Reviu Desain Jalan Tol Jambi - Rengat Tahap I (Sp. Ness - Merlung)

Uraian Singkat Pekerjaan                            

1. Latar Belakang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan
                lembaga di bawah Pemerintah Republik Indonesia yang mempunyai
                wewenang dan tanggung jawab dalam hal-hal yang berkaitan dengan
                bidang Pekerjaan Umum. Direktorat Jenderal Bina Marga adalah salah
                satu Direktorat Jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan
                Perumahan Rakyat yang bertanggung jawab atas pembinaan seluruh
                jaringan jalan yang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

                Pembangunan Jalan Tol di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
                Untuk Pembangunan Jalan Tol Jambi - Rengat Tahap I (Sp Ness -
                Merlung), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                menugaskan Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan
                (PJBH) Provinsi Jambi untuk menyiapkan dokumen Reviu Desain
                Pembangunan Jalan Tol Jambi - Rengat Tahap I (Sp Ness - Merlung).
                Dengan adanya Pembangunan Jalan Tol Jambi - Rengat Tahap I (Sp

                Ness - Merlung), maka waktu tempuh antara Provinsi Jambi - Merlung
                menjadi lebih cepat yang berdampak pada percepatan pembangunan
                dan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.          
                Pembiayaan Pembangunan Jalan Tol Jambi - Rengat Tahap I (Sp Ness
                - Merlung) direncanakan akan menggunakan skema pembiayaan loan
                dari The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Dalam
                perencanaannya, AIIB mempunyai kriteria tertentu yang harus

                disesuaikan dan diterapkan ke dalam dokumen persyaratan
                pengajuan loan Pembangunan Jalan Tol Jambi - Rengat Tahap I (Sp
                Ness - Merlung).                                       
                Untuk menjamin agar dokumen pengajuan tersebut sesuai dengan
                permintaan AIIB dan peraturan yang berlaku di negara Indonesia,
                maka diperlukan Tim Konsultan yang bertugas untuk membantu
                Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan dan Pengawasan, Satker

                Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Provinsi Jambi untuk menyiapkan
                dokumen reviu desain dan biaya.                        

2. Maksud dan   Layanan jasa konsultansi ini dimaksudkan untuk membantu Satker
   Tujuan       PJBH Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan pekerjaan Reviu Desain
                Jalan Tol Jambi - Rengat Tahap I (Sp Ness - Merlung) serta pekerjaan
                lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Satker PJBH Provinsi

                Jambi.                                                 
                Layanan jasa konsultansi ini bertujuan agar pekerjaan Reviu Desain
                Jalan Tol Jambi - Rengat Tahap I (Sp Ness - Merlung) terlaksana sesuai
                rencana dengan menggunakan standar dan prosedur yang berlaku.
3. Lingkup Kegiatan Lingkup Jasa Konsultan mencakup pekerjaan-pekerjaan, antara lain
                 sebagai berikut:                                      
                 A. Menyusun Rencana Program Mutu Kontrak sesuai dokumen
                    kontrak;                                           
                 B. Menyiapkan reviu desain RTA yang diminta oleh Satker PJBH
                    Provinsi Jambi;                                    

                 C. Membantu Satker PJBH Provinsi Jambi dalam pelaksanaan tugas-
                    tugas lainnya sesuai dengan fungsinya;             
                 D. Melaksanakan penyusunan Value Engineering terhadap 
                    dokumen RTA dengan lingkup :                       
                    1. Aspek Geoteknik                                 
                      a. Standar acuan sesuai dengan point 8 (delapan) KAK
                      b. Identifikasi atau lingkup Value engineering   

                        • Melakukan optimasi jenis perbaikan tanah terhadap
                          mitigasi tanah lunak;                        
                    2. Aspek Struktur                                  
                        a. Standar acuan sesuai dengan point 8 (delapan) KAK
                        b. Identifikasi atau lingkup Value engineering 
                        • Menganalisis dan mengoptimalisasi desain, tipe

                          struktur, pembentangan dan detailing jembatan yang
                          terdapat dalam dokumen RTA, sehingga dapat   
                          menghasilkan desain yang optimal dan tetap   
                          memenuhi kriteria desain;                    
                        • Dalam menentukan tipe struktur jembatan dalam
                          tahap value engineering tetap mempertimbangkan
                          kondisi yang ada, berita acara dan izin yang telah

                          terbit pada setiap lokasi persilangan atau perlintasan
                          sehingga bangunan berfungsi sebagaimana mestinya
                          dan optimal;                                 
                    3. Hidrologi                                       
                      a. Standar acuan sesuai dengan point 8 (delapan) KAK
                      b. Identifikasi atau lingkup Value engineering   
                        • Mengindentifikasi permasalahan terkait dengan

                          desain hidrologi dan drainase yang akan di review
                          sehingga dapat menghasilkan desain yang optimal dan
                          tetap memenuhi kriteria desain;              
                        • Menganalisis dan mengoptimalisasi Bangunan   
                          Hidrologi dan drainase antara lain box culvert,
                          jembatan sungai, drainase yang terdapat dalam
                          dokumen RTA.                                 

                    4. Aspek geometrik                                 
                      a. Standar acuan sesuai dengan point 8 (delapan) KAK
                      b. Identifikasi atau lingkup value engineering   
                        • Identifikasi penerapan desain geometrik untuk
                          memastikan trase yang di reviu dapat memenuhi
                          persyaratan geometrik yang dibuktikan dengan sketsa
                          horizontal dan penampang memanjang rencana trase
                          jalan;                                       
                        • Didalam penetuan desain alinyemen horizontal dan
                          vertikal harus sudah memperhitungkan dengan  
                          cermat sesuai dengan kebutuhan perencanaan untuk
                          lokasi lokasi: galian, timbunan, dan jembatan;

                        • Secara kasar harus bisa dihitung perkiraan volume
                          pekerjaan yang akan timbul serta bisa dibuatkan
                          perkiraan rencana biaya secara sederhana dan 
                          diharapkan dapat menedekati desain final.    
                 E. Melaksanakan koordinasi dengan konsultan manajemen 
                    regional pada wilayah Balai terkait dengan konsultan

                    manajemen pusat;                                   
                 F. Merencanakan dan melaksanakan proses dan pelaksanaan
                    kegiatan secara terkendali yang meliputi:          
                    1. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan persyaratan
                      yang telah ditetapkan dalam rencana mutu unit kerja atau
                      rencana mutu pelaksanaan kegiatan atau rencana mutu
                      kontrak.                                         

                    2. Setiap kegiatan dapat diketahui ketersediaan informasi yang
                      menggambarkan karakteristik kegiatan dan ketersediaan
                      dokumen kegiatan.                                
                    3. Setiap kegiatan memenuhi persyaratan ketersediaan sumber
                      daya yang diperlukan dalam proses kegiatan.