Pembangunan Jembatan Gantung Gayok

Kementerian Negara/Lembaga    :  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat      

Unit Eselon I/II              :  Direktorat Jenderal Bina Marga           

B a l a i                     :  Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara  

Satuan Kerja                  :  Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Maluku
                                 Utara                                    

P P K                         :  1.1 Provinsi Maluku Utara                

Program                       :  Pembangunan Jembatan Gantung             

Hasil (Outcome)               :  Meningkatnya Konektifitas dan Kemantapan Jalan
                                 Nasional                                 

Kegiatan                      :  Pembangunan Jembatan Gantung Gayok       

Indikator Kinerja Kegiatan    :  Pembangunan Jembatan Gantung             

Jenis Keluaran (Output)       :  Pembangunan Jembatan Gantung             

Volume Keluaran (Output)      :  80,00                                    

Satuan Ukuran Keluaran (Output) : M                                       
 A. SPESIFIKASI PROSES/KEGIATAN                                           

    1. Latar Belakang                                                     

           Kondisi jaringan jalan secara Nasional akan senantiasa dihadapkan pada tingkat kualitas
       pelayanan jalan dan jembatan. Kondisi ini lebih disebabkan oleh meningkatnya volume lalulintas
       maupun muatan dan dimensi berlebihan yang berakibat pada daya tahan, sehingga dapat
       menyebabkan kondisi serta kapasitas jalan dan jembatan menjadi cepat rusak. Pelaksanaan
       penanganan kerusakan jalan dan jembatan dilakukan melalui program preservasi jalan dan jembatan.

           Pembangunan jaringan jalan dan jembatan yang merupakan urat nadi perekonomian nasional
       diharapkan mampu menghubungkan jalan lintas maupun meningkatkan penanganan non lintas agar
       senantiasa dapat berfungsi untuk mendukung kelancaran arus lalulintas barang dan jasa dalam rangka
       percepatan pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga lingkungan. Disamping itu juga perlu adanya
       penanganan yang sesuai dengan standar mutu jalan dan jembatan. Untuk mendukung itu perlu
       kiranya terbentuk suatu perencanaan teknis yang profesional terhadap penanganan pekerjaan
       tersebut, sehingga hasil yang diharapkan menjadi optimal.          
           Dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dengan Jalan Nasional untuk
       memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah,
       menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan menintegrasikan dengan sentra - sentra
       ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya mendukung
       pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.

       A. Maksud                                                          
         1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi pekerjaan.
         2. Peningkatan perekonomian di wilayah perbatasan.               
         3. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan dan mobilitas antar wilayah dan antar provinsi.
         4. Mendukung rencana pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara di masa mendatang.
         5. Untuk menciptakan lapangan kerja kepada masyarakat setempat dengan cara
            melibatkan/memberdayakan masyarakat disekitar lokasi pekerjaan.
       B. Tujuan                                                          
         Pelaksanaan Paket Pembangunan Jembatan Gantung Gayok ini merupakan tindak lanjut dari
       pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 untuk
       memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah,
       menurunkan biaya logistic nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra
       ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap.        

    2. Dasar Hukum                                                        
       a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
       b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

          Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;           
       c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
          Angkutan Laut;                                                  
       d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
       e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan
          Konektifitas Jalan Daerah;                                      
       f) Instruksi Presiden PB0201-Db/592 Tentang Instruksi Pengadaan Tender/Seleksi Paket-Paket
          Kegiatan Penanganan Jalan Daerah Melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023;
       g) Peraturan Presiden RI No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

          sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan
          Barang/Jasa Pemerintah;                                         
       h) Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
          2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadan Barang/Jasa Melalui Penyedia
       i) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021, tentang

          Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;                
       j) Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan
          Biaya Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.    
       k) Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan
          Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha
          bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.                              
       l) Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023 tentang Penetapan
          Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa
          Konstruksi.                                                     

       m) Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi BK 01-Dk/224 tanggal 31 Maret 2023 Perihal
          Penyesuaian Ketentuan Evaluasi terkait Perizinan Berusaha di Bidang Jasa Konstruksi dan
          Penyesuaian Persyaratan Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk Pekerjaan Spesialias dalam
          Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR.                  
       n) Surat Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor PA 0404-15/930 tanggal 25 Mei 2023 Perihal
          Penyampaian Arahan terkait Status Permohonan Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi Sertifikat
          Standar Disetujui Secara Otomatis oleh Sistem OSS (Fiktif Positif).
       o) Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

          No. 16.1/SE/Db/M/2020, tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan
          Konstruksi Jalan dan Jembatan (Rev 2);                          
       p) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/SE/M/2023 Tahun
          2023 tentang Pedoman Pembahasan Usulan Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Konstruksi Di
          Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;                
       q) Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 68/SE/Dk/2024 tentang Tata Cara
          Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan
          Rakyat;                                                         

       r) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/SE/M/2021 Tahun
          2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga pada Tender Pekerjaan
          Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;  
       s) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2021 Tahun
          2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan untuk
          Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

    3. Lokasi Pekerjaan                                                   

 Lokasi Pekerjaan : Pembangunan Jembatan Gantung Gayok (Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku
 Utara