Penataan Kawasan Pusaka Di Kota Tanjungpinang

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                           

              PENATAAN KAWASAN PUSAKA DI KOTA TANJUNGPINANG               

 I. LATAR BELAKANG                                                        
   Kota Tanjungpinang, ibukota Kepulauan Riau, menyimpan pesona istimewa sebagai Kota Pusaka. Dijuluki
   "Bunda Tanah Melayu", kota ini menawarkan perpaduan unik antara sejarah, budaya, dan alam yang
   memikat. Tanjungpinang memiliki sejarah panjang dan kaya yang terhubung erat dengan Kesultanan Riau-
   Lingga. Berdiri sejak tahun 1722, kota ini pernah menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan yang

   penting di kawasan Asia Tenggara. Jejak sejarah ini terpatri dalam berbagai situs bersejarah, seperti Istana
   Penyengat, Masjid Raya Sultan Riau, dan Vihara Ksitigarbha Bodhisattva.
   Pemerintah Kota Tanjungpinang berkomitmen untuk melestarikan sejarah, budaya, dan arsitektur kota.

   Upaya ini diwujudkan dengan penetapan Tanjungpinang sebagai Kota Pusaka pada tahun 2023.
   Penetapan ini merupakan pengakuan atas nilai sejarah dan budaya yang tinggi yang dimiliki oleh kota ini.

   Direktorat Bina Penataan Bangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki peran
   penting dalam penataan Kawasan Pusaka. Melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau
   Direktorat Bina Penataan Bangunan ikut andil dalam terwujudnya penataan Kawasan Pusaka di Provinsi
   Kepulauan Riau.                                                        

   Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Permukiman
   Wilayah (BPPW) Kepulauan Riau Dirjen Cipta Karya diberikan tugas untuk melaksanakan Penataan
   Kawasan Pusaka di Kota Tanjungpinang yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai

   untuk menunjang tugas dan fungsinya dengan maksimal.                   

 II. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN                                           

   1. MAKSUD                                                              
     Maksud dari kegiatan Penataan Kawasan Pusaka di Kota Tanjung Pinang ini adalah menyediakan
     sarana dan prasarana berupa bangunan Gedung dan kelengkapannya untuk mendukung pelestarian
     Kawasan pusaka di Kota Tanjungpinang.                                
   2. TUJUAN                                                              

     Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Penataan Kawasan Pusaka di Kota Tanjung Pinang adalah
     terwujudnya bangunan Gedung dan kelengkapannya yang memenuhi aspek keandalan bangunan
     Gedung yang sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   3. SASARAN                                                             

     Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penataan Kawasan Pusaka di Kota Tanjung Pinang.

III. REFERENSI HUKUM DAN STANDAR TEKNIS                                   
   A. Peraturan terkait yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

     1. Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;            
     2. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;       

     3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III Tentang Perikatan);   

     4. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sebagaimana
      perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2015;      

     5. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 28
      Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;                                 

     6. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

     7. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
     8. Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

     9. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan
      Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka
      Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan

      Barang/Jasa Pemerintah;                                             
     10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang

      Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia;       
     11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung

      Negara;                                                             
     12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2018 tentang

      Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 Tentang
      Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang
      Pekerjaan Umum;                                                     

     13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 06/PRT/M/2017 tentang
      Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016
      tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;                            

     14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 19/PRT/M/2017
      tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk
      Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;                                

     15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2017 tentang
      Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;                              

     16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan
      Gedung Hijau;                                                       
     17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 05/PRT/M/2015 tentang Pedoman
      Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang

      Pekerjaan Umum Dan Permukiman;                                      
     18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2014 tentang Pengelolaan Air Hujan pada

      Bangunan Gedung dan Persilnya;                                      
     19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistim Manajemen

      Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
     20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem

      Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;             
     21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2007 tentang Setifikat Laik Fungsi Bangunan

      Gedung;                                                             
     22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis
      Bangunan Gedung;                                                    

     23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan
      Aksebilitas pada Gedung dan Lingkungan;                             

     24. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 602/Kpts/M/2023 Tentang Batas
      Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa Konstruksi         

     25. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 01/SE/M/2017 tentang
      Penentuan Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) dalam Penyusunan Harga

      Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilingkungan Kementerian
      Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;                                

     26. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.66/SE/M/2015 tentang Biaya
      Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang
      Pekerjaan Umum; dan                                                 

     27. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor PB.01.01-Mn/2775 tanggal 30 Desember 2020 perihal
      Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR.

   B. Standar yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:  
     1. SNI 2847:2019 tentang Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung;

     2. SNI 1727:2020 tentang Beban Desain Minimum dan Kriteria Terkait Untuk Bangunan Gedung dan
      Struktur Lain;                                                      

     3. SNI 1726:2019 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan
      Gedung dan Non Gedung;                                              

     4. SNI 2052:2017 tentang Baja Tulangan Beton;                        
     5. SNI 8460:2017 tentang Persyaratan Perancangan Geoteknik;          

     6. SNI 0225-7-712:2020 tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020;

     7. SNI 04-7018-2004 tentang Sistem Pasokan Daya Listrik Darurat dan Siaga.

IV. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA                                     
  Pengguna Jasa    : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat
                     Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah
                     Kepulauan Riau, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman

                     Provinsi Kepulauan Riau, Pejabat Pembuat Komitmen Bina Penataan
                     Bangunan                                             
  Alamat Pengguna Jasa : Jl. Raja Haji Muhammad Tahir Istana Kota Piring Pulau Dompak Bukit
                     Bestari Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau        

V. LINGKUP PEKERJAAN                                                      

   Ruang lingkup pekerjaan Penataan Kawasan Pusaka di Kota Tanjung Pinang yang terdiri atas:
   1. Pekerjaan Persiapan Lapangan / Sitework;                            
   2. Penerapan SMKK;                                                     
   3. Penataan Kawasan Pusaka Cagar Budaya Disbudpar;                     
   4. Penataan Kawasan Pusaka Cagar Budaya Museum;                        

   5. Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah;                                    
   6. Pekerjaan Lain-Lain.                                                

VI. LOKASI KEGIATAN                                                       
   Lokasi kegiatan Penataan Kawasan Pusaka berada di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau