Penyusunan Final Business Case Proyek Kpbu Daerah Irigasi Lhok Guci, Aceh

URAIAN SINGKAT                                 
   1. LINGKUP PEKERJAAN                                                    
        Ruang lingkup Penyusunan Dokumen Final Business Case Proyek KPBU DI Lhok Guci

    mengikuti Peraturan Bappenas No 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama
    Pemerintah dan Badan Usaha. Adapun Ruang lingkup Penyusunan Dokumen Final Business

    Case Proyek KPBU DI Lhok Guci meliputi:                                
    1. Penyusunan Dokumen Final Business Case yang terdiri dari penyempurnaan data

       dengan kondisi terkini dan pemutakhiran atas kelayakan dan kesiapan yang sebelumnya
       telah tercakup dalam dokumen Outline Business Case, termasuk penyelesaian hal yang

       perlu ditindaklanjuti.                                              
        a) Kajian strategis, antara lain memuat:                           

          1) konfirmasi kesesuaian dan/atau pemutakhiran atas kajian strategis yang telah

             dilakukan pada studi pendahuluan, dengan memperhatikan:       

             i. ada atau tidaknya regulasi baru dari yang telah digunakan sebagai referensi
               dalam penyusunan kajian strategis dalam studi pendahuluan;  

             ii. keberlakuan regulasi yang digunakan sebagai referensi dalam penyusunan
               kajian strategis dalam studi pendahuluan;                   

            iii. pengembangan tinjauan regulasi sesuai dengan perkembangan proyek

               KPBU; dan                                                   

            iv. pengembangan tinjauan kelembagaan sesuai dengan perkembangan
               proyek KPBU.                                                

        b) Kajian ekonomi, antara lain memuat:                             

          1) melakukan analisis biaya manfaat sosial yang terdiri dari:    
             i. perbandingan biaya dan manfaat dengan atau tanpa KPBU, yang dihitung

               dengan cara:                                                

               (a) penentuan biaya ekonomi dengan mengubah harga finansial menjadi
                  harga ekonomi (shadow price) untuk setiap masukan dan keluaran

                  berdasarkan faktor konversi ekonomi yang sesuai;         

               (b) penentuan manfaat ekonomi dilakukan dengan mengonversikan
                  manfaat tersebut menjadi kuantitatif; dan                
               (c) parameter penilaian kelayakan ekonomi dilakukan melalui pendekatan
                  Economic Internal Rate of Return (EIRR) dan Economic Net Present

                  Value (ENPV).                                            
             ii. analisis sensitivitas untuk mengkaji pengaruh ketidakpastian pelaksanaan

               KPBU terhadap tingkat kelayakan ekonomi proyek.             

          2) Melakukan penilaian kuantitatif Nilai Manfaat Uang, yang dapat dilakukan
             dengan melakukan penyusunan pembanding sektor publik jika proyek

             dilaksanakan oleh pemerintah sendiri melalui pengadaan barang dan jasa
             tradisional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait

             dengan pengadaan barang dan jasa, dan dengan model perbandingan jika
             proyek diselenggarakan melalui KPBU.                          

          3) Melakukan analisis risiko yang terdiri atas identifikasi risiko, penilaian risiko,
             alokasi risiko, dan mitigasi risiko.                          

          4) Pelaksanaan analisis risiko dapat dilakukan dalam penilaian kuantitatif Nilai

             Manfaat Uang.                                                 
        c) Kajian komersial antara lain memuat:                            

          1) Kajian penyiapan teknis yang tersusun atas:                   

             i. tinjauan penyiapan teknis proyek;                          

             ii. penentuan spesifikasi keluaran; dan                       

            iii. penentuan bentuk KPBU.                                    

          2) Kajian penyiapan komersial yang tersusun atas:                

             i. tinjauan potensi permintaan;                               
            ii. analisis pasar; dan                                        

            iii. analisis potensi pendapatan.                              

          3) Tinjauan penyiapan teknis proyek dilakukan dengan:            

             i. penyiapan tapak termasuk jalur, jika diperlukan;           

            ii. rancang bangun awal yang memuat rancangan teknis dasar KPBU termasuk
               lingkup KPBU;                                               

            iii. penentuan opsi teknologi, termasuk mempertimbangkan penggunaan

               tingkat komponen dalam negeri;                              
            iv. pemenuhan persyaratan permohonan penetapan lokasi;         

            v. perencanaan pengadaan tanah;                                
            vi. penyiapan Persetujuan Lingkungan;                          

            vii. penyiapan pemanfaatan barang milik negara/barang milik daerah, jika ada;

               dan                                                         

           viii. tinjauan aspek sosial yang antara lain memuat:            
               (a) rencana pemukiman kembali, yang merupakan bagian dari   

                  perencanaan pengadaan tanah ;                            

               (b) penggunaan produk dalam negeri, pemberdayaan usaha mikro dan
                  kecil, dan/atau koperasi serta penerapan kesetaraan gender,

                  penyandang disabilitas dan/atau kelompok sosial tertentu .
          4) Penentuan spesifikasi keluaran, antara lain memuat:           

             i. Layanan yang meliputi kuantitas, kualitas dan ketersediaan;

            ii. jadwal indikatif untuk pekerjaan pembangunan dan penyediaan peralatan;

               dan                                                         
            iii. persyaratan penyerahan aset dan/atau pengelolaannya sesuai Perjanjian

               KPBU.                                                       

          5) Penentuan bentuk KPBU dilakukan sebagai berikut:              

             i. Penentuan bentuk KPBU mempertimbangkan:                    
               (a) lingkup KPBU;                                           

               (b) jangka waktu dan penahapan KPBU;                        

               (c) identifikasi keterlibatan pihak ketiga;                 

               (d) skema pemanfaatan barang milik negara/barang milik daerah; dan

               (e) status kepemilikan aset KPBU selama jangka waktu Perjanjian KPBU
                  dan penyerahan aset dan/atau pengelolaannya setelah berakhirnya

                  Perjanjian KPBU.                                         

             ii. Bentuk KPBU mencakup sebagian atau seluruh proses KPBU, mencakup:
               (a) pembiayaan;                                             

               (b) perancangan;                                            
               (c) konstruksi untuk membangun;                             

               (d) pengoperasian;                                          
               (e) pengembangan;                                           

               (f) revitalisasi;                                           

               (g) pemeliharaan/perawatan;                                 

               (h) penyerahan aset Infrastruktur; dan/atau                 

               (i) penyerahan pengelolaan aset sesuai Perjanjian KPBU.     

            iii. Dalam melakukan kajian teknis, mempertimbangkan standarisasi aspek
               lingkungan, sosial dan tata pemerintahan (environmental, social and

               governance).                                                
            iv. Tinjauan potensi permintaan, antara lain memuat:           

               (a) kemampuan membayar (ability to pay), kemauan membayar   

                  (willingness to pay), kemauan mendapatkan pelayanan (willingness to
                  be served) yang diantaranya dihasilkan melalui survei kebutuhan nyata

                  (real demand survey);                                    
               (b) analisis kapasitas fiskal atau sumber keuangan lainnya dari PJPK yang

                  diantaranya dihasilkan melalui perhitungan debt service coverage ratio
                  (DSCR); dan                                              

               (c) pelaksanaan uji elastisitas permintaan.                 

            v. Analisis pasar, antara lain memuat:                         

              (a) pelaksanaan Penjajakan Minat Pasar;                      

              (b) pemilihan strategi untuk mengurangi risiko pasar dan meningkatkan
                 persaingan sehat dalam proses pengadaan KPBU; dan         

              (c) penilaian mengenai struktur.                             

            vi. Analisis potensi pendapatan, antara lain memuat:           

               (a) perhitungan keseimbangan antara biaya dan pendapatan KPBU selama
                  periode kerja sama;                                      

               (b) identifikasi pembayaran/tarif awal, mekanisme penyesuaian, indeks
                  acuan untuk membuat penyesuaian atas parameter yang digunakan
                  selama jangka waktu Perjanjian KPBU yang dapat dilakukan melalui
                  survei kebutuhan nyata ( real demand survey);            

               (c) identifikasi pembayaran ketersediaan layanan (Availibility Payment),
                  yang dapat dilakukan melalui survei kebutuhan nyata (real demand

                  survey);                                                 

               (d) identifikasi dampak terhadap pendapatan dalam hal:      

                 (1) terjadi kenaikan biaya KPBU (cost overrun);           
                 (2) pembangunan KPBU selesai lebih awal;                  
                 (3) terjadinya pemberian insentif atau pemotongan pembayaran dalam

                    hal pemenuhan kewajiban; dan                           
                 (4) identifikasi terkait adanya potensi penggabungan pengembalian

                    investasi pada KPBU.                                   
        d) Kajian finansial                                                

          i. Kajian finansial bertujuan menganalisis kelayakan proyek dari sisi finansial,

            untuk:                                                         
            (a) menentukan tingkat biaya modal rata-rata tertimbang/Weighted Average

               Cost of Capital (WACC);                                     

            (b) menentukan besaran nilai bersih sekarang/Financial Net Present Value
               (FNPV) dan metode pengembalian investasi;                   

            (c) menentukan tingkat imbal hasil keuangan (Financial Internal Rate of Return)

               KPBU yang merupakan tingkat imbal hasil keuangan proyek;    
            (d) menentukan besaran imbal hasil ekuitas/Equity Internal Rate of Return

               (Equity IRR);                                               

            (e) menyajikan proyeksi laporan keuangan proyek yang terdiri dari proyeksi
               neraca keuangan, proyeksi laporan arus kas, dan proyeksi laporan laba rugi

               Badan Usaha Pelaksana;                                      
            (f) menentukan rasio cakupan pembayaran utang (Debt Service Coverage

               Ratio);                                                     

            (g) menyajikan sensitivitas KPBU;                              

            (h) menentukan bentuk dan nilai Dukungan Pemerintah yang dibutuhkan; dan
            (i) menyajikan indikasi besaran biaya penjaminan pemerintah, jika diperlukan
               penjaminan pemerintah.                                      

          ii. Kajian finansial dilakukan dengan mempertimbangkan:          

            (a) rasio ekuitas dan pinjaman yang akan digunakan dalam proyek KPBU,
               sesuai dengan rasio yang umum digunakan di Indonesia;       

            (b) informasi ekonomi makro (nilai tukar, inflasi, dan suku bunga) yang

               dikeluarkan oleh otoritas lembaga resmi seperti Bank Indonesia dan Badan
               Pusat Statistik;                                            

            (c) analisis biaya modal yang terdiri dari biaya proyek, asumsi bunga dan
               eskalasi biaya dari proyek KPBU;                            

            (d) biaya operasional dan pemeliharaan;                        

            (e) biaya penyusutan dan nilai buku pada akhir masa konsesi;   

            (f) perhitungan biaya-biaya lain terkait proyek KPBU seperti biaya pemukiman
               kembali, pemeliharaan lingkungan, perijinan, dan biaya tidak langsung

               (management overhead cost);                                 

            (g) biaya mitigasi risiko; dan                                 
            (h) perhitungan pendapatan yang didasarkan pada hasil kajian komersial.

        e) Kajian manajemen dilakukan dengan melakukan penyusunan rancangan dokumen

          manajemen Perjanjian KPBU yang memuat antara lain:               

          i. indikasi struktur proyek;                                     
          ii. profil proyek KPBU;                                          

         iii. tugas dan wewenang simpul KPBU dalam melakukan pengendalian pelaksanaan

            Perjanjian KPBU;                                               

         iv. kewajiban yang harus dilakukan para pihak dalam Perjanjian KPBU;
         v. persyaratan teknis dan administrasi;                           

         vi. indikasi bagan alir pelaksanaan pengendalian;                 

         vii. indikasi jadwal pelaksanaan pengendalian proyek;             

        viii. rencana dan metode verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi, dan
            pengujian dan kriteria penerimaannya;                          
         ix. indikasi jadwal kriteria penerimaan;                          

         x. rencana daftar induk dokumen; dan                              
         xi. rencana daftar induk rekaman/bukti kerja.                     

        f) Penjajakan Minat Pasar meliputi kegiatan presentasi proyek KPBU DI Lhok Guci

          oleh PJPK dan konsultasi proyek KPBU antara PJPK dengan Badan Usaha calon
          investor, lembaga jasa keuangan dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk

          penghimpunan masukan atas proyek KPBU DI Lhok Guci.              
        g) Kajian mengenai hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, antara lain:

          i. Identifikasi isu kritis yang harus ditindaklanjuti;           

          ii. Menyusun rencana penyelesaian isu kritis pada poin 1) termasuk strategi

            penyelesaian dan penanggung jawab; dan                         
         iii. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persiapan KPBU.

         iv. Penyusunan Dokumen Basic Design Gambar desain awal (basic design) antara

            lain mencakup: tipikal potongan cross and long section, plan & profile, tipikal
            bangunan yang mendekati Detail Engineering Design (DED).       

            Penyusunan Dokumen Pengadaan, yang terdiri dari Dokumen Prakualifikasi
            (RfQ) dan Dokumen Permintaan Proposal (RfP) termasuk dokumen rancangan

            Perjanjian/Kontrak KPBU.                                       
           1)                                                              

   2. TAHAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN                                        
      1) Jadwal dan masa penugasan Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung        

                                                     BULAN                 
    NO.                  POSISI                                            
                                                  1    2    3              

     1.  Team Leader (Ahli KPBU)                                           

     2.  Ahli Hukum                                                        

     3.  Ahli Teknik Perencanaan Irigasi Rawa                              

     4.  Ahli Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan                
         Irigasi                                                           
                                                     BULAN                 
    NO.                  POSISI                                            
                                                  1    2    3              
     5.  Ahli Geodesi                                                      

     6.  Ahli Ekonomi dan Finansial                                        

     7.  Ahli Lingkungan Sosial dan Tata Kelola (Economic Social           

         Good Governance)                                                  

     8.  Ahli Pengadaan                                                    

     9.  Ahli Manajemen Risiko                                             

    10.  Ahli Kontrak Kerja Konstruksi                                     

    11.  Asisten Tenaga Ahli KPBU                                          

    12.  Asisten Tenaga Ahli Teknik Perencanaan Irigasi Rawa               

    13.  Asisten Tenaga Ahli Operasi dan Pemeliharaan Jaringan             

         Irigasi                                                           

    14.  Asisten Tenaga Ahli Teknik Geodesi                                

    15.  Asisten Tenaga Ahli Ekonomi Finansial                             

    16.  Surveyor Topografi                                                

    17.  Operator Computer-Aided Design (CAD)                              

    18.  Operator Sistem Informasi Geografis (SIG)                         

    19.  Tenaga Lokal Topografi (1)                                        

    20.  Tenaga Lokal Topografi (2)                                        

      2) Tahapan Kegiatan                                                  

         a) Tahap Persiapan, yang terdiri dari Workshop SMAP, Pelatihan SMAP,
            Assessment SMAP, dan Penyusunan Dokumen Gap Analysis;          
         b) Tahap Pengembangan Sistem, yang terdiri dari Penyusunan Rancangan
            Dokumen Kebijakan, Pengesahan Rancangan Dokumen Kebijakan dan  

            Pendokumentasian Seluruh Dokumen Kebijakan;                    
         c) Tahap Implementasi, yang terdiri dari Penyusunan Rencana Pelaksanaan

            Sosialisasi, Pelaksanaan Sosialisasi dan Penerapan Kebijakan;  

         d) Tahap Reviu Sistem, yang terdiri dari Pelaksanaan Audit Internal, Perbaikan
            Hasil Audit, Tinjauan Manajemen Puncak, Tinjauan Dewan Pengarah, Pemilihan

            Lembaga Sertifikasi dan Kick Off Meeting;                      
         e) Tahap Sertifikasi, yang terdiri dari Perbaikan Hasil Audit, Perbaikan Hasil Audit,

            Audit Tahap II, Keputusan Sertifikasi dan Surveillance. Dilaksanakan oleh Badan
            Sertifikasi Independen yang bertugas untuk melakukan sertifikasi terhadap

            Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).                        

     3) Waktu Pelaksanaan                                                  

                                                         BULAN             
NO.                 TAHAPAN KEGIATAN                                       
                                                      1    2    3          

 1.  Menyusun draft Laporan Pendahuluan FBC                                

 2.  Melaksanakan Rapat membahas draft Laporan Pendahuluan FBC             
     dengan Tim Teknis kegiatan.                                           

 3.  Melakukan finalisasi Laporan Pendahuluan FBC.                         

 4.  Melakukan kunjungan lapangan untuk mendapatkan bahan dalam            

     rangka menyusun dokumen Final Business Case Proyek KPBU DI            
     Lhok Guci                                                             

 5.  Melakukan survey pengukuran/topografi dan penyelidikan tanah serta    
     sedimen di lokasi                                                     

 6.  Melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholders terkait baik di     

     DKI Jakarta maupun di Aceh                                            
                                                         BULAN             
NO.                 TAHAPAN KEGIATAN                                       
                                                      1    2    3          
 7.  Menyusun draft Laporan Antara FBC , draft Laporan                     

     Pengukuran/Topografi, draft Laporan Geodesi dan Hidraulika, draft     
     Album Gambar                                                          

 8.  Melaksanakan Rapat membahas draft Laporan Antara FBC, draft           

     Laporan Pengukuran/Topografi, draft Laporan Geodesi dan               
     Hidraulika, draft Album Gambar dengan Tim Teknis kegiatan.            

 9.  Melakukan finalisasi Laporan Antara FBC, Laporan                      

     Pengukuran/Topografi, Laporan Geodesi dan Hidraulika, Album           
     Gambar                                                                

10.  Melaksanakan Market Consultation sebanyak 1 (satu) kali di DKI        

     Jakarta                                                               

11.  Menyusun Dokumen Pengadaan yang terdiri dari Dokumen                  
     Prakualifikasi (RfQ) dan Dokumen Permintaan Proposal (RfP)            

     termasuk berkas rancangan Perjanjian KPBU                             

12.  Menyusun draft Laporan Akhir FBC, Laporan Pengukuran/Topografi,       
     Laporan Geodesi dan Hidraulika, Album Gambar, dan Executive           

     Summary.                                                              

13.  Melaksanakan Rapat membahas Laporan Akhir FBC, Laporan                
     Pengukuran/Topografi, Laporan Geodesi dan Hidraulika, Album           

     Gambar, dan Executive Summary dengan Tim Teknis kegiatan.             

14.  Melakukan finalisasi Laporan Akhir FBC,  Laporan                      
     Pengukuran/Topografi, Laporan Geodesi dan Hidraulika, Album           

     Gambar, dan Executive Summary.                                        

   3. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN                                      
      Kegiatan Penyusunan Dokumen Final Business Case Proyek KPBU DI Lhok Guci
      dilakukan secara kontraktual selama 3 (tiga) bulan kalender terhitung sejak Surat Perintah

      Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani                                    
   4. BIAYA YANG DIPERLUKAN                                                
      Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan biaya sebagaimana HPS sebesar Rp

      2.441.840.160 (Dua Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus
      Empat Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).