Supervisi Pelaksanaan Percepatan Penyediaan Air Minum (Inpres) Provinsi Jawa Timur Satker Wilayah I

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                              
     SUPERVISI PELAKSANAAN PERCEPATAN  PENYEDIAAN AIR MINUM               
                   (INPRES) PROVINSI JAWA TIMUR                           

Ruang Lingkup Pekerjaan Konsultan Supervisi Pelaksanaan Percepatan Penyediaan Air Minum
(Inpres) Provinsi Jawa Timur, meliputi :                                  

  1. Persiapan pelaksanaan;                                               

  2. Pemantauan dan pengawasan di lapangan;                               
  3. Penelaahan terhadap kondisi pekerjaan, potensi resiko/kemungkinan dampak yang akan
     timbul, solusi/rekomendasi terhadap permasalahan di lapangan, langkah percepatan yang
     harus dilakukan, serta kemungkinan adanya review desain terhadap kondisi terbaru di
     lapangan;                                                            

  4. Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.                                   
     Tahapan pelaksanaan pembangunan mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
     Nomor. 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, lingkup
     pekerjaan dalam menyelenggarakan pekerjaan konsultan supervisi meliputi :

     a) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan
        dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.           
     b) Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi
        ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.                  
     c) Mengawasi pelaksanaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian

        volume atau realisasi fisik.                                      
     d) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang
        terjadi selama pelaksanaan konstruksi.                            
     e) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan

        dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan,
        laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh penyedia
        jasa pelaksanaan konstruksi.                                      
     f) Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh
        penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.                             

     g) Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built
        drawing) sebelum serah terima pertama.                            
     h) Menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi
        perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan

        pengawasan.                                                       
     i) Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan
        pekerjaan, dan serah terima pertama dan akhir pelaksanaan konstruksi sebagai
        kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi.       
     j) Bersama-sama penyedia jasa perencanaan konstruksi menyusun petunjuk

        pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.                      
     k) Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun dokumen pendaftaran.   
     l) Melakukan pemeriksaan dan menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung terbangun
        sesuai dengan imb.                                                
     m) membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan dokumen Sertifikat Laik

        Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kabupaten atau Kota setempat.