bandar Udara Volume 1 (Satu) Paket (Lelang Tidak Mengikat)	Kementerian Perhubungan	Rp 1,000,000,000