Rehabilitasi Prasarana Gedung Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                            
   REHABILITASI  PRASARANA   GEDUNG  FAKULTAS  TEKNIK  UNIVERSITAS         

                             SYIAH KUALA                                   

UNIT / LEMBAGA         : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat   
UNIT ORGANISASI        : Direktur Jenderal Cipta Karya                     

UNIT ESELON II         : Direktorat Prasarana Strategis                    
UNIT KERJA             : Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh, Satker Pelaksanaan Prasarana
                        Permukiman Provinsi Aceh                           
PROGRAM                : Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan, Sekolah,
                        Madrasah, PTN, PTKIN, dan Pasar                    

SASARAN PROGRAM        : 1). Terlaksananya pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Prasarana
                          Gedung Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala.  
                        2). Terkendalikannya kegiatan pelaksanaan pekerjaan Konstruksi
                          Rehabilitasi Prasarana Gedung Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala.

LINGKUP KEGIATAN       : Pelaksanaan pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Prasarana Gedung
                        Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala mulai dari SPMK, pelaksanaan
                        pekerjaan fisik, Serah Terima Pekerjaan Pertama, Masa Pemeliharaan dan
                        Serah Terima akhir pekerjaan.                      

I. URAIAN PENDAHULUAN                                                      
 a. Latar Belakang                                                         

       Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu aspek penting dalam kemajuan suatu bangsa serta
   merupakan aspek non-fisik. Dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, Indonesia dapat menjamin
   kelangsungan hidup masyarakatnya sendiri serta bahkan mampu bersaingan dengan negara-negara lainnya.

   Untuk meningkatkan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya melalui
   peningkatan kualitas pendidikan. Akan tetapi apabila melihat dari kualitas prasarana infrastruktur pendidikan
   yang terdapat di Indonesia masih terdapat beberapa prasarana infrastruktur pendidikan yang belum layak
   sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya kegiatan belajar mengajar. Maka dari itu Presiden mengarahkan
   adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui percepatan pembangunan atau renovasi prasarana

   dan sarana infrastruktur pendidikan.                                    
       Pembangunan Sarana Prasarana yang semula dilaksanakan di bawah naungan Kementerian Riset,
   Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan
   Kementerian Agama akan dilanjutkan implementasinya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

   Rakyat (PUPR) mulai TA. 2019.                                           
       Kementerian PUPR bermaksud melakukan upaya percepatan Pembangunan/Renovasi Sarana
   Prasarana Pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Atas maksud tersebut di atas
   dengan memperhatikan kondisi di lapangan, maka upaya yang dilakukan agar kegiatan tersebut dapat
   dilaksanakan secara efektif dan bermanfaat bagi masyarakat adalah dengan terlebih dahulu melakukan proses

   identifikasi, verifikasi lapangan penyiapan pengorganisasian, penyiapan desain dan konstruksi.
       Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah pekerjaan konstruksi yang merupakan tugas yang diberikan
   kepada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Aceh, Balai Prasarana Permukiman
                                                                a          
   Wilayah Aceh, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR yaitu melaksanakan Rehabilitasi Prasarana
   Gedung Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala                          
       Pekerjaan dilaksanakan secara Multi Years Contract (MYC) Tahun Anggaran 2024-2025, sesuai hasil
   analisis Bangunan Gedung Negara dan lingkup pekerjaan disesuaikan dengan program perencanaan awal
   yang telah disusun oleh Konsultan Perencana tanpa merubah bentuk dan fungsi bangunan.

 b. Landasan Hukum                                                         

   1) Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;             
   2) Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;              
   3) Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
   4) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;         

   5) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang
     Bangunan Gedung;                                                      
   6) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2015 Kementerian PUPR tentang tugas tambahan untuk mendukung
     percepatan pembangunan prasarana infrastruktur pendidikan;            
   7) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar

     Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Satuan Pendidikan Dasar
     dan Menengah.                                                         
   8) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018
     Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.                             

   9) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis
     Bangunan Gedung;                                                      
   10) Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pembangunan
     Bangunan Gedung Negara.                                               

   11) Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi
     Melalui Penyedia.                                                     
   12) Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan
     Konstruksi.                                                           
   13) Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan

     Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.                
   14) Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang
     Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

   15) Surat Keputusan Direktorat Jederal Cipta Karya nomor 146/KPTS/DC/2018, tentang pembentukan Project
     Manajemen Unit Pembangunan atau Renovasi Pasar, Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Negeri,
     Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, Dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Negeri;
   16) Surat Edaran Menteri PUPR No. 22/SE/M/2020 Tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi Dokumen
     Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2020 Tentang

     Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.       
   17) Surat Edaran Menteri PUPR No.19/SE/M/2021 Tentang Evaluasi Kewajaran Harga;
   18) Surat Edaran Menteri PUPR Nomor : 11/SE/M/2022 Tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Sistem
     Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi;                       

   19) Surat Menteri PUPR Nomor : PA0106-Mn/233 Hal Penerapan Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri
     Terintegrasi (SIPASTI) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
   20) Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 47 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standardisasi
     Desain dan Penilaian Kerusakan Sekolah dan Madrasah;                  
                                                                b          
   21) Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Nomor 73 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan
     Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
   22) Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor : PA 0106-DK/334 tanggal 8 Mei 2024 perihal Pelaksanaan
     Penerapan Penggunaan Data Harga Satuan Pokok yang Bersumber dari Harga Pasar dalam Pelaksanaan
     Tender Pekerjaan Konstruksi;                                          

   23) Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor : PB 0401-DK/558 tanggal 8 Juli 2024 hal Tindak Lanjut
     Proses Pengadaan Jasa Konstruksi atas Gangguan Layanan pada Sistem Informasi Pendukung PBJ
     (SIMPAN, SIKI, SIMPK dan SIPASTI) di Kementerian PUPR.                

 c. Maksud dan Tujuan                                                      
    1) Tujuan pekerjaan pembangunan ini, terpenuhinya kebutuhan prasarana pendidikan yang layak dalam

       meningkatkan kualitas, mutu dan kesejahteraan Pendidikan tinggi.    

 d. Sasaran                                                                

   Sasaran dilaksanakannya kegiatan penyedia jasa konstruksi ini adalah:   
   1)  Terarahnya secara teknis pelaksanaan konstruksi Rehabilitasi Prasarana Gedung Fakultas Teknik
       Universitas Syiah Kuala mulai dari SPMK Konstruksi, Serah Terima Pekerjaan Pertama, Masa

       Pemeliharaan dan Serah Terima Kedua;                                
    2) Terkendalikannya pelaksanaan konstruksi penyelesaian Rehabilitasi Prasarana Gedung Fakultas
       Teknik Universitas Syiah Kuala dan Serah Terima Kedua secara berkualitas, tepat waktu, dalam batas
       biaya yang tersedia, serta diselenggarakan secara tertib administrasi;
    3) Terpenuhinya persyaratan perijinan bangunan gedung negara yang diperlukan sesuai peraturan yang

       berlaku, terpenuhinya pernyataan tentang kehandalan bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
 e. Lokasi Pekerjaan                                                       

   Lokasi kegiatan terletak di area Kawasan Kampus Universitas Syiah Kuala di Kopelma Darussalam, Kec. Syiah
   Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Secara geografis berada pada koordinat (5.567324 N, 95.3675575 E).
                                                                c          
 f. Sumber Pendanaan                                                       
   Biaya Pelaksanaan Konstruksi                                            

      - Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman
        Provinsi Aceh, Balai Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2024-2025.
      - Pagu Pengadaan untuk pelaksanaan pekerjaan Jasa Konstruksi ini sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga
        Puluh Miliar Rupiah) dengan rincian Pagu Anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 13.000.000.000,- (Tiga
        Belas Miliar Rupiah) dan Pagu Anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 17.000.000.000,- (Tujuh Belas

        Miliari Rupiah). Mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :
        1/PRT/M/2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan
        Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu:                                  
        - Besarnya biaya pekerjaan Jasa Konstruksi merupakan biaya tetap dan pasti;

        - Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan Jasa Konstruksi yang di
          buat oleh PPK Prasarana Strategis I.                             
        - Pembayaran biaya Jasa Konstruksi dilakukan secara bulanan yang didasarkan pada prestasi atau
          kemajuan pekerjaan pelaksanaan konstruksi di lapangan (Monthly Certificate) sampai dengan
          serah terima pertama (Provisional Hand Over) pekerjaan konstruksi dan sampai dengan serah

          terima akhir (Final Hand Over) masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi selesai.
        - Tata cara pembayaran pekerjaan Jasa Konstruksi mengikuti ketentuan peraturan perundang-
          undangan.                                                        
      - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Rehabilitasi Prasarana Gedung Fakultas Teknik Universitas

        Syiah Kuala sebesar Rp. 29.917.891.100,19 (Dua Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tujuh Belas
        Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus koma Sembilan Belas Rupiah).

                                                                d