Revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi Dan Asrama Inggrisan Banyuwangi

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                            

   REVITALISASI      PASAR    INDUK    BANYUWANGI        DAN             
           ASRAMA     INGGRISAN      BANYUWANGI                          

           PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PRASARANA STRATEGIS II               

          SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN                  

                    WILAYAH II PROVINSI JAWA TIMUR                       
            BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWATIMUR                 

                     TAHUN ANGGARAN  2024-2025                           

                        (MULTI YEARS CONTRACT)                           
                         Term of Reference (TOR)                         

PEKERJAAN   : REVITALISASI PASAR INDUK BANYUWANGI DAN ASRAMA INGGRISAN   
              BANYUWANGI                                                 

LOKASI      : KABUPATEN BANYUWANGI, JAWA TIMUR                           

I. PENDAHULUAN                                                           

I.1. Latar Belakang                                                      
Pembangunan bidang Cipta Karya membutuhkan dukungan dari masyarakat, Pemerintah Daerah, dan

stakeholder terkait. Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum

Perumahan Rakyat membawa visi mewujudkan permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni,
produktif, dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal dalam pengembangan sistem

penyediaan air minum, penyehatan lingkungan permukiman, pengembangan kawasan permukiman serta
bina penataan bangunan dan salah satunya sektor Prasarana Strategis.     

Dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan

ekonomi Kawasan pedesaan di Kabupaten Banyuwangi, merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa
Timur yang mengalami perkembangan cukup pesat baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya. Pada

bidang sosial budaya dapat dilihat pada kehidupan masyarakatnya yang menjunjung toleransi dan hidup
damai berdampingan dengan berbagai suku, adat, agama dan golongan yang lain terutama para pendatang

yang bukan penduduk asli Kabupaten Banyuwangi. Selain itu diperlukan program yang dapat meningkatkan

sosial ekonomi berkaitan dengan destinasi pusaka wilayah salah satunya dengan rencana Revitalisasi
Pasar Induk Banyuwangi dan Asrama Inggrisan Banyuwangi Kawasan ini akan menjadi pusat

pengembangan perekonomian bagi masyarakat sekitar. Namun kondisi ini saat ini sangat dibutuhkan
revitalisasi berupa renovasi Pasar dan Asrama Inggrisan beserta infrastruktur pendukungnya, untuk fasilitas

umum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Kawasan tersebut. Maka dari itu dalam rangka

percepatan dan ketepatan pelaksanaan paket pekerjaan tersebut diperlukan adanya kegiatan Pekerjaan
Revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi dan Asrama Inggrisan Banyuwangi yang berpedoman pada standar,

kaidah teknis dan peraturan yang berlaku.                                

I.2. Permasalahan                                                        
Berdasarkan Surat Bupati Banyuwangi pada Tanggal 7 Agustus 2023 Nomor 050/3755/429.201/2023

Perihal Permohonan Pembangunan Pasar Induk Banyuwangi didapatkan laporan kondisi eksisting Pasar

Induk Banyuwangi yang dibangun pada tahun 1981 terdiri dari bangunan di sisi utara dengan luas lahan
3.090 m2, yang terdapat 248 toko/kios/los dan banguna di sisi selatan dengan luas lahan 7.510 m2, yang

terdapat 625 toko/kios/los saat ini kondisinya rusak dan tidak memadai.  

Sebagai rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi, Asrama
Inggrisan Banyuwangi dengan luas lahan sebesar 8.960 m2 dengan total 11 massa bagunan yang

sebelumnya difungsikan sebagai asrama prajurit memiliki kondisi eksisting yang perlu direvitalisasi.

I.3. Sasaran                                                             

Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya sarana dan prasarana pasar di Pasar Induk Banyuwangi
dan Asrama Inggrisan Banguwangi yang dapat difungsikan sebagai tempat untuk mendukung pertumbuhan

ekonomi mikro, kecil, dan menengah Pasca Covid-19, dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Banyuwangi.                                         

1.4 Maksud dan Tujuan                                                    
1.4.1. Maksud                                                            

    Maksud dari penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah:        
    1). Merupakan petunjuk bagi Kontraktor yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses

       yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan tugas

       pembangunan;                                                      
    2). Terselenggaranya proses pembangunan baik secara teknis maupun secara administratif,

       dilapangan diupayakan agar pembangunan dilaksanakan sesuai dengan Detail Enginering
       Design (DED) dan spesifikasi teknis yang disyaratkan.             

1.4.2 Tujuan                                                             

     1) Terlaksananya kegiatan pembangunan pekerjaan yang memuat masukan, azas, kriteria, proses

       dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan
       tugas Pembangunan;                                                

     2) Dengan penugasan ini diharapkan Kontraktor dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan
       baik untuk yang memenuhi Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini.          

1.5 Landasan Hukum                                                       
Landasan hukum di kegiatan Revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi dan Asrama Inggrisan Banyuwangi ini,

antara lain:                                                             

  1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;        

  2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang

     Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;                        

  4. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus dalam Rangka Percepatan
     Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

     Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;                                   
  5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16

     Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;                

  6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang
     Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018
     tentang Pembangunan Gedung Negara.                                  

1.6 Pendanaan (Sumber Biaya)                                             
Biaya Revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi dan Asrama Inggrisan Banyuwangi antara lain:

   a. Pagu anggaran pekerjaan Revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi dan Asrama Inggrisan
      Banyuwangi sebesar Rp. 190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh miliar rupiah) dengan Harga

      Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh miliar rupiah);

   b. Penggunaan biaya pekerjaan Pembangunan mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri PUPR
      Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung

      Negara diatur sebagai berikut :                                    
      1. Biaya pelaksanaan konstruksi dibebankan pada biaya untuk komponen konstruksi fisik

        kegiatan yang bersangkutan;                                      
      2. Biaya pelaksanaan konstruksi terdiri atas:                      

        a. biaya standar; dan                                            

        b. biaya nonstandar.                                             
      3. Biaya standar dihitung dari hasil perkalian antara total luas Bangunan Gedung Negara dengan

        koefisien atau faktor pengali jumlah lantai dan standar harga satuan per meter persegi
        tertinggi;                                                       

      4. Koefisien atau faktor pengali jumlah lantai ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

      5. Biaya nonstandar dihitung berdasarkan jenis pekerjaan, kebutuhan nyata, dan harga pasar
        yang wajar;                                                      

      6. Keseluruhan biaya nonstandar ditetapkan paling banyak 150% (seratus lima puluh per seratus)
        dari keseluruhan biaya standar;                                  

      7. Pembayaran biaya pelaksanaan konstruksi dilakukan secara bulanan atau tahapan tertentu

        yang didasarkan pada prestasi atau kemajuan pekerjaan fisik di lapangan;
      8. Pembayaran dilakukan sebagai berikut:                           

        a. pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama atau (Provisional Hand

           Over) pekerjaan konstruksi dibayarkan paling banyak 95% (sembilan puluh lima per
           seratus) dari nilai kontrak; dan                              

        b. masa pemeliharaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir atau (Final Hand Over)
           pekerjaan konstruksi dibayarkan 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.

      9. Tata cara pembayaran biaya pelaksanaan konstruksi mengikuti ketentuan peraturan

        perundang-undangan;                                              
      10. Sehubungan dengan:                                             

           a. Apabila tidak tersedia dan/atau tidak mencukupi anggaran dalam DIPA Satuan Kerja
             Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II TA 2024-2025;   

           b. Apabila Persetujuan Kontrak Tahun Jamak tidak disetujui oleh Pejabat yang

             berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan;           
           c. Apabila terjadi sengketa lahan antara pemilik aset dengan pengelola aset disalah satu

             lokasi;                                                     
           d. Berdasarkan butir a, b, dan c di atas apabila proses pengadaan barang/jasa dibatalkan

             maka penyedia barang/jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun;

           e. Penandatanganan Kontrak akan dilanjutkan setelah readiness criteria terpenuhi dan
             tersedianya anggaran di dalam DIPA.                         

1.7 Nama Organisasi Pengguna Jasa                                        

Organisasi pengguna jasa dalam pelaksanaan Revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi dan Asrama Inggrisan
Banyuwangi adalah Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Jawa Timur.

1.8 Jangka Waktu Pelaksanaan                                             
Waktu pelaksanaan direncanakan selama 365 hari kalender dihitung sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai

Kerja (SPMK).                                                            

1.9 Jangka Waktu Pemeliharaan                                            

Waktu pemeliharaan direncanakan selama 180 hari (6 Bulan) kalender dihitung sejak Serah Terima I (Partial
Hand Over).                                                              

II. RUANG LINGKUP PEKERJAAN                                              

2.1. Lingkup Wilayah/ Lokasi kegiatan                                    
Ruang lingkup wilayah Revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi dan Asrama Inggrisan Banyuwangi adalah

Bangunan Pasar Induk Banyuwangi sisi Utara dan Selatan yang berlokasi di Jl. Susuit Tubun, Kelurahan

Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dan Bangunan Asrama Inggrisan
di Jl. Diponegoro No. 1, Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

2.2. Lingkup Materi (Substansial)                                        

Adapun pekerjaan fisik secara umum melingkupi revitalisasi pasar dengan tipe pekerjaan sebagai berikut:

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:                              
1. Pekerjaan Persiapan dan K3;                                           
2. Pekerjaan Bangunan Pasar Sisi Utara dan Sisi Selatan;                 
3. Pekerjaan Bangunan Asrama Inggrisan;                                  

4. Pekerjaan Site Development dan Landscape.                             

2.2.1.Lingkup Tugas Penyedia Jasa                                        
  1) Program kegiatan yang akan dikerjakan Kontraktor yang meliputi penyediaan peralatan dan bahan

     material, metode kerja dan alokasi tenaga kerja;                    
  2) Pelaksanaan pembangunan meliputi sumber daya, kemajuan pekerjaan, mutu hasil pekerjaan, tertib

     adminsitrasi, dan tenaga kerja;                                     

  3) Mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan di
     lapangan (site);                                                    

  4) Pemakaian bahan, peralatan, dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan
     biaya pekerjaan konstruksi;                                         

  5) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/

     realisasi;                                                          
  6) Apabila ada kekurangan gambar perencanaan yang belum jelas, peserta tender harap membuat

     shopdrawing melalui Tenaga Ahli dan meminta review Manajemen Konstruksi;
  7) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik;

  8) Mengikuti rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan harian, laporan mingguan dan
     laporan bulanan pekerjaan, serta laporan akhir;                     

  9) Menyusun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Pemeliharaan Pekerjaan, Serah Terima Pekerjaan

     Pertama dan Kedua (PHO dan FHO);                                    
  10) Membuat laporan berkala yang dilengkapi dengan dokumentasi foto;   

  11) Mengajukan gambar-gambar pelaksanaan (shop drawings);              
  12) Membuat gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (as-built drawings) sebelum PHO;

  13) Perbaikan pada masa pemeliharaan;                                  
  14) Penyerahan hasil pekerjaan (PHO) dan penyerahan hasil pekerjaan setelah masa pemeliharan

     (FHO).                                                              

2.2.2.Lingkup Tugas Kegiatan                                             

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh kontraktor berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang
berlaku, khususnya keputusan Kementerian terkait tentang Teknis Pembangunan Gedung Negara.

Uraian lingkup tugas/kegiatan yang harus dilaksanakan tidak terbatas pada yang diuraikan diatas, akan

tetapi termasuk juga kegiatan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan akan tetapi tidak
terdeskripsi dalam uraian tersebut, tentunya sepanjang termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan

pembangunan sebagaimana tersebut diatas.