Supervisi Pengendalian Banjir Kali Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan

KERANGKA  ACUAN  KERJA (KAK)/ TERM OF REFERENCE (TOR)             

                  KONSULTANSI  KONSTRUKSI TA.2024                        

          SUPERVISI PENGENDALIAN BANJIR KALI PESANGGRAHAN                

                       KOTA JAKARTA SELATAN                              

 Kementerian           : Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat             
 Unit Eselon I         : Direktorat Jenderal Sumber Daya Air             

 Program               : Ketahanan Sumber Daya Air                       

 Sasaran Program       : Meningkatnya Ketersediaan Air melalui Pengelolaan
                         Sumber Daya Air Secara Terintegrasi             

 Unit Eselon II        : Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane    
 Satuan Kerja          : SNVT  Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Ciliwung  

                         Cisadane                                        

 Kegiatan              : Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama
                         Perkotaan, dan Pengaman Pantai                  

 Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Panjang Bangunan Pengendali Daya Rusak Air
                         yang Dibangun                                   

 Volume Keluaran (Output) : 1 Laporan                                    

 A. Dasar Hukum                                                          

    a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;        
    b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;         

    c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
    d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;          

    e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta,

      Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;                         
    f. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

    g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2008
      tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang merupakan

      Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri;                    
    h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015

      tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;  

    i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2019
      tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

      Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan
      Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015—2019;                         

    j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020

      tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
      Rakyat;                                                            

    k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020
      tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan

      Umum dan Perumahan Rakyat;                                         

    l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan
      dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan

      Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;                      
    m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas Peraturan

      Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak

      oleh Menteri Keuangan.                                             

 B. Gambaran Umum                                                        
    Kali Pesanggrahan melintasi dua wilayah adminitrasi yaitu Kota Tangerang Selatan dan

    Jakarta. Di hulu sungai, telah terjadi alih fungsi lahan dari hutan menjadi vila, real estate,

    dan perkampungan sehingga mengakibatkan air hujan tidak bisa tertampung dan meresap,
    melainkan langsung menjadi aliran permukaan yang masuk ke Kali Pesanggrahan.

    Upaya pengendalian banjir terhadap kali Pesanggrahan telah dilakukan sejak dahulu yang
    dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane dengan cara penataan

    bantaran sungai dan pengerukan sungai dengan tujuan untuk pengoptimalan kapasitas aliran
    sungai. Penanggulangan banjir dan genangan di wilayah yang tercakup dalam DAS

    Ciliwung-Cisadane ini dilaksanakan secara terus menerus sebagai bagian usaha

    menciptakan wilayah yang nyaman dihuni dan dapat memberikan kesejahteraan bagi
    penghuninya.                                                         

    Profil Kali Pesanggrahan yaitu memiliki luas DAS 1.366 km2 dengan panjang sungai utama
    137.6, dengan hulu kali berada di Gunung Kendeng (1.764 m), Gunung Perbakti ( 1.699 m),

    dan Gunung Salak 2.211 m, sedangkan hilir kalinya berada di laut jawa. DAS Kali

    Pesanggrahan memiliki curah hujan rata – rata sebesar 3.137 mm.      
C. Penerima Manfaat                                                      

    Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah penduduk di sekitar kawasan Kali Pesanggrahan
    yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak oleh banjir.    

 D. Strategi Pencapaian Keluaran                                         

    1. Metode Pelaksanaan                                                
      Metode pelaksanaan dilaksanakan secara kontraktual.                

    2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan                                     

      2.1 Lingkup Pekerjaan                                              

         Lingkup kegiatan penyelenggaraan usaha jasa konsultansi konstruksi dalam kontrak
         ini meliputi kegiatan:                                          

         Pengawasan                                                      
         Kegiatan pengawas dilakukan untuk memastikan:                   

         a. terpenuhinya persyaratan keteknikan; dan                     

         b. terpenuhinya persyaratan administrasi kontrak.               
         Pengawasan pekerjaan konstruksi meliputi aspek:                 

         a. Mutu;                                                        
         b. Kuantitas;                                                   

         c. Jadwal;                                                      

         d. Pelaporan;                                                   
         e. Keselamatan Konstruksi; dan                                  

         f. Rekayasa Teknis dan review design.                           
         Kegiatan pengawasan pekerjaan konstruksi meliputi:              

         a. Memeriksa dan membuat rekomendasi terhadap penyusunan dan pemutakhiran
           RMPK Penyedia;                                                

         b. Melakukan pemeriksaan dan pengujian mutu bahan dan hasil pekerjaan;

         c. Melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap kuantitas hasil pekerjaaan;
         d. Melakukan pengawasan terhadap jadwal pekerjaan dan metode kerja;

         e. Menyusun laporan terkait hasil pekerjaan yang tidak memenuhi syarat;
         f. Memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada pihak pelaksana pekerjaan

           jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen kontrak;           

         g. Melakukan pengawasan terhadap penerapan Keselamatan Konstruksi;
         h. Mengusulkan kepada PPK untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan sementara

           jika pelaksana pekerjaan tidak memperhatikan peringatan yang diberikan;

         i. Merekomendasikan kepada PPK untuk menolak pelaksanaan dan hasil pekerjaan
           konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi;                     

         j. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan Penyedia (laporan harian, laporan
           mingguan, laporan bulanan, back up quantity, back up quality, laporan opname

           tagihan, gambar pelaksanaan, as built drawing, dokumen operasi dan

           pemeliharaan, dan laporan lainnya);                           
         k. Melakukan review design atas ketidak sesuaian kondisi lapangan terhadap desain

           maupun terhadap struktur yang belum didetailkan serta memberikan justifikasi
           teknis terhadap perubahan yang terjadi;                       

         l. Menyusun dan menyampaikan Laporan Pengawasan secara periodik;

         m. Melakukan pengawasan selama masa pemeliharaan.               
      2.2 Waktu Pelaksanaan Tahun Anggaran 2024                          

  No Kegiatan Jan Feb Mar  April Mei Juni Juli Agus Sep Okto Nov  Des    

     Pekerjaan                                                           
  1                                                                      
     Supervisi                                                           

 E. Waktu Pencapaian Keluaran                                            

    Waktu pencapaian keluaran yaitu selama 7 (Tujuh) bulan atau 210 ( dua ratus sepuluh) hari

    kalender.                                                            

 F. Biaya yang diperlukan                                                
    Total biaya yang diperlukan untuk Supervisi Pengendalian Banjir Kali Pesanggrahan adalah

    Rp2.474.688.390,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh
    delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).                      

 G. Rincian Anggaran Biaya (RAB)                                         
    Terlampir                                                            

 Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

                                                 Jakarta, 17 Mei 2024    
                                                      Jakarta, Mei 2023  
                                                Kepala SNVT PJSA CIliwung Cisadane

                                                     Hendra Yuldi, S.T., M.T.

                                                      197508262002121003