Manajemen Konstruksi Pembangunan Sekolah, Pasar Dan Puskesmas Di Kawasan Hunian Asn Ikn

MANAJEMEN    KONSTRUKSI    PEMBANGUNAN     SEKOLAH,  PASAR             
        DAN  PUSKESMAS   DI KAWASAN   HUNIAN  ASN  IKN                  

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pertama kali disampaikan pada Pidato Kenegaraan di
Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada 16 Agustus
2019, yang dilanjutkan dengan Pengumuman Pemindahan IKN oleh Presiden pada tanggal
26 Agustus 2019 di Istana Negara.                                       
Sejak tahun 2019, Kementerian PUPR telah memulai proses perencanaan IKN 
mengundang keterlibatan masyarakat umum dalam proses perwujudan IKN yang baru
melalui Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara sehingga terpilih pemenang
sayembara dengan konsep gagasan “Nagara Rimba Nusa”.                    

Sebagai tindak lanjut hasil sayembara, dilakukan proses Urban Design dengan kebutuhan
populasi serta fungsi-fungsi di IKN, serta berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga
terkait penyusunan Perencanaan spasial IKN.                             
Undang – Undang IKN telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia pada 18
Januari 2022. Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN)
telah ditandatangani oleh Presiden dan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
pada 15 Februari 2022. Amanat dalam UU IKN Pasal 7 bahwa Pelaksanaan pembangunan
dan pemindahan IKN dilaksanakan secara bertahap sebagaimana disampaikan dalam
Lampiran Perpres Perincian Rencana Induk IKN tahap awal pemindahan IKN dimulai pada
tahun 2022 – 2024.                                                      

Pemindahan Ibu Kota Negara dibarengi dengan Pemindahan perangkap pendukung
pemerintahan termasuk ASN dan Perkantoran. Pada tahap awal pelaksanaan  
penyelenggaran perkantoran di Ibu Kota Nusantara direncanakan dengan sistem Share
office. Pembangunan perkantoran yang dilaksanakan salah satunya adalah perkantoran
blok kemenko yang terdiri atas Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Hankam, serta Kementerian
Koordinator PMK. .                                                      
Paket Manajemen Konstruksi Pembangunan Sekolah, Pasar dan Puskesmas di Kawasan
Hunian ASN IKN merupakan paket kegiatan manajemen konstruksi dari Pembangunan
Sekolah, Pasar dan Puskesmas di Kawasan Hunian ASN IKN. Dalam proses pemerintahan
dan pembangunan ekonomi yang selalu bergerak dinamis, Kementerian ini pun
berkembang sehingga beberapa kali terus berganti nama.                  

Dalam penyelenggaraannya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung, setiap pembangunan bangunan gedung negara, baik itu pembangunan baru,
perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah
ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai, dan/atau
perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi), akan melalui tahapan-tahapan mulai dari
proses persiapan, perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi fisik, serta pengawasan
konstruksi.                                                             

Dalam pelaksanaan konstruksi fisik, diperlukan pengawasan dan pengendalian di lapangan
agar penyelenggaraan konstruksi fisik tepat mutu, waktu dan biaya serta tertib administrasi
sesuai peraturan yang berlaku / tekait. Dengan adanya kebutuhan tersebut, maka kegiatan
Manajemen Konstruksi Pembangunan Sekolah, Pasar dan Puskesmas di Kawasan Hunian
ASN IKN di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara memerlukan peran
Konsultan Manajemen Konstruksi untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan di
lapangan agar berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan.            
Provinsi Kalimantan Timur, di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai
Kartanegara. Berdasarkan dokumen Urban Design Development Kawasan Inti Pusat
Pemerintahan (KIPP – IKN), lokasi Pembangunan Sekolah, Pasar dan Puskesmas di
Kawasan Hunian ASN IKN terletak pada koordinat 0°58'14.9232'' S, 116°41'59.8668'' E

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Permukiman
Wilayah Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 – 2025 dengan Alokasi sebesar Rp.
6.094.900.000,00 ( Enam Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah )